KOMPAS.com - Vendor smartphone asal China, Honor, meluncurkan smartphone baru bernama Honor X9c. Smartphone ini merupakan suksesor dari Honor X9b yang rilis tahun lalu.

Sebagai suksesor, Honor X9c membawa peningkatan. Peningkatan yang paling utama yaitu pada aspek baterai dan ketahanannya.

Baterai Honor X9c memiliki kapasitas 6.600 mAh, 800 mAh lebih besar dibanding pendahulunya yang dibekali kapasitas baterai 5.800 mAh. Fast charging-nya juga kini lebih besar sampai 66 watt, dibanding Honor X9b 35 watt.

Menurut Honor, kapasitas itu bisa membuat Honot X9c mampu memutar video streaming selama nyaris 26 jam.

Untuk ketahanannya, Honor X9c diklaim bisa tahan jatuh dari ketinggian 2 meter. Bodi smartphone ini juga dilapisi anti-gores, dibuktikan dengan pengujian menggunakan serat baja yang digosokan ke bodi smartphone sebanyak 3.000 kali.

Honor Honor X9c

Honor sesumbar smartphone barunya ini juga bisa digunakan pada suhu ekstrem minus 30 derajat celcius, hingga 55 derajat celcius.

Tidak hanya itu, Honor X9c dilengkapi sertifikasi IP65M. Huruf "M" di situ, kemungkinan mengacu pada perlindungan dari semburan air 360 derajat, dilansir KompasTekno dari GSM Arena, Rabu (6/11/2024).

Berkat beberapa dukungan itu, Honor X9c ddiklaim sebagai smartphone paling tangguh saat ini dibanding ponsel Honor lainnya.

Spesifikasi Honor X9c

Honor X9c hadir dengan layar OLED 6,78 inci, resolusi 1.224 x 2.700 piksel dan kecerahan puncak hingga 4.000 nits. Seperti pendahulunya, Honor X9c juga memiliki tepi layar yang melengkung.

Aspek kameranya juga identik dengan pendahulunya karena Honor X9c dibekali kamera utama 108 MP dengan sensor berukuran 1/1,67", bukaan f/1.75, fitur stabilisasi OIS serta mendukung perekaman video 4K. Kamera lainnya yang juga dipasang di punggung ponsel yaitu kamera ultrawide 5 MP (f/2.2).

Sementara itu kamera depannya memiliki resolusi 16 MP (f/2.45) dengan dukungan perekaman video 1080p. Kamera ini ditempatkan di punch hole layar, tetapi kini desainnya dibuat seperti pil, tidak lagi bulat seperti Honor X9b.

Honor Honor X9c

Pada aspek hardware, Honor X9c ditenagai dengan System on Chip (SoC) Snapdragon 6 Gen 1. Chip ini juga digunakan Honor untuk Honor X9b.

Snapdragon 6 Gen 1 di Honor X9c dipadukan dengan tiga opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 8/256 GB, 12/256 GB, dan 12/512 GB.

Pada aspek software, smartphone ini berjalan dengan sistem operasi Android 14 dan dilapisi antarmuka MagicOS 8.0.

Fitur lainnya yang melengkapi Honor X9c yaitu WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC dan speaker stereo dengan opsi peningkatan volume sampai 300 persen.

Harga Honor X9c

Honor X9c sudah tersedia di sejumlah wilayah termasuk di Malaysia, walaupun tidak semua opsi RAM/storage tersedia. Smartphone ini hadir dalam tiga opsi warna, yaitu Titanium Purple, Jade Cyan dan Titanium Black. Harganya di Malaysia sebagai berikut.

• Honor X9c 12/256 GB - 1.500 ringgit (sekitar Rp 5,4 juta)
• Honor X9c 12/512 GB - 1.700 ringgit (sekitar Rp 6,1 juta)

KOMPAS.com - Produsen ponsel asal China, Honor resmi meluncurkan ponsel kelas atas (flagship) terbarunya dari seri Magic Series, yaitu Honor Magic7 Pro di pasar domestik.

Ponsel ini memiliki keunggulan di aspek fotografi, terutama untuk kegiatan memotret obyek dari jarak jauh. Sebab, smartphone tersebut memiliki kamera telefoto "periskop" dengan resolusi hingga 200 MP (f/2.6, PDAF, OIS).

Kamera dengan sensor berukuran 1/1,4 inci ini memiliki ukuran lensa 60 mm, serta mampu menghasilkan pembesaran optis (optical zoom) hingga 3x, serta pembesaran digital (digital zoom) hingga 100x.

Kamera telefoto periskop ratusan megapiksel ini ditemani dengan dua kamera belakang lainnya yang dimuat dalam sebuah modul melingkar. Kedua kamera ini masing-masing memiliki resolusi 50 MP (f/1.4-2.0, 23 mm, dual pixel PDAF, OIS) dan 50 MP (f/2.0, 12 mm, ultrawide, dual pixel PDAF).

Masih soal fotografi, di bagian depan, terdapat modul berbentuk menyerupai kapsul yang diletakkan di tengah atas layar. Modul ini memuat kamera selfie 50 MP (f/2.0, AF), serta sensor Time-of-Flight (TOF) 3D untuk fungsi depth sensor dan biometrik.

Honor Honor Magic7 Pro.

Pada aspek performa, Honor Magic7 Pro ditenagai dengan chipset terbaru dan terkuat dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Elite (3 nm, 4,32 GHz) yang dipadukan dengan RAM hingga 16 GB dan media penyimpanan (storage) hingga 1 TB.

Untuk segi daya, ponsel ini ditopang dengan baterai berkapasitas jumbo yaitu 5.850 mAh. Baterai ini mendukung teknologi pengisian cepat via kabel dengan daya 100 watt, serta nirkabel 80 watt.

Secara desain, ponsel ini mengadopsi layar LTPO OLED berukuran 6,8 inci dengan resolusi 1.280 x 2.800 piksel, refresh rate 120 Hz, dukungan warna 10-bit (Dolby Vision), serta tingkat kecerahan mencapai 1.600 nit atau 5.000 nit untuk konten HDR.

Fitur pendukung Magic7 Pro lainnya mencakup tingkat ketahanan terhadap air dan debu dengan sertifikasi IP68/IP69, pemindai sidik jari di dalam layar bertipe ultrasonic, serta fitur komunikasi via satelit yang didukung oleh layanan Beidou.

Ponsel ini juga sudah menjalankan sistem operasi (OS) Android 15 dengan tampilan antarmuka (UI) MagicOS 9, serta hadir dengan berbagai fitur kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan pengalaman pemakaian perangkat dan menggenjot produktivitas.

Honor Honor Magic7.

Selain Magic7 Pro, Honor juga meluncurkan Magic7 versi "reguler". Desain, spesifikasi, dan fitur ponsel ini nyaris sesuai seperti varian "Pro". Hanya saja, kamera telefoto perangkat ini diturunkan menjadi 50 MP (f/2.4, PDAF, OIS, 3x optical zoom).

Kemudian, ponsel ini juga tak memiliki sensor TOF 3D di bagian depannya, dan baterai ponsel tersebut juga sedikit lebih kecil dengan kapasitas 5.650 mAh, namun teknologi pengisian cepatnya masih sama seperti varian Pro.

Di pasar China, Honor Magic7 dan Magic7 Pro dijual dengan harga sebagai berikut, seperti dirangkum KompasTekno dari GSMArena, Jumat (1/11/2024).

Honor Magic7

• 12/256 GB: 4.500 yuan (sekitar Rp 9,9 juta)
• 12/512 GB: 4.800 yuan (sekitar Rp 10,5 juta)
• 16/512 GB: 5.000 yuan (sekitar Rp 11 juta)
• 16/1 TB: 5.500 yuan (sekitar Rp 12,1 juta)

Honor Magic7 Pro

• 12/256 GB: 5.700 yuan (sekitar Rp 12,5 juta)
• 16/512 GB: 6.200 yuan (sekitar Rp 13,6 juta)
• 16/1 TB: 6.700 yuan (sekitar Rp 14,7 juta)

Belum ada informasi apakah ponsel ini akan dirilis di luar pasar China, termasuk Indonesia atau tidak. Namun yang jelas, saat ini merek ponsel Honor tampaknya belum resmi lagi atau kembali ke Tanah Air, setelah masuk ke pasar Indonesia pada 2018 lalu.

Honor panitia pelaksana (Panpel) PON XXI Aceh-Sumut sempat menyita perhatian publik karena dinilai mandek padahal PON sudah ditutup 10 hari sebelumnya.

Namun, per hari ini, Selasa (1/10) sekitar pukul 08.30 WIB, 51 persen panitia sudah ditransfer honornya atau sekitar berasal 22 cabor.

Berikut persentase yang belum:

Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Wilayah Sumut, Budi Syahputra, menjelaskan dari total data tersebut, sebenarnya ada sudah disalurkan. Namun, gagal karena ada masalah data.

“Masih ada return, sebenarnya sudah ditransfer semua, namun kendala ada nomor rekeningnya yang tidak sesuai,” kata Budi saat dikonfirmasi.

Selain itu, Budi menuturkan, penyaluran honor menyesuaikan kelengkapan administrasi. Bila belum lengkap, maka pihaknya belum akan menyalurkan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya masalah administrasi di kemudian hari sebagai dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

“Ini kan dari Kemenpora jadi persyaratannya kan harus melengkapi kan gitu, SPJ, tanda tangan, tiket pesawat. Jadi hal ini yang hari ini mungkin teman-teman ada yang lalai jadi kita minta dulu,” kata dia.

“Jadi hari ini kita kan mau sukses administrasi. Tapi memang itu tantangan kita ya, kita juga berpikir enggak apa-apalah dihujat sekarang timbang nanti kita dihujat bermasalah, apalagi ramai kan gitu,” jelasnya.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh salah satu panitia pelaksana cabor sepak bola putri yakni Hafizah (25).

“Ini aku baru cek, sudah masuk, aku bahkan enggak pakai Bank Sumut, sudah masuk,” kata Hafizah sekitar pukul 10.20 WIB.

Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Wilayah Sumut, Budi Syahputra, mengklaim bahwa honor sejumlah panitia pelaksana (Panpel) sudah disalurkan.

Honor yang disalurkan pun mempunyai besaran yang beragam sesuai dengan jabatannya masing-masing. Misalnya dari ketua panpel cabor, koordinator, hingga anggota.

Selain itu, besaran honor juga disesuaikan jumlah hari kerja yang beragam. Hal tersebut dibuktikan dengan absen sebagai kelengkapan berkas.

Honor paling besar adalah Rp 6,6 juta. Sementara yang terendah Rp 400 ribu.

Berikut data selengkapnya:

Budi pun memastikan honor yang menggunakan rekening Bank Sumut sudah disalurkan. Namun, memang ada sejumlah kendala.

Mulai dari rekening yang ternyata sudah mati hingga kesalahan nomor.

“Laporan dari Bank Sumut 18 (cabor) itu sudah 100 persen disalurkan. Tapi itu kendala, kita tunggu laporan itu dari Bank Sumut,” kata Budi pada Selasa (1/10).

“Siapa saja yang balik, siapa aja yang salah namanya itu dia (honornya tidak sukses ditransfer),” kata dia.

Selain itu, Budi mengakui adanya pembayaran yang belum diselesaikan. Katanya, hal ini dikarenakan adanya kendala administrasi mulai dari berkas dari panpel yang lama hingga tidak menggunakan Bank Sumut.

“Prinsip kami rapi dulu (administrasi) baru dibayar karena enggak mau (ada masalah di kemudian hari,” kata Budi.

“Ini mereka kebanyakan ngasih data Jumat, Sabtu-Minggu kan libur . Jadi baru saja sore, besoknya udah komplain. Ini makanya kita siap, kita kan ada rekam jejaknya, rekam digital, kan ada kalau bohong kan bisa dicek,” ujarnya.

Sorotan terhadap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut pada 2024 belum juga berhenti. Padahal, gelaran acaranya sudah selesai.

PON XXI Aceh-Sumut resmi ditutup pada Jumat (20/9). Namun masalah penyelenggaraan tersebut ternyata masih ada.

Kini, pembayaran honor panitia pelaksana di 19 cabang olahraga (cabor) malah mandek. Padahal, keringat mereka sudah mengering, seiring usainya penyelenggaraan pesta olahraga nasional itu.

Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Wilayah Sumut, Budi Syahputra, angkat bicara. Dia menyebut honor yang belum terbayarkan karena kendala teknis.

"Honor pasti dibayarkan, ada kendala teknis, Pj Gubernur meminta paling tidak Senin (30/9) semua honor sudah ditransfer apabila sudah sesuai dengan aturan atau syarat," kata Budi dalam keterangannya, Senin (30/9).

Budi pun memaparkan proses pembayaran Panpel atau panitia yang tergabung di PB PON. Proses dimulai dari memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya ada proses verifikasi dokumen.

"Setelah diverifikasi, dokumen akan diproses di Bank Sumut, begitulah prosesnya, sampai saat ini ada laporan cabang olahraga (Cabor) yang masih berproses di Bank Sumut, ada beberapa yang masih diverifikasi, dan ada sedikit lagi yang belum menyerahkan dokumen," kata Budi.

Saat ini ada 19 cabor yang pembayarannya belum dilakukan. Sementara, 7 lainnya sudah dibayarkan. Namun tak disebut cabor-cabor apa saja yang dimaksud.

"Intinya, jika proses pemenuhan administrasi atau dokumen sudah beres, pasti akan dibayar. Kami terus mendorong semuanya untuk menyelesaikan proses administrasi, kita harap minggu depan semuanya sudah masuk dan langsung dibayarkan," kata Budi.

"Pak Pj Gubernur juga sudah meminta Bank Sumut agar Senin, pembayaran langsung ditransfer ke Panpel masing-masing Cabor yang sudah siap ditransfer," kata Budi.

Budi juga membantah PB PON XXI Wilayah Sumut kekurangan dana. Kata Budi, pihaknya menjamin uang selalu tersedia untuk pembayaran.

“Pak Pj Gubernur menjamin PB PON tidak akan meninggalkan utang, inilah bagian dari sukses administrasi kita, demi mencapai sukses ini, kita jamin semua beres,” kata Budi.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo buka suara terkait honor tersebut.

Ia menyatakan tidak ada keterlambatan pemberian honor, hanya saja masih dalam proses pemberkasan.

“Semua berproses, yang kelengkapan administrasinya sudah lengkap sudah ditransfer, kalau belum ditransfer sedang proses pemberkasan sesuai ketentuan SPJ (surat pertanggungjawaban),” kata Dito, Senin (30/9).

Dito mengeklaim tidak ada masalah terkait pembayaran honor. “Tidak ada masalah, kita selalu monitor,” kata Dito.

Tak disebut juga berapa honor para panitia tersebut. Yang jelas menurutnya proses administrasi sudah selesai.

PON XXI memang cukup menuai sorotan selama pelaksanaan. Untuk Sumut misalnya, ada masalah mulai dari akses menuju venue yang becek, bocor, hingga permasalahan konsumsi yang dinilai tidak memenuhi standar.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo buka suara terkait honor panitia PON XXI Aceh-Sumut yang masih belum diterima, meski acara sudah ditutup 10 hari lalu.

Ia menyatakan tidak ada keterlambatan pemberian honor, hanya saja masih dalam proses pemberkasan.

“Semua berproses, yang kelengkapan administrasinya sudah lengkap sudah ditransfer, kalau belum ditransfer sedang proses pemberkasan sesuai ketentuan SPJ (surat pertanggungjawaban),” kata Dito, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/9).

Dito mengeklaim tidak ada masalah terkait pembayaran honor.

“Tidak ada masalah, kita selalu monitor,” kata Dito saat dikonfirmasi, Senin (30/9).

Tak disebut juga berapa honor para panitia tersebut. Yang jelas menurutnya proses administrasi sudah selesai.

Sebelumnya, Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar (PB) PON XXI Wilayah Sumut Budi Syahputra menyebut pihaknya sudah membayar honor panitia dari 7 cabang olahraga (cabor). Sementara, 19 lainnya belum ditransfer.

“Intinya, jika proses pemenuhan administrasi atau dokumen sudah beres, pasti akan dibayar. Kami terus mendorong semuanya untuk menyelesaikan proses administrasi, kita harap Minggu depan semuanya sudah masuk dan langsung dibayarkan,” kata Budi.

“Pak Pj Gubernur juga sudah meminta Bank Sumut agar Senin, pembayaran langsung ditransfer ke Panpel masing-masing Cabor yang sudah siap ditransfer,” kata Budi.

Budi juga membantah PB PON XXI Wilayah Sumut kekurangan dana. Kata Budi, pihaknya menjamin uang selalu tersedia untuk pembayaran.

“Pak Pj Gubernur menjamin PB PON tidak akan meninggalkan utang, inilah bagian dari sukses administrasi kita, demi mencapai sukses ini, kita jamin semua beres,” kata Budi.

PON XXI Aceh-Sumut resmi ditutup pada Jumat (20/9). Meski begitu ada masalah yang tersisa usai perhelatan olahraga nasional itu.

Masalahnya adalah terkait mandeknya pembayaran honor panitia pelaksana di 19 cabang olahraga (cabor).

Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Wilayah Sumut, Budi Syahputra, pun angkat bicara soal ini. Budi memastikan honor yang belum terbayarkan disebabkan kendala teknis.

"Honor pasti dibayarkan, ada kendala teknis, Pj Gubernur meminta, paling tidak Senin (30/9) semua honor sudah ditransfer apabila sudah sesuai dengan aturan atau syarat," kata Budi dalam keterangannya, Senin (30/9).

Budi pun memaparkan proses pembayaran Panpel atau panitia yang tergabung di PB PON. Proses dimulai dari memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya ada proses verifikasi dokumen.

"Setelah diverifikasi, dokumen akan diproses di Bank Sumut, begitulah prosesnya, sampai saat ini ada laporan cabang olahraga (Cabor) yang masih berproses di Bank Sumut, ada beberapa yang masih diverifikasi, dan ada sedikit lagi yang belum menyerahkan dokumen," kata Budi.

Budi bilang, saat ini ada 19 cabor yang pembayarannya belum dilakukan. Sementara, 7 lainnya sudah dibayarkan. Namun tak disebut cabor-cabor apa saja yang dimaksud.

"Intinya, jika proses pemenuhan administrasi atau dokumen sudah beres, pasti akan dibayar. Kami terus mendorong semuanya untuk menyelesaikan proses administrasi, kita harap minggu depan semuanya sudah masuk dan langsung dibayarkan," kata Budi.

"Pak Pj Gubernur juga sudah meminta Bank Sumut agar Senin, pembayaran langsung ditransfer ke Panpel masing-masing Cabor yang sudah siap ditransfer," kata Budi.

Budi juga membantah PB PON XXI Wilayah Sumut kekurangan dana. Kata Budi, pihaknya menjamin uang selalu tersedia untuk pembayaran.

“Pak Pj Gubernur menjamin PB PON tidak akan meninggalkan utang, inilah bagian dari sukses administrasi kita, demi mencapai sukses ini, kita jamin semua beres,” kata Budi.

PON XXI memang cukup menuai sorotan selama pelaksanaan. Untuk Sumut misalnya, ada masalah mulai dari akses menuju venue yang becek, bocor, hingga permasalahan konsumsi yang dinilai tidak memenuhi standar.

Pemerintah kembali membuka Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Selasa, 1 Oktober 2024. Berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 September 2024, ditetapkan beberapa posisi bagi lulusan prioritas, tenaga honorer, dan non-ASN yang sudah terdata dalam pangkalan data BKN.

Kategori prioritas mencakup beberapa kelompok utama, antara lain:

1. Pelamar prioritas yang merupakan Guru dan lulusan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023.

2. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II).

3. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah serta tenaga non-ASN yang telah terdaftar di pangkalan data BKN.

Pemerintah berharap dengan adanya prioritas ini dapat memberikan kesempatan bagi para tenaga honorer yang selama ini belum diangkat sebagai ASN, agar dapat mengabdi secara formal di berbagai instansi pemerintah.

Pendaftaran seleksi PPPK akan berlangsung hingga 20 Oktober 2024 dan merupakan kesempatan besar bagi berbagai tenaga non-ASN di seluruh Indonesia.

Proses ini diperuntukkan bagi berbagai formasi yang mencakup tenaga pendidikan, kesehatan, serta tenaga teknis lainnya di instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf d sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi,” tulis dokumen itu, dikutip Minggu (29/9).

Berdasarkan jadwal yang diterbitkan oleh BKN, pengumuman seleksi akan dilakukan mulai 30 September hingga 19 Oktober 2024. Sedangkan pendaftaran seleksi akan berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024.

Setelah pendaftaran ditutup, akan ada seleksi administrasi yang dilakukan dari 1 hingga 29 Oktober 2024. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan diumumkan pada 30 Oktober hingga 1 November 2024.

Pemerintah juga menyediakan masa sanggah bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi, yaitu pada 2 hingga 4 November 2024, dengan masa jawab sanggah oleh instansi dari 2 hingga 6 November 2024.

Setelah itu, akan ada penjadwalan seleksi kompetensi yang akan berlangsung dari 15 hingga 25 November 2024. Pengumuman daftar peserta, waktu, dan lokasi seleksi kompetensi akan diumumkan pada 26 November hingga 1 Desember 2024, dengan pelaksanaan seleksi kompetensi mulai dari 2 hingga 19 Desember 2024.

Kemudian proses pengolahan nilai seleksi kompetensi akan dilakukan selama kurang lebih dua pekan, terhitung mulai 7 hingga 23 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan seleksi dijadwalkan pada 24 hingga 31 Desember 2024.

Selain itu pemerintah juga memberikan waktu pendaftaran yang lebih panjang bagi pelamar yang tergolong non-ASN aktif di instansi pemerintah, yaitu dari 17 November hingga 31 Desember 2024.

Hal ini lantaran, data pelamar yang tergolong non-ASN aktif di instansi pemerintah masih perlu diperbarui dan diverifikasi secara lebih mendetail oleh instansi terkait.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, seleksi administrasi bagi pelamar non-ASN akan berlangsung hingga 3 Februari 2025, dengan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 4 hingga 18 Februari 2025.

Selain itu, pengumuman pasca-masa sanggah dijadwalkan pada 22 hingga 28 Februari 2025, diikuti dengan penarikan data final yang akan berlangsung hingga 7 Maret 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar non-ASN ini dijadwalkan berlangsung mulai 17 April hingga 16 Mei 2025.

Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 resmi dibuka pada 1 Oktober 2024.

Berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 September 2024, seleksi ini merupakan kesempatan besar bagi berbagai tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. BKN menyebutkan bahwa pendaftaran seleksi PPPK akan berlangsung hingga 20 Oktober 2024.

Proses ini diperuntukkan bagi berbagai formasi yang mencakup tenaga pendidikan, kesehatan, serta tenaga teknis lainnya di instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf d sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi,” tulis dokumen itu, dikutip Minggu (29/9).

Dalam pelaksanaan seleksi tahun ini, BKN menetapkan beberapa prioritas kelulusan, termasuk bagi pelamar dari kalangan tenaga honorer dan non-ASN yang sudah terdata dalam pangkalan data BKN. Kategori prioritas mencakup beberapa kelompok utama, antara lain:

1. Pelamar prioritas yang merupakan Guru dan lulusan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023.

2. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II).

3. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah serta tenaga non-ASN yang telah terdaftar di pangkalan data BKN.

Dengan adanya prioritas ini, pemerintah berharap dapat memberikan kesempatan bagi para tenaga honorer yang selama ini belum diangkat sebagai ASN untuk dapat mengabdi secara formal di berbagai instansi pemerintah.

Berdasarkan jadwal yang diterbitkan oleh BKN, pengumuman seleksi akan dilakukan mulai 30 September hingga 19 Oktober 2024. Sedangkan pendaftaran seleksi akan berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024.

Setelah pendaftaran ditutup, seleksi administrasi akan dilakukan dari 1 hingga 29 Oktober 2024. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan diumumkan pada 30 Oktober hingga 1 November 2024.

Bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi, masih ada masa sanggah yang berlangsung dari 2 hingga 4 November 2024, dengan masa jawab sanggah oleh instansi dari 2 hingga 6 November 2024.

Tahap seleksi selanjutnya adalah penjadwalan seleksi kompetensi yang akan berlangsung dari 15 hingga 25 November 2024. Pengumuman daftar peserta, waktu, dan lokasi seleksi kompetensi akan diumumkan pada 26 November hingga 1 Desember 2024, dengan pelaksanaan seleksi kompetensi mulai dari 2 hingga 19 Desember 2024.

Proses pengolahan nilai seleksi kompetensi akan dilakukan dari 7 hingga 23 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan seleksi dijadwalkan pada 24 hingga 31 Desember 2024, menjadikan akhir tahun sebagai momen penting bagi ribuan pelamar PPPK yang menantikan status resmi mereka sebagai pegawai pemerintah.

Bagi pelamar yang tergolong non-ASN aktif di instansi pemerintah, BKN memberikan waktu pendaftaran yang lebih panjang, yaitu dari 17 November hingga 31 Desember 2024. Sebab, data mereka masih perlu diperbarui dan diverifikasi secara lebih mendetail oleh instansi terkait. Sejalan dengan kebijakan tersebut, seleksi administrasi bagi pelamar non-ASN akan berlangsung hingga 3 Februari 2025, dengan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 4 hingga 18 Februari 2025.

Selain itu, pengumuman pasca-masa sanggah dijadwalkan pada 22 hingga 28 Februari 2025, diikuti dengan penarikan data final yang akan berlangsung hingga 7 Maret 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar non-ASN ini dijadwalkan berlangsung mulai 17 April hingga 16 Mei 2025.

Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 resmi dibuka pada 1 Oktober 2024.

Berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 September 2024, seleksi ini merupakan kesempatan besar bagi berbagai tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. BKN menyebutkan bahwa pendaftaran seleksi PPPK akan berlangsung hingga 20 Oktober 2024.

Proses ini diperuntukkan bagi berbagai formasi yang mencakup tenaga pendidikan, kesehatan, serta tenaga teknis lainnya di instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf d sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi,” tulis dokumen itu, dikutip Minggu (29/9).

Dalam pelaksanaan seleksi tahun ini, BKN menetapkan beberapa prioritas kelulusan, termasuk bagi pelamar dari kalangan tenaga honorer dan non-ASN yang sudah terdata dalam pangkalan data BKN. Kategori prioritas mencakup beberapa kelompok utama, antara lain:

1. Pelamar prioritas yang merupakan Guru dan lulusan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023.

2. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II).

3. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah serta tenaga non-ASN yang telah terdaftar di pangkalan data BKN.

Dengan adanya prioritas ini, pemerintah berharap dapat memberikan kesempatan bagi para tenaga honorer yang selama ini belum diangkat sebagai ASN untuk dapat mengabdi secara formal di berbagai instansi pemerintah.

Berdasarkan jadwal yang diterbitkan oleh BKN, pengumuman seleksi akan dilakukan mulai 30 September hingga 19 Oktober 2024. Sedangkan pendaftaran seleksi akan berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024.

Setelah pendaftaran ditutup, seleksi administrasi akan dilakukan dari 1 hingga 29 Oktober 2024. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan diumumkan pada 30 Oktober hingga 1 November 2024.

Bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi, masih ada masa sanggah yang berlangsung dari 2 hingga 4 November 2024, dengan masa jawab sanggah oleh instansi dari 2 hingga 6 November 2024.

Tahap seleksi selanjutnya adalah penjadwalan seleksi kompetensi yang akan berlangsung dari 15 hingga 25 November 2024. Pengumuman daftar peserta, waktu, dan lokasi seleksi kompetensi akan diumumkan pada 26 November hingga 1 Desember 2024, dengan pelaksanaan seleksi kompetensi mulai dari 2 hingga 19 Desember 2024.

Proses pengolahan nilai seleksi kompetensi akan dilakukan dari 7 hingga 23 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan seleksi dijadwalkan pada 24 hingga 31 Desember 2024, menjadikan akhir tahun sebagai momen penting bagi ribuan pelamar PPPK yang menantikan status resmi mereka sebagai pegawai pemerintah.

Bagi pelamar yang tergolong non-ASN aktif di instansi pemerintah, BKN memberikan waktu pendaftaran yang lebih panjang, yaitu dari 17 November hingga 31 Desember 2024. Sebab, data mereka masih perlu diperbarui dan diverifikasi secara lebih mendetail oleh instansi terkait. Sejalan dengan kebijakan tersebut, seleksi administrasi bagi pelamar non-ASN akan berlangsung hingga 3 Februari 2025, dengan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 4 hingga 18 Februari 2025.

Selain itu, pengumuman pasca-masa sanggah dijadwalkan pada 22 hingga 28 Februari 2025, diikuti dengan penarikan data final yang akan berlangsung hingga 7 Maret 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar non-ASN ini dijadwalkan berlangsung mulai 17 April hingga 16 Mei 2025.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menggelar Pilkada 2024. Total ada 44.376 personel yang dibutuhkan.

Masa kerja KPPS Pilkada 2024 yakni satu bulan, terhitung dari 7 November hingga 8 Desember 2024. Sementara honorarium yang didapatkan yakni sebesar Rp 850 ribu untuk anggota KPPS, sedangkan untuk Ketua KPPS Rp 900 ribu.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samodro, mengatakan ada 4.557 personel KPPS yang dibutuhkan di Pilkada Kota Yogya 2024.

“Pendaftar calon KPPS wajib ber-KTP Kota Yogyakarta,” kata Harsya saat dihubungi Pandangan Jogja, Selasa (17/9).

Sementara itu, KPU Sleman membutuhkan 12.117 personel KPPS, KPU Bantul 10.409 personel KPPS, Kulon Progo membutuhkan 5.278 personel KPPS, dan Gunungkidul membutuhkan 12.016 personel KPPS. Para pendaftar KPPS juga wajib ber-KTP sesuai daerah masing-masing, misalnya saat mendaftar sebagai KPPS Sleman, maka pendaftar wajib ber-KTP Sleman.

Pendaftaran KPPS dibuka hingga 28 September 2024. Anggota KPPS terpilih akan dilantik pada 7 November.

Adapun beberapa syarat calon anggota KPPS di antaranya berusia paling renda 17 tahun; tidak menjadi anggota partai politik atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, pendidikan paling rendah sekolah menengah atas, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Anggota Komisi II DPR RI, Wahyu Sanjaya, menyampaikan tenaga non-ASN terdaftar namun tidak masuk formasi 2024 harus diangkat sebagai PPPK paruh waktu

Anggota Komisi II DPR RI, Wahyu Sanjaya, mengatakan tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang tidak termasuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 harus diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada, 6 September 2024.

Menurutnya, keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam formasi PPPK 2024.

"Kami (Komisi II) sepakat, Pegawai Non-ASN yang terdaftar namun tidak masuk dalam usulan formasi PPPK 2024 harus diangkat menjadi PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," katanya.

Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat antara Komisi II DPR RI dengan Menpan-RB dan sejumlah lembaga terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, serta beberapa kementerian, yang dilaksanakan pada 6 September 2024.

Selain itu, disepakati bahwa penataan tenaga non ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Pemerintah berkomitmen untuk menata tenaga non-ASN sesuai amanat Pasal 66 UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat 99.994 tenaga non-ASN yang telah memenuhi kriteria penataan.

Politisi Partai Demokrat, telah lama menyuarakan aspirasi tenaga honorer dan tenaga non-ASN lainnya di lingkungan pemerintah. Wahyu menekankan pentingnya memperhatikan nasib mereka dan memastikan mereka masuk dalam formasi PPPK.

Adapun kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dan Pemerintah pada 6 September 2024:

Penyelesaian Penataan Non ASN

Komisi II DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN paling lambat Desember 2024 sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2023.

Kepatuhan pada Peraturan

Penataan tenaga non ASN tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Tenaga non ASN yang terdaftar namun tidak termasuk dalam formasi PPPK 2024 harus diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Jadwal Seleksi PPPK 2024

Pendaftaran seleksi PPPK tahun 2024 akan dimulai pada 26 September 2024 dan berlangsung hingga 31 Desember 2024.

Wahyu menambahkan, keputusan ini memberikan harapan bagi tenaga honorer dan non-ASN yang selama ini menunggu kejelasan status kepegawaian mereka.

Dengan adanya komitmen ini, tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam formasi PPPK 2024 masih memiliki peluang untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.