Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana membuat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait kemasan rokok. Dalam RPMK tersebut, Kemenkes ingin mengatur kebijakan pada kemasan rokok agar polos dan seragam.

RPMK ini merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024. Adapun tujuan Kemenkes merancang kebijakan kemasan rokok tak lain untuk pengendalian terhadap rokok dan zat adiktif lainnya.

"Kami tidak melarang orang merokok. Orang tetap boleh merokok karena merokok adalah hak dari masing-masing," ujar Kabiro Komunikasi & Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi.

Namun, sayangnya kebijakan ini ternyata menimbulkan polemik. Aturan ini bahkan menjadi sorotan karena dianggap bisa menimbulkan kerugian bagi industri rokok sehingga berdampak pula pada sektor ekonomi negara.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mencoba angkat bicara mengenai polemik RPMK ini. Ia mengatakan pembuatan RPMK ini sebetulnya sudah melewati proses cukup panjang. Bahkan, sudah masuk dalam tahap pembahasan bersama DPR.

Baca juga: Kebijakan Rokok Tanpa Merek Bikin Produk Ilegal Makin Marak

"Ini bermula dari pembahasan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Jadi ketika kita membahas rokok ini sebetulnya kami pending-pending ini agak lama. Karena kita ingin agar ini masuk ke tengah semua. Artinya jangan sampai pengusaha rugi, jangan pula orang aktivis kesehatan merasa dirugikan," ujar Saleh dalam tayangan Hot Room di Metro TV, Rabu, 25 September 2024.

Sayangnya, Kemenkes selaku inisiator dinilai tidak mendengar aspirasi dari pihak terkait dan hanya fokus pada sisi kesehatan. Kabiro Komunikasi & Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi yang hadir pada tayangan yang sama menuturkan bahwa peraturan ini fokus pada pengendalian rokok dan zat adiktif lainnya.

“Kami dengarkan semua, tapi tidak semua kami akomodir,” tutur Siti.

Saleh menambahkan salah satu yang membuat RPMK ini cukup lama dan sampai harus tertunda lantaran pihak Kementerian Kesehatan juga sulit menjabarkan detail.

"Maka pada pada titik temu maka di dalam undang-undang itu sudah ada. Cuma ketika kita mau membuat detail di dalam undang-undang itu kan pihak Kementerian Kesehatan tidak mau detail di dalam undang-undang. Sebab mereka ingin mengaturnya dalam peraturan pemerintah," lanjutnya.

"Sementara kita waktu itu belum percaya kalau di aturan pemerintahnya itu akan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh teman-teman dalam pembuatan undang-undang itu karena undang-undang kan dibuat bersama pemerintah," tutur Saleh.

Baca juga: Penjelasan Kemenkes Terkait Kebijakan Rokok Tanpa Merek

Saleh pun menilai polemik dalam RPMK ini tak lepas dari tujuan pembuatannya yang hanya memikirkan dari sisi kesehatan. Namun, lupa terhadap aspek lain, terutama aspek bisnis.

"Sebetulnya karena undang-undang itu kan tidak detail sehingga tafsir untuk membuat peraturan pemerintah lebih terbuka. Jadi mereka buat sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran-pikiran Kementerian Kesehatan saja. Sementara dari aspek atau bisnis dan seterusnya itu mungkin dilupakan," jelas Saleh.

Padahal, aspek kesehatan dan bisnis seharusnya saling berdampingan. Hal ini tercermin dari anggaran dari cukai rokok yang juga berkontribusi terhadap BPJS Kesehatan.

"Ingat kalau ada Rp213 triliun anggaran yang diperoleh dari cukai rokok, sementara anggaran untuk Kementerian Kesehatan saja untuk tahun 2025 itu hanya sekitar Rp90 triliun, termasuk BPJS Kesehatan di antaranya itu Rp45 triliun. Makanya besar kontribusinya. Rp45 triliun untuk BPJS Kesehatan sisanya untuk anggaran kementerian kesehatan se-Indonesia. Berarti Rp90 triliun besar dari Rp213 triliun," katanya.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengeluarkan kebijakan untuk kemasan rokok dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Kebijakan tersebut mengatur desain kemasan agar polos dan seragam.

Kabiro Komunikasi & Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan tujuan RPMK ini adalah untuk pengendalian terhadap rokok dan zat adiktif lainnya.

"Kami tidak melarang orang merokok. Orang tetap boleh merokok karena merokok adalah hak dari masing-masing," ujar Siti.

Namun, rencana penyusunan RPMK tersebut justru menimbulkan berbagai polemik. Bahkan, banyak yang menganggap aturan ini bisa memberikan dampak buruk, baik bagi perekonomian nasional maupun dari sisi kesehatan. Aturan ini akan memberikan kesempatan besar bagi penjualan produk rokok ilegal sehingga kontraproduktif dengan tujuan pemerintah untuk menurunkan prevalensi perokok.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy N Mandey. Menurutnya, produk rokok ilegal saat ini sudah cukup marak. Jika aturan ini disahkan, akan lebih banyak lagi rokok ilegal bermunculan.

Baca juga: Penjelasan Kemenkes Terkait Kebijakan Rokok Tanpa Merek

"Persoalannya sekarang di sektor perdagangan, kami bukan berhadapan dengan bagaimana pelarangan ini, tapi justru bagaimana rokok ilegal jadi marak," ujar Roy dalam tayangan Hotroom di Metro TV, Rabu, 25 September 2024.

"Rokok ilegal yang lebih marak ketimbang yang legal. Sudah ada kejadian bukti di media pada tanggal 7 September kemarin dibebaskan tiga pedagang besar 78.000 bungkus dengan membayar denda saja selesai rokok ilegalnya. Bisa dijual lagi," sambungnya.

Kekhawatiran dampak buruk dari kemunculan kebijakan RPMK ini juga dikemukakan Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) Benny Wachjudi. Menurutnya, bukan hanya memberikan kesempatan produk ilegal, kebijakan ini juga bisa berdampak pada perekonomian nasional.

"Saya ingin menyampaikan dulu. Saya mengadvokasi industri rokok bukan berarti saya menentang kesehatan. Tapi saya mengadvokasi ini karena memang ada kepentingan industri rokok ini terhadap ekonomi nasional," kata Benny.

"Kalau kita lihat cukai yang diterima, walaupun Kata Profesor Tabrani itu yang juga yang membayar adalah konsumen tapi tidak bisa dinafikan itu adalah sekitar Rp213 triliun dibandingkan dengan dividen BUMN hanya Rp80 triliun, mungkin Rp90 triliun dividen dari BUMN, sedangkan industri rokok menghasilkan negara Rp200 triliun lebih," tambahnya.

Baca juga: Banyak Ruginya, Rencana Kebijakan Kemasan Rokok Polos Diprotes

Hal serupa juga diungkapkan Ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho. Ia menilai banyak kerugian yang akan terjadi jika kebijakan kemasan rokok polos ini diterapkan, terutama dari sisi penerimaan cukai rokok yang akan berkurang drastis.

"Jadi berdasarkan kalkulasi kami, kalau dari kemasan polos saja penerimaan cukai itu kalkulasi sudah sampai Rp96 triliun yang akan lost. Ini belum yang 200 meter, belum lagi yang pembatasan yang lainnya. Kami melihat dari dampak ekonominya, (kebijakan ini) berbeda dengan (kebijakan) negara-negara lain," kata Andry.

Menurut Andry, dampak lainnya adalah terjadi down trading, di mana konsumen akan beralih pada rokok yang lebih murah. Hal ini berpotensi meningkatkan konsumsi rokok ilegal karena akan sulit untuk membedakan produk legal dengan ilegal. Terlebih lagi, produk ilegal yang menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok legal.

"Mereka yang sekarang sudah tidak ada lagi pemisahan antara satu rokok dengan rokok yang lainnya. Mereka mencari yang murah. Ilegal pun gampang banget menirunya. Tinggal fontnya saja yang diubah," tuturnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan atau RPMK tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik, menimbulkan polemik. Aturan ini bahkan menjadi sorotan karena dianggap bisa menimbulkan kerugian bagi industri rokok sehingga berdampak pula pada sektor ekonomi negara.

Penyusunan RPMK sudah diumumkan beberapa pekan lalu. Draft yang direncanakan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 atau PP kesehatan.

Dalam kebijakannya, RPMK tersebut akan mengatur mengenai desain kemasan agar polos dan seragam.

Kemenkes: Bukan Pelarangan, tetapi Pengendalian

Siti Nadia Tarmizi, Kabiro Komunikasi & Pelayanan Publik Kemenkes RI mengatakan tujuan RPMK ini adalah untuk pengendalian terhadap rokok dan zat adiktif lainnya.

"Kami tidak melarang orang merokok. Orang tetap boleh merokok karena merokok adalah hak dari masing-masing," ujar Siti dalam tayangan program Hot Room di Metro TV, Rabu, 25 September 2024.

Siti juga menjelaskan aturan ini juga untuk mengendalikan penggunaan rokok di kalangan remaja dan anak. Perlu adanya standarisasi untuk melakukan pengendalian tersebut.

"Jadi di dalam PP 28 2024 dan juga merupakan turunan dari Undang Undang 17/2023, memang pengaturan daripada upaya untuk kita mengendalikan perokok remaja dan anak salah satunya kita melakukan standarisasi. Nah standarisasi ini mulai dari peringatan informasi, tulisan sampai warna kemasan," lanjut Siti.

Baca juga: Tolak Aturan Pertembakauan, Pedagang Pasar Rakyat Minta Perlindungan Kemendag

Jaga Kesehatan Masyarakat

Penyusunan RPMK yang diinisiasi Kemenkes ini mendapat dukungan dari Komnas Pengendali Tembakau, Hasbullah Thabrany. Ia menilai kebijakan ini baik untuk masyarakat, terutama untuk kesehatan.

"Substansi rokok menyebabkan orang lain juga rusak, bisa membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, tidak ada satu pesawat pun yang membolehkan merokok," kata Hasbullah.

"Kenapa? Karena dia melanggar hak orang lain, mengganggu orang lain. Kalau mau merokok seperti Bu Nadia bilang, kalau menurut saya (selaku) akademisi, boleh silakan merokok, boleh racuni dirimu sendiri, tapi jangan racuni orang lain," tambahnya.

Menurut Hasbullah, masih banyak yang belum memahami dampak buruk rokok bagi kesehatan. Karena itu, diperlukan satu langkah yang bisa membuat masyarakat sadar akan berbahayanya rokok. Salah satunya adalah dalam bentuk pengetatan terhadap pengaturan industri tembakau.

"Di sini salah kita. Masyarakat tidak tahu. Coba lihat di mana masyarakat tahu dia bahayanya dia merokok, ada satu lagi, ini substansi yang perlu dipahami," katanya.

Polemik RPMK

Meskipun demikian, kebijakan yang diprakarsai oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini telah menuai polemik dan sorotan dari berbagai pemangku kepentingan lain, yang mengungkapkan adanya ancaman signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi nasional.

Banyak pihak dalam industri tembakau justru menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan banyak kerugian. Sebagai salah satu penyumbang cukai terbesar, para pelaku industri melihat pengaturan kemasan polos akan menyebabkan downtrading di masyarakat serta membuka ruang bagi rokok ilegal untuk terus tumbuh yang secara langsung akan mengganggu stabilitas industri dan mengurangi pendapatan negara.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, turut menanggapi polemik ini. Menurut Andry, kebijakan kemasan polos berpotensi membawa kehilangan pendapatan negara hingga 96 triliun.

”(Jumlah ini) belum termasuk potensi kerugian dari pembatasan penjualan 200 meter dan pembatasan lainnya,” ujar Andry.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)