Bursa Efek Indonesia (BEI) menawarkan berbagai manfaat alias benefit bagi pihak-pihak yang akan melakukan pembelian, penjualan, dan pertukaran hak untuk menghasilkan atau mengurangi emisi GRK melalui Bursa Karbon atau IDXCarbon.

Benefit tersebut antara lain bebas biaya pendaftaran unit karbon (Rp0 per tCO2e) dan tanpa biaya tahunan, biaya rekening dormant atau biaya keanggotaan. Biaya pendaftaran sebesar Rp5 juta juga baru diberlakukan pada 25 September 2024.

“Selain itu, biaya transaksi bagi pembeli atau penjual dikenakan sebesar 0,11 persen (pasar reguler dan negosiasi) dan 0,22 persen (pasar lelang dan nonreguler) dari nilai transaksi,” dikutip dari keterangan tertulis, Senin (22/7).

Sejak berdiri pada 2023, IDXCarbon menjadi satu-satunya bursa karbon di Indonesia. Per 18 Juli 2024, jumlah pengguna jasa tumbuh menjadi total 68 pengguna dengan volume perdagangan mencapai 609.005 tCO2e.

Hal tersebut sejalan dengan landasan didirikannya IDXCarbon untuk mengurangi ancaman perubahan iklim, sekaligus menangkap manfaat dari besarnya potensi perdagangan karbon.

Berbekal pengalaman menjadi operator perdagangan saham, derivatif, dan surat utang maka BEI mempersiapkan kajian, pengembangan sistem, dan peraturan perdagangan karbon melalui IDXCarbon.

Prinsip yang digunakan dalam perdagangan karbon adalah polluter pays principle. Yakni, penghasil emisi dikenakan biaya tambahan dan di saat bersamaan mampu memberikan insentif untuk entitas yang berusaha mengurangi atau menghilangkan emisi.

Mekanisme penetapan harga karbon dirancang untuk memastikan adanya transfer modal dari aktivitas dengan produksi emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi ke aktivitas dengan upaya pengurangan atau penghapusan karbon yang tinggi.

Saat ini di Indonesia dikenal dua jenis unit karbon yang dapat diperdagangkan, yaitu allowance dan carbon offset.

Allowance atau dikenal dengan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi-Pelaku Usaha merupakan bentuk izin batas atas emisi GRK atau penetapan kuota emisi dalam periode penataan tertentu bagi pelaku usaha yang ditentukan pemerintah.

Sementara carbon offset atau Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK) adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.

PTBAE-PU dan SPE-GRK tercatat pada Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) atau sistem registri kementerian lain yang terhubung ke SRN-PPI dan memiliki nomor atau kode registry unik untuk setiap unit karbon.

Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan prinsip environmental, social, and governance (ESG) di sektor bisnis Indonesia, khususnya di pasar modal.

Untuk itu, IDX bersama Katadata Green menggelar diskusi bertajuk Strengthening ESG Implementation in Indonesia's Business Sector yang diselenggarakan di IDX Main Hall pada Senin (22/7).

Kegiatan ini merupakan rangkaian acara menuju Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024. Fokus utama dari penyelenggaraan acara ini adalah membahas langkah-langkah OJK dalam mendorong perusahaan publik untuk mengadopsi prinsip-prinsip sustainability, serta strategi IDX dalam mengoptimalkan pengembangan investasi hijau dan bursa karbon di pasar modal Indonesia.

Dalam kegiatan SAFE 2024 yang akan diselenggarakan pada 7 Agustus 2024, Katadata akan merilis Katadata Index yang merupakan alat penilaian terdepan terkait kinerja ESG perusahaan di Indonesia.

Mencakup hampir 200 perusahaan nasional di tujuh sektor, Katadata ESG Index menjadi yang terbesar di Indonesia. Indeks ini menyediakan benchmarking yang relevan dan mendalam serta membantu perusahaan meningkatkan praktik keberlanjutan mereka.

Transparansi dan wawasan dari indeks menjadi informasi yang menarik bagi investor yang peduli terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Seiring dengan diluncurkannya indeks saham berbasis ESG dan berkelanjutan dari waktu ke waktu, hingga Juni 2024 total AUM reksadana berbasis ESG mencapai Rp8,21 triliun,” ujar Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision of OJK Inarno Djajadi saat pembukaan acara Road to SAFE di Jakarta, Senin (22/7).

Lebih lanjut Inarno mengungkapkan, dirinya memiliki keyakinan bahwa masa publikasi dan Sukuk tematik di Indonesia akan terus berkembang meski saat ini masih relatif kecil dibandingkan Sukuk tematik yang diterbitkan di ASEAN.

Turut hadir dalam acara diskusi ini President Director of IDX Iman Rachman, Vice Chairman Coordinator for Maritime, Investment, and Foreign Affairs KADIN Shinta Kamdani, dan Co-Founder and CEO of Katadata Metta Dharmasaputra.

Shinta Kamdani mengatakan, acara ini merupakan cara bagi pelaku usaha untuk memperkuat implementasi dari ESG. Di dalam era perubahan iklim yang semakin nyata kebutuhan akan ESG semakin mendesak bagi kita semua.

Lebih lanjut, Shinta menerangkan, mengutip World Economic Forum, ESG menjadi indikator fundamental di mana sosial dan tata kelola menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investor, karyawan dan konsumen.

“Karena itu, perusahaan mau tidak mau perlu beradaptasi lebih cepat di tengah tuntutan transparansi dan pengembangan ESG,” ujar dia.

Metta Dharmasaputra mengatakan acara diskusi hari ini merupakan rangkaian acara SAFE 2024 yang merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Katadata.

Sejak 2021, Katadata Green dan Katadata Insight Center telah merilis satu indeks yang kami namakan Katadata Corporate Sustainability Index yang tahun ini bertransformasi menjadi Katadata Index.

“Ini adalah tools untuk benchmarking atau membandingkan kinerja ESG antarperusahaan di Indonesia. Untuk tahun ini cakupannya mencapai 310 perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Dan ini menjadi salah satu indeks keberlanjutan terbesar di Indonesia,” terangnya.

Pada sesi diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut, Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) Gita Syahrani menerangkan penerapan ESG tidak hanya bisa diterapkan di komoditas yang sudah ada sekarang.

Menurut Gita saat ini ada banyak sektor yang tidak kalah menarik dan dapat mengimplementasikan ESG dengan cara yang lebih menarik mulai dari mengembangkan potensi keanekaragaman hayati atau biodiversity. “Jadi tidak hanya raw commodity dan komoditas yang itu-itu saja, tapi juga ada value creation,” ujar Gita.

Sementara itu, mewakili pelaku usaha, Acting VP Health Safety Security & Environment Pertamina NRE - Moch Khusnul Mustakim mengatakan berkelanjutan menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk saat ini.

“Untuk pemenuhan kebutuhan hari ini kita jangan sampai menutup mata. Jangan sampai generasi selanjutnya tidak bisa menikmati lagi. Jadi komitmen berkelanjutan itu sangat diperlukan (dalam pengembangan bisnis saat ini),” ungkapnya.

President Director of IDX Iman Rachman mengatakan untuk mendorong pencapaian SDG dibutuhkan kolaborasi yang baik dari kalangan pelaku bisnis dengan regulator.

Di pasar modal, salah satu pengaturan yang menjadi sangat penting dalam mendorong perusahaan tercatat menginternalisasikan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas bisnisnya adalah melalui kewajiban pelaporan Sustainability Report atau Laporan Keberlanjutan.

Saat ini, setidaknya 90 persen dari perusahaan tercatat di IDX telah melaporkan Laporan Keberlanjutan untuk tahun 2022.

Lebih lanjut, Iman mengatakan, saat ini IDX telah menyediakan 5 indeks saham terkait ESG, memberikan insentif pengurangan biaya pencatatan untuk obligasi berwawasan lingkungan, dan bekerja sama dengan lembaga penilai ESG internasional untuk melakukan penilaian ESG atas Perusahaan Tercatat di IDX.

Selain itu, untuk mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, IDX atas support penuh dari OJK dan Pemerintah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon pada 26 September 2023.

Sejak diluncurkan hingga saat ini, IDXCarbon telah memperdagangkan lebih dari 600.000 ton unit karbon setara CO2, dengan total nilainya melebihi Rp36 miliar.

Adapun, acara ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen konkret dari semua pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi ESG di sektor bisnis Indonesia, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Air.