JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti mendesak pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah dasar (SD), baik negeri maupun swasta.

"Kalau kita mau mengejar pendidikan kita tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang tidak sekolah di tingkat SD, maka itulah saatnya. Mari kita benahi, utamanya dari fondasi untuk memberikan pendidikan gratis di SD, baik negeri maupun swasta," ujar Esti dalam rapat kerja bersama pemerintah pada Rabu (6/11/2024).

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.

Esti menyoroti paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang dinilai tidak memasukkan klausul mengenai Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Esti mengungkapkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Agustus lalu, yang menunjukkan bahwa terdapat 676.852 anak berusia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah.

Jika ditotal hingga jenjang SMA, terdapat sekitar 4,6 juta anak yang putus sekolah akibat berbagai faktor, antara lain ketidakmampuan biaya, mencari nafkah, menikah muda, korban kekerasan, ijazah ditahan sekolah, jarak sekolah yang jauh, disabilitasm dan lainnya.

"Sekarang kita bertumpu pada pendidikan dasar. Ketika kita mengatakan pendidikan dasar, seharusnya SD, baik negeri maupun swasta, itu tidak ditarik bayaran sedikit pun. Tetapi faktanya, kita bisa melihat bahwa sekolah negeri, walaupun sudah tidak ditarik biaya, masih menarik banyak iuran. Sekolah swasta, apalagi, tidak mungkin hidup tanpa iuran karena harus menggaji guru dan lainnya," jelas Esti.

Politikus PDI-P ini juga mengusulkan, jika tidak memungkinkan untuk menggratiskan seluruh sekolah swasta, maka negara dapat melakukan kajian lebih dalam untuk mengelompokkan sekolah-sekolah swasta mana yang dapat diberikan subsidi penuh dan mana yang masih diizinkan untuk menarik iuran.

"Harapan kami, gebrakan utama kita adalah mari kita berikan pendidikan gratis. Kalau tidak mampu sampai SMP secara keseluruhan, SD itu mestinya, tidak peduli itu swasta atau negeri, harus gratis, Pak" ujar dia.

Aspirasi serupa juga telah disampaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam uji materi di MK, Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia (JPPI) meminta agar Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas tidak hanya mewajibkan pendidikan dasar (SD-SMP) gratis di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta.

Mereka berpendapat bahwa ketentuan yang menyatakan sekolah swasta tidak wajib gratis bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

Perkara ini masih dalam pemeriksaan MK dan belum diputuskan.

PARIGI MOUTONG, iNews.id - Calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1, Ahmad HM Ali melanjutkan kampanye dialogisnya di Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Senin (28/10/2024). Sebelum bertemu ribuan warga Parigi Moutong, Ahmad Ali sempat kampanye di Kabupaten Banggai dan Poso.

Pada kesempatan itu, Ahmad Ali yang berpasangan dengan Abdul Karim Aljufri di Pilkada Sulawesi Tengah 2024 itu menyoroti pentingnya pendidikan gratis bagi anak-anak Sulteng dalam menyongsong Indonesia Emas di masa depan. 

Ahmad HM Ali menekankan, pentingnya memastikan setiap anak di Sulteng mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Semua anak-anak Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, kata dia harus diberi kesempatan untuk mengecap pendidikan. 

Menurutnya, pemerintah harus memastikan adanya fasilitas pendidikan yang cukup, mulai dari SD, SMP hingga SMA. Sehingga, lanjut dia kewajiban pendidikan untuk semua dapat tercapai.

"Yang harus kita kerjakan adalah bagaimana memastikan semua anak-anak yang lahir harus diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Nah salah satunya adalah pemerintah memastikan menyediakan fasilitas itu," ujar Ahmad HM Ali.  

Selain itu, dia juga menyoroti kondisi saat ini yang masih memaksa anak-anak untuk tidak bersekolah, padahal Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Isu pendidikan merupakan satu dari 10 program Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri yang dikenal dengan pasangan Beramal pada Pilkada Sulteng.

Pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri didukung oleh 10 partai politik, di antaranya NasDem, Gerindra, Perindo, PAN, PSI, PPP, PKB, Prima dan PKN. Dengan dukungan tersebut, keduanya optimistis memenangi Pilkada Sulteng.

Editor: Kurnia Illahi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan ikan gratis kepada masyarakat Batam, Kepulauan Riau. KKP mengatakan jumlah ikan yang dibagi mencapai 4 ton, ikan itu berasal dari hasil pengawasan kegiatan pemasaran dan distribusi ikan oleh Pengawas Perikanan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa 4 ton ikan merupakan impor ikan ilegal yang berhasil diamankan dari Malaysia. Barang bukti yang diamankan berupa 4 ton ikan terdiri dari 260 box ikan tongkol dan 150 box ikan selar dengan pemilik PT SLA.

"PT. SLA melanggar ketentuan impor komoditas perikanan dan telah dikenakan Sanksi Administratif Berupa denda sebesar Rp 26,5 juta dan PT SLA melakukan penyerahan secara sukarela Ikan impor tersebut untuk diberikan kepada masyarakat," ucap Ipunk, sapaannya, dikutip dari situs resmi KKP, Sabtu (24/8/2024).

Dia kemudian menjelaskan bahwa jika impor ikan ilegal tidak ditindak tegas stabilitas harga ikan di Batam bakal terganggu. Sebab, ikan impor itu akan dijual dengan harga lebih murah, hal ini membuat hasil tangkapan nelayan lokal kalah bersaing.

"Kegiatan pengawasan ikan impor ini wujud komitmen kami dan menegaskan bahwa Ditjen PSDKP berkomitmen menjaga dan melindungi nelayan. Kami harap para pelaku usaha tersebut tidak melakukan impor secara ilegal lagi," ujarnya.

Ikan hasil pengawasan tersebut, lanjut Ipunk, diharapkan membantu untuk pemenuhan gizi di masyarakat karena ikan merupakan sumber protein yang tinggi. Dia pun menjamin ikan yang diberikan layak dikonsumsi.

"Melalui bantuan ikan ini juga akan meningkatkan konsumsi ikan nasional, solusi pangan, mengatasi dan menangkal kekurangan gizi dan tengkes (stunting), sejalan dengan kebijakan pemerintah," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini tak perlu bersusah payah untuk mengakses informasi, konfirmasi dan klarifikasi pengaduan program perumahan.

Pasalnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini memiliki Pelayanan Publik Perumahan (Pelikan).

Ini merupakan layanan informasi yang bisa digunakan melalui telepon genggam dengan cara mengakses scan QR Code Pelikan.

Ini didalamnya berisikan portal pengaduan dan media sosial Balai P2P Nusa Tenggara I sehingga proses pelayanan lebih cepat dan mudah.

Menurut Kepala Balai P2P Nusa Tenggara I Ditjen Perumahan Kementerian PUPR I Wayan Suardana, Pelikan dapat diakses masyarakat secara gratis.

"Pelayanan informasi publik bidang infrastruktur perumahan ini 100 persen gratis tanpa dipungut biaya apapun,” tegasnya dalam siaran pers, Selasa (16/7/2024).

Wayan menjelaskan, tujuan dari pemanfaatan Pelikan antara lain memudahkan layanan informasi masyarakat di NTB untuk mengonfirmasi dan mengklarifikasi sekaligus menjelaskan program-program Balai P2P Nusa Tenggara I.

Selain itu, masyarakat pengguna layanan dapat menyampaikan laporan praktik-praktik pelaksanaan program Balai P2P Nusa Tenggara I yang dianggap atau diduga belum atau tidak sesuai aturan.

Pelikan berisikan portal pengaduan dan media sosial Balai P2P Nusa Tenggara I antara lain situs web Balai P2P Nusa Tenggara I Ditjen Perumahan Kementerian PUPR www.perumahan.pu.go.id, whistleblowing system, konsultasi via Whatsapp ke Balai P2P Nusa Tenggara I, dan buku tamu daring.

Kemudian, pelayanan publik terpadu, Klinik Rumah Swadaya (KRS), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Pelaporan Gratifikasi, Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU), serta alur pengajuan bantuan perumahan.