JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Muslim Ayub, menyampaikan bahwa anggaran makan untuk para narapidana perlu ditambah.

Menurut dia, anggaran yang dialokasikan saat ini terlalu kecil, yakni sekitar Rp 20.000 per orang untuk 3 kali makan. Jika dirata-rata, maka harga per sekali makan tak sampai Rp 7.000.

"Apalagi kalau kita hitung Rp 20.000 itu masih ada pajaknya lagi, Pak Menteri. Dipotong pajak lagi berapa nilai yang dimakan oleh napi tersebut," ujar Muslim dalam rapat kerja Komisi XIII dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Selasa (5/11/2024).

"Kalau kita melihat makanan, biaya makanan yang ada di dapil, kalau saya bilang tidak manusiawi tidak pantas barangkali, tapi sangat luar biasa sekali keadaannya," sebutnya.

Ia pun menyarankan agar anggaran itu ditambahkan untuk alasan kemanusiaan. Bagaimana pun, ujar dia, para narapidana merupakan manusia juga.

"Ini saran barangkali bisa kita tingkatkan barangkali minimal Rp 30.000 per napi supaya ada kesetaraan dengan anak SD makan gratis," ujar Muslim.

"Jangan menggalakkan makan gratis makan gratis, napi itu pun harus kita kasih gizi juga yang tua-tua di situ, hukuman berapa tahun, 5, 7 tahun, puluhan tahun," tambah dia

Sementara itu, Agus Andrianto menyebut, harga makanan per hari untuk para napi hanya Rp 18.000 sebelum dipotong pajak 11 persen.

Sedangkan, penambahan anggaran sebagaimana diusulkan Muslim harus melalui proses pengajuan anggaran dan setiap lembaga juga harus melihat kondisi anggaran negara.

Ia pun mengumbar wacana pemanfaatan lahan di sekitar lembaga pemasyarakatan (lapas) agar bisa produktif menyediakan bahan makanan.

"Sejalan dengan program Bapak Presiden untuk membangun ketahanan pangan, saya juga sampaikan kepada para kepala lapas untuk membangun, memanfaatkan lahan yang ada di sekeliling mereka untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan," jelas Agus kepada wartawan.

"Gunanya untuk apa, untuk meningkatkan gizi warga binaan dan tahanan yang ada di sana," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melontarkan wacana memperketat syarat keimigrasian bagi warga yang ingin ke luar negeri dari daerah rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ia ingin agar calon migran harus melampirkan mutasi rekening.

Menurut dia, ini bisa menjadi salah satu strategi preventif di sejumlah daerah yang dinilai rawan TPPO.

“Kita tambahkan persyaratan dalam pengajuan dokumen keimigrasian, kalau bisa syaratnya ditambah aja, dengan melampirkan rekening satu tahun,” kata Agus usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Langkah ini dinilai dapat menyeleksi warga yang hendak berwisata ke mancanegara dengan mereka yang hendak dijadikan migran ilegal alias korban TPPO.

Ia mengambil contoh, dalam wacana tersebut, pihak imigrasi akan mengecek jumlah dana para calon imigran untuk memberikan izin keberangkatan.

“Kalau rekeningnya cuma Rp 100.000-150.000 tidak mungkin dia liburan kan,” ujar Agus.

Ia mengeklaim sejumlah petugas imigrasi di daerah rawan TPPO juga telah dibekali untuk mencegah TPPO.

“Kita sampaikan informasi kepada masyarakat di sana, tentang modus-modus para pelaku dalam mengelabui korbannya,” sebut eks Wakapolri itu.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan dihapus di era Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana nasib Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai di dalamnya?

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku. Mereka akan dipindah ke kemenko baru yakni Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kemenko Bidang Pangan.

"Iya betul (PNS Kemenko Marves) akan dipindah ke kemenko baru," kata Jodi kepada detikcom, Rabu (23/10/2024).

Jodi menyebut saat ini tim dari Kemenko Marves terus berkomunikasi intens dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk memastikan transisi berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik.

"Tim dari Kemenko Marves terus berkomunikasi erat dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, serta kemenko-kemenko baru, termasuk Kemenko Pangan serta Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," jelas Jodi.

Prabowo menghapus Kemenko Marves yang ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penghapusan itu terlihat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, menggantikan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.

Dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024, Prabowo menetapkan kementerian koordinator terdiri dari Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Kemenko Bidang Pangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menjalankan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hanya saja, dibatasi terkait urusan imigrasi dan pemasyarakatan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian menunjuk dan melantik Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas Kemenkumham yang terkait Imigrasi dan Pemasyatakatan.

Aturan itu termaktub dalam Pasal 7 Perpres 139/2024 yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 yang berbunyi, "Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan sub urusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa ada tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) yang bakal berada di bawah kementeriannya, yakni Ditjen AHU, Ditjen PP, dan Ditjen KI.

Oleh karenanya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bakal mengoordinasi Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan membeberkan bahwa ada sosok yang melarang dirinya masuk ke Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan sosok itu adalah Norwati Damanik yang merupakan isterinya sendiri. Menurut Otto, isterinya hanya mengizinkan dirinya untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto, namun tidak diizinkan masuk ke pemerintahan, termasuk menjadi menteri maupun wakil menteri.

"Istri saya bilang begini boleh dukung dia tapi jangan sekali-kali mau jadi menteri ya," tuturnya di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Otto menjelaskan alasan isterinya melarang masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, lantaran Otto sudah nyaman dalam dunia organisasi pengacara. Maka dari itu, isteri Otto melarang dirinya masuk ke pemerintah Prabowo-Gibran.

"Tapi jalan hidup berubah, saya dipanggil dan diajak bekerja sama dan ini perintah mungkin ini jalan tuhan tetapi saya percaya bisa berbakti pada negara ini," katanya.

Selain itu, alasan Otto lebih yakin menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu karena menterinya Yusril Ihza Mahendra.

"Saya bangga pada istri saya, karena ternyata jadi wakilnya Pak Yusril dan isteri saya mengizinkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Menteri imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam.

Agus sebelumnya merupakan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agus Andrianto adalah seorang perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Bintang 3). Dia lahir di Blora, Jawa Tengah tahun 1967 dan merupakan anak ke-11 dari 12, orang tuanya adalah Sukarsono dan Sri Sudaryati.

Sang ayah dahulunya merupakan camat di kecamatan Banjarejo, Agus Andrianto juga memiliki seorang istri bernama Evi Celiyanti.

Masa mudanya dihabiskan di Blora dengan menempuh pendidikan pada SD Negeri 1 Tempelan, SMP Negeri 1 Blora, dan SMA Negeri 1 Blora. Setelah lulus dari sekolah Menengah, Agus melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1989.

Karier kepolisiannya dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di PTIK (1995), SESPIM, dan SESPIMTI (2012). Setelah itu Agus juga mengambil S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Karier jabatan di kepolisian termasuk dalam kategori lancar, sejak memulai masa dinasnya pada 1989 Agus berada di Satuan Samapta Polres Dairi (1989), satu tahun setelahnya dia ditunjuk menjadi Kapolsek Sumbul (1990) dan beralih menjadi Kapolsek Parapat (1992) serta menjadi Kapolsek Percut Seituan (1995).

Selanjutnya Agus menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) selama 2 tahun. Setelah lulus dirinya dipercaya menjadi Kapuskodalops Polres Lampung Selatan (1997) dan menjadi Kasat Serse Poltabes Medan (1999). Tidak berhenti disitu, Agus Adrianto diminta menjadi Kasubag Binops Bag Serse Ek Polda Jatim (2001) dan dalam tahun yang sama dipindahkan menjadi Kasubag Binops Bag Serse Um Polda Jatim (2001).

Dua tahun setelahnya Agus dipercaya menjadi Wakapolres KP3 Tanjungperak (2003) dan diminta lagi untuk menjadi Pamen Polda Jatim (2005). Agus beralih ke Jakarta dengan ditunjuk sebagai Kasat I/Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (2006), kemudian dipercaya menjadi Kapolres Tangerang (2007) dan Kapolres Metro Tangerang (2008).

Pada masa itu, Agus mendapat tugas sebagai Dirreskrim Polda Sumut (2009), 2 tahun berselang dia dipercaya menjadi Kabagresmob Robinops Bareskrim Polri (2011). Tahun 2015 dirinya ditunjuk menjadi Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN, dan kemudian menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri (2016).

Dua tahun setelahnya Agus kembali ke Sumatera Utara dan ditunjuk menjadi Wakapolda Sumut (2017) dan Kapolda Sumut (2018). Setahun setelahnya Agus dipercaya menjadi Kabaharkam Polri (2019) dan Kabareskrim Polri (2021), lalu ditunjuk menjadi Wakapolri (2023). Agus Andrianto diketahui berasal dari satuan reserse yang mengatasi kasus-kasus kriminalitas.

Wakapolri Agus Andrianto banyak mendapatkan penghargaan atas jasanya kepada Negara Republik Indonesia. Total secara keseluruhan dirinya telah memperoleh 18 tanda kehormatan termasuk Brevet Penyidik Polri, Pin Roda Brimob Polri, Brevet Selam Polri, dan Brevet Para Penerjun.

Jejak kariernya pada dunia entertainment juga dapat dilihat pada perannya menjadi cameo dalam film Sang Prawira, film produksi Mabes Polri dan MRG Films. (Enrich Samuel)