JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Muslim Ayub, menyampaikan bahwa anggaran makan untuk para narapidana perlu ditambah.

Menurut dia, anggaran yang dialokasikan saat ini terlalu kecil, yakni sekitar Rp 20.000 per orang untuk 3 kali makan. Jika dirata-rata, maka harga per sekali makan tak sampai Rp 7.000.

"Apalagi kalau kita hitung Rp 20.000 itu masih ada pajaknya lagi, Pak Menteri. Dipotong pajak lagi berapa nilai yang dimakan oleh napi tersebut," ujar Muslim dalam rapat kerja Komisi XIII dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Selasa (5/11/2024).

"Kalau kita melihat makanan, biaya makanan yang ada di dapil, kalau saya bilang tidak manusiawi tidak pantas barangkali, tapi sangat luar biasa sekali keadaannya," sebutnya.

Ia pun menyarankan agar anggaran itu ditambahkan untuk alasan kemanusiaan. Bagaimana pun, ujar dia, para narapidana merupakan manusia juga.

"Ini saran barangkali bisa kita tingkatkan barangkali minimal Rp 30.000 per napi supaya ada kesetaraan dengan anak SD makan gratis," ujar Muslim.

"Jangan menggalakkan makan gratis makan gratis, napi itu pun harus kita kasih gizi juga yang tua-tua di situ, hukuman berapa tahun, 5, 7 tahun, puluhan tahun," tambah dia

Sementara itu, Agus Andrianto menyebut, harga makanan per hari untuk para napi hanya Rp 18.000 sebelum dipotong pajak 11 persen.

Sedangkan, penambahan anggaran sebagaimana diusulkan Muslim harus melalui proses pengajuan anggaran dan setiap lembaga juga harus melihat kondisi anggaran negara.

Ia pun mengumbar wacana pemanfaatan lahan di sekitar lembaga pemasyarakatan (lapas) agar bisa produktif menyediakan bahan makanan.

"Sejalan dengan program Bapak Presiden untuk membangun ketahanan pangan, saya juga sampaikan kepada para kepala lapas untuk membangun, memanfaatkan lahan yang ada di sekeliling mereka untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan," jelas Agus kepada wartawan.

"Gunanya untuk apa, untuk meningkatkan gizi warga binaan dan tahanan yang ada di sana," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melontarkan wacana memperketat syarat keimigrasian bagi warga yang ingin ke luar negeri dari daerah rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ia ingin agar calon migran harus melampirkan mutasi rekening.

Menurut dia, ini bisa menjadi salah satu strategi preventif di sejumlah daerah yang dinilai rawan TPPO.

“Kita tambahkan persyaratan dalam pengajuan dokumen keimigrasian, kalau bisa syaratnya ditambah aja, dengan melampirkan rekening satu tahun,” kata Agus usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Langkah ini dinilai dapat menyeleksi warga yang hendak berwisata ke mancanegara dengan mereka yang hendak dijadikan migran ilegal alias korban TPPO.

Ia mengambil contoh, dalam wacana tersebut, pihak imigrasi akan mengecek jumlah dana para calon imigran untuk memberikan izin keberangkatan.

“Kalau rekeningnya cuma Rp 100.000-150.000 tidak mungkin dia liburan kan,” ujar Agus.

Ia mengeklaim sejumlah petugas imigrasi di daerah rawan TPPO juga telah dibekali untuk mencegah TPPO.

“Kita sampaikan informasi kepada masyarakat di sana, tentang modus-modus para pelaku dalam mengelabui korbannya,” sebut eks Wakapolri itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanAgus Andrianto menyebutkan bahwa tidak ada target 100 hari kerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus hanya menegaskan bahwa kementerian yang ia pimpin bakal mengerjakan 13 program yang seusai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tidak ada 100 hari," kata Agus selepas rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Pokoknya kita akan kerjakan 13 program itu yang mengacu pada arah kebijakan Bapak Presiden," ujar dia.

Eks Wakapolri itu menambahkan, kementeriannya akan mencoba untuk menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal orientasi kemasyarakatannya, ke lingkungan kementerian.

"Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat kepada warga di sekeliling kantor imigrasi dan pemasyarakatan," kata Agus.

Dalam rapat dengan Komisi XIII, Agus memaparkan 13 program prioritasnya sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

2. Memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

3. Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM.

4. Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan.

5. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif.

6.Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

7. Pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional.

8. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

9. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

10. Pengembangan lounge khusus untuk pekerja migran.

11. Bakti sosial dengan sasaran masyarakat di wilayah perbatasan.

12. Membangun tambahan Lapas Modern Super Maximum Security dan Lembaga Pendidikan berstandar internasional.

13. Meningkatkan kebanggaan Lembaga Pendidikan dengan mengembalikan nama Poltekim dan Poltekip menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

CILACAP, investor.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono bersama rombongan mendampingi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Impas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Lapas Karanganyar di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024).

Wamentan Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk mengoptimalkan lahan tidur di sekitar Lapas Nusakambangan menjadi lahan produktif, terutama untuk ditanami berbagai komoditas pangan strategis.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional dan swasembada yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam tiga tahun ke depan.

“Saya sudah bicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memanfaatkan lahan yang ada di sana sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan,” ungkap Wamentan Sudaryono dalam keterangannya, Minggu (3/11/2024).

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menjelaskan bahwa Pulau Nusakambangan yang memiliki luas lahan 12 ribu hektare bakal dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan lapas, tetapi juga untuk melatih warga binaan dalam bertani dan berternak. “Sehingga mereka memiliki keterampilan yang bermanfaat saat kembali ke masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Wamentan Sudaryono memastikan kelanjutan program food estate yang telah dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya, yang juga berfokus pada penguatan ketahanan pangan. “Kami akan evaluasi dan melanjutkan inisiatif yang terbukti efektif, karena food estate berhubungan langsung dengan ketahanan pangan,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa dalam program ini, lapas diharapkan dapat membentuk koperasi yang dikelola oleh warga binaan, termasuk dalam pengelolaan kantin.

“Dengan cara ini, setiap belanja di kantin akan menguntungkan warga binaan, karena hasilnya akan kembali kepada mereka," jelasnya.

Agus menambahkan, kerja sama dengan BRI juga akan membantu warga binaan untuk menabung, termasuk mendapatkan premi dari pekerjaan mereka. “Nanti, premi akan disimpan di bank dan tidak dapat diambil sampai mereka keluar, sehingga mereka memiliki bekal saat reintegrasi ke masyarakat,” ujar dia.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan dan mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi sosial dengan lebih baik.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menjalankan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hanya saja, dibatasi terkait urusan imigrasi dan pemasyarakatan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian menunjuk dan melantik Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas Kemenkumham yang terkait Imigrasi dan Pemasyatakatan.

Aturan itu termaktub dalam Pasal 7 Perpres 139/2024 yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 yang berbunyi, "Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan sub urusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa ada tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) yang bakal berada di bawah kementeriannya, yakni Ditjen AHU, Ditjen PP, dan Ditjen KI.

Oleh karenanya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bakal mengoordinasi Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan telah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Indonesia (Wakapolri) usai resmi masuk di Kabinet Merah Putih.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan pelantikan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Sudah sudah sudah [saya sudah mundur]," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pilihannya untuk pensiun pun tak berdasarkan intervensi berbagai pihak melainkan atas keinginan sendiri.

"Saya pensiun atas permintaan sendiri," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa dalam amanah barunya tersebut dirinya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto secara penuh sesuai perintah dan tugas yang diberikan.

"Arahannya kan dari Pak Presiden [Prabowo] ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," pungkas Agus.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 53 menteri serta pejabat setingkat menteri (kepala badan/lembaga) Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada Senin (21/10/2024).

Acara pelantikan menteri dan pejabat setingkat menteri digelar di Istana Kepresidenan. Terdapat 54 anggota Kabinet Merah Putih yang hari ini membacakan sumpah jabatan untuk masa bakti lima tahun ke depan.

Berdasarkan catatan Bisnis, jumlah nomenklatur di kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo-Gibran lebih banyak dari kabinet sebelumnya yang dipimpin Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo kini memiliki 7 menteri koordinator (menko), yaitu Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Menko Pangan.

Sebagai perbandingan, kabinet Jokowi selama 10 tahun menjadi Presiden RI hanya memiliki 4 menko.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dirinya resmi dilantik hari ini, Senin (21/10).

Agus, sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri dan berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen). Namun, setelah didapuk sebagai menteri di Kabinet Merah Putih, bagaimana nasib Agus di kepolisian?

"Sudah (mundur dari Polri)," ujar Agus kepada wartawan di Istana Negara.

Agus juga memastikan dirinya pensiun dini atas permintaan sendiri. Sebab, jabatannya sebagai Wakapolri baru akan berakhir dua tahun lagi.

"Pensiun atas permintaan sendiri," singkat Agus.

Profil Agus Andrianto

Agus lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1989.

Agus memulai kariernya sebagai Kapolsek Sumbul, Sumatera Utara pada tahun 1992. Dia juga pernah menjabat Dirpsikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN tahun 2015.

Agus juga pernah menjabat Dirtipidum Bareskrim Polri di tahun 2016. Lalu, Wakapolda Sumut tahun 2017, dan Kapolda Sumut tahun 2018-2019, hingga Kabareskrim Polri. Tahun 2023 ia naik pangkat sebagai Wakapolri, lalu memutuskan pensiun dini usai ditunjuk sebagai Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Menteri imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam.

Agus sebelumnya merupakan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agus Andrianto adalah seorang perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Bintang 3). Dia lahir di Blora, Jawa Tengah tahun 1967 dan merupakan anak ke-11 dari 12, orang tuanya adalah Sukarsono dan Sri Sudaryati.

Sang ayah dahulunya merupakan camat di kecamatan Banjarejo, Agus Andrianto juga memiliki seorang istri bernama Evi Celiyanti.

Masa mudanya dihabiskan di Blora dengan menempuh pendidikan pada SD Negeri 1 Tempelan, SMP Negeri 1 Blora, dan SMA Negeri 1 Blora. Setelah lulus dari sekolah Menengah, Agus melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1989.

Karier kepolisiannya dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di PTIK (1995), SESPIM, dan SESPIMTI (2012). Setelah itu Agus juga mengambil S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Karier jabatan di kepolisian termasuk dalam kategori lancar, sejak memulai masa dinasnya pada 1989 Agus berada di Satuan Samapta Polres Dairi (1989), satu tahun setelahnya dia ditunjuk menjadi Kapolsek Sumbul (1990) dan beralih menjadi Kapolsek Parapat (1992) serta menjadi Kapolsek Percut Seituan (1995).

Selanjutnya Agus menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) selama 2 tahun. Setelah lulus dirinya dipercaya menjadi Kapuskodalops Polres Lampung Selatan (1997) dan menjadi Kasat Serse Poltabes Medan (1999). Tidak berhenti disitu, Agus Adrianto diminta menjadi Kasubag Binops Bag Serse Ek Polda Jatim (2001) dan dalam tahun yang sama dipindahkan menjadi Kasubag Binops Bag Serse Um Polda Jatim (2001).

Dua tahun setelahnya Agus dipercaya menjadi Wakapolres KP3 Tanjungperak (2003) dan diminta lagi untuk menjadi Pamen Polda Jatim (2005). Agus beralih ke Jakarta dengan ditunjuk sebagai Kasat I/Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (2006), kemudian dipercaya menjadi Kapolres Tangerang (2007) dan Kapolres Metro Tangerang (2008).

Pada masa itu, Agus mendapat tugas sebagai Dirreskrim Polda Sumut (2009), 2 tahun berselang dia dipercaya menjadi Kabagresmob Robinops Bareskrim Polri (2011). Tahun 2015 dirinya ditunjuk menjadi Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN, dan kemudian menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri (2016).

Dua tahun setelahnya Agus kembali ke Sumatera Utara dan ditunjuk menjadi Wakapolda Sumut (2017) dan Kapolda Sumut (2018). Setahun setelahnya Agus dipercaya menjadi Kabaharkam Polri (2019) dan Kabareskrim Polri (2021), lalu ditunjuk menjadi Wakapolri (2023). Agus Andrianto diketahui berasal dari satuan reserse yang mengatasi kasus-kasus kriminalitas.

Wakapolri Agus Andrianto banyak mendapatkan penghargaan atas jasanya kepada Negara Republik Indonesia. Total secara keseluruhan dirinya telah memperoleh 18 tanda kehormatan termasuk Brevet Penyidik Polri, Pin Roda Brimob Polri, Brevet Selam Polri, dan Brevet Para Penerjun.

Jejak kariernya pada dunia entertainment juga dapat dilihat pada perannya menjadi cameo dalam film Sang Prawira, film produksi Mabes Polri dan MRG Films. (Enrich Samuel)

JAKARTA, iNews.id - Nama Komjen Agus Andriantojenderal bintang tiga masuk dalam Kabinet Merah Putih. Putra asli Blora ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024) malam.

Komjen Agus Andrianto sudah tidak asing lagi di dunia kepolisian. Dia memegang jabatan penting dan terakhir sebagai Wakapolri sejak Juni 2023. 

Dia ditunjuk sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebuah kementerian baru yang membidangi urusan imigrasi dan pemasyarakatan. Kementerian ini dibentuk Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih Oktober 2024.

Agus Andrianto merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1989 yang berpengalaman di bidang reserse. Setelah lulus Akpol, Agus terus memperkaya keilmuannya di bidang kepolisian dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Agus juga tercatat pernah menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa S2 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Komjen Agus lahir pada tanggal 16 Februari 1967 dan memulai kariernya di kepolisian dengan menjabat sebagai Pamapta Polres Dairi pada 1990.

Karienya di Polri terbilang cemerlang. Pada 1992 dia menjabat sebagai Kapolsek Sumbul. Dari sana perjalanan kariernya terus menanjak.

Sejumlah jabatan penting telah diembannya, seperti Wakapolres KP3 Tanjungperak (2003), Pamen Polda Jatim (2005), Kapolres Metro Tangerang (2008) dan Kabagbinlatops Robinops Sops Polri (2013).

Kemudian, Dirtipidum Bareskrim Polri (2016), Wakapolda Sumut (2017), Kapolda Sumut (2018), Kabaharkam Polri (2019), dan Kabareskrim Polri (2021). Lalu, pada Juni tahun ini, Agus pun ditunjuk sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono yang masuk masa pensiun.

Kecemerlangan Agus Andrianto di Kepolisian membuat dia diganjar berbagai penghargaan, baik di dalam dan luar negeri. Agus penerima penghargaan Bintang Yudha Dharma, penerima penghargaan Pratama Satyalancana Karya Bhakti, penerima penghargaan Satyalancana Seroja dan France Medal.

Agus juga ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pindad (Persero). Hal itu sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama PT Len Industri selaku para pemegang saham Pindad pada Agustus 2023.

Dari SK tersebut, Agus Andrianto menggantikan Gatot Eddy Pramono yang sebelumnya mengisi posisi sebagai Wakil Komisaris Utama Pindad. Sebagai informasi, Pindad merupakan BUMN yang bergerak di bidang alat utama sistem persenjataan (Alutsista)

Komjen Agus saat ini masih menjabat sebagai Wakapolri. Belum diketahui terkait posisinya di Polri dengan penunjukan sebagai menteri. Masa dinasnya di Polri terhitung tinggal lima bulan lagi hingga Februari tahun mendatang. 

Editor: Donald Karouw

Prabowo menunjuk Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Minggu (20/10). Pengumuman kabinet Merah Putih ini usai pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Agus Andrianto diketahui merupakan Wakapolri. Belum ada keterangan lebih lanjut dari Mabes Polri soal status Komjen Agus, dan siapa penggantinya.

Agus sebelumnya santer akan menempati posisi menteri setelah datang ke kediaman Prabowo di Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10).

Agus lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967. Agus lulusan Akpol tahun 1989.

Agus memulai kariernya sebagai Kapolsek Sumbul, Sumatera Utara pada tahun 1992. Dia juga pernah menjabat Dirpsikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN tahun 2015.

Agus juga pernah menjabat Dirtipidum Bareskrim Polri di tahun 2016. Lalu, Wakapolda Sumut tahun 2017, dan Kapolda Sumut tahun 2018-2019, hingga Kabareskrim Polri.

Nama Agus menyita perhatian publik, saat ia masuk dalam Tim Khusus bentukan Kapolri untuk menyelidiki kasus Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan.

Selain itu, Agus juga pernah menjadi ketua tim penyidik kasus penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2016 lalu. Saat itu ia menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim.

Agus ditunjuk sebagai Wakapolri pada 2021, menggantikan Komjen Pol Gatot Edy Pramono yang memasuki masa pensiun.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Agus Andrianto dipanggil ke kediaman Prabowo Senin, (14/10/24). Dirinya digadang masuk ke dalam kabinet pemerintahan baru Prabowo-Gibran 2024 - 2029.

Agus Andrianto adaah seorang perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Bintang 3). Dia lahir di Blora, Jawa Tengah tahun 1967 dan merupakan anak ke-11 dari 12, orang tuanya adalah Sukarsono dan Sri Sudaryati. Sang ayah dahulunya merupakan camat di kecamatan Banjarejo, Agus Andrianto juga memiliki seorang istri bernama Evi Celiyanti.

Masa mudanya dihabiskan di Blora dengan menempuh pendidikan pada SD Negeri 1 Tempelan, SMP Negeri 1 Blora, dan SMA Negeri 1 Blora. Setelah lulus dari sekolah Menengah, Agus melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1989.

Karier kepolisiannya dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di PTIK (1995), SESPIM, dan SESPIMTI (2012). Setelah itu Agus juga mengambil S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Karier jabatan di kepolisian termasuk dalam kategori lancar, sejak memulai masa dinasnya pada 1989 Agus berada di Satuan Samapta Polres Dairi (1989), satu tahun setelahnya dia ditunjuk menjadi Kapolsek Sumbul (1990) dan beralih menjadi Kapolsek Parapat (1992) serta menjadi Kapolsek Percut Seituan (1995).

Selanjutnya Agus menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) selama 2 tahun. Setelah lulus dirinya dipercaya menjadi Kapuskodalops Polres Lampung Selatan (1997) dan menjadi Kasat Serse Poltabes Medan (1999). Tidak berhenti disitu, Agus Adrianto diminta menjadi Kasubag Binops Bag Serse Ek Polda Jatim (2001) dan dalam tahun yang sama dipindahkan menjadi Kasubag Binops Bag Serse Um Polda Jatim (2001).

Dua tahun setelahnya Agus dipercaya menjadi Wakapolres KP3 Tanjungperak (2003) dan diminta lagi untuk menjadi Pamen Polda Jatim (2005). Agus beralih ke Jakarta dengan ditunjuk sebagai Kasat I/Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (2006), kemudian dipercaya menjadi Kapolres Tangerang (2007) dan Kapolres Metro Tangerang (2008).

Pada masa itu, Agus mendapat tugas sebagai Dirreskrim Polda Sumut (2009), 2 tahun berselang dia dipercaya menjadi Kabagresmob Robinops Bareskrim Polri (2011). Tahun 2015 dirinya ditunjuk menjadi Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN, dan kemudian menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri (2016).

Dua tahun setelahnya Agus kembali ke Sumatera Utara dan ditunjuk menjadi Wakapolda Sumut (2017) dan Kapolda Sumut (2018). Setahun setelahnya Agus dipercaya menjadi Kabaharkam Polri (2019) dan Kabareskrim Polri (2021), lalu ditunjuk menjadi Wakapolri (2023). Agus Andrianto diketahui berasal dari satuan reserse yang mengatasi kasus-kasus kriminalitas.

Wakapolri Agus Andrianto banyak mendapatkan penghargaan atas jasanya kepada Negara Republik Indonesia. Total secara keseluruhan dirinya telah memperoleh 18 tanda kehormatan termasuk Brevet Penyidik Polri, Pin Roda Brimob Polri, Brevet Selam Polri, dan Brevet Para Penerjun.

Jejak kariernya pada dunia entertainment juga dapat dilihat pada perannya menjadi cameo dalam film Sang Prawira, film produksi Mabes Polri dan MRG Films. (Enrich Samuel)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua perwira tinggi polisi dipanggil Presiden terpilih, Prabowo Subianto, ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berbarengan dengan pemanggilan para calon menteri, Senin (14/10/2024).

Keduanya diketahui dipanggil secara bergantian.

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri menjadi tamu ke-15 yang dipanggil Prabowo, kemarin.

Usai pertemuan, Tito menyampaikan bahwa Prabowo sudah mengenalnya cukup lama dan merasa cocok untuk bekerja sama di dalam pemerintahan.

“Beliau (Prabowo) menyampaikan bahwa ‘Apa yang sudah dikerjakan Pak Tito, saya sudah tahu persis. Apalagi kita sering rapat bersama. Saya menganggap Pak Tito layak dan cocok membantu saya untuk di kabinet selanjutnya',” ujar Tito usai pertemuan.

Perwira tinggi Polri kedua yang dipanggil yaitu Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Agus Andrianto. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ini menjadi tamu ke-22 yang dipanggil Prabowo.

Agus turut menyatakan kesiapannya jika diminta untuk membantu dalam kabinet mendatang.

“Beliau tadi menyampaikan kepada saya, apakah kalau ditugaskan membantu beliau siap? Tentunya sebagai prajurit Bhayangkara saya siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden,” ujar Agus kepada wartawan setelah pertemuan.

KOMPAS.com/FREDERIKUS TUTO KE SOROMAKING Komjen Agus Adrianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin, (14/10/2024).

Hingga Senin malam, Prabowo telah memanggil 49 nama yang bakal mengisi pos menteri di kabinet yang akan datang.

Menurut rencana, Prabowo akan kembali memanggil nama-nama lain yang akan mengisi pos menteri pada hari ini, termasuk memanggil nama-nama potensial yang akan mengisi jabatan wakil menteri.

"Besok (Selasa) masih ada lagi proses. Saya kira samalah (mulai) jam 2 (siang) besok (pemanggilan)," kata Prabowo saat ditemui di depan kediamannya, Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024) malam.

"Wamen wamen, menterinya masih ada beberapa yang sedang di luar kota (sehingga pemanggilan berlanjut)," lanjut dia.

Prabowo menegaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk menyusun kabinet yang solid, berkomitmen, dan siap bekerja untuk pemerintahan yang akan datang.