Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal tahun 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan produksi beras pada akhir tahun akan mengalami penurunan. Seperti pada produksi Oktober 2024, diprediksi 2,48 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan sebulan 2,58 juta ton.

Kemudian, November diprediksi produksi hanya 1,73 juta ton atau kurang 950 ribu dari kebutuhan 2,5 juta ton, dan Desember 1,19 juta ton atau kurang 1,4 juta ton dari konsumsi 2,5 juta ton.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut memang ada opsi impor 1 juta ton beras untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapet laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan opsi tambahan impor 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Karena prediksi BPS produksi beras pada Desember 2024-Februari 2024 di bawah angka kebutuhan konsumsi.

"Sambil kita juga memperkuat produksi dalam negeri, itu memang ada tambahan 1 juta ton (impor). Satu juta ton itu tentunya melihat neraca produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya bisa melewati Februari," terangnya.

Arief menegaskan pemerintah akan tetap menggenjot produksi dalam negeri. Tetapi di sisi lain, diakui memang produksi di akhir dan awal tahun biasanya di bawah jumlah konsumsi.

Dia juga menegaskan tambahan impor 1 juta ton itu belum didatangkan tahun ini. Karena saat ini pemerintah masih menyelesaikan importasi 3,6 juta ton.

Adapun kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

"Pokoknya kita doakan produksi dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan," pungkasnya.

Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah bakal mengimpor 1 juta ekor sapi perah. Sapi perah itu diimpor untuk dikembangkan dan menambah produksi susu di dalam negeri.

Berikut 3 Fakta Rencana Impor 1 Juta Sapi Perah:

1. Bertahap Mulai 2025

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan importasi 1 juta ekor sapi perah bertahap dari 2025 sampai 2029. Impor sapi perah ini sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha (swasta) tanpa melibatkan APBN. Tahap pertama impor 2025 sebanyak 200 ribu ekor sapi perah.

"Diikuti dengan tambahan impor di tahun-tahun berikutnya 300.000 ekor (2026), 400.000 ekor (2027), 100.000 ekor (2028), hingga akhirnya mencapai 1 juta ekor pada 2029," dia dalam keterangannya kepada detikcom, dikutip Kamis (10/10/2024) kemarin.

2. Impor dari 5 Negara

Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan sumper impor sapi itu akan berasal dari lima negara.

"Sumber sapi impor akan berasal dari beberapa negara, yaitu Australia, Brasil, New Zealand, USA, dan Mexico. Negara-negara ini merupakan pemasok utama sapi yang akan diimpor ke Indonesia," ungkapnya.

Agung mengatakan, Kementan telah menerima komitmen investasi dari 53 perusahaan untuk pengembangan sapi perah mencapai 1 juta ekor.

"Perusahaan yang terlibat dalam program ini beragam, termasuk perusahaan besar dalam negeri, perusahaan kecil, serta investor baru dari luar negeri. Selain itu, ada juga skema kemitraan yang melibatkan peternak yang sudah beroperasi dan tertarik untuk memperluas usaha mereka," terangnya.

3. Kebutuhan Susu

Kebutuhan susu nasional sejauh ini 4,7 juta ton. Namun capaian produksi lokal kurang dari 1 juta ton atau di bawah 21% dari kebutuhan. "Dengan defisit yang mencapai >3,7 juta ton (>79%) dari konsumsi susu di Indonesia harus dipenuhi dari impor," jelas Agung

Ahmad menjelaskan dengan impor sapi perah, maka ditargetkan produksi susu bertambah setiap tahunnya. Dia menyebut kebutuhan susu nasional untuk regular dan MBG pada 2029 diproyeksi mencapai 8,5 juta ton.

"Dari jumlah tersebut, kebutuhan susu untuk Program MBG tahun 2029 diperkirakan akan membutuhkan sekitar 3,6 juta ton susu segar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Pertanian merencanakan impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor hingga tahun 2029, yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha," jelasnya.

Simak Video: Prabowo Mau Impor 1,5 Juta Ekor Sapi, TKN: Akan Beranak Pinak

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan saat ini Indonesia impor 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Padahal dulu Indonesia bisa ekspor 1 juta barel minyak per hari.

"Kalau kita menengok ke belakang, hampir 30 tahun lalu, 96, 97, lifting minyak kita itu kurang lebih sekitar 1.600.000 barel per day dan konsumsi kita tidak lebih dari 600-700 ribu barel per day, kita masih bisa ekspor kurang lebih sekitar 1 juta dan pendapatan negara waktu itu kurang lebih sekitar 40-50%," kata Bahlil dalam acara Malam Penghargaan Keselamatan Migas, Senin (7/10/2024).

Bahlil menyebut kondisi ini terjadi karena produksi minyak di dalam negeri terus menurun. Di sisi lain, konsumsi semakin bertambah.

"2024, 2023, 2022 itu lifting kita menurun terus bahkan sekarang tinggal hampir 600 ribu barel, konsumsi kita sekarang 1 juta. Jadi terbalik, tahun 96, 97 kita ekspor 1 juta, sekarang kita impor 1 juta barel per day. Jadi ini kondisi yang membuat kita harus mengambil tanggung jawab semua," terang mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM ini.

Menurut Bahlil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan kontraktor hulu yang sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan lifting minyak. Ke depan, pemerintahan mendatang di bawah Prabowo Subianto disebut akan menjalankan program kedaulatan energi.

"Ke depan, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu punya satu program, salah satu di antaranya kedaulatan energi, selain kedaulatan pangan," imbuhnya.

Bahlil pun membeberkan upaya ke depan untuk meningkatkan lifting migas. Pertama dengan memangkas perizinan dan di saat bersamaan mengubah gross split dengan cost recovery.

"Sekarang kita ubah gross split dengan cost recovery. Ada gross split yang baru itu tadinya 29 item, saya baca sendiri apa ini kok kriterianya panjang sekali, belum pengusaha, baru saya menteri baca, saya bilang ini sebagiannya abuleke ini. Maka kemudian kita ramping dari 29 menjadi 5 item untuk diberikan keleluasaan bagi kontraktor untuk memilih jalur mana agar kemudian bisa kita mengoptimalkan dan percepatan terhadap proses lifting kita," tutur Bahlil.