Jakarta -

Pemerintah berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sampai 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) kemarin.

Berikut 3 Fakta Bantuan Beras Lanjut di 2025:

1. Bantuan Beras Januari-Februari 2025

Saat rapat bersama Komisi IV DPR, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah demi melanjutkan program bantuan pangan beras. Dalam waktu dekat, pihaknya telah mengusulkan penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ditemui usai rapat, Arief mengatakan penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

2. Penerima Diturunkan

Arief mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerimanya. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga dari sebelumnya 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," ungkapnya.

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

3. Bakal Dilaporkan ke Prabowo

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

(ada/ara)

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) bakal dilanjutkan hingga Januari dan Februari 2025.

Ia mengatakan rencana itu segera disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti Pak Menko (Zulkifli Hasan) bakal menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri. Tapi ini paralel kita harus melapor ke Komisi IV (DPR). Jadi apapun yang berkaitan dengan anggaran harus kita sampaikan ke beliau-beliau (anggota DPR)," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta,Rabu (6/11).

Namun, Arief mengatakan jumlah penerima bantuan pangan akan turun dari sebelumnya 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 16 juta KPM. Penurunan jumlah penerima lantaran sudah ada program pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

"Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya," imbuhnya.

Arief mengatakan anggaran bantuan pangan pada Januari-Februari tahun depan diperkirakan Rp5,1 triliun. Menurutnya, bantuan pangan diberikan untuk menekan tingkat inflasi.

"Urgensinya adalah pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari inflasi. Jadi pada saat beras menjadi kontributor inflasi kita harus melakukan intervensi," kata Arief.

Bantuan pangan beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini disalurkan sejak awal 2023 dalam dua tahapan kemudian dilanjutkan lagi pada 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengklaim harga pangan di Indonesia lebih murah dibandingkan negara lain, termasuk Malaysia. Ia mengatakan sudah mengecek sendiri harga pangan di Negeri Jiran.

"Kalau harga pangan kita dibilang paling tinggi sebenarnya tidak juga. Saya kemarin cek sendiri di Singapura, Malaysia, Korea, dan beberapa tempat saat kita sedang visit, harga di rak itu semua kalau kita konversi (ke rupiah), lebih tinggi dari kita," kata Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (6/11).

Berdasarkan temuan Arief di salah satu supermarket di Malaysia pada 10 Oktober lalu, beras dibanderol setara Rp14.104-Rp17.272 per kg. Kemudian, telur ayam Rp28.080-Rp30.600 per 10 butir, bawang putih Rp55.450 per kg, dan bawang merah Rp46.285 per kg.

Angka itu memang lebih mahal dibandingkan harga pangan di Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional, beras premium dibanderol Rp15.480 per kg, telur ayam Rp28.570 per kg. Selanjutnya, bawang putih Ro40.370 per kg dan bawang merah Rp34.020 per kg.

Namun, Arief mengatakan ada juga harga pangan yang lebih mahal di Malaysia dibandingkan Indonesia, yakni gula.

"Kalau gula mereka memang lebih murah karena mereka menggunakan refined sugar (gula rafinasi). Kita gula konsumsi kita pakai gula kristal putih, kita tidak gunakan gula rafinasi," imbuhnya.

Bank Dunia sebelumnya menyebut harga pangan khususnya beras di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara AEAN lain. Namun, kesejahteraan petani justru masih rendah.

Berdasarkan Survei Terpadu Pertanian 2021, kesejahteraan petani Indonesia masih di bawah rata-rata, bahkan pendapatannya kurang dari US$1 per hari atau senilai Rp15.207 dan setahun di bawah US$341 dolar AS atau Rp5 juta.

Pendapatan ini dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia disebut harus membayar harga beras yang tinggi.

Jakarta -

Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

(ada/ara)

Jakarta -

Temuan residu pestisida berbahaya pada anggur shine muscat di Thailand bikin heboh publik Indonesia. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun tangan langsung dan memeriksa anggur impor asal China itu.

Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, telah dilakukan uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur shine muscat. Dari dari 350 sampel anggur yang dites, 90% menunjukkan hasil negatif residu pestisida dan 10% terdeteksi positif.

Meski ada yang positif Arief memastikan kadarnya rendah dan berada di bawah ambang batas maksimum residu (BMR). Adapun pengecekan dilakukan bersama Dinas Urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

"Berdasarkan hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur shine muscat yang dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah diketahui bahwa 90% sampel negatif dan 10% sampel terdeteksi positif tapi dengan kadar yang rendah di bawah ambang batas maksimum residu," katanya dalam konferensi pers di kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024).

Pengujian juga dilakukan terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur tersebut. Hasilnya, 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida, namun di bawah batas maksimum residu.

"Kami juga sudah melakukan uji laboratorium terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur ini dan hasilnya terdeteksi 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida namun masih sangat jauh di bawah batas maksimum residu atau BMR," imbuhnya.

Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan di Thailand, salah satunya yaitu Klorpirifos. Namun jika nantinya ditemukan produk tidak aman yang beredar maka Bapanas akan mengambil tindakan tegas sesuai prosedur yang berlaku.

"Dan peringatan kepada pelaku usaha dan penarikan produk tersebut dari pasaran untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat," tegas Arief.

Pada kesempatan itu, Arief juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencuci anggur sebelum dikonsumsi. Tindakan ini penting untuk mengurangi risiko adanya residu lain yang masih tertinggal di permukaan buah.

"Pertama agar melakukan pencucian anggur sebelum dikonsumsi tindakan ini sangat penting untuk mengurangi resiko adanya residu atau cemaran lain yang masih tertinggal di permukaan buah mengingat anggur merupakan komoditas yang dapat langsung dikonsumsi tanpa pengupasan," tutupnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal tahun 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan produksi beras pada akhir tahun akan mengalami penurunan. Seperti pada produksi Oktober 2024, diprediksi 2,48 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan sebulan 2,58 juta ton.

Kemudian, November diprediksi produksi hanya 1,73 juta ton atau kurang 950 ribu dari kebutuhan 2,5 juta ton, dan Desember 1,19 juta ton atau kurang 1,4 juta ton dari konsumsi 2,5 juta ton.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut memang ada opsi impor 1 juta ton beras untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapet laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan opsi tambahan impor 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Karena prediksi BPS produksi beras pada Desember 2024-Februari 2024 di bawah angka kebutuhan konsumsi.

"Sambil kita juga memperkuat produksi dalam negeri, itu memang ada tambahan 1 juta ton (impor). Satu juta ton itu tentunya melihat neraca produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya bisa melewati Februari," terangnya.

Arief menegaskan pemerintah akan tetap menggenjot produksi dalam negeri. Tetapi di sisi lain, diakui memang produksi di akhir dan awal tahun biasanya di bawah jumlah konsumsi.

Dia juga menegaskan tambahan impor 1 juta ton itu belum didatangkan tahun ini. Karena saat ini pemerintah masih menyelesaikan importasi 3,6 juta ton.

Adapun kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

"Pokoknya kita doakan produksi dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan," pungkasnya.

(ada/das)

IDXChannel - Harga beras di Indonesia disebut paling mahal di ASEAN oleh Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, East Asia dan Pacific World Bank, Carolyn Turk.

Pasalnya, perbedaan harga beras di Indonesia dengan negara ASEAN lainnya mencapai 20 persen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan tersebut.

Menurutnya, data Bank Dunia itu tidak lebih dari sekedar jebakan agar Indonesia terus melakukan impor.

"Jadi kalau Bank Dunia menyampaikan pembatasan impor (yang dilakukan Indonesia) sehingga harga mahal, ya memang. Memang tugas kita sebagai negara melindungi petani kita. Sekarang kita jangan terpancing oleh statement Bank Dunia karena kita tidak impor maka harga tinggi. Indonesia saat ini memang sedang meningkatkan kesejahteraan petani," kata Arief sebagaimana dikutip pada Minggu (29/9/2024).

Arief menyampaikan, Indonesia harus kompak untuk melakukan koreksi sehingga produksi petani bisa semakin ditingkatkan. Ini penting dilakukan guna menekan harga beras agar bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Yang harus kita kerjakan adalah self correction. Kita harus tingkatkan produksi bersama-sama, semua elemen harus bekerja sama. Benih kita perbaiki, pupuk, penyuluh, teknologi, food cost kita perbaiki. Memang banyak yang harus dikerjakan," ujarnya.

Sebelumnya Carolyn mengungkap, tingginya harga beras di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor hingga keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras dan melemahkan daya saing pertanian. Mirisnya lagi, tingginya harga beras tidak diikuti dengan kesejahteraan petani.

Pendapatan petani di Indonesia masih di bawah USD1 atau setara Rp15.207 per hari. Artinya dalam setahun penghasilan petani Indonesia kurang dari USD341 atau setara Rp5 juta.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal seringkali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan," tutur Carolyn dalam acara Indonesia International Rice Conference yang digelar di Nusa Dua, Bali beberapa waktu lalu.

(DESI ANGRIANI)

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan pegawainya belum ada yang dicomot alias dipindahkan ke Badan Gizi Nasional untuk mengurus makan bergizi gratis.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyinggung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang mengatur tentang pemindahan wewenang salah satu kedeputiannya yakni Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi nantinya diambil alih Badan Gizi Nasional.

Namun, Arief menegaskan pegawai Deputi II Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas belum ada yang pindah ke Badan Gizi Nasional, ttermasuk sang Deputi II Nyoto Suwignyo.

"Belum, belum (pemindahan karyawan ke Badan Gizi Nasional). Belum (belum ada penawaran), ini masih ada orangnya (Deputi II Nyoto)," ucapnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9).

"Tergantung Badan Gizi (kapan akan ada penawaran). Yang jelas 20 Oktober (2024) itu pada saat Pak Prabowo (Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto) nanti bertugas, itu kan Pak Jokowi (Presiden Jokowi) penginnya semua langsung berjalan," sambung Arief.

Ia menekankan mekanisme pemindahan karyawan tersebut dimungkinkan. Arief menyebut para aparatur sipil negara (ASN) di Deputi II Bapanas akan dipersilakan memilih, apakah ingin bertahan atau berkenan dipindah ke Badan Gizi.

Menurutnya, kasus tersebut mirip seperti pembentukan Badan Pangan Nasional dulu. Arief menyebut kala itu Bapanas masih bernama Badan Ketahanan Pangan (BKP) di bawah Kementerian Pertanian.

"Karyawan atau ASN itu diberikan kesempatan untuk memilih, apakah tetap di Kementerian Pertanian atau ke Badan Pangan yang dulunya BKP. Ini sama (pemindahan karyawan Deputi II ke Badan Gizi), nanti kita tawarkan kepada teman-teman (ASN)," jelas Arief.

"Intinya, apapun untuk melancarkan program makan bergizi gratis, seperti Badan Pangan kan sharing mengenai apa yang sudah dikerjakan. Kudapan kan di Badan Pangan juga ada di Deputi II. Petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), segala memang bersama Badan Pangan, tetapi berikutnya semua itu adalah wewenang Badan Gizi Nasional," tutupnya.

Pada pasal 55 Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional memang memperbolehkan peralihan pegawai negeri sipil (PNS) dari Bapanas. Asalkan, mereka adalah pegawai yang selama ini melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerawanan gizi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan mekanisme pengadaan bantuan pangan, termasuk peluang pemberian untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bos Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah pasti bakal mengadakan rapat internal terlebih dahulu. Presiden kemudian bakal memerintahkan apa yang harus dikerjakan, termasuk oleh Bapanas.

"Kita menunggu penugasan saja (pemberian bantuan pangan untuk korban PHK), maksudnya dalam rapat itu hitungannya seperti apa," kata Arief di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9).

"Kan harus disesuaikan juga anggarannya, siapa (penerima bantuan pangan), berapa banyak, itu kan juga harus disesuaikan. Biasanya (rapat) akan melibatkan menteri keuangan, menko PMK, menteri sosial, Badan Pangan," sambungnya.

Arief menegaskan bantuan dalam keadaan darurat, seperti untuk korban PHK, tidak termasuk mekanisme rutin. Jika sudah menjadi kebijakan rutin, ia menyebut pasti akan diusulkan anggarannya dalam pembahasan dengan DPR RI.

Ia mencontohkan rencana perpanjangan bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) beras di 2025. Arief meminta tambahan anggaran Rp20,22 triliun, salah satunya untuk perpanjangan program bantuan tersebut.

Bantuan pangan berupa beras selama enam bulan di 2025 membutuhkan Rp16,68 triliun. Ada juga penyaluran bantuan pangan berupa daging ayam dan telur yang memerlukan dana Rp834,1 miliar.

"Bantuan itu kan macam-macam, kalau yang di Badan Pangan itu bantuannya lebih banyak untuk stabilisasi, jaga inflasi, sama disaster atau bencana alam," tandas Arief.

Wacana pemberian bantuan sosial (bansos) untuk korban PHK sebelumnya diungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Ia mengaku diperintah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy untuk mencari data korban PHK.

Akan tetapi, Risma kesulitan mendapatkan data tersebut. Ia mengklaim sudah berkeliling ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Mantan wali kota Surabaya itu menyebut Kemensos bisa mengutak-atik data penerima bansos. Namun, ia menegaskan orang yang sudah mendapatkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak bisa masuk ke dalam daftar penerima bansos.

"Makanya kita selalu crosscheck dengan BPJS Ketenagakerjaan, mereka yang ada di situ kemudian tidak kita berikan bansos. Tapi kan (sekarang) banyak PHK pak, itu yang kita cari tadi," jelas Risma dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9).

"Sampai sekarang masih kita cari data itu (korban PHK), supaya kelompok menengah yang rentan ini bisa kita cover. Karena setiap bulan kami juga bisa mengeluarkan yang tidak miskin itu kita keluarkan (dari penerima bansos). Kami sudah rapat mulai dua bulan lalu, tapi data itu gak kami miliki, mereka (Kemenko PMK) juga belum dapat," tutupnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan bakal menggantikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) , di tengah mencuatnya kabar perombakan alias reshuffle kabinet Indonesia Maju pada, Senin (19/8/2024).Saat ini Kepala Bapanas diisi oleh Arief Prasetyo Adi sejak Februari 2022 lalu.

Amanah itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.Arief Prasetyo Adi sendiri enggan memberi pernyataan secara gamblang soal isu pergantian dirinya, saat dikonfirmasi MNC Portal melalui pesan WhatsApp pada Minggu malam, (18/8/2024).

Kendati begitu, Arief merespons pertanyaan dan konfirmasi dengan mengirimkan stiker yang bertuliskan kalimat ?wallahu a'lam? dalam bentuk huruf Arab. Secara sederhana, ?wallahu a'lam? dimaknai sebagai ?hanya Allah yang mengetahui?.

Kabar perombakan Kepala Badan Pangan memang masih simpang siur. Pasalnya, kabar lainnya mencatatkan tidak ada perubahan orang nomor satu di lembaga yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan tersebut.

Justru, Presiden Jokowi bakal menambah orang baru di dua lembaga negara yang disebut-sebut baru dibentuk, yakni Kepala Badan Gizi dan Badan Komunikasi Kepresidenan.

Selain itu, perombakan malah terjadi di internal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Wacananya, Kepala BPOM saat ini, Penny Lukito akan digantikan orang baru.

Untuk diketahui, beberapa informasi juga menyebut bahwa Presiden Jokowi bakal mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tafsir. Posisi ini akan diisi oleh Bahlil Lahadalia yang kini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Lalu kursi Bahlil sebagai Menteri Investasi akan digantikan oleh Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam pilpres 2024 kemarin.

Tak hanya itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar pun diisukan kena reshuffle. Dia bakal digantikan oleh Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang saat ini.

Sementara, Yasonna Laoly akan diganti oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan HAM. MNC Portal sendiri sudah merupaya mengkonfirmasi kabar ini kepada Rosan Roeslani dan Raja Juli Antoni per Minggu malam, namun belum juga mendapat balasan.

JAKARTA, investor.id – Untuk mendukung upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding BUMN Pangan ID Food berkomitmen terus berkontribusi menjaga ketersediaan dan pasokan pangan strategis melalui kolaborasi dengan sejumlah stakeholders.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan, untuk mengakselerasi hal tersebut salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah menjalin kerja sama dengan menggandeng pelaku perbankan. Dalam hal ini, ID Food menjalin kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

“Kami melakukan kerja sama dengan BTN terkait dukungan penanganan pencegahan stunting yang menjadi program pemerintah,” ujarnya usai menyaksikan penandatanganan kerja sama antara ID Food dan BTN,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Menurut Sis Apik, dukungan perbankan diperlukan untuk mendukung penyaluran bantuan penanganan stunting pada 2024. Diharapkan upaya ini dapat mempercepat penyaluran bantuan, sehingga membantu program pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia.

“Kami menyambut baik terjalinnya sinergitas antara ID Food dengan BTN. Kolaborasi ini akan difokuskan untuk bantuan bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS). Ini sejalan dengan semangat kedua perusahaan yang aktif menjalankan berbagai program pencegahan stunting,” ungkap dia.

Adapun saat ini penyaluran program bantuan penanganan stunting yang dijalankan ID Food telah memasuki tahun ke dua. Upaya penyaluran akan terus ditingkatkan secara bertahap guna memenuhi target penyaluran kepada 1.446.089 KRS di 7 provinsi di Indonesia.

Program bantuan penanganan stunting ini digelar dalam rangka membantu menyukseskan program pemerintah menurunkan prevalensi stunting, sebagaimana tercantum dalam Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Dalam program ini setiap keluarga rentan stunting akan menerima satu paket berisi 10 butir telur dan 1 kilogram daging ayam beku (frozen) sebanyak tiga kali,” terang Sis Apik.

Lebih lanjut, Sis Apik mengungkapkan, percepatan pelaksanaan program pangan strategis akan terus dilakukan tidak hanya untuk komoditas telur ayam dan daging ayam saja. Mengingat pada tahun ini ID Food akan menjalankan sejumlah program pangan, di antaranya menjaga stok dan pasokan 10 komoditas pangan strategis yang terdiri atas gula konsumsi, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabai, dan ikan.

Sis Apik menjelaskan, ID Food mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, dalam hal ini dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk melaksanakan berbagai program pangan strategis seperti penyaluran bantuan pangan penanganan stunting dan mengelola stok dan pasokan 10 komoditas.

“Dengan demikian, diperlukan dukungan yang kuat baik dari sisi pendanaan, regulasi, serta dukungan teknis dan nonteknis. Kolaborasi lintas stakeholders menjadi kunci agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelas dia.

Untuk memastikan pelaksanaan program pangan strategis tersebut berjalan lebih baik di tahun ini, Sis Apik menyampaikan, pihaknya telah melakukan perbaikan di antaranya perbaikan infrastruktur penyimpanan, peningkatan kolaborasi dan kemitraan bersama pelaku usaha pangan (petani, peternak, nelayan, dan UMKM), digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring serta percepatan dan efisiensi proses, dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM.

“Fundamental ID Food sebagai korporasi juga akan terus kita perkuat. Ini merupakan tugas besar dan penting yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan,” jelas dia.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengapresiasi kolaborasi antara ID Food dan BTN. Menurut dia, dukungan pendanaan dari BTN sebagai entitas perbankan dapat berdampak signifikan bagi pelaksanaan program bantuan pangan yang dijalankan ID Food.

“Langkah baik ini dapat menjaga terpenuhinya kebutuhan pangan serta gizi masyarakat, khususnya keluarga risiko stunting. Hal ini tentunya akan berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan,” terang dia.

Arief mengharapkan pelaksanaan program penanganan stunting tersebut terus ditingkatkan. Mengingat program ini bersifat strategis, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat khususnya untuk mempersiapkan generasi penerus, maupun sebagai bentuk hilirisasi hasil produksi peternakan, sehingga dapat turut menjaga stabilitas telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak.

Dia mengatakan, program penanganan stunting ini akan terus didorong dan tingkatkan pelaksanaannya. Hal itu membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor yang lebih luas lagi, baik dari sisi pendanaan, regulasi, maupun produksi.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) optimistis inflasi dapat menurun dan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada tahun ini. Adapun perkembangan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta dampak positif dari eratnya sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juni 2024 tercatat 2,51% secara year on year (yoy), lebih rendah dari inflasi pada Mei 2024 sebesar 2,84% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi administered prices (AP) yang masing-masing sebesar 1,90% (yoy) dan 1,68% (yoy). Inflasi volatile food (VF) turun cukup dalam di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga tercatat sebesar 5,96% (yoy) dari bulan sebelumnya 8,14% (yoy).