IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memaparkan maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Pihaknya bahkan cenderung belum mau merevisi beleid tersebut karena sudah jelasnya aturan yang dimaksudkan.

Budi mengatakan, apabila Permendag 8/2024 dianggap sebagai biang kerok carut marutnya industri tekstil Indonesia, justru itu salah ditafsirkan. Menurut dia, khususnya mengenai produk tekstil, Permendag 8/2024 memiliki empat aturan utama.

"Tahu enggak aturannya impor Permendag 8? TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) itu kan impornya, (pertama) persyaratan impor TPT itu harus ada pertimbangan teknis dari perindustrian. Syarat impor TPT," ujarnya saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kemudian pokok kedua dari aturan Permendag 8/2024, Budi mengatakan, TPT sudah mendapatkan aturan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Jadi per meter itu dikenakan sekian ribu, macem-macem lah, tergantung HS-nya. Ya itu yang kedua," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan yang ketiga mengenai pakaian jadi. Menurutnya, impor untuk pakaian jadi sudah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) nomor 7 tahun 2024, yang mengatur kuota impor pembatasan tersebut.

"Yang keempat, pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi sebenarnya, Kemendag ini sudah membantu ya semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan rencana untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Menurutnya, saat ini pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah berkoordinasi perihal Permendag tersebut. Bahkan, Budi juga menekankan Permendag 8/2024 bukan untuk direvisi, namun akan dikaji ulang.

"Bukan revisi, tapi review. Ya review itu kan setiap saat boleh, mana aja," katanya saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menerangkan, peninjauan ulang Permendag soal impor dapat dilakukan lantaran bersifat dinamis. Terutama, tergantung pada penyesuaian kebijakan maupun situasi yang berlangsung.

"Review itu, kan dulu sering saya bilang ya bahwa Permendag terkait dengan kebijakan impor atau produk-produk apa itu kan dinamis. Dia akan selalu berkembang sesuai dinamika ekonomi kita, kita enggak boleh kaku juga. Jadi itu terus berkembang," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memaparkan maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Pihaknya bahkan cenderung belum mau merevisi beleid tersebut karena sudah jelasnya aturan yang dimaksudkan.

Budi mengatakan, apabila Permendag 8/2024 dianggap sebagai biang kerok carut marutnya industri tekstil Indonesia, justru itu salah ditafsirkan. Menurut dia, khususnya mengenai produk tekstil, Permendag 8/2024 memiliki empat aturan utama.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan Permendag Nomor 8 tahun 2024 justru melindungi industri tekstil. Pernyataan ini menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan S Lukminto yang menyebut aturan itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebut aturan impor tekstil dan pakaian tekstil (TPT) itu telah dibuat dengan pertimbangan teknis (pertek). Demikian juga kuota impor pakaian jadi, yang diatur oleh peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 tahun 2024.

Mendag menyebut impor TPT juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Per meter sekian ribu (pengamanan perdagangan). Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan," kata dia.

Sebelumnya Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), Iwan S Lukminto, mengatakan keterpurukan perusahaan tak terlepas dari Permendag 8 Nomor 2024.

"Jadi begini, Permendag 8 itu masalah klasik yang sudah tahu ya semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang dalam sampai ada yang tutup," kata Iwan di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/10/2024).

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut impor tekstil dan produk tekstil (TPT) mengalami kenaikan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Impor pada 17 Mei 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reny Yanita melaporkan, impor TPT pada Mei 2024 mencapai 194,87 ton. Angka ini meningkat dibandingkan dengan data TPT pada April 2024, yakni sebesar 136,36 ton.

“Terbitnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 ini pada 17 Mei lalu yang merelaksasi impor TPT menyebabkan impor TPT kembali naik. Ini juga menjadi catatan bersama untuk kita,” kata Reny dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kemenperin di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Reny menjelaskan, impor TPT sempat turun sebelum dan setelah Permendag Nomor 36 Tahun 2023 diberlakukan. Berdasarkan data Kemenperin, impor TPT pada Januari mencapai 206,30 ton dan Februari 2024 mencapai 166,76 ton. Tren penurunan berlanjut pada Maret 2024 sebesar 143,49 ton dan pada April 2024 sebesar 136,36 ton.

Reny menyampaikan beberapa isu terkini di industri TPT, antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK) pasca terbitnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Persoalan utilisasi Industri Kecil Menengah (IKM) dan pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan marketplace karena kembali ke produk impor.

Isu lain yang mengemuka juga terkait hilangnya pasar IKM dan konveksi yang berimbas ke hulunya, yakni kain dan benang. Selain itu, hilangnya harapan untuk berusaha kembali dan mempertahankan operasionalisasi karena tidak ada kepastian berusaha yang mempercepat industri TPT nasional untuk melakukan penutupan pabrik.

Adapun sebanyak 11.000 orang mengalami PHK seiring dengan diberlakukannya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang tersebar di enam perusahaan, antara lain PT S Dupantex di Jawa Tengah melakukan PHK kepada 700-an orang, PT Alenatex di Jawa Barat melakukan PHK kepada 700-an orang, PT Kusumahadi Santosa di Jawa Tengah melakukan PHK kepada 500-an orang.

Selanjutnya, PT Kusumaputra Santosa di Jawa Tengah melakukan PHK kepada 400-an orang, PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah melakukan PHK 700-an orang, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah melakukan PHK 8.000-an orang.

“Terkait dengan memutuskan hubungan kerja ini juga yang menjadi catatan untuk kita bersama, menjadi sebab hilangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terampil ataupun SDM yang sudah kita tingkatkan kompetensi dan juga sertifikasinya untuk di industri TPT ini,” pungkas Reny.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News