Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) Jimmy Tenacious menyayangkan kebijakan pemerintah yang membuka keran impor truk bekas ke Indonesia melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Asal tahu saja, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 mengizinkan impor truk bekas untuk kebutuhan khusus, seperti untuk keperluan tambang. Permendag ini merupakan revisi dari Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurut Jimmy, kebijakan ini ibarat jatuh tertimpa tangga bagi industri otomotif nasional yang saat ini sedang mengalami tekanan besar. Kehadiran truk bekas impor dianggap tidak hanya merebut pangsa pasar penjualan truk di dalam negeri, tetapi juga menggerus lapangan pekerjaan bagi perusahaan karoseri nasional.

“Dibukanya keran impor truk bekas sangatlah disayangkan karena industri otomotif kita sedang terpuruk. Truk bekas impor tidak hanya memakan porsi penjualan truk di dalam negeri, tetapi juga menggerus lahan kerja perusahaan karoseri lokal yang selama ini sudah mampu memasok kebutuhan pasar,” ujar Jimmy kepada Kontan.co.id, Minggu (9/11).

Ketika ditanya mengenai dampak impor truk bekas terhadap penjualan truk baru, Jimmy menegaskan bahwa kebijakan ini hanya memberikan dampak negatif bagi industri dalam negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menggerus pasar penjualan truk baru yang diproduksi oleh industri nasional serta memengaruhi daya beli masyarakat akibat berkurangnya lapangan pekerjaan.

"Sama sekali tidak ada alasan untuk membuka impor truk bekas. Industri otomotif dan karoseri kita mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan buruk ini bisa berdampak panjang pada menurunnya daya beli masyarakat karena banyak lapangan pekerjaan yang hilang," tegas Jimmy.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi industri karoseri dengan adanya truk bekas impor adalah standar kualitas dan keselamatan yang tidak sesuai dengan regulasi di Indonesia. Jimmy mengungkapkan bahwa banyak truk bekas impor tidak memenuhi aturan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga membahayakan pengguna jalan.

“Truk bekas impor sama sekali tidak mengikuti aturan keselamatan yang telah ditetapkan di dalam negeri. Ini sangat merugikan dan membahayakan industri karoseri kita, dan dalam jangka panjang bisa mengancam keselamatan pengguna jalan,” ungkapnya.

Askarindo melihat jangka panjang dari kebijakan ini sebagai ancaman serius bagi daya saing industri otomotif nasional. Jimmy secara tegas menyatakan agar pemerintah menghentikan kebijakan impor truk bekas yang dianggap hanya akan melemahkan industri dalam negeri.

“Satu kata yang bisa saya sampaikan adalah stop keran impor truk bekas. Ini akan membunuh industri nasional kita,” pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan Permendag Nomor 8 tahun 2024 justru melindungi industri tekstil. Pernyataan ini menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan S Lukminto yang menyebut aturan itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebut aturan impor tekstil dan pakaian tekstil (TPT) itu telah dibuat dengan pertimbangan teknis (pertek). Demikian juga kuota impor pakaian jadi, yang diatur oleh peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 tahun 2024.

Mendag menyebut impor TPT juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Per meter sekian ribu (pengamanan perdagangan). Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan," kata dia.

Sebelumnya Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), Iwan S Lukminto, mengatakan keterpurukan perusahaan tak terlepas dari Permendag 8 Nomor 2024.

"Jadi begini, Permendag 8 itu masalah klasik yang sudah tahu ya semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang dalam sampai ada yang tutup," kata Iwan di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/10/2024).

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, meminta pemerintah untuk tidak berpolemik atas kebijakan relaksasi impor, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Sebagai bagian dari pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT), Redma meminta pemerintah untuk sebaiknya fokus pada penyelesaian biang keladi PHK massal dan penutupan pabrik tekstil, yakni banjirnya barang impor ilegal.

"Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," kata Redma dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Redma mengatakan, pihaknya masih konsisten untuk meminta pemerintah membereskan permasalahan impor di Ditjen Bea Cukai.

Menurutnya, bebas masuknya barang impor ilegal justru berakar di Ditjen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS code, hingga under invoicing terjadi.

Kendati demikian, APSyFI mengapresiasi atas kinerja Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dalam mengendalikan importasi tekstil dan pakaian jadi. Kedua Kementerian tersebut telah menyelamatkan industri tekstil melalui Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dan Permenperin Nomor 5 Tahun 2024.

"Kami sangat paham bahwa sejak dikeluarkannya kedua aturan ini, para importir dan oknum rekanannya di Bea Cukai tidak senang dan membuat berbagai dinamika hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan aturan relaksasi impor melalui Permendag 8 2024 karena tersudut," kata Redma.

(NIA)