IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengaku tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Permendag 8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Budi menekankan, Permendag 8/2024 bukan untuk direvisi, namun akan di review (atau dikaji ulang.

"Bukan revisi, tapi review. Ya review itu kan setiap saat boleh, mana saja," ujarnya usai membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Senin (4/11/2024).

Budi menerangkan, Permendag soal impor dapat di review lantaran bersifat dinamis, tergantung pada penyesuaian kebijakan maupun situasi yang berlangsung.

"Review itu kan dulu sering saya bilang ya bahwa Permendag terkait dengan kebijakan impor atau produk-produk apa itu kan dinamis. Dia akan selalu berkembang sesuai dinamika ekonomi kita, kita enggak boleh kaku juga. Jadi itu terus berkembang," ujar Budi.

Perihal adanya usulan perubahan mengenai Permendag 8/2024, Budi mengatakan, Kemendag akan mendengarkan masukkan dari Kementerian dan Lembaga terkait atas hal tersebut.

"Nah nanti kita minta masukan dari Kementerian dan lembaga (K/L) lain. Kan sebenarnya Permendag itu banyak kebijakan-kebijakan dari K/L lain. Jadi itu perlunya review itu seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Budi Santoso mengatakan, Permendag Nomor 8 tahun 2024 untuk melindungi industri tekstil. Pernyataan ini menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk klaim bos Sritex yang menyebut aturan itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebut aturan impor tekstil dan pakaian tekstil (TPT) itu telah dibuat dengan pertimbangan teknis (pertek).

Demikian juga kuota impor pakaian jadi, yang diatur oleh peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 tahun 2024

Mendag menyebut, impor TPT dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Per meter sekian ribu (pengamanan perdagangan)," tuturnya.

"Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan," kata Budi.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub periode 2024–2029, Anindya Bakrie menilai penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex bisa mengurai benang kusut industri manufaktur nasional. Ini termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar persoalan serupa tidak terulang.

Menurutnya, upaya penyelamatan Sritex (SRIL) menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional.

"Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Anindya melalui keterangan resmi dikutip Minggu (3/11/2024).

Anindya pun percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Sebab, intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain.

Anindya berpendapat ada prinsip yang mesti dipegang agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global, sehingga sektor tersebut tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, pemangku kepentingan di industri dan perdagangan TPT baik pemerintah, pengusaha dan pekerja harus memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional.

“Tiga middle ground [jalan tengah] ini harus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik,” tutur Anindya.

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Pasalnya, hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

Menurutnya, kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat harus dilindungi. Oleh karena itu, pihaknya juga mengimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

“Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo,” ujar dia.

Anindya pun menegaskan bahwa peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

“Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global,” katanya.

Anindya mengungkapkan Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional.

Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga.

Tak hanya itu, dia menyebut Kadin bakal melakukan empat langkah untuk menyelamatkan industri tekstil nasional. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri.

Anindya menambahkan bahwa selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain.

“Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah Permendag 8/2024 menjadi biang kerok raksasa tekstil Indonesia PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritexpailit atau bangkrut.

Budi menyatakan bahwa soal Kementerian Perindustrian yang sempat menyalahkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 sebagai penyebab remuknya nasib Sritex, itu hanya sebatas miskomunikasi.

"Tadi sudah kita klarifikasi. Kan kalau di Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil, kan?" ujar Budi usai rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Dia menjelaskan, Permendag 8/2024 sudah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya bisa melalui pertimbangan teknis. Selain itu, sambungnya, Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 7/2004 juga sudah mengatur kuota impor pakaian.

Bahkan, sambungnya, pakaian jadi juga kenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Oleh sebab itu, Budi meyakini Permendag 8 notabenenya tidak mempermudah produk tekstil dari luar negeri masuk ke Indonesia.

"Aturan Permendag 8 terkait dengan industri tekstil itu sudah clear [jelas], kita melindungi industri dalam negeri. Itu sudah pasti," katanya.

Di samping itu, dia tidak menampik ada kemungkinan revisi Permendag 8/2024. Bagaimanapun, menurutnya, peraturan harus mengikuti perkembangan situasi.

Sebelumnya, Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto memang sempat menuduh Permendag 8/2024 mempersulit usaha perusahaan yang dipimpinnya beserta perusahaan tekstil lainnya di Indonesia.

Dia merasa, beleid tersebut berdampak signifikan karena mengganggu operasional produksi industri tekstil dan produk tekstil nasional.

"Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan," kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Berikut tujuh substansi ketentuan Permendang 8/2024:

1. Syarat permohonan Persetujuan impor (PI) oleh importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) untuk barang komplementer, tes pasar, dan purna jual dari 18 komoditas yang dulu dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.
2. Pengaturan impor untuk sebelas kelompok komoditas, berupa elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, katup, bahan baku pelumas, bahan kimia tertentu (1 HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS).
3. Barang impor khusus untuk komoditas yang tertahan dalam di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024 harus dikeluarkan.
4. Pengecualian larangan terbatas (lartas) impor barang kiriman komoditas besi, baja, dan produk turunan untuk kegiatan usaha maksimal US$1.500 per pengiriman yang diimpor oleh importir Pemilik API-P tanpa batasan frekuensi pengiriman.
5. Simplifikasi syarat pengajuan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang yang tidak diperdagangkan serta barang keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.
6. Penambahan ketentuan berupa pengecualian lartas terhadap barang yang tidak untuk kegiatan usaha dan barang kiriman pribadi. Barang tersebut dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlahnya. Ini tidak berlaku untuk barang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor.
7. Penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam,dan komputer tablet (HKT) dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) maksimal dua unit untuk satu kali kedatangan dalam satu tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan sejumlah anak usahanya terjadi lantaran pihak manajemen gagal dalam memitigasi risiko.

Hal tersebut diungkapkan Yassierli untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari Anggota Komisi IX DPR RI soal pengumuman pailit Sritex dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

“Kalau saya membacanya adalah ini kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko,” kata Yassierli, Rabu (30/10/2024).

Kelalaian itu, lanjutnya, lantaran manajemen merasa bahwa risiko yang tengah dihadapi merupakan masalah kecil. Padahal, jika tidak ditangani dengan baik, persoalan yang ada dapat berdampak fatal bagi perusahaan.

“Jadi [perusahaan] lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal,” ujarnya.

Kendati begitu, Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan turun tangan untuk menyelamatkan Sritex. Pada Selasa (30/10/2024), Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah Menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Bea Cukai ke Istana Negara.

Yassierli mengungkap, pemerintah akan membantu menyelamatkan Sritex melalui sejumlah upaya, misalnya mempercepat mediasi kurator dengan manajemen perusahaan hingga melakukan relaksasi terhadap sejumlah peraturan.

Langkah penyelamatan, lanjutnya, dilakukan untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sembari menunggu kasasi. “Kita ingin agar PHK itu tidak terjadi sembari menunggu kasasi,” imbuhnya.

Belajar dari kasus Sritex, dia mengharapkan agar setiap perusahaan memiliki manajemen risiko yang kuat. “Kami berharap setiap perusahaan punya manajemen risiko yang kuat,” pungkasnya.

Adapun Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan melakukan kunjungan ke Sritex pada Senin (28/10/2024). Dalam kunjungannya, Noel menuturkan bahwa kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedikit meyakinkan para pekerja dan manajemen mengenai masa depan Sritex.

Sesuai arahan Presiden Prabowo, Noel mengharapkan agar tidak ada PHK di lingkungan Sritex. “Alhamdulilah manajemen meyakinkan kita bahwa ternyata di sana ada semacam ketabuan dalam namanya PHK,” katanya.

Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Kemnaker sebelumnya telah mengimbau perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya hingga ada putusan yang inkrah. Imbauan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri.

“Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” kata Indah kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Kementerian juga meminta emiten tekstil Sritex dan anak-anak perusahaannya agar tetap membayar hak-hak para pekerja, utamanya gaji/upah.

Seiring adanya penetapan tersebut, Indah meminta semua pihak, baik manajemen dan serikat pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak.

“Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Sritex masih bisa beroperasi atau melakukan aktivitas ekspor-impor meskipun tengah dalam status pailit.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan Bea Cukai sudah setuju bahwa impor dan ekspor produk Sritex akan terus berjalan. Menurutnya, opsi ini pernah berjalan di kawasan berikat di Jawa Barat.

“Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pemerintah pun optimistis untuk mendorong Sritex agar tetap beroperasi dan melakukan aktivitas ekspor-impor.

Menurutnya, dengan status Sritex yang masih dalam tahap kasasi sehingga masih ada peluang bagi perusahaan agar dapat lolos dari jeratan pailit. Harapannya, opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

"Kami masih memilih opsi pabrik bekerja," ucapnya.

Airlangga pun menekankan bahwa Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) menegaskan bahwa Sritex harus tetap berjalan dengan meminta jajarannya untuk mencari segara opsi agar raksasa tekstil itu bisa diselamatkan.

"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya," imbuhnya.

Misalnya, dia mengamini bahwa pemerintah tak menutup peluang menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan Sritex dari kondisi pailit.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji peluang tersebut. Namun, dia memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan kurator terlebih dahulu.

Mengingat, saat ini telah ada kurator yang merupakan pihak yang berhak melakukan eksekusi terhadap harta pailit dari raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) itu.

“Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator,” ujarnya

Lebih lanjut, Airlangga pun juga tak menutup kemungkinan untuk membuka opsi untuk melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut membantu Sritex dari ancaman gulung tikar.

“[Melibatkan LPEI] (Cek) itu nanti tahap berikutnya,” pungkas Airlangga.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana mengenai nasib PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) usai dinyatakan pailit.

"Tadi rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini mengenai industri tekstil, salah satunya Sritex dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Airlangga menuturkan, Sritex diperbolehkan untuk melakukan ekspor dan impor. Hal tersebut dilakukan agar produksi pada Sritex tidak terhenti.

"Tahap sekarang kita monitor dulu. Yang pertama bea cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan, kondisi perusahaan tidak terhenti," katanya.

Terkait dana talangan dari pemerintah, Airlangga menyebut bahwa saat ini status Sritex berada pada kurator.

"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ujarnya.

Sedangkan untuk penyelamatan para pekerjanya, Airlangga menyebut, dengan Sritex tetap berproduksi, karyawan akan tetep bekerja.

"Dengan berproduksi tenaga kerja masih bekerja," kata Airlangga.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disebut dapat memberikan berbagai opsi penyelamatan perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diterpa isu pailit. Beberapa opsi tersebut di antaranya yakni relaksasi utang hingga insentif.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan untuk mempertahankan puluhan ribu pekerja Sritex pemerintah perlu turun tangan, salah satunya lewat relaksasi utang.

"Relaksasi dari utang itu sendiri ya akan cukup baik jika Himbara ikut serta. Tetapi dalam mekanisme dan prosedural yang tentu juga sesuai ya," kata Andry kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Selain relaksasi, pemerintah juga perlu membantu mencarikan offtaker industri yang dapat menyerap produk-produk dari Sritex. Dengan demikian, kata Andry, SRIL bisa menstabilkan pendapatan.

Kendati demikian, untuk mendukung pembayaran piutang Sritex kepada Kreditur yang tersendat, Andry menyebut pemerintah dinilai belum dapat memberikan penyelamatan berupa ambil alih kepemilikan perusahaan.

“Jika akan dijadikan BUMN pasti harus ada perizinan dari DPR. Lalu mau seperti apa modelnya? Sekarang juga banyak BUMN yang bermasalah, jadi belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan perusahaan ini,” jelasnya.

Di sisi lain, dia melihat kondisi industri tekstil saat ini masih diadang badai PHK apabila tidak ada kebijakan strategis dari Pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, pemerintah perlu turun tangan mengatasi masalah tersebut.

“Seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh Presiden, saya rasa cukup baik tetapi yang kita perlukan adalah bagaimana ekosistem dari industri tekstil ini bisa bersaing dan bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” terangnya.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan kasus pailit yang dihadapi Sritex akan menambah panjang permasalahan yang dihadapi indsutri padat karya, khususnya industri tekstil.

Menurutnya, permasalahan klasik tahunan itu disebabkan ketidakharmonisan kebijakan yang semestinya mendukung industri domestik baik terkait akses pasar maupun biaya produksi.

Di sisi lain, sambung Faisal, pemerintah juga harus mengurai permasalahan biaya produksi termasuk ongkos energi yang tinggi bagi industri. Dalam hal ini, penting untuk memberikan insentif untuk mengurangi biaya input.

“Akses pasar domestik ini juga banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan malah justru menggerus pasar di dalam negeri untuk industri tekstil termasuk masalah kontrol terhadap impor baik legal maupun ilegal,” ujarnya.

Faisal menambahkan, pemerintah harus bergerak cepat mengatasi permasalahan yang dihadapi industri TPT yang merupakan industri padat karya, lantaran efeknya dapat berujung pada peningkatan pengangguran dan dampak sosial.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) masih beroperasi meski telah dinyatakan pailit.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan, utilitas pabrik tekstil terbesar di ASEAN itu masih di angka 65 persen.

Dalam pertemuan antara Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Komisaris Utama (Komut) Sritex, Iwan S Lukminto yang berlangsung hari ini, Senin (28/10/2024) di Kantor Kemenperin, terungkap bahwa Sritex masih melaksanakan operasinya di tengah lesunya industri.

Reni menuturkan, kinerja Sritex sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu di saat dunia sedang dilanda Pandemi Covid-19, yang mana utilitas pabrik hanya menyentuh 40 persen.

"Kita membahas terkait utilisasinya berapa persen, kemudian juga tenaga kerjanya seperti apa. Itu disampaikan di tengah lesu seperti ini, tapi Sritex tetap melaksanakan operasinya. Dengan utilisasi sebesar 65 persen, membaik dibandingkan dulu, pernah 40 persen akibat Covid-19," ujar Reni.

Dengan apa yang dialami, Sritex, Reni menyebut, Kemenperin akan melakukan upaya pengamanan kepada hampir 5 ribu tenaga kerja Sritex.

Dia menegaskan, jangan sampai ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mengingat operasional pabrik juga masih terus berjalan.

Reni melanjutkan, Kemenperin mencoba mendalami kondisi perusahaan untuk kemudian disusun langkah-langkah upaya penyelamatan.

"Kalau dibilang kan kita yang pasti sih menyelamatkan terkait dengan tenaga kerjanya. Kalau bisa kita tetap upayakan. Apalagi begitu Pak Iwan bilang, pabriknya tuh tetap beroperasi. Beda dengan kondisi pailit, perusahaan yang memang sudah enggak beroperasi kan beda. Artinya kan ada kontrak-kontrak tertentu dong yang harus dia penuhi," kata Reni.

"Tadi sih kita ada pertemuan lanjutan yang lebih detail kepada skema-skema yang diusulkan ke pemerintah dalam hal ini mungkin ke Kementerian Keuangan. Karena kan ada empat Menteri, ada Kementerian BUMN juga. Nah untuk menyusun itu, kita juga harus konsolidasi kalau bahasanya seperti itu," ujar dia.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negri (PN) Semarang pada Senin (21/10/2024) lalu. Menarik untuk dicermati berapa beban gaji karyawan yang harus dibayarakan emiten tekstil tersebut.

Seperti diketahui, produsen tekstil raksasa asal Sukuharjo itu makin sempoyongan setelah palu Pengadilan Negeri Semarang menetapkan perseroan lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur pekan lalu.

Menukil dari laporan keuangan perseroan yang berakhir 30 Juni 2024, SRIL mencatatkan total liabilitas sebesar US$1.597.894.876 atau sekitar Rp25,12 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS) per 30 Juni 2024. Adapun, total liabilitas ini mengambil bagian 259% dari total aset perusahaan yang hanya sebesar US$617.335.345 atau sekitar Rp9,7 triliun.

Sementara itu, liabilitas jangka pendek SRIL sebesar US$131.417.775 atau sekitar Rp 1,97 triliun, sekitar 21% dari total aset perusahaan. Liabilitas yang disebut terakhir ini menggambarkan kegentingan SRIL untuk membayar utang jangka pendek, utang usaha dan beban akrual dalam waktu dekat.

Adapun, berdasarkan laporan per 30 Juni 2024, SRIL tercatat memiliki 11.249 karyawan atau turun cukup signifikan dari posisi karyawan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 14.138 orang. Selama 1 tahun terakhir, terlihat pengurangan jumlah karyawan sekitar 20,58%.

Di sisi lain, pada pos manajemen kunci terdapat 8 direksi dan 3 komisaris yang sebagian besar berafiliasi dengan keluarga Lukminto.

Direktur Utama diisi oleh Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Operasional Mira Christina Setiady, Direktur Keuangan Welly Salam, Direktur Indepen Regina Lestari Busono, Direktur Umum Supartodi, Direktur Bisnis benang Karunakaran Rama Moorthy, Direktur Bisnis Kain Sandeep Kr Gautam dan Direktur Bisnis Garmen Teo Khek Thuan.

Selanjutnya jabatan Komisaris Utama diisi oleh Iwan Setiawan Lukminto. Sementara Megawati menjabat sebagai komisaris dan Liem Konstatinus menjabat sebagai komisaris independen.

Adapun, hingga semester I/2024, total gaji karyawan SRIL dalam pos pencatatan beban pokok penjualan sebesar adalah sebesar US$13.061.974 atau sekitar Rp205,33 miliar. Sementara dalam pos yang masuk dalam bagian gaji, upah dan tunjangan sebesar US$3.458.674 atau sekitar Rp54,37 miliar.

Dengan demikian gabungan kedua pos pencatatan remunerasi karyawan ini mencapai Rp259,7 miliar.

Total gaji karyawan itu mengambil bagian sekitar 12,5% dari total pendapatan perusahaan pada semester I/2024 sebesar US$131.729.632 atau sekitar Rp2,07 triliun.

Lewat laporan total gaji itu, rata-rata gaji per karyawan setelah dikurangi kompensasi manajemen kunci sekitar US$1.304,96 untuk 6 bulan, atau sekitar US$217,49 per bulan atau setara Rp3.418.942 per bulan.

Di sisi lain, kompensasi yang diterima oleh 8 direksi dan 3 komisaris SRIL secara keseluruhan mencapai US$1.841.204 atua sekitar Rp28,93 miliar.

Jika dipukul sama, rata-rata kompensasi per anggota manajemen kunci sekitar US$167.382 untuk periode 6 bulan atau US$27.897 per bulan, sekitar Rp438,54 juta per bulan.

Untuk diketahui, upah minimum Provinsi (UMP) Jawa tengah untuk tahun 2024 ada sebesar Rp2.036.947. Artinya, gaji rata-rata perbulan untuk karyawan Sritex berada di atas UMP Jawa Tengah.

Komisaris Utama SRIL Iwan S. Lukminto mengatakan, perusahaanya bakal membentuk tim untuk merancang strategi besar penyelamatan perusahaan usai diputus pailit oleh PN Niaga Semarang pekan lalu.

Tim itu dibentuk sejalan dengan arahan perencanaan strategi penyelamatan usaha sebagai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Arahannya tadi aja, ya kita buat strategi besar aja, Nanti kita mempunyai tim disitu, nah ini kita baru, belum bisa dipublikasikan, tapi kita bernaung di industri [Kemenperin],” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Iwan menerangkan, salah satu strategi yang akan dirancang mencakup kebutuhan insentif untuk industri tekstil yang saat ini dalam kondisi terpuruk. Kendati demikian, Iwan belum memberikan strategi konkret.

Sebelumnya, buruh mengancam akan menggunggat pemilik emiten tekstil Sritex, keluarga H.M. Lukminto, ke pengadilan jika tidak memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyoroti nasib ribuan karyawan Sritex yang bakal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan bahwa nantinya Sritex akan melakukan penjadwalan ulang pembayaran upah karyawan meski perusahaan tak mampu membayar upah tersebut.

Dia mengancam bakal melakukan gugatan pidana apabila emiten tekstil tersebut tidak memberikan pesangon kepada karyawannya.

“Kalau [Sritex] sampai nggak bayar pesangon ya kita gugat pidana lah. Kalau dia tidak bayar pesangon kan pidana satu tahun,” tegasnya.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex diputus pailit, nasib karyawan belakangan makin di ujung tanduk. Dalam perkara pailit, nasib karyawan sering jadi hitung-hitungan paling akhir setelah kreditur dan investor.

Seperti diketahui produsen tekstil raksasa asal Sukuharjo itu makin sempoyongan setelah palu Pengadilan Negeri Semarang menetapkan perseroan lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur pekan lalu.

SRIL mencatatkan total liabilitas sebesar US$1.597.894.876 atau sekitar Rp25,12 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS) per 30 Juni 2024. Adapun, total liabilitas ini mengambil bagian 259% dari total aset perusahaan yang hanya sebesar US$617.335.345 atau sekitar Rp9,7 triliun.

Sementara itu, liabilitas jangka pendek SRIL sebesar US$131.417.775 atau sekitar Rp 1,97 triliun, sekitar 21% dari total aset perusahaan. Liabilitas yang disebut terakhir ini menggambarkan kegentingan SRIL untuk membayar utang jangka pendek, utang usaha dan beban akrual dalam waktu dekat.

Komisaris Utama SRIL Iwan S. Lukminto mengatakan, perusahaanya bakal membentuk tim untuk merancang strategi besar penyelamatan perusahaan usai diputus pailit oleh PN Niaga Semarang pekan lalu.

Tim itu dibentuk sejalan dengan arahan perencanaan strategi penyelamatan usaha sebagai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Arahannya tadi aja, ya kita buat strategi besar aja, Nanti kita mempunyai tim disitu, nah ini kita baru, belum bisa dipublikasikan, tapi kita bernaung di industri [Kemenperin],” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Iwan menerangkan, salah satu strategi yang akan dirancang mencakup kebutuhan insentif untuk industri tekstil yang saat ini dalam kondisi terpuruk. Kendati demikian, Iwan belum memberikan strategi konkret.

Menukil dari laporan keuangan perseroan yang berakhir 30 Juni 2024, SRIL tercatat memiliki 11.249 karyawan atau turun cukup signifikan dari posisi karyawan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 14.138 orang. Selama 1 tahun terakhir, terlihat pengurangan jumlah karyawan sekitar 20,58%.

Di sisi lain, pada pos manajemen kunci terdapat 8 direksi dan 3 komisaris yang sebagian besar berafiliasi dengan keluarga Lukminto.

Direktur Utama diisi oleh Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Operasional Mira Christina Setiady, Direktur Keuangan Welly Salam, Direktur Indepen Regina Lestari Busono, Direktur Umum Supartodi, Direktur Bisnis benang Karunakaran Rama Moorthy, Direktur Bisnis Kain Sandeep Kr Gautam dan Direktur Bisnis Garmen Teo Khek Thuan.

Selanjutnya jabatan Komisaris Utama diisi oleh Iwan Setiawan Lukminto. Sementara Megawati menjabat sebagai komisaris dan Liem Konstatinus menjabat sebagai komisaris independen.

Berdasarkan laporan 6 bulanan 2024, total gaji karyawan SRIL dalam pos pencatatan beban pokok penjualan sebesar US$13.061.974 atau sekitar Rp205,33 miliar (asumsi kurs Rp15.720 per dolar AS), sementara dalam pos yang masuk dalam bagian gaji, upah dan tunjangan sebesar US$3.458.674 atau sekitar Rp54,37 miliar.

Dengan demikian gabungan kedua pos pencatatan remunerasi karyawan ini mencapai Rp259,7 miliar.

Total gaji karyawan itu mengambil bagian sekitar 12,5% dari total pendapatan perusahaan pada semester I/2024 sebesar US$131.729.632 atau sekitar Rp2,07 triliun.

Lewat laporan total gaji itu, rata-rata gaji per karyawan setelah dikurangi kompensasi manajemen kunci sekitar US$1.304,96 untuk 6 bulan, atau sekitar US$217,49 per bulan (sekitar Rp3.418.942 per bulan).

Di sisi lain, kompensasi yang diterima oleh 8 direksi dan 3 komisaris SRIL secara keseluruhan mencapai US$1.841.204 atua sekitar Rp28,93 miliar. Jika dipukul sama, rata-rata kompensasi per anggota manajemen kunci sekitar US$167.382 untuk periode 6 bulan atau US$27.897 per bulan, sekitar Rp438,54 juta per bulan.

Sebelumnya, buruh mengancam akan menggunggat pemilik emiten tekstil Sritex, keluarga H.M. Lukminto, ke pengadilan jika tidak memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyoroti nasib ribuan karyawan Sritex yang bakal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan bahwa nantinya Sritex akan melakukan penjadwalan ulang pembayaran upah karyawan meski perusahaan tak mampu membayar upah tersebut.

Dia mengancam bakal melakukan gugatan pidana apabila emiten tekstil tersebut tidak memberikan pesangon kepada karyawannya.

“Kalau [Sritex] sampai nggak bayar pesangon ya kita gugat pidana lah. Kalau dia tidak bayar pesangon kan pidana satu tahun,” tegasnya.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sritex, dengan nama resmi PT Sri Rejeki Isman Tbk, emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham SRIL, bagi masyarakat Solo identik dengan nama H.M. Lukminto.

Berawal pada 1966, Sritex mula-mula hanyalah usaha dagang kain yang menempati dua kios kecil bernomor 12 dan 13 di Pasar Klewer, Solo. Dari kios itu H.M. Lukminto menjual kain-kain belacu yang dibelinya dari Bandung dan Semarang untuk kemudian dipasok untuk pabrik-pabrik batik di Solo dan sekitarnya.

Semarang: Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex) setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit.

Menurut dia, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

Baca juga: Pemerintah Dalami Penyebab PHK Massal di Perusahaan Sritex

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada Januari 2022," kata dia, dilansir Antara, Kamis, 24 Oktober 2024.

Dalam putusan tersebut, kata dia, ditunjuk kurator dan hakim pengawas.

"Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur," tambah dia.

Sritex digugat debitur

Sebelumnya, pada Januari 2022 PT Sritex digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Sritex dan tiga perusahaan tekstil lainnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, PT Sritex kembali digugat oleh PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)