Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menyebut industri penerbangan Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Sebab sektor usaha yang satu ini tengah berhadapan dengan banyak tekanan baik dari dalam maupun luar negeri.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan untuk tantangan dari dalam negeri ada persoalan terkait biaya-biaya operasional penerbangan masih tinggi serta adanya pungutan seperti bea masuk dan pajak yang turut membebani maskapai dan penumpang.

Di luar negeri, situasi geopolitik dunia yang mengalami krisis sehingga mempengaruhi banyak hal terkait penerbangan. Misalnya avtur yang tinggi, nilai tukar mata uang yang selalu bergejolak, sulitnya pengadaan pesawat dan spareparts, hingga rute penerbangan yang terganggu.

"Bisnis penerbangan seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Karena belum selesai 100% pemulihan akibat terdampak pandemi Covid-19 dari tahun 2020-2022, dan sekarang terdampak krisis geopolitik global," kata Denon dalam keterangan resminya, Jumat (18/10/2024).

Padahal menurut Denon maskapai nasional telah berupaya menambah produksi untuk menambah penghasilan, namun masih juga terkendala biaya yang sangat besar. Belum lagi dengan melemahnya daya beli masyarakat mengakibatkan hasil akhir upaya ini tidak begitu menggembirakan.

Untuk menghadapi hal tersebut, ia mengatakan perlu dilakukan kolaborasi yang lebih baik antar berbagai stakeholder penerbangan. Bukan hanya kerja sama antar maskapai, tapi juga dengan otoritas penerbangan, pengelola bandara, penyuplai avtur, jasa groundhandling, MRO, akademisi, media massa hingga dengan penumpang.

"Berbagai problem yang menghantam industri penerbangan menyadarkan kita bahwa jika ingin survive, kita harus melakukan kerjasama, kolaborasi antar semua stakeholder. This is collaboration era, not competition era! Tantangannya terlalu besar untuk kita hadapi sendiri-sendiri," terangnya.

Sejalan dengan itu Denon mengatakan INACA selama ini telah melakukan pendekatan kepada berbagai stakeholder dan berupaya menjadi teman diskusi yang serius dalam upaya pengembangan industri penerbangan nasional.

Semisal menginisiasi penerbitan aturan terkait impor spareparts pesawat hingga penundaan penerapan penggunaan Rupiah untuk transaksi jasa sewa angkutan udara (charter flight) dengan menggunakan kuotasi valuta asing dan pembayaran Rupiah.

INACA juga telah membuat kajian dan mengirim surat kepada Menteri Perhubungan terkait permintaan pemberlakuan bea masuk 0% untuksparepart pesawat.

Simak Video: Di Atas Rata-rata, Kualitas Penerbangan RI Dapat Nilai 88,5% dari ICAO

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia National Air Carriers Association (INACA) merespons rencana pemerintah untuk menurunkan biaya-biaya dalam industri penerbangan nasional, seperti diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya pemerintah untuk menurunkan biaya-biaya dalam industri penerbangan nasional.

Dia menyebut, penurunan biaya diharapkan membuat maskapai mendapat margin keuntungan dari operasionalnya. Sehingga, maskapai dapat menyelenggarakan operasional penerbangan dengan baik dan membantu pemerintah dalam mengembangkan konektivitas penerbangan nasional.

Denon menuturkan, saat ini biaya-biaya penerbangan sangat tinggi, melebihi tarif tiket yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Akibatnya, maskapai mengalami kerugian dan mengoperasikan penerbangan untuk sekedar dapat hidup dan tidak dapat mengembangkan usahanya.

"Biaya-biaya tinggi yang berasal dari operasional maupun non operasional penerbangan harus dikurangi atau dihilangkan," kata Denon dalam keterangan resminya, Rabu (17/7/2024).

Dia memaparkan, biaya tinggi dari operasional penerbangan contohnya adalah harga avtur yang lebih mahal dibandingkan negara tetangga, adanya antrean pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat yang berpotensi boros bahan bakar, biaya kebandarudaraan dan layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Sementara itu, biaya tinggi dari sisi non operasional penerbangan adalah adanya berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda. Denon memaparkan, saat ini maskapai dikenakan berbagai jenis pajak, mulai dari pajak untuk avtur, pajak dan bea untuk pesawat dan suku cadang seperti bea masuk, PPh impor, PPN dan PPN BM suku cadang, hingga PPN untuk tiket pesawat.

"Pengenaan ini memicu terjadinya pajak ganda. Padahal, di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada,” lanjut Denon.

Denon menambahkan, sebagian besar biaya penerbangan terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kurs dolar AS. Semakin kuat nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, maka biaya penerbangan akan ikut naik. Dia pun menyebut hal ini juga harus diantisipasi dan dicarikan jalan keluarnya.

Selain itu, Denon juga menyoroti biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang atau Passenger Service Charge (PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket pesawat. Denon mengatakan, hal ini turut membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

"Penumpang tidak mengetahui kalau PSC itu bukan untuk maskapai, tetapi untuk pengelola bandara. Namun, karena berada dalam satu komponen, maka penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai,” kata Denon.

Sebelumnya, Luhut melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat.

Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi [biaya operasi] keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.