Setiap aliran investasi yang masuk harus berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ramah lingkungan

Palu, Sulteng (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura mengatakan pembangunan kawasan industri Neo Energy Morowali Industrial Estate (NEMIE) di Kabupaten Morowali, yang merupakan industri teknologi ramah lingkungan, menjadi terobosan bagi pembangunan industri berkelanjutan di daerahnya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Investasi di sektor hilirisasi perlu terus didorongan demi mendukung industri berkelanjutan. Jika industri berkembang, berbagai persoalan seperti ketergantungan barang impor hingga masalah kelebihan pasokan listrik dapat diminimalisir.

"Lewat hilirisasi ada peningkatan penyerapan energi, khususnya listrik. Kemudian juga dengan meningkatnya kebutuhan industri manufaktur tadi itu bisa mengurangi ketergantungan impor barang-barang kita yang selama ini barang-barang konsumsi masih banyak sekali bergantung dengan impor," kata peneliti Indef Abra Talatof kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

Abra menambahkan, hilirisasi juga mampu membuka lapangan kerja formal di tengah persoalan pengangguran di Tanah Air. Abra juga menyebut hilirisasi punya kaitan erat dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Ia lalu menyoroti masalah kelebihan pasokan listrik yang menjadi isu bagi Indonesia. Menurutnya konsumsi listrik Indonesia masih rendah jika dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, konsumsi listrik per kapita Indonesia pada 2023 sebesar 1,3 MWh/kapita, sedangkan rata-rata konsumsi listrik di Asia Tenggara sudah 3,8 MWh/kapita. Artinya konsumsi listrik per kapita Indonesia baru setara 34,3% dari rata-rata di kawasan.

Masalah kelebihan pasokan listrik harus diatasi karena dapat mempengaruhi minat investasi, bukan hanya bagi industri tapi juga sektor energi baru terbarukan (EBT). Oleh karena itu Abra menegaskan investasi di sektor industri, termasuk hilirisasi, perlu terus digenjot.

"Mengurangi kelebihan pasokan energi, khususnya listrik, dengan meningkatkan aktivitas ekonomi yang menyerap energi cukup signifikan. Itu di sektor manufaktur. Pemerintah memang harus fokus menggenjot investasi dan industrialisasi dalam negeri," imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan, investasi untuk mendorong hilirisasi perlu didukung. Misalnya hilirisasi dalam penciptaan ekosistem kendaraan listrik, yang pada ujungnya mampu menekan emisi karbon.

"Kalau lingkungan, listrik itu mampu untuk menurunkan emisi, karena tidak ada emisi karbon monoksida dan itu pasti emisinya turun. Dan juga itu sudah pasti," jelasnya.

Saat ini Indonesia memiliki pusat hilirisasi nikel di beberapa lokasi, seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Yayan menilai industri yang tumbuh di sana memberi efek positif bagi perekonomian, misalnya dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Isu terkait hilirisasi ini juga akan dibahas dalam detikcom Leaders Forum dengan tema Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia. Acara ini dibuka oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan akan dilanjutkan dengan diskusi oleh beberapa tokoh.

Bagi detikers yang ingin hadir secara langsung mengikuti acara diskusi tersebut silakan mendaftar di link berikut ini.

(ily/das)

Jakarta: Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya upaya-upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial di tempat untuk mencegah atau meminimalkan dampak terjadinya perselisihan hubungan industrial baik berkaitan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam satu perusahaan.

"Oleh karena itu, dalam satu perusahaan harus ada kegiatan-kegiatan produktif yang dapat mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial," kata Afriansyah saat menjadi Narasumber pada Seminar Nasional "Implementasi Hubungan Industrial Pancasila di Pertamina Grup dan BUMN" di Graha Pertamina, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Baca juga: Menaker Tekankan Pentingnya Gerakan Masifikasi Kearsipan

Adapun kegiatan-kegiatan produktif yang dimaksud Wamenaker adalah pertama, sosialisasi informasi kepada para pelaku hubungan industrial di perusahaan terkait hal-hal yang harus dipatuhi bersama.
Kedua, edukasi yang mencakup proses pembinaan untuk mengubah mindset dan culture set para pihak untuk menciptakan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan bermartabat. Ketiga, penyuluhan hubungan industrial, yakni adanya rangkaian proses yang sistematik, terencana, dan terarah dengan peran aktif individu atau kelompok dalam hubungan industrial untuk memecahkan masalah.

Baca juga: Polteknaker Umumkan Hasil PMB Jalur SBT

"Artinya, pencegahan perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan oleh setiap pelaku hubungan industrial baik pengusaha, pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh, maupun pemerintah," ujarnya.

Afriansyah mengatakan pemerintah telah mengundangkan Permenaker Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila.

"Keberadaan Permenaker ini diharapkan menjadi pedoman semua pihak untuk mewujudkan hubungan industrial harmonis dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila," ujarnya.

(ROS)