Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kinerja ekspor besi dan baja, sebagai antisipasi terhadap pemberlakuan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa pada 2026. Pasalnya, sektor ini paling terdampak dengan adanya kebijakan CBAM.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Mardyana Listyowati, menyampaikan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemendag adalah dengan memperkuat industri besi dan baja dalam negeri.

“Tentunya kita menyiapkan perangkat-perangkat ya, kita juga menguatkan industri [besi dan baja] dalam negeri,” kata Dyna di sela-sela gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (12/10/2024).

Selain memperkuat industri dalam negeri, pemerintah juga berencana untuk mencoba pasar non tradisional dan membuka pasar-pasar baru untuk mempertahankan pasar ekspor besi dan baja.

Dyna juga mengatakan, pemerintah akan membentuk kerja sama dengan negara-negara produsen besi dan baja yang terdampak akibat adanya kebijakan ini.

“Jadi kita akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.

CBAM merupakan pengurangan emisi karbon dengan menambah tarif atau pajak bea masuk terhadap barang impor ke Uni Eropa. Pada tahap awal, CBAM akan diberlakukan terhadap impor barang tertentu dengan tingkat emisi tinggi dan memiliki risiko kebocoran karbon yang paling signifikan yakni semen, besi dan baja, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen.

Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag Kemendag, Ferry Samuel Jacob sebelumnya menyebut, sektor besi dan baja serta aluminium menjadi komoditas yang paling terdampak jika CBAM diberlakukan. Pasalnya, besi dan baja serta aluminium merupakan komoditas impor terbesar Uni Eropa dari Indonesia.

"Kalau kita lihat, struktur perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, yang akan terkena dampak paling besar itu ada besi dan baja serta aluminimum,” kata Ferry dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Kamis (10/10/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Ferry, nilai impor Uni Eropa dari Indonesia untuk produk besi dan baja mencapai US$904 juta pada 2023, diikuti aluminium sebesar US$89 juta. Uni Eropa tidak mengimpor energi listrik, pupuk dan hidrogen, serta semen dari Indonesia.

Kinerja ekspor besi dan baja serta aluminium juga diperkirakan menurun pada lima tahun pertama CBAM diterapkan. Namun dia meyakini, kinerja ekspor komoditas ini kembali bergeliat lantaran adanya penyesuaian struktural di Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan, sektor besi dan baja serta aluminium menjadi komoditas yang paling terdampak dengan adanya Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Kebijakan ini mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026.

Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, mengatakan, berdasarkan sektor cakupan CBAM, besi dan baja serta aluminium merupakan komoditas impor terbesar Uni Eropa dari Indonesia.

“Kalau kita lihat, struktur perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, yang akan terkena dampak paling besar itu ada besi dan baja serta aluminimum,” kata Ferry dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Kamis (10/10/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Ferry, nilai impor Uni Eropa dari Indonesia untuk produk besi dan baja mencapai US$904 juta pada 2023, diikuti aluminium sebesar US$89 juta. Uni Eropa tidak mengimpor energi listrik, pupuk dan hidrogen, serta semen dari Indonesia.

Pascadiberlakukannya CBAM pada 2026, pihaknya menyebut akan terjadi penurunan pada kinerja ekspor besi dan baja serta aluminium. Ferry memperkirakan, penurunan ekspor kurang lebih terjadi dalam lima tahun pertama kebijakan itu diberlakukan.

“Dari hitungan yang telah kami lakukan, kurang lebih sekitar 5 tahun pertama itu pasti akan alami tekanan,” ungkapnya.

Kendati begitu, Ferry meyakini kinerja ekspor komoditas besi dan baja serta aluminium akan bergeliat kembali lantaran adanya penyesuaian struktural di Tanah Air.

Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kemendag telah menyiapkan upaya-upaya untuk menghadapi isu CBAM. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya inisiasi, assesment, dan koordinasi di intra dan inter kementerian sebagai langkah antisipasi.

Secara internal Kemendag misalnya, Ferry menyebut bahwa Biro Advokasi Perdagangan dapat melakukan penelahaan hukum tentang CBAM. Kemudian dari Direktorat Multilateral/Duta Besar WTO, dapat melakukan penggalangan secara multilateral, sedangkan Direktorat Bilateral melakukan penggalangan secara bilateral.

Lalu, Direktorat Pengamanan Perdagangan melakukan pengamanan ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)/Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat melakukan penyelidikan tindakan imbalan.

Untuk diketahui, CBAM merupakan pengenaan carbon tax terhadap impor Uni Eropa yang dipandang memiliki carbon footprint tinggi. CBAM ini bertujuan untuk mencegah kebocoran karbon dan menciptakan level playing field agar produk Uni Eropa tetap kompetitif.

Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026, di mana pada fase pertama, jenis produk yang diberlakuka CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari Uni Eropa dan non-Uni Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimbau pelaku usaha untuk tidak khawatir dalam menghadapi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026. CBAM diberlakukan terhadap lima produk utama yakni besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi.

Hal tersebut disampaikan Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

“Kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir terhadap produk yang kita ekspor ke Eropa,” kata Ferry dalam diskusi panel TEI 2024, Kamis (10/10/2024).

Ferry menyampaikan, sejauh ini produk-produk CBAM Indonesia mayoritas masuk ke China, India, dan Taiwan. Dalam paparan yang disampaikannya, China menjadi negara tujuan ekspor produk EU-CBAM Indonesia terbesar dengan kontribusi sekitar 63,53%, disusul Taiwan 7,53%, India 5,72%, Vietnam 4,03%, dan Malaysia 2,09%.

Adapun, top 10 negara tujuan ekspor Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 89,8% total ekspor kelompok produk CBAM Indonesia ke dunia.

“China itu 63% produk-produk CBAM kita itu diekspor, bukan ke Europe Union,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-47 di 2022 dan peringkat 48 di 2023 sebagai negara asal impor produk CBAM ke Uni Eropa. China dan Turki yang menjadi negara pemasok terbesar produk CBAM ke Uni Eropa diperkirakan bakal terkena dampak paling besar dengan adanya kebijakan ini.

Kendati begitu, dia mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada. Pasalnya, ada kemungkinan bahwa kebijakan ini akan dilakukan oleh negara-negara lain, mengingat kebijakan lingkungan tengah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

“Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang CBAM, tetapi ingat bahwa kebijakan lingkungan itu sudah menjadi tren dunia saat ini. Jadi itu patut dipertimbangkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemberlakuan CBAM telah dimulai sejak 2023 hingga 2025. Pada periode ini, CBAM dimulai dengan pelaporan jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbon.

Kemudian pada 2026, akan dilakukan pembayaran pajak secara menyeluruh. Pada fase pertama, jenis produk yang diberlakukan CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari UE dan non-UE.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimbau pelaku usaha untuk tidak khawatir dalam menghadapi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026. CBAM diberlakukan terhadap lima produk utama yakni besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi.

Hal tersebut disampaikan Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

“Kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir terhadap produk yang kita ekspor ke Eropa,” kata Ferry dalam diskusi panel TEI 2024, Kamis (10/10/2024).

Ferry menyampaikan, sejauh ini produk-produk CBAM Indonesia mayoritas masuk ke China, India, dan Taiwan. Dalam paparan yang disampaikannya, China menjadi negara tujuan ekspor produk EU-CBAM Indonesia terbesar dengan kontribusi sekitar 63,53%, disusul Taiwan 7,53%, India 5,72%, Vietnam 4,03%, dan Malaysia 2,09%.

Adapun, top 10 negara tujuan ekspor Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 89,8% total ekspor kelompok produk CBAM Indonesia ke dunia.

“China itu 63% produk-produk CBAM kita itu diekspor, bukan ke Europe Union,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-47 di 2022 dan peringkat 48 di 2023 sebagai negara asal impor produk CBAM ke Uni Eropa. China dan Turki yang menjadi negara pemasok terbesar produk CBAM ke Uni Eropa diperkirakan bakal terkena dampak paling besar dengan adanya kebijakan ini.

Kendati begitu, dia mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada. Pasalnya, ada kemungkinan bahwa kebijakan ini akan dilakukan oleh negara-negara lain, mengingat kebijakan lingkungan tengah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

“Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang CBAM, tetapi ingat bahwa kebijakan lingkungan itu sudah menjadi tren dunia saat ini. Jadi itu patut dipertimbangkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemberlakuan CBAM telah dimulai sejak 2023 hingga 2025. Pada periode ini, CBAM dimulai dengan pelaporan jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbon.

Kemudian pada 2026, akan dilakukan pembayaran pajak secara menyeluruh. Pada fase pertama, jenis produk yang diberlakukan CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari UE dan non-UE.