Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kinerja ekspor besi dan baja, sebagai antisipasi terhadap pemberlakuan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa pada 2026. Pasalnya, sektor ini paling terdampak dengan adanya kebijakan CBAM.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Mardyana Listyowati, menyampaikan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemendag adalah dengan memperkuat industri besi dan baja dalam negeri.

“Tentunya kita menyiapkan perangkat-perangkat ya, kita juga menguatkan industri [besi dan baja] dalam negeri,” kata Dyna di sela-sela gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (12/10/2024).

Selain memperkuat industri dalam negeri, pemerintah juga berencana untuk mencoba pasar non tradisional dan membuka pasar-pasar baru untuk mempertahankan pasar ekspor besi dan baja.

Dyna juga mengatakan, pemerintah akan membentuk kerja sama dengan negara-negara produsen besi dan baja yang terdampak akibat adanya kebijakan ini.

“Jadi kita akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.

CBAM merupakan pengurangan emisi karbon dengan menambah tarif atau pajak bea masuk terhadap barang impor ke Uni Eropa. Pada tahap awal, CBAM akan diberlakukan terhadap impor barang tertentu dengan tingkat emisi tinggi dan memiliki risiko kebocoran karbon yang paling signifikan yakni semen, besi dan baja, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen.

Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag Kemendag, Ferry Samuel Jacob sebelumnya menyebut, sektor besi dan baja serta aluminium menjadi komoditas yang paling terdampak jika CBAM diberlakukan. Pasalnya, besi dan baja serta aluminium merupakan komoditas impor terbesar Uni Eropa dari Indonesia.

"Kalau kita lihat, struktur perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, yang akan terkena dampak paling besar itu ada besi dan baja serta aluminimum,” kata Ferry dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Kamis (10/10/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Ferry, nilai impor Uni Eropa dari Indonesia untuk produk besi dan baja mencapai US$904 juta pada 2023, diikuti aluminium sebesar US$89 juta. Uni Eropa tidak mengimpor energi listrik, pupuk dan hidrogen, serta semen dari Indonesia.

Kinerja ekspor besi dan baja serta aluminium juga diperkirakan menurun pada lima tahun pertama CBAM diterapkan. Namun dia meyakini, kinerja ekspor komoditas ini kembali bergeliat lantaran adanya penyesuaian struktural di Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan, sektor besi dan baja serta aluminium menjadi komoditas yang paling terdampak dengan adanya Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Kebijakan ini mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026.

Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, mengatakan, berdasarkan sektor cakupan CBAM, besi dan baja serta aluminium merupakan komoditas impor terbesar Uni Eropa dari Indonesia.

“Kalau kita lihat, struktur perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, yang akan terkena dampak paling besar itu ada besi dan baja serta aluminimum,” kata Ferry dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Kamis (10/10/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Ferry, nilai impor Uni Eropa dari Indonesia untuk produk besi dan baja mencapai US$904 juta pada 2023, diikuti aluminium sebesar US$89 juta. Uni Eropa tidak mengimpor energi listrik, pupuk dan hidrogen, serta semen dari Indonesia.

Pascadiberlakukannya CBAM pada 2026, pihaknya menyebut akan terjadi penurunan pada kinerja ekspor besi dan baja serta aluminium. Ferry memperkirakan, penurunan ekspor kurang lebih terjadi dalam lima tahun pertama kebijakan itu diberlakukan.

“Dari hitungan yang telah kami lakukan, kurang lebih sekitar 5 tahun pertama itu pasti akan alami tekanan,” ungkapnya.

Kendati begitu, Ferry meyakini kinerja ekspor komoditas besi dan baja serta aluminium akan bergeliat kembali lantaran adanya penyesuaian struktural di Tanah Air.

Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kemendag telah menyiapkan upaya-upaya untuk menghadapi isu CBAM. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya inisiasi, assesment, dan koordinasi di intra dan inter kementerian sebagai langkah antisipasi.

Secara internal Kemendag misalnya, Ferry menyebut bahwa Biro Advokasi Perdagangan dapat melakukan penelahaan hukum tentang CBAM. Kemudian dari Direktorat Multilateral/Duta Besar WTO, dapat melakukan penggalangan secara multilateral, sedangkan Direktorat Bilateral melakukan penggalangan secara bilateral.

Lalu, Direktorat Pengamanan Perdagangan melakukan pengamanan ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)/Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat melakukan penyelidikan tindakan imbalan.

Untuk diketahui, CBAM merupakan pengenaan carbon tax terhadap impor Uni Eropa yang dipandang memiliki carbon footprint tinggi. CBAM ini bertujuan untuk mencegah kebocoran karbon dan menciptakan level playing field agar produk Uni Eropa tetap kompetitif.

Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026, di mana pada fase pertama, jenis produk yang diberlakuka CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari Uni Eropa dan non-Uni Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimbau pelaku usaha untuk tidak khawatir dalam menghadapi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026. CBAM diberlakukan terhadap lima produk utama yakni besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi.

Hal tersebut disampaikan Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

“Kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir terhadap produk yang kita ekspor ke Eropa,” kata Ferry dalam diskusi panel TEI 2024, Kamis (10/10/2024).

Ferry menyampaikan, sejauh ini produk-produk CBAM Indonesia mayoritas masuk ke China, India, dan Taiwan. Dalam paparan yang disampaikannya, China menjadi negara tujuan ekspor produk EU-CBAM Indonesia terbesar dengan kontribusi sekitar 63,53%, disusul Taiwan 7,53%, India 5,72%, Vietnam 4,03%, dan Malaysia 2,09%.

Adapun, top 10 negara tujuan ekspor Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 89,8% total ekspor kelompok produk CBAM Indonesia ke dunia.

“China itu 63% produk-produk CBAM kita itu diekspor, bukan ke Europe Union,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-47 di 2022 dan peringkat 48 di 2023 sebagai negara asal impor produk CBAM ke Uni Eropa. China dan Turki yang menjadi negara pemasok terbesar produk CBAM ke Uni Eropa diperkirakan bakal terkena dampak paling besar dengan adanya kebijakan ini.

Kendati begitu, dia mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada. Pasalnya, ada kemungkinan bahwa kebijakan ini akan dilakukan oleh negara-negara lain, mengingat kebijakan lingkungan tengah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

“Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang CBAM, tetapi ingat bahwa kebijakan lingkungan itu sudah menjadi tren dunia saat ini. Jadi itu patut dipertimbangkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemberlakuan CBAM telah dimulai sejak 2023 hingga 2025. Pada periode ini, CBAM dimulai dengan pelaporan jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbon.

Kemudian pada 2026, akan dilakukan pembayaran pajak secara menyeluruh. Pada fase pertama, jenis produk yang diberlakukan CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari UE dan non-UE.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimbau pelaku usaha untuk tidak khawatir dalam menghadapi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026. CBAM diberlakukan terhadap lima produk utama yakni besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi.

Hal tersebut disampaikan Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

“Kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir terhadap produk yang kita ekspor ke Eropa,” kata Ferry dalam diskusi panel TEI 2024, Kamis (10/10/2024).

Ferry menyampaikan, sejauh ini produk-produk CBAM Indonesia mayoritas masuk ke China, India, dan Taiwan. Dalam paparan yang disampaikannya, China menjadi negara tujuan ekspor produk EU-CBAM Indonesia terbesar dengan kontribusi sekitar 63,53%, disusul Taiwan 7,53%, India 5,72%, Vietnam 4,03%, dan Malaysia 2,09%.

Adapun, top 10 negara tujuan ekspor Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 89,8% total ekspor kelompok produk CBAM Indonesia ke dunia.

“China itu 63% produk-produk CBAM kita itu diekspor, bukan ke Europe Union,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-47 di 2022 dan peringkat 48 di 2023 sebagai negara asal impor produk CBAM ke Uni Eropa. China dan Turki yang menjadi negara pemasok terbesar produk CBAM ke Uni Eropa diperkirakan bakal terkena dampak paling besar dengan adanya kebijakan ini.

Kendati begitu, dia mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada. Pasalnya, ada kemungkinan bahwa kebijakan ini akan dilakukan oleh negara-negara lain, mengingat kebijakan lingkungan tengah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

“Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang CBAM, tetapi ingat bahwa kebijakan lingkungan itu sudah menjadi tren dunia saat ini. Jadi itu patut dipertimbangkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemberlakuan CBAM telah dimulai sejak 2023 hingga 2025. Pada periode ini, CBAM dimulai dengan pelaporan jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbon.

Kemudian pada 2026, akan dilakukan pembayaran pajak secara menyeluruh. Pada fase pertama, jenis produk yang diberlakukan CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari UE dan non-UE.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyegel sebanyak 1.100 ton atau setara 192.193 batang baja profil siku sama kaki senilai Rp 11 miliar di Kawasan Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Penyegelan itu dilakukan karena tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan produsen baja lokal tersebut telah diawasi sejak 12 September 2024. Hasilnya, sebanyak 1.100 ton baja lantaran tidak mempunyai SNI dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

"Produk yang diamankan mencapai 1.100 ton senilai Rp 11 miliar. Produk kami amankan karena tidak memiliki SPPT SNI dan NPB dan dapat membahayakan pemakai karena merupakan bahan konstruksi," kata Zulhas di Pabrik Produksi Baja di Cikarang Utara, Kamis (26/9/2024

Apabila baja itu digunakan untuk pembangunan jalan tol, Zulhas bilang jalan tolnya dapat bergoyang-goyang. Selain itu, Zulhas bilang dapat membuat bangunan roboh jika menggunakan baja tanpa lolos SNI dan NPB. Untuk itu, dia menekankan pentingnya memenuhi standar dan syarat yang sudah ditetapkan pemerintah.

Zulhas menjelaskan perbedaan baja yang memenuhi dan tidak memenuhi SNI. Padahal saat dicek kualitas di laboratorium, baja tersebut sudah sesuai.

Adapun ciri baja yang memenuhi SNI di antaranya, ada nama pabrik pembuatnya dan ada ukuran produk. Selain itu, tertuang informasi produk, seperti kelas baja nomor leburan, tanggal produksi, hingga tanda warna cat pada ujung penampang sesuai kelas baja profil.

"Kalau bangun jalan tol ini, bisa dua Minggu jalan tolnya goyang. Jadi,.penting sekali sehingga konsumen kita terlindungi. Jangan sampai konsumen nggak bisa mengukur, nggak bisa mengecek sehingga nanti bangunannya roboh. Pasti ada temuan, temuan diperiksa pak polisi kan masuk penjara orang. Padahal ini tidak memenuhi syarat. Jadi, ini penting oleh karena itu harus memenuhi SNI dan NPB," jelasnya.

Nantinya, baja-baja yang tidak memenuhi persyaratan ini akan dilebur kembali, sebab harus memenuhi standar syarat-syarat yang ditetapkan. Sementara itu, pelaku usaha yang melanggar, akan ditindak secara administratif.

"Kita lakukan penindakan secara administratif ini nanti harus dimusnahkan, tapi kalau ini dilebur lagi. Jadi, harus proses dengan ketentuan sehingga memenuhi standar syarat-syarat yang diberikan oleh perindustrian sehingga tidak ada resiko bagi konsumen," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan ada perbedaan harga untuk baja yang memenuhi SNI dan tidak. Dia menyebut perbedaan harganya bisa mencapai Rp 20.000 per batang.

"Kalau perbandingan harga aja, tadi itu hitung-hitungan sekitar ada Rp 15.000-20.000-an satu batang," kata Rusmin.

Rusmin menilai produsen baja yang nakal ini lantaran adanya permintaan dari pembeli. Untuk itu, pihaknya akan tetap mengawasi produksi hingga memenuhi standar.

"Karena ternyata tidak memenuhi SNI itu, ada permintaan di sini. Makanya kita tahan sampai istilahnya yang keluar itu sesuai dengan SNI. Nanti ada temen-temen yang membina," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor tiga komoditas nonmigas unggulan yaitu batu bara, besi dan baja, hingga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya kompak mengalami penurunan pada Juli 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penurunan nilai ekspor batu bara, besi-baja, dan CPO tersebut terjadi secara bulanan (month-to-month/MtM) maupun tahunan (year-on-year/YoY).

"Nilai ekspor batu bara turun -0,07% secara bulanan dan -2,49 secara tahunan. Nilai ekspor besok dan baja turun 3,28% secara bulanan dan 8,07% penurunannya secara tahunan. Nilai ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan 36,37% secara bulanan dan juga mengalami penurunan sebesar 39,22% secara tahunan," jelas Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dia merincikan, nilai ekspor batu bara senilai US$2,49 miliar atau berkontribusi sebanyak 11,99% dari total nilai ekspor pada Juli 2024; ekspor besi dan baja meraup US$2,03% atau setara 9,78% dari total nilai ekspor Juli 2024; dan ekspor CPO dan turunannya meraup US$1,39 miliar atau setara 6,66% dari total nilai ekspor Juli 2024.

Secara keseluruhan, BPS mencatat nilai ekspor mencapai US$22,21 miliar atau naik 6,55% dibandingkan Juni 24. Perinciannya, ekspor migas senilai US$1,42 miliar atau naik 15,57% (MtM) dan nilai ekspor nonmigas naik 5,98% dengan nilai US$20,79 miliar.

Meski nilai ekspor komoditas nonmigas unggulan kompak turun, namun Amalia menjelaskan nilai ekspor bijih logam, terakhir, dan abu (HS 26); logam mulai dan perhiasan/permata (HS 71); serta mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) mengalami kenaikan impresif.

"[Komoditas-komoditas tersebut] menopang pertumbuhan ekspor nonmigas pada Juli 2024," ungkap Amalia.

Dia merincikan, komoditas HS 26 nilai ekspornya naik US$691,18 juta (MtM) menjadi US$708,57 juta atau setara 3,41% dari total nilai ekspor Juli 2024; komoditas HS 71 nilai ekspornya naik US$266,84 juta (MtM) menjadi US$788,9 juta atau setara 3,8% dari total nilai ekspor Juli 2024; dan komoditas HS 85 nilai ekspornya US$168,64 juta (MtM) menjadi US$1.301,24 juta atau setara dengan 6,26% dari total nilai ekspor Juli 2024.

Pemerintah terus mengebut persiapan agenda tahunan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Upacara HUT ke-79 RI ini rencananya akan dimulai pada pukul 11.00 WITA .

Salah satu yang menjadi sorotan yaitu tiang bendera yang sudah dipersiapkan sejak beberapa bulan lalu. Salah satu sosok pembuat tiang bendera dengan tinggi 17 meter dengan diameter 1,5 meter itu adalah Budi Harta Winata.

Budi merupakan pengusaha sekaligus pemilik perusahaan konstruksi PT Artha Graha Mas Andalan yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai pengusaha dengan semboyan 'Utamakan Sholat dan Keselamatan Kerja'.

Budi mengaku memberikan tiang bendera kepada pemerintah sebagai sebuah kebanggaan.

"Saya berikan tiang ini untuk negara republik Indonesia. Kami bangga dan saya bahagia menaruh tiang bendera ini di istana negara [IKN]," katanya kepada kumparan, Jumat (2/8).

Tiang bendera dibuat dalam kurung waktu 14 hari dari pabrik Artha Graha Mas Andalan. Tiang dibuat dari bahan plate besi yang kokoh dengan cat anti luntur.

Saat ditanya berapa biaya yang dia keluarkan untuk membuat tiang bendera ini, Budi tak mau membocorkan.

“Nggak usah saya sebutkan. Tapi yang paham baja, pasti tahu berapa biayanya,” kata dia dengan rendah hati.

Mantan tukang las yang kini sukses menjadi pengusaha di bidang konstruksi ini juga mengemban jabatan sebagai Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC). ISSC merupakan wadah dari masyarakat yang peduli terhadap perkembangan dan kemajuan dunia konstruksi baja di Indonesia.

Beberapa waktu lalu ia menyebut bahwa pelaku bisnis besi dan baja dalam negeri khawatir mengenai tantangan produk besi impor yang membuat keberlangsungan industri terancam.

"Masuknya baja impor yang lebih murah, yang mengancam keberlangsungan produsen lokal," katanya melalui keterangan tertulis.

Ia pun berharap agar pemerintah mengupayakan untuk mencarikan solusi industri baja dalam negeri. Sebagai catatan, kapasitas produksi besi mencapai sekitar 6 juta ton per tahun.

Sementara itu permintaan baja nasional mencapai 14 juta ton per tahun. Akhirnya sebagian kebutuhan dipasok dari impor.

"Kami berharap pemerintah dan pelaku industri dapat bekerja sama untuk mencari solusi guna melindungi industri baja domestik sambil tetap menjaga kelangsungan pembangunan infrastruktur yang pesat," katanya.