Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) menyatakan, Indonesia membutuhkan kebijakan tambahan agar para produsen baja nasional dapat bertahan sekaligus bersaing dengan produk baja murah China.

Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji mengatakan, produk baja asal China terus membanjiri pasar global. Dalam catatan IISIA, ekspor produk baja China ke pasar global meningkat 39,03% dari 6,64 juta ton pada 2022 menjadi 9,23 juta ton pada 2023.

Tren ini berlanjut pada Januari-Agustus 2024 yang mana ekspor baja China naik 18,46% menjadi 7,13 juta ton, dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni 6,02 juta ton.

Lebih lanjut, impor baja China ke pasar Indonesia mengalami kenaikan 43,71% dari 2,85 juta ton pada 2022 menjadi 4,05 juta ton pada 2023. Peningkatan impor baja China juga terjadi pada Januari-Juli 2024 sebesar 33,92% menjadi 2,98 juta ton, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 2,23 juta ton.

“Hal ini mengakibatkan produsen baja nasional sangat sulit untuk bersaing dengan produk baja murah asal China, baik di pasar domestik maupun global,” ujar dia, Jumat (18/10).

Beruntung, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang masih berlanjut dapat membuat daya saing industri baja nasional tetap terjaga. Namun, hal itu belum cukup. Diperlukan kebijakan tambahan agar produsen baja nasional dapat bertahan dari gempuran produk baja dari China.

Beberapa negara lain pun mulai menutup pasar domestik dari serbuan impor baja China melalui penerapan berbagai trade remedies. Misalnya, India yang akan menaikkan bea masuk impor dari 7,5% menjadi sekitar 10%-12% untuk melindungi pasar domestiknya dari banjir impor baja China.

Amerika Serikat juga mengenakan tarif sebesar 25% (Section 301) untuk produk baja China pada masa pemerintahan Joe Biden. Sebelumnya, AS juga pernah meningkatkan bea masuk baja impor China sebesar 25% (Section 232) ketika Donald Trump berkuasa.

Selain itu, Meksiko turut menerapkan tarif bea masuk sekitar 5%-25% untuk produk baja dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko. Brazil juga mengerek pajak impor menjadi 25% dari sebelumnya 9%-12,5% untuk beberapa jenis produk baja.

Lebih jauh, Uni Eropa mengenakan tariff rate quota sebesar 25% serta kebijakan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) yang efektif berlaku mulai 2026. Kebijakan ini membuat produk baja dengan emisi karbon tinggi sulit bersaing di pasar Eropa.

Baru-baru ini, Kanada juga memberlakukan tarif sebesar 25% untuk produk baja impor asal China guna mencegah pengalihan pasar akibat kebijakan yang diambil mitra dagangnya.

“Bahkan, produsen baja di Jepang dan Korea juga kesulitan bersaing dengan produk baja China dan meminta perlindungan dari pemerintahnya masing-masing,” ungkap Widodo.

Kebijakan trade remedies, lanjut Widodo, sangat dibutuhkan lantaran pasar domestik berpotensi dibanjiri produk baja China yang dijual dengan harga dumping. Ini mengingat negara-negara lain mulai melindungi pasar domestiknya, sehingga China mengalihkan penjualannya ke Indonesia.

Selain pengetatan impor, produsen baja nasional juga membutuhkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sekaligus peningkatan pengawasan atas kepatuhan produk SNI di pasar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk impor tanpa SNI tidak dapat masuk ke pasar domestik.

“Di samping itu, diperlukan penyelesaian dan implementasi neraca komoditas agar persetujuan impor dapat mempertimbangkan kemampuan pasokan industri baja nasional,” tandas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Angin segar dari China kembali berhembus untuk emiten pertambangan batu bara metalurgi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR).

China masih menjadi salah satu tujuan ekspor batu bara metalurgi Adaro Minerals. Untuk periode semester I/2024, negeri panda menempati posisi ketiga kontributor penjualan luar negeri ADMR dengan 11%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan, sektor besi dan baja serta aluminium menjadi komoditas yang paling terdampak dengan adanya Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Kebijakan ini mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026.

Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, mengatakan, berdasarkan sektor cakupan CBAM, besi dan baja serta aluminium merupakan komoditas impor terbesar Uni Eropa dari Indonesia.

“Kalau kita lihat, struktur perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, yang akan terkena dampak paling besar itu ada besi dan baja serta aluminimum,” kata Ferry dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Kamis (10/10/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Ferry, nilai impor Uni Eropa dari Indonesia untuk produk besi dan baja mencapai US$904 juta pada 2023, diikuti aluminium sebesar US$89 juta. Uni Eropa tidak mengimpor energi listrik, pupuk dan hidrogen, serta semen dari Indonesia.

Pascadiberlakukannya CBAM pada 2026, pihaknya menyebut akan terjadi penurunan pada kinerja ekspor besi dan baja serta aluminium. Ferry memperkirakan, penurunan ekspor kurang lebih terjadi dalam lima tahun pertama kebijakan itu diberlakukan.

“Dari hitungan yang telah kami lakukan, kurang lebih sekitar 5 tahun pertama itu pasti akan alami tekanan,” ungkapnya.

Kendati begitu, Ferry meyakini kinerja ekspor komoditas besi dan baja serta aluminium akan bergeliat kembali lantaran adanya penyesuaian struktural di Tanah Air.

Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kemendag telah menyiapkan upaya-upaya untuk menghadapi isu CBAM. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya inisiasi, assesment, dan koordinasi di intra dan inter kementerian sebagai langkah antisipasi.

Secara internal Kemendag misalnya, Ferry menyebut bahwa Biro Advokasi Perdagangan dapat melakukan penelahaan hukum tentang CBAM. Kemudian dari Direktorat Multilateral/Duta Besar WTO, dapat melakukan penggalangan secara multilateral, sedangkan Direktorat Bilateral melakukan penggalangan secara bilateral.

Lalu, Direktorat Pengamanan Perdagangan melakukan pengamanan ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)/Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat melakukan penyelidikan tindakan imbalan.

Untuk diketahui, CBAM merupakan pengenaan carbon tax terhadap impor Uni Eropa yang dipandang memiliki carbon footprint tinggi. CBAM ini bertujuan untuk mencegah kebocoran karbon dan menciptakan level playing field agar produk Uni Eropa tetap kompetitif.

Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026, di mana pada fase pertama, jenis produk yang diberlakuka CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari Uni Eropa dan non-Uni Eropa.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Tata Metal Lestari yang didukung oleh PT Krakatau Baja Industri sebagai penyuplai bahan baku baja canai dingin (CRC), melepas ekspor Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) Nexalume dengan metode Break Bulk Shipment dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan tujuan Kanada.

Ekspor ini dilakukan pada Senin (7/10/2024), Rendra Fernanda, General Manufacturing PT Tata Metal Lestari mengatakan, selama ini perusahaannya telah mengekspor produk ke 20 negara di dunia.

Namun demikian, ekspor kali ini sangat jauh berbeda karena metode pengirimannya menggunakan metode pengiriman Break Bulk atau Break Bulk Shipment, sehingga jumlah produk yang dikirim bisa berlipat ganda.

SHUTTERSTOCK/PHONLAMAI PHOTO Ilustrasi produk baja lapis.

“Ekspor hari ini sangat spesial karena kami mengirimnya dalam bentuk Break Bulk Shipment. Total kali ini kami kirim tepatnya 3.008 ton BJLAS Nexalume senilai 3.090.000 dollar AS atau sekitar Rp 48 miliar lebih. Kami kirim hari ini dari pelabuhan Tanjung Priok langsung ke pelabuhan Hamilton di Kanada dengan kapal MV Federal Michigan," kata Rendra dalam siaran pers, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, imbuh Rendra, dengan metode pengiriman dengan kontainer perseroan hanya bisa mengirim sekitar 24 ton dalam satu kontainer.

"Sementara dengan metode pengiriman Break Bulk ini kami bisa langsung mengirim 3.000 ton lebih dalam sekali pengiriman. Dengan kapal yang baru, dan produk yang baru ini, kami berharap produk kami dapat sampai ke lokasi tujuan tepat waktu dan dapat segera digunakan oleh pelanggan kami,” terang Rendra.

Dia juga menerangkan, dalam pengiriman kali ini pihaknya telah memenuhi sebanyak 11 spesifikasi sehingga produknya bisa diterima di pasar global.

Spesifikasi tersebut sudah sesuai dengan standar ASTM (American Society for Testing and Materials) yang sudah diperoleh PT Tata Metal Lestari melalui surveyor independen.

Dengan spesifikasi itu menunjukkan bahwa industri baja lapis nasional bisa berkembang secara global melalui PT Tata Metal Lestari yang didukung oleh PT Krakatau Baja Industri sebagai penyuplai bahan bakunya.

“Spesifikasi-spesifikasi yang diperlukan pasar global, termasuk regulasi CBAM atau aturan yang dibuat Uni Eropa untuk mengatasi kebocoran emisi karbon telah kami penuhi. Dengan begitu, produk baja lapis ramah lingkungan kami bisa diterima di mancanegara," tutur Rendra.

"Meski demikian, dari kapasitas produksi kami yang mencapai 225.000 ton per tahun dengan merek Nexalume, Nexium dan Nexcolor, kami gunakan yang utamanya untuk pemenuhan kebutuhan nasional terlebih dahulu sehingga dapat menyokong pembangunan di Tanah Air," imbuhnya.

Rendra menyatakan, ke depan, pihaknya berencana menambah kapasitas menggunakan mesin continues coating line baru, sehingga dapat berfokus untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Sementara itu, Muhammad Nuranto Putra, perwakilan dari PT Krakatau Baja Industri (Krakatau Steel) mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah ekspor PT Tata Metal Lestari untuk menembus pasar global.

Sebagai perusahaan dalam negeri yang menyuplai seluruh bahan baku baja lapis yang diproduksi PT Tata Metal Lestari, Putra berharap kedua perusahaan ini bisa terus meningkatkan sinergi sehingga dapat menghidupkan kembali neraca perdagangan nasional.

“Kapasitas produksi Krakatau steel khususnya di CRM kami punya kapasitas kurang lebih di 800.000 ton per tahun. Untuk ekspor kami mengalokasikan 10 sampai 15 persen, dan sekarang kami fokusnya melakukan indirect ekspor seperti yang kami lakukan sekarang ini bersama PT Tata Metal Lestari," ungkap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Tata Metal Lestari yang didukung oleh PT Krakatau Baja Industri sebagai penyuplai bahan baku baja canai dingin (CRC), melepas ekspor Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) Nexalume dengan metode Break Bulk Shipment dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan tujuan Kanada.

Ekspor ini dilakukan pada Senin (7/10/2024), Rendra Fernanda, General Manufacturing PT Tata Metal Lestari mengatakan, selama ini perusahaannya telah mengekspor produk ke 20 negara di dunia.

Namun demikian, ekspor kali ini sangat jauh berbeda karena metode pengirimannya menggunakan metode pengiriman Break Bulk atau Break Bulk Shipment, sehingga jumlah produk yang dikirim bisa berlipat ganda.

SHUTTERSTOCK/PHONLAMAI PHOTO Ilustrasi produk baja lapis.

“Ekspor hari ini sangat spesial karena kami mengirimnya dalam bentuk Break Bulk Shipment. Total kali ini kami kirim tepatnya 3.008 ton BJLAS Nexalume senilai 3.090.000 dollar AS atau sekitar Rp 48 miliar lebih. Kami kirim hari ini dari pelabuhan Tanjung Priok langsung ke pelabuhan Hamilton di Kanada dengan kapal MV Federal Michigan," kata Rendra dalam siaran pers, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, imbuh Rendra, dengan metode pengiriman dengan kontainer perseroan hanya bisa mengirim sekitar 24 ton dalam satu kontainer.

"Sementara dengan metode pengiriman Break Bulk ini kami bisa langsung mengirim 3.000 ton lebih dalam sekali pengiriman. Dengan kapal yang baru, dan produk yang baru ini, kami berharap produk kami dapat sampai ke lokasi tujuan tepat waktu dan dapat segera digunakan oleh pelanggan kami,” terang Rendra.

Dia juga menerangkan, dalam pengiriman kali ini pihaknya telah memenuhi sebanyak 11 spesifikasi sehingga produknya bisa diterima di pasar global.

Spesifikasi tersebut sudah sesuai dengan standar ASTM (American Society for Testing and Materials) yang sudah diperoleh PT Tata Metal Lestari melalui surveyor independen.

Dengan spesifikasi itu menunjukkan bahwa industri baja lapis nasional bisa berkembang secara global melalui PT Tata Metal Lestari yang didukung oleh PT Krakatau Baja Industri sebagai penyuplai bahan bakunya.

“Spesifikasi-spesifikasi yang diperlukan pasar global, termasuk regulasi CBAM atau aturan yang dibuat Uni Eropa untuk mengatasi kebocoran emisi karbon telah kami penuhi. Dengan begitu, produk baja lapis ramah lingkungan kami bisa diterima di mancanegara," tutur Rendra.

"Meski demikian, dari kapasitas produksi kami yang mencapai 225.000 ton per tahun dengan merek Nexalume, Nexium dan Nexcolor, kami gunakan yang utamanya untuk pemenuhan kebutuhan nasional terlebih dahulu sehingga dapat menyokong pembangunan di Tanah Air," imbuhnya.

Rendra menyatakan, ke depan, pihaknya berencana menambah kapasitas menggunakan mesin continues coating line baru, sehingga dapat berfokus untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Sementara itu, Muhammad Nuranto Putra, perwakilan dari PT Krakatau Baja Industri (Krakatau Steel) mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah ekspor PT Tata Metal Lestari untuk menembus pasar global.

Sebagai perusahaan dalam negeri yang menyuplai seluruh bahan baku baja lapis yang diproduksi PT Tata Metal Lestari, Putra berharap kedua perusahaan ini bisa terus meningkatkan sinergi sehingga dapat menghidupkan kembali neraca perdagangan nasional.

“Kapasitas produksi Krakatau steel khususnya di CRM kami punya kapasitas kurang lebih di 800.000 ton per tahun. Untuk ekspor kami mengalokasikan 10 sampai 15 persen, dan sekarang kami fokusnya melakukan indirect ekspor seperti yang kami lakukan sekarang ini bersama PT Tata Metal Lestari," ungkap dia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pelaku usaha baja nasional dihadapkan pada tantangan untuk mengakses ke pasar internasional. Hal ini menyusul wacana perpanjangan bea masuk antidumping terhadap produk baja yang diterapkan Pemerintah China serta kebijakan pengetatan impor dari negara lainnya.

Dilansir dari Xinhua, Kementerian Perdagangan China telah memberlakukan bea masuk antidumping pada produk baja yang berasal dari Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia sejak 23 Juli 2019 dengan tarif berkisar 18,1% sampai 103,1% selama 5 tahun. Usai kadaluarsa pada 23 Juli 2024, Pemerintah China sedang meninjau ulang kebijakan pengetatan impor baja tersebut.

Direktur Eksekutif The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) Widodo Setiadharmaji mengatakan, selama ini China merupakan pasar utama ekspor baja Indonesia. Berdasarkan data IISIA, pada 2023 lalu Indonesia mengekspor berbagai produk baja ke China sebanyak 10,15 juta ton atau setara 73,7% dari total ekspor baja nasional.

Rencana perpanjangan kebijakan bea masuk antidumping baja oleh China berpotensi upaya peningkatan ekspor baja nasional. Padahal, di saat yang sama, Uni Eropa juga memperketat arus barang impor melalui kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang turut menyasar besi dan baja mulai Januari 2026.

IISIA juga menyebut, sebenarnya kebijakan proteksionisme industri baja di berbagai negara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain China dan Uni Eropa, ada Amerika Serikat yang sudah menaikkan tarif bea masuk tambahan tiga kali lipat untuk impor baja pada 2018. Brazil juga akan menerapkan kuota impor dan mengerek tarif pajak impor menjadi 25% untuk 11 produk baja gulungan. Ada pula Meksiko yang mengenakan bea masuk sekitar 20%--50% hingga April 2026 untuk impor baja dari negara-negara tanpa perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko.

"Di sisi lain Indonesia sangat minim dalam penerapan kebijakan trade remedies, sehingga rawan menjadi sasaran impor produk baja dari negara lainnya," ungkap Widodo, Senin (29/7).

Negara alternatif

Dia menambahkan, pasar ekspor pada dasarnya tetap perlu dioptimalkan oleh para produsen baja nasional. Terdapat beberapa negara lain yang bisa jadi tujuan ekspor potensial seperti Turki, Timur Tengah, Afrika bagian selatan, hingga Australia. Peran diplomasi dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan sangat diperlukan untuk membuka peluang ekspor tersebut.

Lebih lanjut, pasar domestik juga bisa dimaksimalkan oleh para produsen baja, mengingat kebutuhan baja yang begitu besar. Sayangnya, sampai saat ini pangsa pasar baja nasional justru banyak diisi oleh produk impor, khususnya dari China.

"Kami berharap pemerintah dapat melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor," tutur Widodo.

Dalam catatan IISIA, impor baja dari China mencapai 4,16 juta ton pada 2023 atau melesat 35,4% dibandingkan tahun sebelumnya dan berkontribusi 28% dari total impor baja Indonesia.

Terlepas dari itu, IISIA tetap percaya proyeksi pertumbuhan produksi dan konsumsi baja nasional sebesar 5,4% pada 2024 dapat terpenuhi. Hal ini berkaca pada pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi stabil di kisaran 5% sepanjang tahun ini.

Sementara itu, Manajemen PT Steel Pipe Industry Indonesia Tbk (ISSP) mengaku tidak terlalu terdampak oleh rencana perpanjangan bea masuk antidumping produk baja oleh China. Pasalnya, ISSP lebih banyak mengekspor baja ke Kanada, AS, Australia, dan negara Asia lain. ISSP pun menargetkan penjualan ekspor sebanyak 30.000 ton pada 2024.

"Tantangan utama pencapaian target ekspor bagi kami adalah masalah biaya angkutan yang tinggi, sehingga melemahkan daya saing produk Indonesia," terang Corporate Secretary PT Steel Pipe Industry Indonesia Tbk Johannes W. Edward, Senin (29/7).

Steel Pipe Industry Indonesia tetap menargetkan pertumbuhan penjualan secara konsolidasi sekitar 10%--20% hingga akhir tahun nanti. Untuk itu, ISSP terus meningkatkan upaya pemasaran untuk mendukung penjualan baja perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Produsen baja lapis PT Tata Metal Lestari mendukung ekspansi ekspor baja lapis khususnya ke Australia. Perseroan pun telah merambah ekspor ke 20 negara.

Head of Government & Public Relations PT Tata Metal Lestari, Maharany Putri menjelaskan, IA-CEPA berdampak signifikan pada industri baja Indonesia dan Australia dengan meningkatkan peluang perdagangan barang dan jasa, investasi dan kerja sama ekonomi (economic cooperation) kedua negara.

Menurutnya, dengan dibukanya akses bea masuk dari 15 persen menjadi nol persen untuk Hot Rolled Coil (HRC) dan Cold Rolled Coil (CRC) sebanyak 250.000 ton di tahun pertama dan meningkat 5 persen setiap tahunnya, maka daya saing harga akan produk akhir di kedua negara bahkan di negara ketiga akan tercipta.

Inovasi, transfer ilmu, serta penelitian dan pengembangan dalam industri baja lapis hingga konstruksi baja ringan pun teraktivasi sebagai manifestasi dari elemen kerjasama ekonomi yang pasti berujung kepada investasi.

"Perjanjian ini terbukti mampu meningkatkan akses pasar dengan mengurangi hambatan dan biaya bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor ke Australia," kata Maharany dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

Di sisi lain, imbuh dia, perjanjian ini juga membuka potensi sumber daya bagi industri baja hilir Indonesia dengan menunjukkan efisiensi biaya dan keadilan harga yang lebih baik.

"Produk akhirnya juga bisa dikirim ke negara ketiga," terang Maharany.

Ia menambahkan, hingga saat ini Tata Metal Lestari telah mengekspor baja lapis sebagai bahan baku produk baja ringan struktural dan genteng metal untuk pembangunan rumah di Australia yang cukup pesat peningkatan permintaannya.

Perseroam pun mengikuti mini expo yang diadakan dalam rangka Rapat Koordinasi dan Pertemuan Teknis (Rakornis) Perwakilan Perdagangan (Perwadag) RI di Luar Negeri, di Grand Hyatt Melbourne, Australia, pada 10 hingga 12 Juli 2024 lalu.

Maharany berharap Rakornis dan pertemuan teknis tersebut dapat menjadi bukti kehebatan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha Indonesia yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja ekspor nonmigas Indonesia, termasuk peningkatan ekspor produk baja Indonesia ke pasar global.

"Dan tentu termasuk pemantauan dan evaluasi yang mampu mengukur efektivitas dari masa ke masa," sebut dia.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekspor batubara, besi dan baja tercatat mengalami penurunan pada Juni 2024, bila dibandingkan bulan sebelumnya.

Ekspor batubara tercatat sebesar US$ 2,49 miliar, atau turun 0,36% dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 2,5 miliar. Sementara itu, ekspor besi dan baja tercatat sebesar US$ 2,1 miliar, atau turun 4,32% dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 2,2 miliar.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, penyebab menurunnya ekspor batubara karena di beberapa negara tujuan ekspor seperti China yang sudah memasuki musim panas. Sehingga permintaan batubara menurun karena penggunaan sumber energi untuk penghangat menurun.

Biasanya, kata Amalia, memasuki musim panas, permintaan batubara memang relatif menurun, dan akan kembali meningkat saat musim dingin tiba.

“Penyebab menurunnya ekspor batubara secara bulanan juga disebabkan menurunnya secara volume ataupun harga,” tutur Amalia dalam konferensi pers, Senin (15/7).

Sementara itu, menurunnya ekspor besi dan baja disebabkan oleh menurunnya volume ekspor dan juga menurunnya harga.

“Kita tahu bahwa harga batu bara, besi dan baja, di internasional dalam tren menurun,” tambahnya.

Adapun berdasarkan komoditas, hanya ekspor crude palm oil (CPO) meningkat secara signifikan secara bulanan yakni mencapai US$ 2,18 miliar, atau meningkat 100,70% dari bulan sebelumnya.

Amalia menyebut, ketiga komoditas ini memberikan kontribusi sekitar 34,52% dari total ekspor non migas Indonesia pada Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeklaim telah melakukan berbagai jurus mendongkrak kinerja perdagangan baja nasional.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui komoditas baja menjadi andalan ekspor Indonesia. Hal itu terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat peningkatan ekspor besi dan baja dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, nilai ekspor besi baja tercatat sebesar US$7,39 miliar dan melonjak menjadi US$26,7 miliar pada 2023.

Adapun, Indonesia saat ini tercatat sebagai eksportir besi dan baja keempat terbesar di dunia. Di sisi lain, kata Zulhas, konsumsi baja nasional juga terus meningkat, diperkirakan mencapai 18,3 juta ton pada 2024.

Dia pun membeberkan sejumlah strategi yang dilakukan pihaknya untuk mendongkrak perdagangan baja Indonesia. Dari sisi ekspor, kata Zulhas, Kemendag mengupayakannya melalui pembukaan akses pasar di luar negeri dengan berbagai perjanjian perdagangan.

Dia menyebut, skema perjanjian dagang seperti Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA), dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Kanada dan Uni Eropa sebagai "jalan tol" untuk menggenjot ekspor baja asal Indonesia.

Selain itu, program hilirisasi besi baja juga diklaim sebagai upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah produk yang diekspor.

Namun, kata Zulhas, industri besi baja Indonesia juga masih dihadapkan aksi restriksi perdagangan dari sejumlah negera. Di antaranya seperti adanya pengenaan trade remedies dan kebijakan carbon border adjustment mechanism (CBAM).

"Di tengah melambatnya ekonomi dunia, kalau kita terampil, ada peluang. Di tengah polarisasi, produk Indonesia masih diterima di pasar global,” ujar Zulhas dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, untuk melindungi kinerja industri besi baja di dalam negeri, Zulhas menyebut pihaknya juga telah melakukan pembatasan impor untuk produk besi dan baja tertentu. Pengawasan impor besi baja, kata dia, terus dilakukan untuk memastikan bahwa barang impor yang beredar sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Zulhas menambahkan, adanya proyek infrastruktur pemerintah telah membuat permintaan pasar untuk baja di dalam negeri ikut bergeliat. Di antaranya seperti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), infrastruktur lainnya hingga pengembangan industri otomotif.

"Sedikitnya, terdapat 41 proyek prioritas strategis nasional yang ditargetkan selesai tahun 2024," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap konstruksi mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyerap suplai besi dan baja mencapai 331.000 ton sepanjang periode 2023 hingga 2024.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis menuturkan bahwa serapan besi dan baja tersebut sepenuhnya berasal dari industri dalam negeri.

“Kalau khusus IKN dari 2023 sampai 2024 ini kita kalkulasi sekitar 331.000 ton yang kita butuhkan, sampai akhir Desember nanti,” jelasnya saat ditemui di sela-sela agenda Seminar Nasional dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja, Rabu (10/7/2024).

IDXChannel -Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato, mengatakan nilai ekspor baja hampir menyaingi komoditas sawit dan batu bara. Lonjakan signifikan terjadi sejak 2019 hingga 2023 yang lalu.

Airlangga menjelaskan nilai ekspor industri besi baja pada 2019 hanya sebesar USD7,4 miliar atau setara Rp120,27 triliun. Kemudian pada 2023 menjadi USD26,7 miliar atau setara Rp434 triliun. Nilai tersebut lebih besar dari nilai ekspor sawit pada 2023 yang mencapai USD23,97 miliar.

"Kalau baja saja ini USD7,4 bilion tahun 2019, saat ini sudah tembus USD26,7 miliar, ini menjadi ekspor terbesar andalan Indonesia," ujar Airlangga dalam acara Seminar dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan impor baja yang masuk ke Indonesia pada 2019 lebih banyak dibandingkan dengan ekspor. Terbukti dari neraca ekspor industri baja pada 2023 berhasil surplus USD15,3 juta.

"Pada kuartal I 2024 industri baja tumbuh 11,18 persen (yoy), ini jauh di atas pertumbuhan sektor lain," kata dia.

Menurutnya, capaian positif ini sebagai dampak dari program kebijakan hilirisasi. Hal itu turut mendongkrak industri konstruksi di tanah air lewat pembangunan pabrik-pabrik baru dan membutuhkan banyak baja sebagai rangka bangunan.

Bertumbuhnya industri baja di dalam negeri ini, menurut Airlangga, menimbulkan masalah di tataran perdagangan internasional. Hal itu seperti yang dialami oleh dua komoditas sebelumnya, yaitu sawit dan nikel yang digugat ke organisasi perdagangan dunia atau WTO.

“Daya saing yang luar biasa. Kalau daya saing luar biasa simbolnya gampang, digugat di luar negeri, sawit digugat, nikel, dalam bentuk larangan ekspor,” kata dia.

(FRI)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan anti karbon atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) akan diterapkan di Eropa mulai tahun 2025. Hal itu akan berdampak pada ekspor emiten baja.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Purwono Widodo mengatakan, penerapan CBAM secara efektif pada tahun 2026 untuk menjamin tidak terjadinya carbon leakage ke Eropa. Tetapi kebijakan ini menjadi hambatan bagi ekspor produk baja ke Uni Eropa.

"Banyak negara seperti Jepang, Tiongkok, Korea masih keberatan dengan penerapan CBAM," kata Purwono pada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Menurut Purwono, kebijakan tersebut akan berdampak signifikan pada ekspor produk ke UE. Hal itu karena setiap ton produk baja ke UE akan dikenakan sertifikat pajak karbon sekitar 390 euro.

"Hal itu mengakibatkan ekspor ke UE hampir tidak mungkin dilakukan," ujar dia.

Guna menghadapi kebijakan CBAM tersebut, Purwono menyebutkan KRAS telah mempersiapkan sejumlah strategi. KRAS memulai program reduksi emisi karbon dengan efisiensi energi dan material serta adopsi teknologi net zero emission. Selain itu KRAS juga mulai membidik tujuan pasar ekspor baru mulai tahun 2026 seperti Turki dan Afrika.

"Target tahun ini adalah mendapatkan pasar baru ekspor dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan secara bertahap menurunkan emisi karbon," ungkap dia.

Head of Sustainability PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) Sheren Omega mengatakan, meski mayoritas penjualan baja masih berada di pasar domestik, kebijakan CBAM dipastikan akan mempengaruhi target ekspor di masa mendatang. Terutama karena peraturan ini akan diterapkan pada tahun 2025.

"Menurut kami, aturan CBAM ini akan berdampak pada penjualan ekspor, terutama ke Eropa. Meskipun pangsa pasar GRP untuk ekspor hanya sekitar 5%, dibandingkan dengan pangsa domestik yang mencapai 95%, kami sebagai pelaku industri baja harus mulai mengantisipasi penerapan kebijakan CBAM yang akan dilaksanakan pada tahun 2026," ungkap dia.

Untuk mengatasi efek samping dari CBAM, Sheren menyatakan bahwa saat ini GGRP tengah mengajukan sertifikasi Environmental Product Declaration untuk pasar Eropa sebagai bentuk transparansi data. Selain itu Sheren juga menjelaskan GGRP telah melakukan beberapa langkah untuk menekan tingkat karbon dalam produk baja yang dijual di pasar lokal.

"Kami telah menerapkan beberapa langkah inisiatif hijau di perusahaan. Antara lain, kami telah menggunakan Electric Arc Furnace, yang menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibandingkan dengan Blast Furnace," jelasnya.

Sementara itu, PT Steel Pipe Industry of Indonesia (ISSP) menyebutkan penerapan kebijakan antikarbon Uni Eropa dapat menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor. Johanes W. Edward, Corporate Secretary & Investor Relations ISSP mengatakan, kebijakan CBAM memang sudah disampaikan jauh-jauh hari. Meski begitu dampaknya belum akan dirasakan oleh ISSP karena hingga saat ini belum ada ekspor ke Eropa.

"Namun kami justru melihat CBAM ini akan menjadi peluang peningkatan ekspor," ujar Johanes.

Johanes menjelaskan saat ini ISSP telah mempersiapkan diri terkait kebijakan tersebut. ISSP sudah mulai mengumpulkan data jejak karbon dari para pemasok dan menghitung jejak karbon dari operasi pabrik.

"Persiapan inilah yang nantinya akan menjadi peluang, dimana pasti akan ada pemain yang belum siap, sedangkan kami sudah siap jadi kami bisa mengambil pasarnya," ujarnya.

Selain itu ISSP juga tengah melakukan identifikasi jejak karbon pada tiap produk yang beredar. Selain itu juga tengah mempersiapkan langkah-langkah pengurangan karbon.

Dengan begitu Johanes optimis, ISSP tahun ini dan ke depannya masih memiliki prospek yang cerah. Ia pun melihat serapan pasar hingga saat ini masih cukup baik. Johanes juga menyebutkan Porsi ekspor ISSP ke Amerika dan Kanada adalah 5% dari total penjualan global, sementara 95% adalah untuk pasar domestik.

"Kami terus menggencarkan marketing untuk meningkatkan serapan produk kami," ucapnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan anti karbon atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) akan diterapkan di Eropa mulai tahun 2025. Hal itu akan berdampak pada kinerja ekspor emiten baja.

Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer melihat, peraturan CBAM ini akan berdampak langsung kepada harga baja negara eksportir yang sebagian besar pembuatannya menggunakan teknologi berbasis batubara, termasuk Indonesia. Sebagian besar produk besi dan baja nasional yang diekspor ke Uni Eropa (UE) juga menggunakan teknologi berbasis batubara yang menghasilkan emisi karbon.

"Sehingga hal itu akan terdampak oleh kebijakan CBAM yang akan diterapkan oleh EU," kata Miftahul kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Menurut Miftahul untuk mengurangi dampaknya, industri besi dan baja nasional perlu menerapkan proses produksi dan adopsi teknologi beremisi karbon rendah, menuju produksi tanpa emisi karbon. Tetapi untuk menjalankan program tersebut dibutuhkan capex yang cukup tinggi serta dukungan atau kebijakan dari pemerintah.

Di sisi lain Miftahul melihat secara umum penurunan harga baja dunia pada semester I tahun 2024 membawa sentimen positif pada emiten besi dan baja tanah air. Hal ini karena kekuatan daya beli baja Indonesia memang masih di bawah negara maju.

"Sedangkan pada sisi ekspor emiten baja domestik kami kira masih terkendala oleh tingkat persaingan yang cukup tinggi khususnya produsen dari negara china yang menawarkan alternatif produk yang lebih kompetitif," ujarnya

Selain itu, segmentasi penjualan besi dan baja tanah air masih dikontribuskasikan oleh segmen konstruksi dan infrastruktur. Miftahul mencatat pada tahun ini tingkat pembangunan infrastruktur di Indonesia di perkirakan akan bertumbuh di atas 5%.

"Hal ini menjadi sentimen positif yang bisa mendorong kinerja emiten di segmen ini ke depannya," ucapnya.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta juga mengatakan implementasi kebijakan CBAM di Eropa tahun 2025 membuat para emiten baja harus melakukan penyesuaian. Hal itu supaya produk yang diekspor bisa diterima dengan baik dari sisi regulasinya.

"Jadi menurut saya emiten-emiten baja ini harus mempersiapkan diri untuk kebijakan tersebut, karena itu juga masih tahun depan ya jadi masih ada waktu untuk bersiap" jelasnya.

Selain itu, Nafan juga melihat Harga baja masih dipengaruhi oleh supply chain disruption dan kondisi geopolitik. Hal itu menjadi sentimen dan tantangan untuk ekspor baja dari Indonesia.

"Dari sisi saham, untuk emiten baja ini masih kurang likuid juga. Secara teknikal saham baja ini hanya untuk trading jangka pendek tidak untuk investasi jangka panjang," ungkapnya.

Dengan begitu Nafan masih belum merekomendasikan untuk saham-saham emiten baja. Begitu juga dengan Miftahul saat ini memberikan rating konservatif untuk sektor ini dengan rekomendasi wait and see terlebih dahulu.

Sementara Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama Kiswoyo secara teknikal melihat saham-saham emiten baja masih kurang likuid untuk saat ini. Maka ia merekomendasikan untuk buy on weakness pada PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) dengan target Harga Rp 290-Rp 330 per saham.