Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri hilir plastik dalam negeri masih menghadapi tantangan harga bahan baku seiring belum adanya investasi baru yang siginifikan di industri petrokimia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan, selama ini kebijakan insentif yang diberikan Pemerintah kepada industri petrokimia masih berupa tariff barrier.

"Proteksi terhadap industri petrokimia boleh-boleh saja tapi jangan proteksi dengan tariff barrier seperti anti dumping, bea masuk tambahan dan lain-lain. Kalau mau kebijakan non-tariff barrier. Misalnya pemberian tax holiday juika ada peningkatan kapasitas," ujar Henry kepada Kontan, Minggu (27/10).

Henry mengatakan, industri hilir plastik siap menyerap bahan baku dari dalam negeri selama harganya kompetitif.

Henry menjelaskan, saat ini sebagian pemenuhan kebutuhan bahan baku industri plastik dipenuhi dari impor. Sayangnya, produk bahan baku masih dikenakan tarif bea masuk yang cukup tinggi sehingga memberatkan industri hilir.

Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2009 mengatur ketentuan bea masuk untuk bahan baku plastik yang diimpor dari negara non-FTA dengan besaran tarif sekitar 10% hingga 15%.

Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi industri petrokimia. Tapi di sisi lain justru dianggap memberatkan industri hilir.

"Waktu diusulkan PMK 19 itu didalam kajiannya mereka akan melakukan ekspansi penambahan kapasitas produksi dari penambahan suplai bahan baku plastikdalam negeri dengan rencana membangun Chandra Asri kedua tapi sampai saat ini realisasinya tidak pernah ada," imbuh Henry.

Henry menjelaskan, industri hilir plastik sempat mendapatkan angin segar pada 2010 silam saat Pemerintah menerapkan kebijakan Bea Masuk yang Ditanggung Pemerintah (BMDP).

Melalui kebiakan ini, impor bahan baku dikenakan bea masuk 0%.

Sayangnya, saat Pandemi Covid-19 melanda, Pemerintah mencabut kebijakan ini. Kondisi ini semakin memperberat langkah industri hilir plastik.

Aphindo pun mengusulkan agar Pemerintah Indonesia dapat mengambil kebijakan yang mempertimbangkan baik industri hulu maupun hilir.

Pihaknya pun turut mendukung pertumbuhan industri hulu dalam negeri.

"Sebenarnya industri hilir itu lebih senang kalau menggunakan bahan baku dalam negeri tapi dengan catatan harga yang combine. Masalahnya kan pricing," tegas Henry.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menilai industri hilir harus mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor.

Aphindo menilai kunci untuk bisa memproduksi produk jadi yang bedaya saing tinggi adalah bahan baku plastik di dalam negeri harus lebih murah dibandingkan dengan harga BBP di negara pesaing.

Sekjend Aphindo, Henry Chevalier mengatakan, pemerintah tidak perlu lagi memberikan proteksi karena hanya akan berdampak pada mahalnya bahan baku plastik di dalam negeri.

Industri Hulu sampai saat ini masih mendapatkan perlindungan dari pemerintah sejak tahun 2009 yaitu berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Bea Masuk terhadap Bahan Baku Plastik yang diimpor dari negara non-FTA dengan tarif bea masuk antara 10 sampai 15 persen.

Menurut Henry Chevalier, terbitnya Permendag Nomor 36/2023 khusus untuk 12 HS Code ini, yang sudah direvisi sebanyak 3 kali dnilai sudah cukup baik karena bertujuan memberi perlindungan kepada industri barang jadi plastik dalam negeri.

Sesuai dengan semangat pemerintah yaitu Hilirisasi. "Jika pemerintah ingin melakukan hilirisasi, syarat utamanya adalah ketersediaan bahan baku yang akan diolah/diproses oleh Industri hilir dengan harga yang murah atau setidaknya sama dengan harga dari negara pesaing,” katanya.

"Dengan perlindungan terhadap produk jadi, khususnya dalam hal ini adalah produk jadi plastik, maka secara otomatis akan meningkatkan utilisasi industri hilir plastik."

Utilisasi industri plastik hilir meningkat, maka akan meningkatkan kebutuhan bahan baku plastik, yang seharusnya menjadi berita baik untuk industri hulu.