Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp74,48 triliun pada September 2024.

"Per September 2024, outstanding pendanaan industri LPBBTI meningkat 33,73 persen (yoy) menjadi sebesar Rp74,48 triliun, dengan pendanaan yang diberikan oleh lender institusi adalah sebesar 89,98 persen, sementara lender perorangan sebesar 10,02 persen," ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya Agusman dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Menurut Agusman, pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi dari para lender terhadap industri pinjol.

Pada periode sama, laba industri pinjol melesat 66,15 persen (yoy) menjadi Rp806,05 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena meningkatnya pendapatan operasional.

Selanjutnya, hingga akhir kuartal III 2024, terdapat 22 penyelenggara LPBBTI yang memiliki TWP90 di atas 5 persen. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

"Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," terangnya.

Dalam rangka mendorong peran pinjol dan perusahaan pembiayaan, OJK sendiri telah meluncurkan Roadmap LPBBTI 2023 - 2027 dan Roadmap Perusahaan Pembiayaan 2024 - 2028.

Industri pinjol dan perusahaan pembiayaan didorong untuk melakukan peningkatan pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, antara lain mencakup peningkatan limit pembiayaan untuk sektor produktif dan pembatasan manfaat ekonomi (bunga), serta menekankan sinergi dengan LJK, UMKM, dan sektor prioritas ekonomi terkait.

Selain itu, penyelenggara pinjol juga telah diminta agar meningkatkan aksesibilitas, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Bisnis 2025.

"OJK terus akan mendorong pengembangan dan penguatan terhadap industri LPBBTI ke depan agar lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja industri fintech peer-to-peer (P2P) lending menunjukkan tren positif sepanjang Agustus 2024. Laba sektor yang sering disebut pinjaman online (pinjol) meningkat 71,18% apabila dibandingkan pada Juli 2024 yang mencapai Rp383,68 miliar menjadi Rp656,80 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan peningkatan laba ini dipicu oleh peningkatan pendapatan operasional dan efisiensi beban operasional di berbagai perusahaan fintech.

“Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional. Ini juga sejalan dengan pentahapan batasan manfaat ekonomi yang sudah diatur dalam SEOJK 19 tahun 2023. Aturan ini memberikan waktu bagi penyelenggara P2P lending untuk mempersiapkan ekosistem dan infrastruktur mereka agar industri dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” kata Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektior Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024, pada Selasa (1/10/2024).

Agusman menambahkan kebijakan mengenai batasan ekonomi yang diatur dalam SEOJK tersebut dapat dievaluasi secara berkala, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan perkembangan industri fintech.

“Evaluasi ini memungkinkan adanya penyesuaian yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga tetap mendukung pertumbuhan fintech secara positif dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Dari sisi penualuran pembiayaan, industri P2P lending juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Total outstanding pembiayaan mencapai Rp72,03 triliun pada Agustus 2024, tumbuh 35,62% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Tingkat risiko kredit macet atau TWP90, juga menunjukkan tren perbaikan dengan posisi berada di 2,38%, menurun dari 2,53% pada Juli 2024.

Selain itu, sektor pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) juga menunjukkan kinerja positif, dengan peningkatan pembiayaan sebesar 89,20% yoy, mencapai Rp7,99 triliun. Rasio NPF gross di sektor BNPL juga mengalami penurunan dari 2,82% pada Juli menjadi 2,52% pada Agustus 2024.

OJK terus mendorong pertumbuhan industri fintech P2P lending dan BNPL agar tetap berada dalam jalur yang sehat dan berkelanjutan.

Agusman menyebutkan bahwa OJK akan terus memantau kondisi industri ini dan menerapkan kebijakan yang adaptif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

“Kami berharap industri fintech dapat terus berkontribusi terhadap inklusi keuangan dan mendorong inovasi di sektor pembiayaan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol) pada Juni 2024 turun 25,41% year-on-year (yoy) menjadi Rp336,01 miliar dari Rp450,51 miliar pada Juni 2023. Sementara itu, laba komperhensif juga turun 25,19% yoy menjadi Rp337,15 miliar dibandingkan dengan Rp450,70 miliar pada Juni 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan dalam rangka memastikan keberlangsungan industri fintech, OJK sedang menyusun perubahan POJK 10/2022 yang merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Selain itu, OJK juga melakukan upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI [Lembaga Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Informasi atau fintech P2P lending] serta upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI periode 2023-2028," kata Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (8/9/2024).

Adapun melalui RPOJK yang sedang disiapkan OJK saat ini sedang disiapkan ketentuan batas maksimum pendanaan sektor produktif dari Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar.

Sementara itu, di tengah tren penurunan laba P2P lending saat ini, ada potensi keuntungan penyelenggara pinjaman online semakin kecil karena ada wacana pemangkasan bunga pinjaman atau nilai manfaat ekonomi.

Seperti diketahui, dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, mengatur batas maksimum manfaat ekonomi pinjol untuk pendanaan sektor produktif mulai 2026 menjadi 0,067%, dari mulanya 0,1%.

Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor konsumtif mulai 2025 menjadi 0,2% dari awalnya 0,3%. Bahkan, mulai 1 Januari 2026 makin kecil menjadi 0,1%.

Agusman menekankan pembatasan tersebut dilakukan demi melindungi konsumen dari potensi praktik bisnis yang tidak etis seperti memberi bunga pinjaman yang sangat tinggi.

"Hal ini juga memastikan penyelenggara LPBBTI tidak memperluas portofolionya tanpa pengelolaan risiko kredit yang baik. Selain itu, hal ini juga untuk mencegah potensi risiko yang mungkin timbul juga industri LPBBTI tumbuh terlalu cepat tanpa regulasi yang memadai," tegasnya.

Adapun outstanding pembiayaan pinjaman online per Juli 2024 tercarat sebesar Rp69,39 triliun, tumbuh 23,97% yoy. Tingkat risiko kredit macet atau TWP90 juga masih dalam kondisi terjaga sebesar 2,53%, membaik dibandingkan dengan Juni 2024 yang sebesar 2,79%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Industri teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online menghadapi tantangan serius seiring dengan penurunan laba komprehensif dan potensi mengecilnya marjin keuntungan pada semester II/2024. Hal ini dipicu oleh aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengurangi besaran bunga yang boleh dikenakan oleh penyedia layanan pinjaman online.

OJK mencatat bahwa laba komprehensif P2P lending mengalami penurunan sebesar 25,19% menjadi Rp337,15 miliar pada Juni 2024, dari Rp450,7 miliar pada Juni 2023. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban non-operasional yang naik menjadi Rp463,94 miliar dari Rp337,32 miliar, serta penurunan pendapatan non-operasional dari Rp170,37 miliar menjadi Rp92,45 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Industri teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online menghadapi tantangan serius seiring dengan penurunan laba komprehensif dan potensi mengecilnya marjin keuntungan pada semester II/2024. Hal ini dipicu oleh aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengurangi besaran bunga yang boleh dikenakan oleh penyedia layanan pinjaman online.

OJK mencatat bahwa laba komprehensif P2P lending mengalami penurunan sebesar 25,19% menjadi Rp337,15 miliar pada Juni 2024, dari Rp450,7 miliar pada Juni 2023. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban non-operasional yang naik menjadi Rp463,94 miliar dari Rp337,32 miliar, serta penurunan pendapatan non-operasional dari Rp170,37 miliar menjadi Rp92,45 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sedang intens berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas keberlangsungan industri peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online (pinjol) di tengah penurunan laba.

OJK mencatat laba P2P lending Juni 2024 turun 25,41% year-on-year (yoy) menjadi Rp336,01 miliar dari Rp450,51 miliar pada Juni 2023.

Hal itu selaras dengan pendapatan operasional yang juga turun 13,68% yoy menjadi Rp6,45 triliun dari Rp5,67 triliun. Pendapatan non-operasional juga turun 45,73% yoy menjadi Rp92,45 miliar dari Rp170,37 miliar.

Sebagai gambaran, pendapatan operasional terdiri dari komponen pendapatan atas pengembalian pinjaman, pendapatan atas pemberian pinjaman, dan pendapatan atas denda. Sementara pendapatan non-operasional terdiri dari komponen pendapatan bunga/pendapatan bagi hasil dan pendapatan lainnya.

"Kami bersama OJK sedang membahas hal ini, karena sebenarnya walaupun profit para pemain fintech lending sangat banyak terpengaruh oleh manfaat ekonomi namun hal lain yang lebih mempengaruhi adalah naiknya beberapa cost," kata Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar kepada Bisnis, Rabu (29/8/2024).

Entjik menjelaskan, beberapa komponen biaya yang naik tersebut antara lain seperti biaya kontrol risiko (risk control cost) dan biaya akuisisi pelanggan (customer acquisition cost).

"Karena akhir-akhir ini kualitas peminjam baru menurun, banyaknya fraud ataupun kelompok galbay [gagal bayar] yang terus mencoba untuk menembus agar pinjamannya bisa cair," kata Entjik.

Laba yang didapat penyelenggara pinjol tersebut berpotensi makin kecil karena adanya ketentuan OJK yang memangkas batas atas manfaat ekonomi setelah 2024 ini.

Dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, mengatur batas maksimum manfaat ekonomi pinjol untuk pendanaan sektor produktif mulai 2026 menjadi 0,067%, dari mulanya 0,1%.

Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor konsumtif mulai 2025 menjadi 0,2% dari awalnya 0,3%. Bahkan, mulai 1 Januari makin kecil menjadi 0,1%.

"Dalam hal manfaat ekonomi yang semakin mengecil, saya yakin OJK akan melakukan monitoring dan evaluasi," tandasnya.