Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Implementasi aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) menimbulkan sejumlah tantangan bagi industri sawit. Antara lain harus memastikan transparansi rantai pasok komoditas dan akurasi dalam pengelolaan data.

Sementara itu petani skala kecil menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan ketat karena sumber daya yang terbatas, dan biaya kepatuhan juga terbatas sehingga memberatkan banyak pelaku usaha.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, implikasi dari EUDR melahirkan tantangan ekonomi sosial-ekonomi yang perlu segera diatasi. Untuk sementara ini, pelaku usaha sawit sedikit lega dengan rencana penundaan EUDR selama setahun menjadi 31 Desember 2025.

Yang terang, penundaan kebijakan itu akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan bagi sektor bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan dilakukannya kepatuhan secara penuh.

"Keputusan penundaan kemungkinan dilakukan pekan depan," sebut Eddy pada pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, industri sawit kerap mengalami gejolak harga dan dinamika pasar seiring tingginya sensitivitas komoditas itu terhadap fluktuasi harga energi, pertumbuhan ekonomi, kondisi cuaca, dan perubahan kebijakan di negara pengekspor maupun pengimpor, preferensi konsumen, serta persaiangan dengan minyak nabati lainnya.

Uni Eropa telah mengadopsi EUDR sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran akan deforestasi. EUDR dinilai penting untuk memitigasi deforestasi yang terkait dengan berbagai industri, termasuk sektor sawit.

Hanya saja, memmunculkan kompleksitas dan tantangan yang akibat kebijakan UE itu. Hingga kemudian muncul usulan penundaan. “Penundaan EUDR ini akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan pelaku bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan kepatuhan secara penuh,” jelas Eddy.

Pemerintah dan Gapki menyambut baik penundaan EUDR. Meski demikian, Eddy menilai, perlunya kehati-hatian dengan penerapan benchmarking pada EUDR di masa depan ketika benar-benar kebijakan itu diimplementasikan. "Karena itu, kami berharap tambahan waktu ini dapat memberikan hasil yang lebih baik terkait persiapan dan kelancaran pelaksanaan EUDR,” imbuhnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah secara resmi mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang akan mengurus tidak hanya kelapa sawit, tetapi juga komoditas kakao dan kelapa. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024.

Menanggapi perubahan tersebut, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyampaikan dukungannya terhadap transformasi ini, namun ia mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik.

Eddy juga menekankan bahwa dana pungutan kelapa sawit seharusnya tetap difokuskan untuk kepentingan industri kelapa sawit dan tidak digunakan untuk komoditas lainnya.

“Industri kelapa sawit masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk produksi yang stagnan dan produktivitas yang menurun. Kebutuhan dalam negeri terhadap minyak sawit mentah (CPO) juga terus meningkat seiring dengan ambisi pemerintah untuk swasembada energi dari sawit,” ujar Eddy.

Merespons kekhawatiran tersebut, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Achmad Maulizal, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut terkait skema pungutan dan kebijakan yang akan diterapkan setelah perubahan status lembaga ini.

"Terkait Perpres 132/2024 ini, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Mengenai skema pungutan, belum ada kejelasan lebih lanjut," ungkap Maulizal kepada KONTAN, Kamis (24/10).

Ketika ditanya tentang kekhawatiran pengusaha sawit mengenai penggunaan dana pungutan untuk komoditas lain, Achmad mengatakan bahwa BPDPKS tidak berada dalam posisi untuk memberikan jaminan terkait hal itu.

"Kami tidak bisa berkomentar soal kebijakan tersebut karena kami tidak terlibat secara teknis. Tugas kami lebih pada dukungan pendanaan," tambahnya.

Transformasi ini masih dalam proses, dan banyak hal yang harus dipastikan untuk menjaga keberlanjutan program-program yang selama ini dikelola oleh BPDPKS, khususnya yang berkaitan dengan kelapa sawit.

Terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang selama ini menjadi prioritas penggunaan dana pungutan sawit, Maulizal menegaskan bahwa hal ini juga akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. "Kami menunggu arahan lebih lanjut terkait prioritas penggunaan dana ke depan," pungkasnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produksi minyak kelapa sawit mentah atau yang lebih dikenal dengan istilah Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri pada pemerintahan Prabowo-Gibran selain difokuskan pada konsumsi untuk pangan juga akan dimanfaatkan untukmandatori penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit.
Yang terbaru, Indonesia akan segera menerapkan biodieselberbasis minyak sawit 40% dengan minyak solar atau B40 mulai 1 Januari 2025 mendatang.
Adapun,Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini memastikan stok CPO untuk B40 bahkan sampai dengan program B60 akan aman.
"Kita akan banyak (CPO) dong. Kita kan ekspor. Sekarang kan kita B40, sekarang kita akan dorong ke B50 sampai B60. Kalau ditanya itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas CPO kita cukup atau tidak, cukup. Pasti cukup," ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut mendapat kabar terkait ulah ratusan pengemplang pajak, yang telah membuat negara kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp 300 triliun.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo.

Prabowo disebut telah memegang data 300 pengusaha yang rata-rata bergerak di sektor perkebunan sawit, dan terindikasi tidak membayar pajak sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh membenarkan temuan tersebut.

“Benar (ada penemuan penerimaan negara yang hilang sebesar Rp 300 triliun dari sektor komoditas kelapa sawit),” tutur Yusuf kepada Kontan, Kamis (10/10).

Meski begitu, Yusuf belum bisa menjelaskan lebih rinci terkait hasil temuannya. Ia membeberkan, temuan tersebut masih bersifat sementara, dan proses audit masih terus berjalan.

Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo bahkan menyebut, potensi penerimaan pajak yang hilang akibat wajib pajak nakal melebihi Rp 300 triliun.

“Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu, lebih besar. Cuma Pak Hasim sudah menyampaikan Rp 300 triliun kita pakai angka Rp 300 triliun,” terangnya.

Drajad menyampaikan, potensi penerimaan pajak yang hilang ini akan digenjot untuk memenuhi kebutuhan belanja tambahan pada pemerintahan Prabowo mendatang.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekspor sawit Indonesia berpotensi tak bisa masuk pasar Uni Eropa setelah kebijakan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) diterapkan pada awal tahun depan.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, hingga kini negosiasi dampak dari EUDR terhadap komoditas unggulan Indonesia ini masih berjalan.

Pemerintah juga memastikan isu ini bisa diakomodasi dalam perundingan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) yang saat ini berjalan.

"Tapi memang kami belum mendapatkan komitmen kongkret terkait isu ini (EUDR), tapi ini memang tak muadah," jelas Djatmiko dalam konferensi pers dijumpai di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (26/9).

Djatmiko menilai negosiasi EUDR dalam IEU CEPA masih alot. Pasalnya, Uni Eropa memiliki komitmen kuat terkait isu deforestasi. Sementara, Indonesia juga berharap komoditas terdampak seperti sawit tetap bisa masuk market Uni Eropa.

"Sekali lagi ini masih belum ketemu dan saya belum bisa memprediksi kedepan," ujarnya.

Perundingan IEU-CEPA sendiri sudah berlangsung selama 9 tahun dan telah mencapai putaran ke-19. Namun, dengan adanya isu-isu seperti EUDR, perundingan ini diperkirakan akan molor dari target yang ditetapkan pemerintah, yaitu pada September tahun ini.

Kebijakan EUDR bertujuan untuk membatasi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan kehutanan dan pertanian di seluruh dunia.

Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan dampak langsung pada komoditas ekspor utama Indonesia, termasuk kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, sapi, dan kayu, yang menjadi kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia, mengingat Uni Eropa merupakan salah satu pasar ekspor penting.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan hingga akhir tahun 2024, penyerapan produksi Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri akan lebih condong untuk mendukung penerapan Program Mandatori Biodiesel atau program campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis minyak sawit dengan bahan bakar minyak diesel.

Eddy mengatakan, konsumsi CPO untuk pangan pada Juli 2024 mengalami penurunan sebesar 4,7% atau menurun 40 ribu ton jika dibandingkan dengan konsumsi pada Juni 2024. Tak hanya pangan sebenarnya, penurunan juga dicatat Gapki dari konsumsi CPO untuk oleokimia yang turun 7 ribu ton pada Juli 2024 dibanding bulan sebelumnya.

Sedangkan untuk biodiesel, tercatat kenaikan dari 898 ribu ton di bulan Juni menjadi 1.035 ribu ton di Juli 2024. Dan karena peningkatan konsumsi di sektor biodiesel inilah, total konsumsi dalam negeri naik 90 ribu ton, yaitu dari 1.940 ribu ton pada bulan Juni menjadi 2.030 ribu ton pada bulan Juli 2024.

“Untuk tahun ini, sampai dengan Juli penyerapan CPO untuk biodiesel sudah 6,4 juta ton, sedangkan pangan 5,8 juta ton. Sampai dengan akhir tahun 2024, dengan program B35 diperkirakan penyerapan biodiesel akan tetap lebih tinggi daripada pangan,” ungkap Eddy kepada Kontan, Kamis (26/09).

Terkait penyerapan di sektor pangan yang lebih rendah, Eddy bilang sebenarnya hal ini sudah terlihat sejak diberlakukannya B35 pada Agustus 2023 lalu.

“Tahun 2023, konsumsi untuk biodiesel sudah melebihi sedikit dari kebutuhan untuk pangan. Tapi kalau untuk implementasi B40 Januari 2025 masih mencukupi (produksi CPO),” ungkapnya.

Antara Kebutuhan Mandatori Biodiesel, Pangan dan Ekspor

Eddy Abdurrachman, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengatakan dengan kapasitas produksi CPO Indonesia yang saat ini tembus 50 juta ton lebih, pemenuhan terhadap pangan dan mandatori biodiesel khususnya B40 masih bisa dilaksanakan dengan baik.

Namun, ia tidak memungkiri jika dalam beberapa tahun ke depan produksi CPO dalam negeri stagnan atau bahkan turun, sektor ekspor akan dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan biodiesel.

“Kita memang perlu adanya satu keseimbangan, memang produksi kita sekarang sudah mencapai 50-an juta ton (CPO) dan biodiesel sekarang 13 juta, untuk pangan 10 juta tambah oleokemikal 2 juta. Jadi sebetulnya masih bisa (memenuhi pangan dan biodiesel), tapi memang nanti kedepan akan terdampak ekspornya yang turun,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Seperti paradox, Eddy bilang jika harus mengorbankan kapasitas ekspor maka akan berpengaruh pada penurunan pendapatan BPDPKS yang dihimpun dari Pungutan Ekspor (PE) CPO. Adapun dana tersebut dikelola lagi oleh BPDPKS untuk menutup selisih harga antara biodiesel dan solar, terutama saat harga minyak sawit untuk biodiesel lebih tinggi dibandingkan solar.

Selain untuk subsidi biodiesel, dana PE CPO juga digunakan untuk pengembangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Padahal kalau melihat program-program kedepan ya biodiesel, PSR, itu kita dapet dana dari pungutan ekspor. Itu paradoxnya, disatu sisi kebutuhan meningkat terus, tapi penerimaan nanti cenderung turun,” tambahnya.

Hal senada juga diungkap Eddy Martono, ia mengatakan bahwa saat ini konsumsi CPO untuk kebutuhan pangan masih tercukupi, dengan target produksi CPO hingga akhir tahun bisa mencapai 59,27 juta ton.

“Kebutuhan pangan saat ini diangka 10,2 juta ton. Untuk implementasi B40 produksi masih mencukupi,” katanya.

Meski begitu, Eddy bilang jika pemerintah ingin menambah persentase minyak kelapa sawit dalam program biodiesel misalnya menjadi B50, B60 atau seterusnya, maka pemerintah juga harus serius melakukan peningkatan produktifitas dalam negeri.

“Yang utama harus dilakukan adalah untuk meningkatkan produktifitas atau intensifikasi karena ekstensifikasi sudah tidak dapat dilakukan,” ungkap Eddy.

Sedangkan untuk target ekspor CPO tahun ini, Gapki ungkap dia menargetkan setidaknya kuantitas ekspor sama dengan tahun 2023 lalu dengan catatan minyak nabati lain tidak mengalami over suplay.

“Karena penyebab ekspor turun di semester-1 kemarin karena produksi minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari, dan minyak kedelai produksinya cukup bagus,” ungkapnya.

Harapan Program PSR di Tengah Produksi dan Ekspor CPO yang Turun

Produksi CPO yang menurun tercermin dari produksi pada bulan Juli 2024 mengalami penurunan sebesar 2% dengan nilai 3.617 ribu ton, dibandingkan produksi bulan Juni sebesar 3.691 ribu ton, demikian juga dengan produksi PKO turun menjadi 344 ribu ton dari 354 ribu ton pada bulan Juni.

Sampai dengan bulan Juli, produksi tahun 2024 adalah 5,99% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023, yaitu dari 32.066 ribu ton menjadi 30.146 ribu ton.

Mukti Sardjono Direktur Eksekutif GAPKI mengatakan selain penurunan produksi, Indonesia juga tengah mengalami penurunan ekspor. Total ekspor mengalami penurunan menjadi 2.241 ribu ton pada bulan Juli 2024 dari 3.385 ribu ton pada bulan Juni atau turun sebesar 1.144 ribu ton setelah naik pada bulan sebelumnya dengan 1.421 ribu ton.

“Penurunan terbesar terjadi pada produk olahan CPO yang turun sebesar 648 ribu ton dari 2.237 ribu ton pada bulan Juni menjadi 1.589 ribu ton pada bulan Juli, diikuti CPO yang turun dengan 477 ribu ton menjadi 174 ribu ton. Penurunan volume ekspor menyebabkan penurunan nilai ekspor menjadi $1.976 juta dari $2.798 juta pada bulan Juni, meskipun harga rata-rata naik dari $1.011/ton di bulan Juni menjadi $1.024/ton cif Roterdam di bulan Juli,” ungkap Mukti dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (27/09).

Menurut negara tujuannya, penurunan ekspor terbesar terjadi untuk tujuan India yang turun 490 ribu ton menjadi 293 ribu ton setelah naik 599 ribu ton pada bulan sebelumnya. Diikuti oleh China yang turun 255 ribu ton menjadi 488 ribu ton setelah naik 322 ribu ton pada bulan sebelumnya, Mesir turun 71 ribu ton menjadi 50 ribu ton setelah naik 81 ribu ton pada bulan sebelumnya, Pakistan turun 64 ribu ton menjadi 224 ribu ton setelah naik 156 ribu ton pada bulan sebelumnya dan Afrika yang turun 162 ribu ton setelah naik 184 ribu ton pada bulan sebelumnya.

Untuk ekspor tujuan Uni Eropa (EU) juga terjadi penurunan sebesar 77 ribu ton menjadi 198 ribu ton pada bulan Juli setelah turun juga pada bulan sebelumnya sebesar 41 ribu ton.

“Dengan produksi yang mengalami turun 2%, konsumsi dalam negeri yang naik 4,67% dan ekspor yang turun 33,79%, maka stok akhir Juli kembali turun menjadi 2.513 ribu ton dari 2.818 ribu ton pada akhir Juni,” tambahnya.

Terkait produksi CPO yang cenderung turun Eddy Abdurrachman sempat mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menambah produksi dalam negeri adalah dengan menggenjot program PSR. Dimana total lahan PSR di Indonesia mencapai 81% dari total lahan sawit di Indonesia.

“Kebutuhan semakin meningkat, kalau semakin meningkat menurut saya hanya ada satu cara yaitu kita tetap menggunakan lahan yang ada. Kalau ekstensifikasi nanti muncul isu deforestasi, satu-satunya adalah dengan PSR, untuk petani rakyat yang jumlah lahannya mencapai 81% dari seluruh lahan yang ada, 16,30 juta hektar itu,” katanya.

Adapun, dalam perhitungan Gapki jika Indonesia serius menerapkan program PSR mulai tahun ini, dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan dengan target penambahan produksi 5 ton CPO per hektar per tahun maka Indonesia akan memiliki stok tambahan CPO hingga 81,5 ton.

“Iya, utamanya dengan PSR, kalau kita kejar target 5 ton per hektar per tahun dengan luasan 16,3 juta hektar (lahan sawit) kita sudah mendapat 81,5 ton. Dan kalau memang ingin mencapai target produksi 100 juta ton, kita cukup menambah areal teregradasi itu sekitar 3 juta hektar saja,” ungkap Eddy.

Adapun, berdasarkan catatan Gapki secara total realisasi program replanting baru mencapai 331.007 ha sejak program ini diluncurkan pada tahun 2017. Padahal, PSR memiliki target luasan 180.000 hektar setiap tahunnya di 21 provinsi sentral penghasil kelapa sawit di Indonesia.

Adapun beberapa alasan yang membuat petani enggan melakukan PSR adalah karena terdapat perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan. Sementara, program PSR hanya bisa dilakukan pada lahan petani yang bebas kawasan hutan.

Kedua, karena rendahnya dana hibah untuk program PSR yang hanya mencapai Rp 30 juta per hektare (ha). Sementara, biaya replanting sampai menghasilkan kembali memerlukan anggaran mencapai Rp 70 juta per ha.

Asal tahu saja, untuk meningkatkan dana hibah tersebut pemerintah telah meresmikan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor Kep-252/Dpks/2024 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dibiayai Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Sehingga besar anggaran program PSR menjadi Rp 60 juta per ha atau dua kali lipatnya dari biaya yang dikeluarkan BPDPKS sebelumnya.

“Dengan ini, semoga pekebun jadi semangat untuk ikut PSR,” pungkas Eddy.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatat penyaluran dana peremajaan sawit rakyat (PSR) telah mencapai lebih dari Rp 9 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, lahan perhutanan sosial juga bisa mendapat dana PSR dari BPDPKS jika komoditas yang akan dikembangkan adalah kelapa sawit. Namun, hal itu perlu dilakukan penyesuaian peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peraturan menteri pertanian. Adapun, saat ini aturan tersebut tengah proses penyusunan.

"Realisasi dana PSR telah mencapai Rp 9,6 triliun untuk 154.886 pekebun atau 344.792 hektar sampai bulan Juni," ujar Airlangga dalam acara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumat (9/8).

Airlangga menambahkan bahwa pekebun sawit rakyat dapat mendapat dana bantuan Rp 60 juta per hektar dari yang sebelumnya hanya Rp 30 juta per hektar dari BPDPKS.

Oleh karena itu, pemerintah berharap pekebun dapat meningkatkan produkvitasnya menjadi 24 ton tandan buah segar (TBS) sawit per hektar.

"Saat ini juga sedang diurus perpres strategi nasional kelapa sawit berkelanjutan yang diharapkan sebagai pengganti instruksi presiden nomor 6 tahun 2019," ungkap Airlangga.

Seperti diketahui, realisasi pungutan ekspor sawit tahun 2023 sebesar Rp 32,42 triliun. Sementara realisasi pungutan ekspor pada tahun 2022 sebesar Rp 34,67 triliun dan pungutan ekspor tahun 2021 sebesar Rp 71,64 triliun.