JAKARTA,investor.id - Bank Indonesia (BI) menyatakan  inflasi di Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua) masih tetap terjaga. Namun, sebagai wilayah terluas di Indonesia dengan geografis kepulauan, biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga terkhusus pada daerah non sentra produksi.

BI bersama pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai  upaya pengendalian inflasi. Beberapa upaya yang dilakukan adalah  peningkatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) intra  Sulampua dan antar wilayah, pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sulampua, serta perluasan program Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan daerah.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan  sebagian daerah di Sulampua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua maupun dari luar Sulampua. Kondisi tersebut mempengaruhi tingginya disparitas harga antar provinsi di Sulampua.

“Selain itu, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana (sarpras) penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga,” kat Destry dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (27/9/2024).

Destry juga menambahkan, upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, namun juga saat harga menurun, dimana program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan di daerah sebagai offtaker perlu terus didorong.

“Oleh karena itu, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) perlu terus diperkuat diantaranya untuk mendorong KAD dan perluasan kios pengendali inflasi,” tutur Destry.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mendukung langkah sinergi TPID wilayah Sulampua yang berfokus pada penguatan ketahanan pasokan dan distribusi pasokan pangan. Beberapa upaya untuk mendorong stabilisasi pasokan pangan antar waktu melalui program penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasi Rice Milling Unit (RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada petani dan petugas penyuluh lapangan.

“Perlu penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai offtaker petani atau distributor untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan daerah,” tutur Ferry.

Selama tahun 2024, terdapat 31 program perluasan Good Agricultural Practice (GAP) yang dilakukan TPID Sulampua berupa praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan melalui dukungan sarpras pertanian, 19 program hilirisasi produk pertanian, 25 KAD Government to Government dan 23 KAD Business to Business, serta 36 fasilitasi distribusi pangan. Ke depan, TPID wilayah Sulampua akan terus bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan melalui dua langkah strategis yaitu penguatan pasokan pangan antar waktu dan antar daerah serta peningkatan efisiensi rantai pasok Sulampua untuk mengatasi disparitas harga antar daerah.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News