Jakarta -

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disarankan wajib mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi. Hal itu untuk mencapai target swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin kedua.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan upaya itu sekaligus untuk menghindari ancaman terjadinya ironi seperti hasil studi Asean Center for Energy (ACE) yang menyebut Indonesia akan menjadi net importer gas alam pada 2030 dan 2040.

"Mau tidak mau memang pemerintah harus semakin gencar membangun infrastruktur gas bumi. Jika pemerintah gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri meskipun ada cadangan gas besar, risikonya adalah kita akan impor," kata Moshe dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Moshe menegaskan bahwa kunci dari optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah, pertama, membangun infrastruktur penyalurannya. Sebab kehadiran infrastruktur yang lebih luas akan menciptakan peningkatan demand karena penggunaannya di masyarakat baik untuk konsumen industri, masyarakat, maupun transportasi akan lebih masif.

Ketika hal itu terwujud, kata Moshe, proses eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber baru gas bumi akan semakin bergairah. Apalagi sifat dari produksi gas bumi didorong oleh permintaan atau dikenal dengan istilah demand driven.

"Kenapa tidak cari investor saja? Tidak mudah karena keekonomiannya kecil. Banyak investor yang tidak mau," terangnya.

Sebagai contoh, Moshe menceritakan proyek infrastruktur pipa Cirebon - Semarang (Cisem) sempat mangkrak selama 18 tahun sebelum akhirnya kini berjalan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Moshe berharap pemerintah harus sigap untuk mengambil peran. "Apapun yang tidak menarik bagi investor (padahal bersifat urgent) harus diserap oleh APBN untuk dibangun. Ini penting untuk menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya jangka pendek melalui subsidi," terusnya.

Kedua, lanjut Moshe, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi terhadap industri dan ekosistem serta mata rantai gas bumi. Supaya terwujud praktik yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Moshe menyebut tantangan terbesar dalam menciptakan daya tarik ini adalah terkait skema subsidi, terutama pada program gas murah yang dikenal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagai salah satu faktor besar yang membuat nilai keekonomiannya semakin kecil. Situasi ini membuat investasi di hulu dan infrastruktur gas bumi menjadi semakin tidak menarik.

Program HGBT mematok harga jual gas bumi sebesar US$ 6 per MMBTU atau jauh di bawah harga rata-rata pasar. Negara menanggung selisih melalui subsidi dengan cara mengurangi jatah keuntungan pemerintah.

Akibatnya, seperti data yang dirilis Kementerian ESDM, tercatat kerugian negara dari program HGBT adalah sebesar Rp 57,65 triliun sampai semester I-2023 terhitung sejak awal program ini dijalankan yaitu tahun 2020.

Moshe menilai akan lebih fundamental jika dana subsidinya digunakan untuk membangun infrastruktur gas bumi. "Memang harus bertahap sedikit demi sedikit, subsidi dikurangi, biar dana tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur," tegasnya.

Pemerintah dinilai harus berpikir jangka panjang agar harga logistik dan penyaluran gas bisa lebih murah. "Dan subsidi tidak permanen. Pemerintah harus menyediakan energi agar industri dapat tumbuh besar dan cepat secara jangka panjang. Bukan hanya memberikan subsidi yang bersifat jangka pendek," imbuhnya.

Senada dengan Moshe, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah langkah strategis di tengah risiko geopolitik dan dinamika keuangan global. Supaya terhindar dari ketergantungan terhadap sumber energi impor.

Hal ini dinilai penting dijalankan supaya aktivitas ekonomi tidak rentan gangguan eksternal. "Tanpa adanya kemandirian energi maka aktivitas ekonomi rentan terganggu, sejalan dengan volatilitas dari berbagai harga energi ke depan dan transmisi dampaknya ke perekonomian," ungkapnya.

Jika dilihat dari potensi pasarnya, kata Josua, investasi di ekosistem gas bumi pada dasarnya bisa sangat menarik. Kuncinya ada pada pembangunan infrastruktur yang akan membuka potensi demand dari energi fosil paling bersih ini.

"Dengan besarnya pemintaan gas bumi dari industri manufaktur dan besarnya potensi permintaan gas pipa untuk penggunaan rumah tangga tentu menciptakan pasar yang menarik bagi swasta. Kami menilai pemerintah dapat memberikan berbagai insentif untuk dapat meningkatkan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi," ungkapnya.

(aid/das)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi untuk mencapai target Swasembada Energi, sesuai dengan Asta Cita poin kedua.

Langkah ini penting untuk menghindari ancaman Indonesia menjadi net importer gas alam pada tahun 2030 dan 2040, seperti yang diprediksi dalam studi Asean Center for Energy (ACE).

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menekankan bahwa pemerintah harus segera membangun infrastruktur penyaluran gas bumi untuk mengoptimalkan cadangan gas domestik.

"Jika gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri, meskipun ada cadangan besar, risikonya adalah kita akan impor," jelas Moshe dalam keterangannya, Jumat (25/10).

Moshe menegaskan bahwa infrastruktur gas bumi merupakan kunci dalam meningkatkan penggunaan gas domestik, baik oleh industri, rumah tangga, maupun transportasi.

Kehadiran infrastruktur akan mendorong permintaan gas bumi yang lebih luas, sehingga memacu proses eksplorasi dan eksploitasi sumber gas baru.

Namun, ia mengungkapkan tantangan dalam menarik investor, mengingat keekonomian proyek gas bumi sering kali kecil. Salah satu contoh adalah proyek pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) yang sempat tertunda selama 18 tahun sebelum akhirnya dilanjutkan dengan pendanaan dari APBN.

Moshe menekankan, proyek yang tidak menarik bagi investor, tetapi mendesak, harus dibiayai oleh pemerintah melalui APBN.

"Pemerintah harus mengambil peran dalam menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya melalui subsidi jangka pendek," tambahnya.

Selain infrastruktur, pemerintah juga perlu meningkatkan daya tarik investasi di sektor gas bumi. Namun, tantangan terbesar adalah skema subsidi seperti Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang membatasi harga gas bumi di USD6 per MMBTU, jauh di bawah harga pasar. Subsidi ini mengurangi keekonomian proyek, sehingga investasi menjadi kurang menarik.

Menurut Moshe, subsidi yang mencapai Rp57,65 triliun pada semester 1 2023 dapat dialihkan untuk membangun infrastruktur gas bumi.

"Subsidi perlu dikurangi secara bertahap agar dana tersebut bisa digunakan untuk infrastruktur yang akan menurunkan biaya logistik gas dalam jangka panjang," tegasnya.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga sepakat bahwa optimalisasi gas bumi adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan energi impor dan menghadapi risiko geopolitik serta dinamika ekonomi global.

"Tanpa kemandirian energi, ekonomi kita rentan terhadap gangguan eksternal," ujarnya.

Josua menambahkan, dengan tingginya permintaan gas bumi dari industri manufaktur dan rumah tangga, pasar gas bumi memiliki potensi besar.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif untuk mendorong pengembangan infrastruktur distribusi gas bumi, guna memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan.

MAKASSAR, investor.id – PT PGN Tbk semakin serius dalam upaya percepatan pengembangan niaga gas bumi di Sulawesi. Penguasaan pengelolaan gas bumi baik gas pipa, LNG, dan CNG yang terintegrasi menjadi modal utama bagi PGN untuk ekspansi pasar secara secara massif di wilayah tersebut. Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan dalam rangka pengembangan pasar di Sulawesi, PGN agresif dan terbuka untuk menjalin kerja sama dengan mitra strategis terkait penyediaan pasokan maupun infrastruktur gas bumi.

Baca Juga: PGN Dukung Akselerasi Pemanfaatan Pipa Cisem Tahap II Guna Tumbuhkan Investasi "Sejauh ini, kami membidik kawasan industri dengan potensial demand yang cukup beras serta agar bisa memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar ketika gas bumi efektif dimanfaatkan,” ujar Arief. PGN meresmikan reaktivasi area Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada Jumat, (4/10), sebagai wujud komitmen PGN dalam mengembangkan pasar gas bumi di wilayah tengah dan timur Indonesia. Arief berharap, reaktivasi ini dapat mendorong percepatan ekspansi market dan menindaklanjuti peluang-peluang yang didapatkan secara lebih efektif. Koordinasi dengan pemerintah juga terus dijalin oleh PGN mengingat langkah PGN dalam pengembangan usaha gas bumi tidak lepas dari dukungan pemerintah. Dengan Kementerian Perindustrian, PGN berkomitmen mendukung roadmap jangka pendek Kemenperin terkait pengembangan infrastruktur gas bumi di Kawasan Industri (KI). Terdapat 14 KI (dari 50 KI) yang menjadi prioritas pengembangan infrastruktur gas bumi, beberapa diantaranya berada di Sulawesi. Peran Anak Usaha pun penting bagi PGN dalam upaya ekspansi market di Sulawesi. Selain menjaga keberlangsungan pasokan gas bumi serta infrastruktur pendukungnya, terdapat potensi kerja sama lainnya yang dapat dilakukan seperti jasa EPC, properti, telekomunikasi, serta kegiatan bisnis lainnya. Menilik portofolio yang dimiliki, PGN berkompetensi sebagai salah satu penyedia energi di Sulawesi.

Secara historis, PGN telah menyalurkan LNG untuk smelter yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. LNG didatangkan dari Kalimantan Utara menggunakan 25 unit Isotank berukuran 40 ft. Penyaluran LNG ke Sulawesi membuktikan bahwa skema beyond pipeline oleh PGN sudah dapat direalisasikan dan dikomersialisasikan.

“Terus bertahap kedepannya, PGN terpacu untuk melakukan monetisasi gas bumi dengan berbagai moda transportasi. Reaktivasi kegiatan usaha gas bumi di Sulawesi menjadi bagian dari komitmen PGN untuk memperkuat keberadaan dalam meningkatkan penggunaan energi domestik dan menyediakan energi yang ramah lingkungan di Indonesia terutama kawasan tengah dan timur,” tutup Arief.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Seiring dengan tuntutan kebutuhan akan kecepatan layanan dalam berbagai bidang termasuk dalam pengembangan infrastruktur gas bumi, PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi untuk kegiatan enjiniring dan desain infrastruktur gas bumi. Terkini, PGN meluncurkan aplikasi Quick Engineering Standards and Tools (QUEST) yakni aplikasi terintegrasi untuk meningkatkan kecepatan olah data yang meningkatkan produktifitas dalam perencanaan keteknikan infrastruktur, perhitungan skema logistik, dan estimasi biaya untuk pekerjaan infrastruktur gas bumi baik moda pipeline maupun beyond pipeline.

?Aplikasi QUEST dikembangkan sebagai sarana yang terintegrasi yang mencakup perhitungan keteknikan yang akurat, cepat, namun tetap terstandarisasi. Selama ini, sistem database terkait perhitungan engineering masih menjadi tantangan, baik secara klasifikasi, bentuk, akses data, dan standarisasinya. Maka dari itu, aplikasi QUEST adalah solusi sekaligus menjadi salah satu tools yang efisien dengan memanfaatkan teknologi digital,? jelas Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta melalui keterangan pers, Kamis (19/9/2024).

QUEST terdiri dari 3 modul yakni Siapp Gas In, Harga Satuan, dan Gas Think. Komponen di dalam aplikasi tersebut di antaranya meliputi daftar material, alat, tenaga kerja, perhitungan/kalkulasi teknis, dan pemilihan moda transportasi dalam suatu pekerjaan yang kemudian akan dianalisis oleh sistem sotfware. Hasil analisa software menghasilkan data yang lebih komprehensif, terukur dan applicable dalam melaksanakan sebuah pekerjaan keteknikan gas bumi.

"Sebelum ada aplikasi QUEST, perhitungan teknis cukup memakan waktu. Setelah ada QUEST, perhitungan dapat lebih cepat sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan produktifitas hingga 40% pada pekerjaan perencanaan dan engineering," kata Harry.

Modul pertama adalah Siapp Gas-In. Program PGN untuk melayani berbagai jenis pelanggan serta jutaan pelanggan rumah tangga serta retail membutuhkan perhitungan transportation cost dan skema logistik yang cepat. Apalagi untuk pelanggan baru yang membutuhkan moda transportasi gas yang berbeda-beda. Siapp Gas-In dapat melakukan perhitungan cepat untuk moda transportasi gas yang ada di PGN Group baik melalui pipa maupun beyond pipeline dalam hal ini CNG maupun LNG. Dengan modul ini, pekerja cukup memasukkan data kebutuhan dan lokasi calon pelanggan, untuk mendapatkan data transportation cost secara instan.

Dalam modul Harga Satuan, PGN dapat memperoleh informasi harga satuan material jaringan dan konstruksi dengan cepat dan mudah serta yang tak kalah penting informasi tersebut terstandarisasi dan terkonfirmasi. Informasi ini diperlukan untuk menyusun perhitungan pekerjaan baik pipeline maupun beyond pipeline, serta dapat membuat rencana anggaran biaya atas pekerjaan dengan tingkat kesalahan yang minimal serta terdokumentasi dengan rapi.

Kemudian, pada modul ketiga yaitu Gas Think, PGN semakin dimudahkan untuk melakukan perhitungan yang meliputi konversi satuan dan bahan bakar, serta desain setiap disiplin seperti diameter pipa, ketebalan pipa, ukuran kapal pengangkut gas, size MRS, dan size peralatan utama lainnya. Perhitungan ini penting sebagai inputan dalam memproduksi hasil desain yang optimum dan terstandarisasi tanpa menafikan sisi safety. Sehingga diharapkan, modul Gas Think dapat mempercepat proses desain di PGN Group.

?Ke depan, market PGN akan semakin luas dan kompleks, sehingga diperlukan peningkatan kecepatan layanan dan digitalisasi untuk informasi yang cepat dan handal. Aplikasi QUEST diharapkan terus berkembang seiring teknologi, market, dan perilaku pelanggan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Aplikasi ini merupakan adaptasi bisnis dan akuntabilitas terhadap regulasi gas bumi. Aplikasi ini terus berkembang dan cakupannya akan diperluas dari sisi database dan modul perhitungan. Kami siap dan terus responsif terhadap kebutuhan pelanggan serta berkomitmen dalam memudahkan pekerjaan khususnya dalam hal pengolahan data dan informasi digital yang dibutuhkan baik oleh pekerja, perusahaan, maupun masyarakat sebagai pelanggan,? pungkas Harry.

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) aktif mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi dan memastikan pasokan melalui pipa dengan harga yang bersaing. Langkah ini sejalan dengan peningkatan pemanfaatan sumber energi gas bumi di sektor industri dan rumah tangga.

Sebagai upaya tersebut, anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan bahwa BPH Migas mendukung pembangunan interkoneksi jaringan pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap I dan II, yang terhubung dengan pipa transmisi Gresik-Semarang.

"Pembangunan ini bertujuan untuk menyediakan dan menyalurkan gas bumi kepada industri dan masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi dalam kunjungan lapangannya ke Metering Regulating Station (MRS) di Kawasan Industri Tambak Aji, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (21/8/2024).

Ia mengungkapkan bahwa pendistribusian gas bumi melalui pipa di tengah transisi energi saat ini mempermudah akses energi dengan harga kompetitif.

Selain itu, Wahyudi mencatat pula adanya nilai tambah setelah beralih dari sistem compressed natural gas (CNG) ke pipa yang terhubung dengan ruas transmisi Cisem Tahap I, dengan pasokan gas bumi berasal dari lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB).

"Perubahan ini mendukung investor di sektor industri dalam memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan pemerataan distribusi energi gas bumi di Jateng," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman mendukung upaya badan usaha untuk memperluas jangkauan konsumen gas bumi yang akan memanfaatkan integrasi pipa Cisem Tahap I.

“Perlu adanya master plan untuk pembangunan pipa distribusi gas bumi sebagai langkah berkelanjutan dalam memaksimalkan pemanfaatan gas yang mengalir melalui pipa Cisem, baik untuk masyarakat maupun industri,” ujarnya.

Kunjungan ke Kawasan Industri Kendal

Pada hari yang sama, BPH Migas melakukan kunjungan ke Kawasan Industri Kendal (KIK) Jateng, untuk memastikan kelancaran penyaluran gas bumi kepada konsumen industri.

Wahyudi Anas menjelaskan bahwa manfaat dari penyaluran gas bumi dirasakan langsung oleh konsumen di kawasan industri tersebut.

“Penggunaan gas bumi tidak hanya mendukung produksi tetapi juga berjalan tanpa gangguan, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Wahyudi menambahkan bahwa minimnya kendala, mulai dari pemasangan instalasi hingga penyaluran gas melalui pipa, membuat konsumen merasa lebih aman.

Jaringan pipa distribusi gas bumi yang dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di Jateng kini melayani Pembangkit Listrik Tambak Lorok, 32 sektor industri di Kawasan Industri Demak-Semarang, Kawasan Industri Tambak Aji, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, KIK, dan Kawasan Industri Batang, serta sekitar 12.587 pelanggan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Kota Semarang.

Sebagai informasi, dalam kunjungan tersebut juga hadir anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Iwan Prasetya Adhi, dan Saleh Abdurrahman, serta Area Head PT PGN Tbk Area Semarang Sugianto Eko Cahyono.