Jakarta -

Belum genap sebulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikutip Sabtu (9/11), Perpres 193/2024 ini berisi struktur organisasi KKP yang diperluas menjadi 10 unit dari yang awalnya hanya sembilan unit kerja Eselon 1. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 8 November itu, pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, unit kerja Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang.

Penguatan struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sudah menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021. Tiga program tersebut meliputi, perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600% berkat transformasi kinerja penataan ruang laut.

Namun, tugas dan fungsi tersebut berubah karena adanya Perpres baru ini. Mengacu pada Pasal 12 dan 13 Perpres 193/2024, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki tujuh fungsi meliputi,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 15 dan 16, Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Unit ini juga memiliki tujuh fungsi, antara lain,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan,adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja Eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tiga staf ahli, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut juga tidak mengalami perubahan karena perpres ini.

(prf/ega)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mempunyai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai target itu bukanlah hal mustahil.

Airlangga mengatakan Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi di 7,3% di 1986-1997. Bahkan pernah mencapai di atas 8% pada 1995.

"Sebagaimana kita sering dengar bersama, Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun 2029. Ini bukan hal mustahil mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3% di periode 1986-1997, bahkan 8,2% di tahun 1995," kata Airlangga dalam acara Opening Ceremony ISEF ke-11 2024, Kamis (30/10/2024).

Airlangga menilai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-8%, Indonesia perlu belajar dari berbagai capaian. Selain itu, juga penting untuk melihat situasi perkembangan perekonomian dunia yang tak kunjung normal hingga hari ini.

Dia menyebut saat ini rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3%. Hal itu dapat terjadi lantaran efek dari pandemi covid-19. Sebab itu, untuk mencapai target tersebut perlu didorong beberapa hal, seperti sumber pertumbuhan baru, hingga adaptasi teknologi, dan inovasi.

"Di dalam RPJPN 2025-2045, pemerintah menargetkan Indonesia emas dengan fondasi pertumbuhan ekonomi yang kuat. Untuk itu, visi pengembangan sektor produktif, seperti syariah dan produk halal menjadi sangat penting. Dan tentunya dalam rangka mencapai visi astacita kedua, pemerintahan Bapak Presiden dalam Kabinet Merah Putih bertekad untuk mendorong kemandirian nasional, salah satunya adalah kemajuan ekonomi syariah yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah 2024-2049," jelas dia.

Dia pun mendorong adanya sinergi antara Bank Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menyediakan traceability untuk produk-produk halal.

"Karena sudah diinisiasi oleh BI, maka saya harapkan ada kerjasama antara BPJPH dengan BI. Dan BI sebaiknya tidak tanggung-tanggung Pak, menjadi host dari digitalisasi traceability BPJPH halal. Jadi ini saya rasa menjadi baik dan kedua tentu kredit rusah rakyat berbasis syariah juga terus ditingkatkan," jelasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pasokan produk perikanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melimpah, terutama dari sisi jumlah maupun jenisnya.

Menurutnya, tata kelola hulu sektor kelautan dan perikanan akan terus ditingkatkan untuk mendukung kemandirian ketahanan pangan nasional.

"Yang paling penting sebetulnya hulu. Jadi hulu sedang kita tata dengan baik, supaya produksinya itu tidak ada reject dan jumlahnya harus memadai," ungkap Trenggono dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan data KKP, produksi perikanan nasional sampai triwulan III-2024 sebanyak 18,2 juta ton yang terdiri dari hasil tangkapan dan budi daya. Nilai produksi tersebut disokong oleh program ekonomi biru, seperti modeling budidaya udang, rumput laut, serta ikan nila salin yang telah berjalan. Program-program ekonomi biru pun masih akan terus dilanjutkan bahkan dikebut pelaksanaannya.

Selain untuk ketahanan pangan dan program MBG, produk perikanan juga diperlukan untuk peningkatan asupan protein masyarakat melalui ketersediaan produk kelautan dan perikanan maupun turunannya yang berkualitas.

Sebagai bentuk dukungan pada program makan bergizi gratis, pihaknya sudah memulai dengan membagikan paket nasi ikan gratis kepada puluhan ribu masyarakat Indonesia. Kegiatan bagi-bagi paket nasi ikan itu menjadi rangkaian puncak acara HUT KKP ke-25 yang dipusatkan di Pulau Untung Jawa, Jakarta, hari ini.

"Kita udah mulai hari ini dalam rangkaian HUT KKP. Tapi secara nasional untuk ketersediaan protein, kita akan sampaikan kepada pihak terkait, Badan Gizi. Nanti kita petakan, kita mapping di daerah-daerah mana yang sudah, yang produksinya cukup dan seterusnya," beber Trenggono.

Mendorong masyarakat untuk mengonsumsi produk perikanan diakui Trenggono juga sebagai upaya KKP dalam meningkatkan angka asupan protein nasional. Data menyebutkan bahwa 53 persen kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia dipenuhi oleh sumber protein yang berasal dari ikan. Persentase tersebut masih akan terus ditingkatkan oleh KKP.

Trenggono menambahkan, tingginya konsumsi produk perikanan di tengah masyarakat turut membawa dampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan pembudidaya sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Hasil produksi mereka akan terserap dengan baik dengan harga yang bersaing.

(ada/ara)

Jakarta -

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disarankan wajib mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi. Hal itu untuk mencapai target swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin kedua.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan upaya itu sekaligus untuk menghindari ancaman terjadinya ironi seperti hasil studi Asean Center for Energy (ACE) yang menyebut Indonesia akan menjadi net importer gas alam pada 2030 dan 2040.

"Mau tidak mau memang pemerintah harus semakin gencar membangun infrastruktur gas bumi. Jika pemerintah gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri meskipun ada cadangan gas besar, risikonya adalah kita akan impor," kata Moshe dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Moshe menegaskan bahwa kunci dari optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah, pertama, membangun infrastruktur penyalurannya. Sebab kehadiran infrastruktur yang lebih luas akan menciptakan peningkatan demand karena penggunaannya di masyarakat baik untuk konsumen industri, masyarakat, maupun transportasi akan lebih masif.

Ketika hal itu terwujud, kata Moshe, proses eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber baru gas bumi akan semakin bergairah. Apalagi sifat dari produksi gas bumi didorong oleh permintaan atau dikenal dengan istilah demand driven.

"Kenapa tidak cari investor saja? Tidak mudah karena keekonomiannya kecil. Banyak investor yang tidak mau," terangnya.

Sebagai contoh, Moshe menceritakan proyek infrastruktur pipa Cirebon - Semarang (Cisem) sempat mangkrak selama 18 tahun sebelum akhirnya kini berjalan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Moshe berharap pemerintah harus sigap untuk mengambil peran. "Apapun yang tidak menarik bagi investor (padahal bersifat urgent) harus diserap oleh APBN untuk dibangun. Ini penting untuk menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya jangka pendek melalui subsidi," terusnya.

Kedua, lanjut Moshe, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi terhadap industri dan ekosistem serta mata rantai gas bumi. Supaya terwujud praktik yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Moshe menyebut tantangan terbesar dalam menciptakan daya tarik ini adalah terkait skema subsidi, terutama pada program gas murah yang dikenal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagai salah satu faktor besar yang membuat nilai keekonomiannya semakin kecil. Situasi ini membuat investasi di hulu dan infrastruktur gas bumi menjadi semakin tidak menarik.

Program HGBT mematok harga jual gas bumi sebesar US$ 6 per MMBTU atau jauh di bawah harga rata-rata pasar. Negara menanggung selisih melalui subsidi dengan cara mengurangi jatah keuntungan pemerintah.

Akibatnya, seperti data yang dirilis Kementerian ESDM, tercatat kerugian negara dari program HGBT adalah sebesar Rp 57,65 triliun sampai semester I-2023 terhitung sejak awal program ini dijalankan yaitu tahun 2020.

Moshe menilai akan lebih fundamental jika dana subsidinya digunakan untuk membangun infrastruktur gas bumi. "Memang harus bertahap sedikit demi sedikit, subsidi dikurangi, biar dana tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur," tegasnya.

Pemerintah dinilai harus berpikir jangka panjang agar harga logistik dan penyaluran gas bisa lebih murah. "Dan subsidi tidak permanen. Pemerintah harus menyediakan energi agar industri dapat tumbuh besar dan cepat secara jangka panjang. Bukan hanya memberikan subsidi yang bersifat jangka pendek," imbuhnya.

Senada dengan Moshe, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah langkah strategis di tengah risiko geopolitik dan dinamika keuangan global. Supaya terhindar dari ketergantungan terhadap sumber energi impor.

Hal ini dinilai penting dijalankan supaya aktivitas ekonomi tidak rentan gangguan eksternal. "Tanpa adanya kemandirian energi maka aktivitas ekonomi rentan terganggu, sejalan dengan volatilitas dari berbagai harga energi ke depan dan transmisi dampaknya ke perekonomian," ungkapnya.

Jika dilihat dari potensi pasarnya, kata Josua, investasi di ekosistem gas bumi pada dasarnya bisa sangat menarik. Kuncinya ada pada pembangunan infrastruktur yang akan membuka potensi demand dari energi fosil paling bersih ini.

"Dengan besarnya pemintaan gas bumi dari industri manufaktur dan besarnya potensi permintaan gas pipa untuk penggunaan rumah tangga tentu menciptakan pasar yang menarik bagi swasta. Kami menilai pemerintah dapat memberikan berbagai insentif untuk dapat meningkatkan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi," ungkapnya.

(aid/das)

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan adalah gagasan besar dari Presiden Prabowo yang akan dijalankan secara intensif untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia. Dalam menghadapi krisis pangan global dan mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan.

Hal ini disampaikan Amran saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10/2024).

"Pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp. 13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di beberapa daerah sentra pangan seperti sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Selain itu, upaya optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar juga menjadi fokus utama.

"Di sisi lain, ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian ditargetkan pada cetak sawah baru seluas 3 juta hektar yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Merauke dengan target 1 juta hektar, Kalimantan Tengah 500.000 hektar, Kalimantan Selatan 300.000 hektar, Sumatera Selatan 200.000 hektar, serta daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara," jelasnya.

Revitalisasi Infrastruktur dan Transformasi Pertanian Modern

Dia mengatakan Kementerian Pertanian akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien. Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal. Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50% dan produksi meningkat hingga 100%.

Amran pada kesempatan ini juga memaparkan dukungan kebijakan dan program pangan bergizi. Dia mengusulkan dukungan kebijakan tambahan untuk memperkuat swasembada pangan. Program lainnya termasuk inisiatif seperti Program Makan Siang Bergizi dan Pekarangan Pangan Bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan masyarakat.

Selanjutnya, Program Mandiri Energi untuk Pertanian Berkelanjutan sektor pertanian, Kementerian Pertanian turut mengembangkan Program Mandiri Energi dengan penggunaan bahan bakar nabati B-50 menuju B-100. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian energi serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

"Dengan strategi komprehensif ini, Kementerian Pertanian berkomitmen penuh untuk merealisasikan swasembada pangan sebagai pondasi ketahanan nasional, guna mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan meningkatkan kesejahteraan petani," tutupnya.

(akn/ega)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir langsung memimpin rapat pimpinan Kementerian BUMN usai dilantik menjadi bagian dalam Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Setelah dilantik, hari ini saya memimpin rapat pimpinan pertama dengan wakil menteri, sekretaris menteri, deputi dan staf ahli Kementerian BUMN," kata Erick dalam unggahan di Instagram resminya, Selasa (22/10/2024).

Erick mengatakan pihaknya fokus bagaimana BUMN menjalankan visi misi dan penugasan dari Prabowo, terutama dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi.

Selain itu, Erick menyebut BUMN akan terus menjadi benteng ekonomi nasional yang bekerja memberikan dampak ekonomi terbaik bagi masyarakat.

"Kita siap kerja keras untuk Indonesia," tutur Erick.

Sebagai informasi, di era Prabowo-Gibran, Erick memiliki tiga wakil menteri BUMN yakni Kartiko Wirjoatmodjo yang merupakan nama lama. Selain itu Dony Oskaria yang merupakan eks Dirut InJourney dan Aminuddin Ma'ruf yang merupakan eks stafsus Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

(aid/rrd)

Jakarta -

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan),Sudaryono mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Ia optimistis program-program yang telah direncanakan dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menekankan pentingnya kebersamaan dan kekompakan di semua unit kerja Kementerian Pertanian untuk mencapai tujuan tersebut. Tak hanya itu, lanjutnya, sinergi dan kolaborasi lintas sektor pun menjadi variabel keberhasilan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

"Jelas program kita itu adalah melaksanakan visi Presiden. Presiden Prabowo memiliki visi besar dalam kaitannya kemandirian pangan, ketahanan pangan dan juga swasembada pangan," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Sudaryono juga menggarisbawahi keberlanjutan program antara pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo, terutama dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Ia menilai keberlanjutan program di sektor pertanian ini membuktikan keduanya memiliki komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan nasional.

"Program intensifikasi terbukti meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari satu kali menjadi dua atau bahkan tiga kali," ungkapnya.

Ia menjelaskan selama empat bulan sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia telah menjalin kolaborasi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk memperkuat sistem pangan nasional.

"Saya sudah 4 bulan jadi Wamen. Sudah juga berkolaborasi dengan Pak Menteri. Jadi saya sangat paham bagaimana menjalankan birokrasi," jelasnya.

Sebelumnya, Sudaryono resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian bersama wakil menteri lainnya dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, yang dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10). Ia kembali diamanatkan mengemban tugas sebagai Wamentan oleh Prabowo, setelah sebelumnya ditunjuk Presiden Joko Widodo di sisa masa jabatan pada 18 Juli 2024.

(akn/ega)

Jakarta -

PT TASPEN (Persero) mencatat pertumbuhan hasil investasi Yield on Investment (YoI) sebesar 10,55% di atas industri. Perusahaan mengungkapkan pertumbuhan ini tidak lepas dari strategi investasi yang optimal dengan meningkatkan portofolio investasi TASPEN pada instrumen Surat Utang Negara.

"TASPEN senantiasa memprioritaskan keamanan dan kelangsungan dana pensiun peserta dengan mempertimbangkan risiko, dan mengejar hasil yang optimal dalam pengambilan keputusan investasi berlandaskan prinsip PAHALA, yaitu Pastikan, Aman, Hasil, Andal, Likuid dan Antisipatif," kata Corporate Secretary TASPEN Henra dikutip dari siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Dari pertumbuhan hasil investasi Yield on Investment (YoI) sebesar 10,55% di atas industri, portofolio investasi TASPEN didominasi pada instrumen Surat Utang Negara. Selain itu, dana diinvestasikan pada instrumen Obligasi, Deposito, Saham, dan Reksadana yang terdaftar di OJK, serta penyertaan pada anak usaha yang aman sesuai dengan regulasi yang berlaku.

TASPEN juga menerapkan sistem tiga garis pertahanan (three lines of defense) yang melibatkan komite investasi, manajemen risiko, dan fungsi pengawasan internal.

Seiring dengan upaya mengejar imbal hasil yang tinggi, TASPEN tetap berkomitmen pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) yang baik serta mengalokasikan 80% portofolio pada instrumen berisiko rendah, memastikan ketersediaan dana tunai serta memberikan jaminan likuiditas untuk memenuhi kewajiban klaim peserta dan operasional perusahaan. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko gagal bayar.

Selain itu, penerapan GCG juga diwujudkan dengan aktif mengadakan kegiatan TASPEN GRC Insight Forum (TGIF) 2024 untuk menginternalisasi nilai-nilai Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC) dalam lingkungan perusahaan serta berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat sejak 2019, Most Consistent Keterbukaan Informasi Publik pada Kompetisi BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) Kementerian BUMN, serta Trusted Company untuk keempat kalinya dalam ajang Indonesia Good Corporate Governance Award sejak 2020 hingga 2024.

Selama lebih dari 60 tahun, TASPEN telah mengelola dana pensiun dengan penuh kehati-hatian. Hal ini sesuai arahan Menteri BUMN RI Erick Thohir agar seluruh pengelolaan BUMN dilakukan secara bersih, yang ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang berlandaskan pada prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency) dan Kewajaran (Fairness). TASPEN secara proaktif memproyeksikan kebutuhan jangka panjang untuk menjaga likuiditas dan memastikan keberlanjutan dana pensiun.

(prf/ega)

JAKARTA - Demi terwujudnya bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) , Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu. Sebab menurut pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, banyak bahan baku yang bisa diolah menjadi ethanol sebagai bauran dari bioethanol .

Selain itu, kata Khudori, pemanfaatan berbagai bahan baku juga bisa mengatasi irisan kepentingan antara BBN (fuel) dan industri pangan. ?Harus dikembangkan dari beragam bahan baku. Selain tebu, ethanol juga bisa dihasilkan dari stevia seperti di Brasil. Selain itu juga bisa dari aren, sawit, dan sebagainya,? ujar Khudori kepada media, Selasa (15/10/2024).

Khudori sependapat, pengembangan bioethanol sebagai BBN memang harus didorong. Terutama, untuk membangun kemandirian energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperbaiki neraca perdagangan, serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Hanya saja, jelasnya, guna mendorong pengembangan bioethanol sebagai BBN, memang selayaknya dilakukan melalui berbagai sumber. Sebab jika hanya fokus pada satu bahan baku saja, seperti tebu, akan terkendala pada pasokan yang sangat terbatas.

Hanya itu? Tentu saja tidak. Tak kalah penting, karena saat ini penggunaan tetes tebu juga dimanfaatkan untuk pangan seperti penyedap masakan, alkohol, dan bahkan kosmetik.

?Kalau hanya mengandalkan tebu, akan ada kompetisi dengan industri lain. Karena semua tetes produksi swasta dan juga PTPN III, selama ini sudah digunakan untuk bahan baku industri pangan seperti bumbu masak, alkohol, dan kosmetik. Apakah mungkin industri-industri tersebut tidak lagi menggunakan tetes? Sepertinya tidak,? lanjut Khudori.

Begitu pula dengan target produksi ethanol 1,24 juta kiloliter pada 2030 seperti diamanahkan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 pun, sebenarnya diperkirakan masih menjadi ranah persaingan antara BBN dan industri lain.

Itu sebabnya, jelas Khudori, pemanfaatan berbagai bahan baku, diharapkan bisa menjadi solusi dari kompetisi tersebut dan memperlancar program bioethanol sebagai BBN. Selain mengatasi kompetisi dengan industri lain, penggunaan berbagai bahan baku perlu dilakukan karena pengembangan bioethanol memang tidak sederhana.

?Untuk tebu misalnya, proses dari membuka lahan hingga ditanami tebu dan menghasilkan gula juga relatif tidak sebentar. Bisa lima atau bahkan delapan tahun. Apalagi dengan perluasan 700.000 hektar, pabrik gula yang dibutuhkan juga banyak sekali,? ujar Khudori.

Kondisi demikian yang menurut Khudori, membuat Indonesia belum pernah mencapai swasembada gula. Padahal, lanjutnya, ketersediaan tetes atau molase sebagai bahan baku bioetanol, sangat tergantung dengan keberhasilan swasembada gula tersebut. ?Apalagi, jika harus mengejar target 1,2 juta kiloliter etanol di 2030,? imbuhnya.

Jakarta -

Indonesia bercita-cita menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut salah satu syaratnya adalah rasio wirausaha mencapai 4% dari jumlah angkatan kerja negara.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah mengatakan Indonesia sampai saat ini rasio wirausaha baru 3,35% atau 4,9 juta dari jumlah angkatan kerja nasional.

Untuk mencapai 4%, maka membutuhkan 800 ribu wirausaha lagi. Dengan begitu, Indonesia memenuhi syarat negara maju dengan rasio wirausaha 4%.

"Saat ini ada 4,9 juta wirausaha, untuk menaikkan 4%, kita membutuhkan 800.000. Itu yang saya punya optimisme. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh semua kementerian bergabung insyaallah tercapai," kata dia dalam konferensi pers Inovasi dan Kolaborasi untuk Kemandirian Menuju Indonesia Maju, di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Azizah mengatakan, rasio kewirausahaan Indonesia masih kalah dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kementerian dan lembaga (K/L) untuk mendorong terciptanya kewirausahaan.

"Kita bandingkan Singapura atau Malaysia itu sudah jauh di atas kita. Kalau di US 12%, jadi 12% dari populasi angkatan kerja mereka itu pengusaha atau wirausaha. Artinya memang mereka telah menciptakan lapangan kerja yang lebih besar itu yang kita harapkan," terangnya.

Dalam paparannya, Azizah menyebut rasio kewirausahaan di Indonesia telah meningkat sejak 2019 yang tercatat 3,12% dengan pertumbuhan 1,71%.

Pertumbuhan kewirausahaan sempat menurun tajam pada masa COVID-19 mnejadi 2,93% atau minus 7,16%. Lalu pada 2023 meningkat kembali 9,13% menjadi 3,04%. Kemudian pada 2024 ini telah tercatat 3,3% rasio wirausaha atau naik 2,5%.

(ada/ara)

Jakarta -

Produk susu ikan rencananya akan masuk dalam program makan gratis presiden terpilih Prabowo Subianto. Chief Executive Officer (CEO) Berikan Protein, Maqbulatin Nuha, menyebutkan bahwa proses pembuatan inovasi susu ikan ini sudah dilakukan sejak awal 2023.

Dengan potensi laut yang melimpah, pengembangan susu ikan sebagai produk turunan HPI dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Diketahui, HPI adalah ekstrak protein (hidrolisat) ikan hasil penelitian tim KKP pada 2017 dengan memanfaatkan ikan harga terjangkau.

Maqbulatin menyampaikan bahwa blue protein sebagai alternatif protein yang bisa ditawarkan untuk mewujudkan kemandirian protein nasional seperti susu ikan itu sendiri.

"Makanya sekarang ini yang cukup rame itu ada susu ikan ya sebenarnya kita udah buat produk ini tuh dari tahun lalu, dan proses untuk pembuatannya, formulasinya dan lain-lainnya itu udah dari awal tahun 2023," kata Maqbulatin di Gedung Bj Habibie Brin, Jakarta Rabu (9/10/2024).

"Susu ikan ini sudah melalui proses panjang dan mungkin kalau ditarik mundur lagi, cikal bakal teknologi dari susu ikan sendiri itu juga sudah dilakukan sama Prof. Eko Wati (Peneliti BRIN) dari tahun 2017," sambungnya

Dirinya juga menerangkan bahwa butuh waktu 7 tahun untuk kita bisa memperkenalkan ini dan telah menggandeng banyak ahli untuk bisa membuat suatu inovasi dengan harapan bisa jadi jawaban atas problem-problem yang banyak dihadapi saat ini.

Baginya, produk ini tidak ditujukan untuk menggantikan susu sapi, namun sebagai alternatif substitusi sumber protein

"Ketika kita bicara tentang hilirisasi hasil riset dan memang ini prosesnya memang sangat panjang berdarah-darah dari tahun 2017 untuk kita coba aplikasikan dari yang tadinya di laboratorium sampai ke industri saat itu kita masih piloting dari skala kecil sampai yang sekarang kita ketahui kita sudah punya yang kapasitas 30 ton di Indramayu," tutupnya.

Simak: Alasan IDI Setuju Susu Ikan Masuk Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

JAKARTA - Studi terbaru Sun Life Asia yang berjudul Pensiun dalam Perspektif Masa Kini: Mempersiapkan Diri untuk Mewujudkan Hari Tua yang Tenang dan Sejahtera mengungkap tantangan dan peluang dalam perencanaan pensiun di Asia. Studi ini dilakukan di tengah perubahan demografi signifikan di Asia Pasifik, di mana diperkirakan satu dari empat penduduk akan berusia di atas 60 tahun pada tahun 2050.

Survei ini melibatkan 509 responden di Indonesia dan lebih dari 3.500 responden di berbagai negara Asia, termasuk China, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tujuan survei ini adalah untuk memahami aspirasi dan praktik perencanaan pensiun di kalangan masyarakat Asia.

Studi ini mengungkapkan bahwa mayoritas responden belum siap secara finansial untuk menghadapi masa pensiun. Meskipun terdapat peningkatan keinginan untuk mencapai kemapanan finansial di usia senja, banyak individu menunda perencanaan pensiun hingga mendekati masa pensiun itu sendiri.

Data survei menunjukkan bahwa 67% responden baru akan mulai merencanakan dana pensiun dalam jangka waktu lima tahun atau kurang sebelum pensiun. Sementara 19% lainnya sama sekali tidak memiliki rencana pensiun.

Chief Client Officer Sun Life Indonesia Kah Jing Lee mengatakan, perubahan sosial dan peningkatan usia harapan hidup telah memengaruhi proses perencanaan masa pensiun di Asia. Survei Sun Life menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya kemapanan finansial di masa pensiun semakin meningkat, masih terdapat kesenjangan antara kesadaran dan aksi nyata masyarakat. ?Padahal, perencanaan pensiun yang dipersiapkan sedini mungkin adalah kunci untuk meraih hari tua yang sejahtera," katanya dalam siaran pers, Selasa (8/10/2024).

Meski mayoritas responden mengalokasikan setidaknya 10% dari pendapatan mereka untuk pensiun, sayangnya 27% tidak mengalokasikan dana khusus untuk pensiun. Rata-rata responden hanya mengandalkan tabungan konvensional sebesar 23% untuk memenuhi kebutuhan finansial di hari tua.

?Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan literasi keuangan masyarakat terkait pentingnya perencanaan pensiun yang komprehensif, termasuk diversifikasi aset ke dalam instrumen investasi yang lebih produktif,? ujarnya.

Bagi seluruh responden, aspirasi utama pensiun adalah menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman (49%), diikuti oleh keinginan untuk lepas dari rutinitas pekerjaan dan bersantai (16%), serta memberikan kembali kepada masyarakat (15%). Kekhawatiran terbesar terkait masa tua adalah masalah kesehatan dan penurunan fisik (60%), faktor-faktor yang dapat membahayakan pencapaian impian tersebut.

Menjamin kesejahteraan populasi lanjut usia yang terus bertambah menjadi tantangan tersendiri. Meskipun kesehatan adalah pilar terpenting, hal ini juga erat kaitannya dengan kemapanan finansial, pekerjaan yang produktif, serta hubungan keluarga dan sosial yang harmonis.

?Saat ini, kami masih memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kembali bagaimana masa pensiun yang tenang dan sejahtera. Dengan kata lain, perlu dilakukan edukasi proaktif agar generasi muda saat ini siap menghadapi masa pensiun dengan percaya diri melalui perencanaan keuangan yang matang,? tuturnya.

Sun Life Indonesia menyediakan solusi finansial untuk mempersiapkan masa pensiun lebih dini melalui produk Sun Protekti Tepat untuk mendukung gaya hidup hemat (frugal living). Memberikan perlindungan jiwa yang komprehensif sekaligus mendorong menyisihkan dana untuk perencanaan masa depan dan pengelolaan uang yang bijak.

Sun Proteksi Tepat menawarkan beragam keunggulan produk. Mulai dari proteksi yang terjangkau, pembayaran singkat selama 5 tahun dengan perlindungan maksimal hingga 20 tahun, serta fleksibilitas dalam menentukan pilihan perlindungan yang dapat disesuaikan dengan tujuan masa depan.