Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penghapusan kredit macet petani, UMKM sektor pertanian dan nelayan di perbankan BUMN belum cukup untuk menggenjot pertumbuhan kredit. Apalagi mengejar target swasembada pangan tanpa dibarengi upaya lainnya seperti perbaikan infrastruktur pertanian.

Peneliti Core Indonesia Eliza Mardian menilai, alangkah baiknya jika pemutihan kredit macet petani dan UMM sektor pertanian dibarengi dengan program lain yang dapat mendukung target swasembada pangan.

Sebab, pemutihan kredit macet saja tidak cukup untuk mencapai target tersebut. Pemerintah perlu mengatasi akar persoalan sektor pertanian kita.

Sehingga, pemutihan kredit saja tidak ckup bisa mendorong pertumbuhan kredit ke sektor pertanian, perikanan jika persoalan strukturalnya tidak dibenahi dan produk keuangan yang ditawarkan belum bisa menyesuaikan dengan karakteristik sektornya.

"Ini memang perlu diwujudkan dalam bentuk produk keuangan agar aturan penghapuasan kredit petani dan UMKM sektor pertanian ini optimal mendorong pertumbuhan kredit di sektor tersebut," kata Eliza kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM tani dan nelayan di perbankan Himbara. Beleid tersebut ditandatangani pada 5 November 2024.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara," ujar Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Menurut Eliza, pertanian, peternakan dan perikanan masuk sektor berisiko tinggi kerena musiman. Kalaupun mereka mendapatkan kredit, maka tetap harus membayar cicilan bulanan, sementara dari sisi pendapatan mereka musiman tidak tiap bulan. Artinya, tidak sinkron antara supply (layanan produk keuangan) dengan demand (kebutuhan pendanaan petani, nelayan, peternak dan usaha kecil).

"Terlebih, harga hasil panen yang fluktuatif di pasar untuk produk pertanian, perikanan ini pun membuat pendapatan petani tidak pasti. Itulah yang dilihat sebagai isiko tinggi bagi perbankan," paparnya.

Eliza menjelaskan, sektor pertanian ini ibarat sakit sudah kronis di berbagai aspek, sehingga membutuhkan kebijakan yang holistik. Misalnya fiskal dialokasikan lebih bnyak untuk membangun infrastuktur mendasar krusial dan akan mempenagruhi indeks pertanaman (IP) yaitu irigasi.

Tanpa ada infrastuktur irigasi yang baik, berbagai bantuan dan subsidi ini akan percuma saja karena tanaman ini membutuhkan air. Pun benih yang dibagikan tidak akan tumbuh optimal jika irigasinya kurang baik. Tak ayal, lahan yang semestinya bisa dipakai untuk dua kali masa tanam padi, kerana berupa sawah tadah hujan dan tidak ada irigasi, maka jadnya hanya bisa ditanami satu kali saja.

"Kalau ada irigasi yang baik, indeks pertanaman ini bisa jadi dua artinya satu tahun dua kali menanam padi. Kalau setahun banyak yang dua kali menanam, ini akan meningkatkan produksi padi secara agregat. dan swasembada pangan bisa tercapai," ujar Eliza.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi padi nasional, baik melalui intensifikasi maupun cetak sawah atau ekstensifikasi. Yeka menambahkan, pembuatan irigasi penting sebagai akses utama bagi pemenuhan air untuk lahan pertanian.

"Produksi naik itu pasti kalau cetak sawah ini bisa dilakukan dan berhasil. Nah cuma pertanyaannya, mampukah itu kita cetak dengan baik. Itulah pentingnya pengairan dan pemetaan daerah mana saja yang akan menjadi fokus atau perlu di-support untuk dibangunkan irigasi," ujar Yeka dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Bagi Yeka, cetak sawah buka sesuatu yang baru sehingga perdebatan perlu tidaknya cetak sawah harus berorientasi pada kepentingan petani. Yang terpenting, pengelolaan cetak sawah harus dilakukan oleh orang-orang berkompeten di bidang tanaman pangan dan pertanian secara keseluruhan.

"Yang paling penting siapa yang mengelola sawah ini lalu diberikan kepada siapa sawah ini. Kalau ini semua sudah dilakukan saya yakin produksi kita meningkat," katanya.

Terkait model irigasi yang perlu dibangun, Yeka mengatakan metode pengairan yang baik bagi cetak sawah adalah membangun irigasi secara langsung tanpa menggunakan pipa. Sebab, pipa bisa rusak atau dicuri orang sehingga membutuhkan anggaran baru untuk memperbaikinya.

"Metode yang paling baik dalam mencetak sawah itu jangan pakai irigasi pipa. Kenapa? karena pipa banyak diambil orang. Jadi irigasi yang tepat itu adalah bukan pipa tetapi harus membentuk saluran yang jelas. Nah, jadi kata kuncinya jangan hanya mencetak sawah tapi juga bangunan irigasinya harus disiapkan," paparnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mengerjakan proyek cetak sawah skala besar sebagai solusi masa depan dalam mempercepat swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan saat ini pihaknya tengah membangun sarana dan prasarana pertanian, seperti infrastruktur irigasi dan akses jalan menuju persawahan. Dia yakin dengan pembangunan ini kecukupan pangan bagi generasi mendatang dapat terpenuhi dengan baik.

"Kenapa harus ada cetak sawah? Tiap tahun ada pertambahan penduduk 3,5 juta. Selama 10 tahun artinya pertambahan 35 juta. Iya kan? Nah ini yang harus dipersiapkan pangannya, setiap kelahiran ini harus disiapkan pangannya untuk Indonesia, sehingga, kita harus cetak sawah untuk penyediaan lahan pertanian baru," ungkapnya.

Sebagai contoh, upaya optimasi lahan pertanian dan cetak sawah telah berjalan di Merauke dengan adopsi mekanisasi pertanian dengan baik. Begitu pula dengan pembuatan saluran irigasi bagi lahan-lahan yang selama ini kesulitan air untuk bertanam padi. Setidaknya 40.000 hektare lahan pertanian telah dilakukan optimasi dan berproduksi optimal, dengan tata kelola irigasi yang baik.

Ketua Task Force Cetak Sawah Kementerian Pertanian Husnain mengatakan perluasan lahan sawah menjadi kunci menuju kedaulatan pangan bagi masyarakat. Adapun pemerintah berencana melakukan perluasan areal pertanian melalui Program Cetak Sawah seluas 3 juta hektare tahun 2025-2027 untuk mendukung Kedaulatan Pangan dan Lumbung Pangan Dunia.

"Saat ini bertambah konflik Timur Tengah yang juga akan berdampak pada pangan dan ekonomi global jika tidak diantisipasi," kata Husnain.

Untuk itu, Husnain menyebut persiapannya perlu dilakukan dari sekarang. Adapun daerah prioritas program tersebut adalah Merauke (Papua Selatan) dan Kalimantan Tengah masing-masing 1 juta hektare, Kalimantan Selatan 500 ribu hektare dan Sumatera Selatan 250 ribu hektare, sisanya (250 ribu hektar) di provinsi lain.