IDXChannel - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menghadirkan energi bersih dari tenaga surya di Desa Lugusari, Kabupaten Pringsewu, Lampung.

PTBA membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 23,4 kilowatt-peak (kWp) untuk menghidupkan pompa irigasi pertanian di wilayah tersebut.

Pj Bupati Pringsewu, Marindo Kurniawan menyebut, bantuan pompa irigasi ini merupakan wujud komitmen PTBA dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertanian, meningkatkan kesejahteraan serta mendorong swasembada pangan di Provinsi Lampung.

"Dengan memanfaatkan energi surya, kita telah mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus dampak lingkungan. Hal ini sejalan dengan upaya membangun Pringsewu yang hijau dan lestari," katanya usai peresmian PLTS irigasi di Desa Lugusari, Senin (28/10/2024)

Lebih lanjut, Marindo menyebutkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu pada 2023 telah membangun Bendung Lugusari untuk menampung air. Dengan adanya PLTS irigasi, ia berharap kedua infrastruktur tersebut dapat menciptakan sistem irigasi yang efisien dan berkelanjutan.

General Manager Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan,
Hengki Burmana, menyampaikan apresiasi kepada warga Desa Lugusari yang secara sukarela menghibahkan lahan untuk mendukung pembangunan PLTS ini. Hengki berharap agar PLTS irigasi dapat membawa manfaat berkelanjutan bagi para petani.

"Saya titip pesan kepada masyarakat Desa Lugusari untuk bersama-sama menjaga dan merawat PLTS ini, sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

PLTS irigasi di Desa Lugusari terdiri atas 40 panel surya yang berdiri di atas lahan seluas 420 meter persegi. Dengan kapasitas 23,4 kWp, PLTS irigasi ini diharapkan mampu mengairi lahan pertanian seluas 380 hingga 500 hektare, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Manfaatnya dapat dirasakan oleh sekitar 267 petani di Desa Lugusari.

Keberadaan PLTS irigasi memungkinkan petani di Desa Lugusari untuk meningkatkan frekuensi panen. Sebelum adanya PLTS irigasi, para petani di wilayah ini hanya dapat panen 1 kali dalam setahun karena bergantung pada sistem tadah hujan.

Kini mereka dapat panen 2 hingga 3 kali dalam setahun karena adanya pasokan air sepanjang tahun dari pompa irigasi yang dihidupkan oleh PLTS.

(DESI ANGRIANI)

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi padi nasional, baik melalui intensifikasi maupun cetak sawah atau ekstensifikasi. Yeka menambahkan, pembuatan irigasi penting sebagai akses utama bagi pemenuhan air untuk lahan pertanian.

"Produksi naik itu pasti kalau cetak sawah ini bisa dilakukan dan berhasil. Nah cuma pertanyaannya, mampukah itu kita cetak dengan baik. Itulah pentingnya pengairan dan pemetaan daerah mana saja yang akan menjadi fokus atau perlu di-support untuk dibangunkan irigasi," ujar Yeka dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Bagi Yeka, cetak sawah buka sesuatu yang baru sehingga perdebatan perlu tidaknya cetak sawah harus berorientasi pada kepentingan petani. Yang terpenting, pengelolaan cetak sawah harus dilakukan oleh orang-orang berkompeten di bidang tanaman pangan dan pertanian secara keseluruhan.

"Yang paling penting siapa yang mengelola sawah ini lalu diberikan kepada siapa sawah ini. Kalau ini semua sudah dilakukan saya yakin produksi kita meningkat," katanya.

Terkait model irigasi yang perlu dibangun, Yeka mengatakan metode pengairan yang baik bagi cetak sawah adalah membangun irigasi secara langsung tanpa menggunakan pipa. Sebab, pipa bisa rusak atau dicuri orang sehingga membutuhkan anggaran baru untuk memperbaikinya.

"Metode yang paling baik dalam mencetak sawah itu jangan pakai irigasi pipa. Kenapa? karena pipa banyak diambil orang. Jadi irigasi yang tepat itu adalah bukan pipa tetapi harus membentuk saluran yang jelas. Nah, jadi kata kuncinya jangan hanya mencetak sawah tapi juga bangunan irigasinya harus disiapkan," paparnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mengerjakan proyek cetak sawah skala besar sebagai solusi masa depan dalam mempercepat swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan saat ini pihaknya tengah membangun sarana dan prasarana pertanian, seperti infrastruktur irigasi dan akses jalan menuju persawahan. Dia yakin dengan pembangunan ini kecukupan pangan bagi generasi mendatang dapat terpenuhi dengan baik.

"Kenapa harus ada cetak sawah? Tiap tahun ada pertambahan penduduk 3,5 juta. Selama 10 tahun artinya pertambahan 35 juta. Iya kan? Nah ini yang harus dipersiapkan pangannya, setiap kelahiran ini harus disiapkan pangannya untuk Indonesia, sehingga, kita harus cetak sawah untuk penyediaan lahan pertanian baru," ungkapnya.

Sebagai contoh, upaya optimasi lahan pertanian dan cetak sawah telah berjalan di Merauke dengan adopsi mekanisasi pertanian dengan baik. Begitu pula dengan pembuatan saluran irigasi bagi lahan-lahan yang selama ini kesulitan air untuk bertanam padi. Setidaknya 40.000 hektare lahan pertanian telah dilakukan optimasi dan berproduksi optimal, dengan tata kelola irigasi yang baik.

Ketua Task Force Cetak Sawah Kementerian Pertanian Husnain mengatakan perluasan lahan sawah menjadi kunci menuju kedaulatan pangan bagi masyarakat. Adapun pemerintah berencana melakukan perluasan areal pertanian melalui Program Cetak Sawah seluas 3 juta hektare tahun 2025-2027 untuk mendukung Kedaulatan Pangan dan Lumbung Pangan Dunia.

"Saat ini bertambah konflik Timur Tengah yang juga akan berdampak pada pangan dan ekonomi global jika tidak diantisipasi," kata Husnain.

Untuk itu, Husnain menyebut persiapannya perlu dilakukan dari sekarang. Adapun daerah prioritas program tersebut adalah Merauke (Papua Selatan) dan Kalimantan Tengah masing-masing 1 juta hektare, Kalimantan Selatan 500 ribu hektare dan Sumatera Selatan 250 ribu hektare, sisanya (250 ribu hektar) di provinsi lain.

Sepanjang 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia menambah 61 bendungan baru sehingga secara kumulasi jumlahnya mencapai 300 bendungan. Namun jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan bendungan-bendungan yang ada di negara maju seperti China.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, Indonesia membangun sebanyak 61 bendungan. Dari jumlah itu, 45 di antaranya sudah rampung, terakhir Bendungan Leuwikeris di Tasikmalaya dan Margatiga di Lampung.

"Total bendungan kita kurang lebih ada 300-an, ini jauh dibandingkan China yang punya 90.000 bendungan besar," kata Endra, dalam diskusi Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, dikutip dari Youtube FMB9ID_IKP, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, apabila ditambah dengan tampungan alami, seperti danau dan embung-embung di Indonesia, masih jauh sekali jumlahnya untuk memastikan tampungan air bisa menyediakan air sepanjang musim kemarau, serta menjamin irigasi pertanian.

"Jadi tampungan kita dengan bertambahnya bendungan, tapi ini masih sangat kurang dibandingkan China, Korea, negara-negara maju lainnya," ujarnya.

Selain bendungan, dalam 10 tahun terakhir pemerintah juga telah membangun 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, serta 4,4 juta hektare irigasi existing yang direhabilitasi.

"Ini kita juga harus mengetahui sawah-sawah kita yang jumlahnya sekitar 7,3 juta, baru 10% yang memiliki irigasi. Artinya sisanya masih sawah tadah hujan," imbuh dia.

Dengan demikian, menurutnya Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar untuk membangun jaringan irigasi. Harapannya, ke depan sawah-sawah di Indonesia terjamin pasokan airnya sepanjang tahun.

"Kita baru 10%, dengan tambahan 60 bendungan itu kita baru berhasil meningkatkan ke angka 19%, berarti 80% sawah kita masih tadah hujan," ujar Endra.

Endra menekankan, langkah pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di 10 tahun terakhir sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju.

"Infrastruktur keniscayaan persyaratan menjadi negara maju. Yang kita lakukan bukan untuk gagah-gagahan, untuk ambisi besar, tapi pada awal Kabinet Kerja 2014 betul-betul untuk mengejar ketertinggalan. Jadi kita tampak membangun banyak tapi kita belum cukup banyak kalau dibandingkan negara lain yang memang sudah masuk negara maju," tutup Endra.

JAKARTA, investor.id – Wakil Presiden (Wapres) RI K.H. Ma’ruf Amin meresmikan Bendungan Cipanas, di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (9/7).

Mengawali sambutannya, Ma’ruf menekankan peran strategis bendungan dalam mendukung kehidupan manusia dan perekonomian yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber air baku, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan energi.

“Bendungan ini akan menyediakan berbagai fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat mulai dari sumber irigasi pertanian, sumber air baku, pengendali banjir, dan pembangkit listrik,” ujar Wapres dikutip dari situs resmi wapresri di Jakarta, Selasa (09/07/2024)

“Selain itu, bendungan ini akan membantu meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan pertanian di daerah ini. Tidak lupa, bendungan ini juga berpotensi untuk dijadikan daerah wisata baru,” tambahnya.

Ma’ruf mencatat, pengembangan destinasi wisata di sekitar Bendungan Cipanas akan membawa dampak positif terhadap perekonomian lokal.

“Pastikan pemanfaatan Bendungan Cipanas dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang, Indramayu, dan sekitarnya, khususnya dalam dukungan produktivitas pertanian, industri, dan pemenuhan air bersih serta mengurangi dampak banjir,” tegasnya.

Namun, Wapres mengingatkan, dalam pembangunan bendungan, masyarakat di hilir dan hulu tentu saja tidak akan merasakan manfaat yang sama besar. Untuk itu, pemerintah daerah (pemda) harus memberi perhatian lebih dan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah hulu bendungan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur air yang konsisten untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas fungsi bendungan.

“Lakukan pengelolaan dan pemeliharaan bendungan secara baik dan berkelanjutan untuk memperpanjang usia bendungan dan peralatan yang ada,” pesannya.

Terkait hal ini, Wapres meminta Unit Pengelolaan Bendungan Cipanas bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat sekitar saling berkolaborasi dan bersinergi dalam menjaga dan memelihara aset infrastruktur ini.

“Dorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bendungan secara berkelanjutan. Pemerintah agar menyediakan pendampingan untuk masyarakat agar potensi kerusakan bendungan dan lingkungan sekitarnya dapat dihindari,” pintanya.

Lebih jauh, Wapres berpesan, terus jaga ketahanan air sebagai prasyarat mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi di masa depan, sebab ketiga sektor ini memiliki hubungan yang erat.

Oleh karena itu, ia berharap, arah kebijakan terkait ketiga hal ini agar disusun secara komprehensif dan terintegrasi melalui koordinasi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, terutama kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Dorong kesatuan pandangan dan pemahaman guna menyinergikan langkah dan upaya untuk menciptakan kebijakan yang dapat menjamin ketahanan air, pangan, dan energi demi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat adil dan merata,” ujar Wapres memberikan arahan.

Sebagai informasi, lokasi administratif Bendungan Cipanas terletak di dua kabupaten, tepatnya di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu dan Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang. Proyek pembangunannya dimulai sejak 2016 hingga 2023. Keberadaan bendungan ini mampu mengairi 9.273 hektare lahan pertanian di kedua kabupaten, sehingga diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun.

Bendungan Cipanas ini akan menyuplai air baku sebesar 850 liter/detik bagi kawasan industri, permukiman, Bandara Kertajati di kawasan Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati). Jumlah ini terdiri atas 650 liter per detik untuk Kabupaten Sumedang dan 200 liter per detik untuk Kabupaten Indramayu. Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat dalam mereduksi 701 hektare area yang tergenang banjir di wilayah Kecamatan Losarang dan Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu sekaligus berpotensi menjadi pembangkit listrik sebesar 3,0 megawatt.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News