PT Toyota Astra Motor (TAM) meminta pemerintah Indonesia belajar dari Thailand soal pemberlakuan insentif mobil hybrid. Menurut mereka, Negeri Gajah Putih sudah berada di jalan yang benar soal kendaraan ramah lingkungan.

Marketing Planning Deputy General Manager PT TAM Resha Kusuma Atmaja mengatakan, keputusan pemerintah Thailand memberikan insentif mobil hybrid berdasarkan emisi sudah tepat. Sebab, bagaimana pun juga, output kendaraan ramah lingkungan adalah pengurangan emisi.

"Negara tetangga sudah ada planning menerapkan pajak berbasis carbon emission seperti di Thailand. Mereka sudah mulai canangkan, jadi yang dilihat emisi karbonnya berapa dan berapa pajak yang harus dibayar," ujar Resha saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat.

"Itu menstimulus atau menunjang pemerintah untuk menuju net zero carbon menurut kami di Toyota," tambahnya.

Mobil hybrid. Foto: Istimewa

Resha secara tak langsung berharap, pemerintah bisa meniru langkah Thailand dalam penerapan insentif kendaraan ramah lingkungan. Jadi, selain penjualan, mereka juga bisa melihat seberapa 'bersih' suatu kendaraan dalam menghasilkan emisi gas buang.

"Kita harapkan adalah begini, melihat ke belakang bahwa kita ingin mengurangi emisi karbon dengan banyak cara. Karena itu, kita berharap pemerintah juga bisa mendukung net zero carbon ini," tuturnya.

"Ini juga bagaimana apresiasi bagi para pelaku bisnis untuk mengurangi karbon. Ketika itu dilakukan artinya kita punya usaha bersama, akselerasi diperlukan salah satunya lewat insentif kendaraan," lanjutnya.

Diberitakan detikOto sebelumnya, pemerintah Thailand akan memberikan tambahan insentif untuk pembelian mobil hybrid. Jika sebelumnya pajak yang dikenakan 11 persen, mulai 2028 hingga 2035 diturunkan menjadi 6-9 persen, tergantung seberapa besar emisi yang dihasilkan.

"Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, volume penjualan sebagian besar akan berasal dari mobil hybrid dan listrik. Langkah-langkah untuk mendukung mobil hybrid diperlukan untuk mendorong investasi berkelanjutan di dalam negeri," kata Narit Therdsteerasukdi selaku Sekjend Dewan Investasi Thailand.

Bendera Thailand di mobil. Foto: Adobe Stock.

Meski demikian, insentif tersebut tak bisa dinikmati seluruh produk dan pabrikan. Sebab, sama seperti di Indonesia, ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi. Berikut rangkumannya:

1. Aturan berlaku mulai 2028 hingga 2035

2. Insentif hanya berlaku untuk produsen yang investasi minimal 3 miliar baht atau Rp 1,3 triliunan selama empat tahun berturut-turut mulai 2024.

3. Kendaraan harus memenuhi aturan tingkat kandungan lokal atau biasa disebut TKDN di Indonesia

4. Kendaraan harus dibekali teknologi keamanan dan keselamatan sebagai standar produk.

Kebijakan insentif mobil hybrid itu ditargetkan mampu menarik investasi sekira 50 miliar baht atau Rp 22,6 trilunan. Harapannya, langkah yang diambil BOI makin menguatkan posisi Thailand sebagai pasar utama mobil hybrid di Asia.

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Pemerintah terus menggeber penerapan kendaraan berbasis listrik dalam negeri. Namun Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai implementasi kendaraan listrik dalam negeri masih menghadapi tantangan.

Airlangga mengatakan pemerintah telah memberikan insentif atau bantuan untuk pembelian kendaraan listrik. Misalnya, insentif untuk motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit per KTP. Pemberian insentif tersebut, Airlangga mengklaim dapat meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di masyarakat.

Berdasarkan data yang dipaparkan, penggunaan kendaraan listrik di Indonesia mencapai 133.225 unit per April 2024. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 116.438 unit.

"Kemudian untuk kendaraan pribadi juga berbagai insentif, termasuk PPN ditanggung pemerintah dan juga untuk motor ditanggung pemerintah sebesar Rp 7 juta yang ternyata mendorong kendaraan listrik, baik mobil maupun motor," kata Airlangga dalam acara 'Solutions to Indonesia's Environmental Challenge' di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Meski meningkat jumlah penggunaan, Airlangga menyebut ada tantangan yang masih dihadapi Indonesia, yakni secondary market atau pasar untuk barang bekas. Menurutnya, saat ini pasar barang bekas untuk kendaraan listrik tidak ada. Berbeda dengan kendaraan Internal Combustion Engine (ICE) atau pembakaran internal yang masih diminati masyarakat.

"Memang tantangannya adalah secondary market untuk kendaraan berbasis listrik. Secondary marketnya tidak ada dibandingkan dengan (kendaraan) ICE. Jadi, ini menjadi tantangan tersendiri," jelasnya.

Dia pun optimistis jumlah penggunaan kendaraan berbasis listrik meningkat tahun 2035. Sebab, pemerintah terus mendorong percepatan infrastruktur kendaraan listrik dalam pembangunan transportasi.

"Diperkirakan jumlahnya di tahun 2035 jumlahnya bisa meningkat. Pemerintah juga mendorong dan mempercepat infrastruktur kendaraan bermotor listrik dan dalam kegiatan pembangunan transportasi, digitalisasi, dan juga penerapan transportasi hijau menjadi penting, terutama transportasi publik," tambahnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang terus mendorong mobil hybrid supaya dapat insentif. Dia mengungkap walaupun insentif mobil hybrid nantinya tidak sebesar mobil listrik.

Agus mewanti-wanti tanpa adanya insentif mobil ramah lingkungan, posisi Indonesia jadi kurang kompetitif dibanding negara lain.

"Kami inginnya ada insentif, walaupun insentifnya nggak bisa sebesar mobil listrik. Karena begini, salah satu pertimbangan kenapa kita perlu mempertimbangkan insentif untuk mobil hybrid kami tidak mau pabrikan mobil hybrid yang sudah ada di Indonesia itu pindah. Ini kasusnya sama ketika tahun 80-an, kita mempersulit tumbuhnya industri semikonduktor dan mereka semua pindah ke Malaysia," paparnya di DPR Jakarta, Senin (26/8/2024).

Mobil listrik sedang mendapat karpet merah dari pemerintah Indonesia. Khususnya pabrikan yang punya komitmen investasi di Tanah Air.

Pertama, mobil listrik tidak dikenakan pengenaan tarif penjualan atas barang mewah (PPnBM). Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021.

Sedangkan mobil hybrid dikenakan PPnBM sebesar 15 persen dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu besarannya bervariasi mulai dari 40 persen hingga 80 persen dari harga jual. Tergantung dari tingkat kapasitas mesin, konsumsi BBM, dan emisi yang dikeluarkan. Prinsipnya makin irit dan ramah lingkungan maka dikenakan PPnBM paling rendah.

Tidak hanya PPnBM yang berubah, tahun lalu pemerintah juga sudah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan untuk mobil baru di Indonesia adalah sebesar 11% dari harga jual. Tarif PPN ini biasanya sudah termasuk dalam harga on the road (OTR). Tapi pemerintah memberikan relaksasi bagi mobil listrik dengan hanya dikenakan tarif PPN satu persen.

Pemerintah lalu memberikan insentif lebih luas untuk kendaraan listrik. Keringanan itu meliputi pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Jadi motor dan mobil listrik yang berbasis baterai atau Battery Electric Vehicles (BEV) tidak dikenakan pajak lagi.

Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 11 Mei 2023 yang tercantum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Tak cuma insentif fiskal, insentif non-fiskal juga diberikan untuk kendaraan listrik. Salah satunya adalah mobil listrik dibebaskan dari aturan pembatasan kendaraan ganjil genap.

Tes Lengkap Neta V-II: Mobil Listrik Terbaik di Kelasnya?

Tes Lengkap Neta V-II: Mobil Listrik Terbaik di Kelasnya?

Kandidat Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump menentang semua orang memiliki mobil listrik. Padahal Trump mendapat dukungan besar dari Elon Musk.

Tidak semua orang mendukung keberadaan mobil listrik. Kandidat Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump salah satunya. Dia bahkan menentang orang-orang memiliki mobil listrik. Di sisi lain, Trump mendapat dukungan besar dari bos produsen mobil listrik Tesla, Elon Musk.

"Elon Musk mendukung saya dan dia adalah teman saya, dia orang yang baik dan cerdas tetapi saya menentang semua orang memiliki mobil listrik," kata Trump saat berbicara di konferensi Asosiasi Jurnalis Kulit Hitam Nasional, di Chicago, dilansir Car Expert.

"Jika Anda menginginkan mobil hybrid atau berbahan bakar bensin, kami memiliki lebih banyak bensin, di bawah kaki sendiri dibandingkan dari negara mana pun. Lebih banyak dari Arab Saudi, lebih banyak dari Rusia. Saya ingin menggunakan apa yang kita miliki, saya ingin menurunkan harga dan biaya," urainya lagi.

Ini bukan kali pertama Trump menyerang industri mobil listrik dan menilai bahwa pemerintah AS mengenalkan mandat untuk memaksa pengendara menggunakan kendaraan bertenaga baterai.

Untuk diketahui, Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) menargetkan mobil listrik bisa berkontribusi antara 35 hingga 56 persen dari total penjualan mobil baru pada tahun 2031. Namun itu bukanlah mandat, melainkan peta jalan bagi produsen untuk bisa memenuhi peraturan emisi.

EPA sebelumnya menargetkan penjualan mobil listrik bisa mencapai 67 persen, namun direvisi seiring dengan menurunnya permintaan akan kendaraan listrik dalam beberapa bulan belakangan.

Pada September 2023, Trump pernah menyatakan bahwa mandat kendaraan listrik di era Joe Biden bukanlah aturan pemerintah, melainkan pembunuhan pemerintah terhadap pekerjaan dan industri. Selanjutnya pada Maret 2024, dia mengungkap akan memberlakukan tarif 100 persen untuk kendaraan yang diproduksi di Meksiko oleh perusahaan China jika terpilih lagi akhir tahun ini. Pernyataan itu menyusul sejumlah pabrikan China seperti BYD yang berniat membangun pabrik di sana.

Kemudian pada konvensi nasional Partai Republik bulan lalu, Trump mengatakan akan mengakhiri insentif kendaraan listrik jika terpilih sebagai presiden pada November.

"Saya akan mengakhiri mandat kendaraan listrik pada hari pertama dengan demikian menyelamatkan industri otomotif AS dari pemusnahan total yang sedang terjadi saat ini dan menghemat ribuan dolar per mobil," ungkap Trump.

Partai Republik Tetapkan Donald Trump Jadi Capres AS

Partai Republik Tetapkan Donald Trump Jadi Capres AS