Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan melantik Kepala Badan Penyelenggara HajiMoch. Irfan Yusuf. Peran Kementerian Agama kelak tidak menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah haji.

Hal itu diungkap oleh Irfan Yusuf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024). Menurutnya, mulai 2026 Kementerian Agama tidak akan menjadi penyelenggara pemberangkatan jamaah haji.

Dia menyamaikan pada tahun depan atau 2025, Kemenag dengan Badan Peyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jamaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah.

“Kami 2025 belum masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Irfan menekankan bahwa harapan Presiden Prabowo Subianto agar instansinya bisa segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Irfan melanjutkan, di bawah instansinya diharapkan Indonesia mempunyai Perkampungan Haji RI di Tanah Suci. Semua kegiatan jamaah haji maupun jamaah umrah Indonesia bisa jadi satu tempat di sana.

“Menurut Bapak Presiden harus lebih ditingkatkan lagi untuk bisa lebih nyaman buat para jamaah Haji dan juga aman buat para zaman haji. Saya kira itu saja,” pungkas Irfan.

Profil Irfan Yusuf

Moch. Irfan Yusuf atau Gus Irfan merupakan seorang politikus Indonesia. Dia tergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, dia maju pada daerah pemilihan Jawa Timur VIII, meraih 77.433 suara dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029.

Pria kelahiran Jombang 62 tahun ini merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari.

Adapun, saat ini Gus Irfan yang merupakan lulusan Universitas Brawijaya memiliki peran penting di Lembaga Perekonomian NU (LPNU) sebagai Wakil Ketua.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan melantik Kepala Badan Penyelengara Haji Moch. Irfan Yusuf. Peran Kementerian Agama kelak tidak menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah haji.

Hal itu diungkap oleh Irfan Yusuf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024). Menurutnya, mulai 2026 Kementerian Agama tidak akan menjadi penyelenggara pemberangkatan jamaah haji.

Dia menyamaikan pada tahun depan atau 2025, Kemenang dengan Badan Peyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jamaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah.

“Kami 2025 belum masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Irfan menekankan bahwa harapan Presiden Prabowo Subianto agar instansinya bisa segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Irfan melanjutkan, di bawah instansinya diharapkan Indonesia mempunyai Perkampungan Haji RI di Tanah Suci. Semua kegiatan jamaah haji maupun jamaah umrah Indonesia bisa jadi satu tempat di sana.

“Menurut Bapak Presiden harus lebih ditingkatkan lagi untuk bisa lebih nyaman buat para jamaah Haji dan juga aman buat para zaman haji. Saya kira itu saja,” pungkas Irfan.

Polemik Penyelenggara Jamaah Haji

Peyelanggaraan jamaah haji kerap mengalami polemik belakangan ini. Mulai dari pemberangkatan, pemondokan hingga masalah makanan jamaah haji. Baru-bari ini DPR RI membuat Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 untuk investigasi dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024.

Pansus sempat bersitegang dengan Kemenag terkait dengan investigasi tersebut. Menteri Agama periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas sempat mangkir beberapa kali saat dipanggil Pansus.

Dalam rapat internal pada 24 September 2024, Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Wahid menyanggah adanya intervensi dalam internal pansus haji saat keputusan akhir investigasi dibuat.

“Intervensi siapa? Tidak ada intervensi apa. Tidak ada intervensi,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2024).

Menurut Nusron, perbedaan pandangan saat rapat berlangsung merupakan hal wajar yang terjadi karena setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

“Kalau beda pandangan kan antar manusia biasa. Masing-masing anggota punya haknya [menyampaikan pandangan] masing-masing. Tapi kalau intervensi tidak ada intervensi,” tegas politikus Golkar tersebut.

Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor bakal menempati jabatan baru di kabinet era Prabowo-Gibran. Tugas baru tersebut berkaitan dengan haji dan umroh.

Sebelumnya, Afriansyah mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10). Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh politik hingga profesional turut hadir untuk menempati posisi di kabinet era Prabowo-Gibran.

Saat ditanya mengenai pertemuannya dengan Prabowo, Afriansyah menjelaskan Prabowo memintanya untuk mengurus badan terkait haji dan umroh.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Dia menjelaskan badan tersebut dibentuk langsung oleh Prabowo dan akan setara dengan kementerian. Rencananya, badan tersebut ditugaskan untuk memperbaiki dan mempercepat sistem haji dan umroh.

"Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau (Prabowo) untuk percepatan, perbaikan. Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat islam yang besar. Jadi, perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya disuruh ke sana," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan jabatannya di badan tersebut sebagai wakil kepala badan bersama dengan Dahnil Anzar Simanjuntak. Kemudian yang menempati posisi Kepala Badan, yakni Irfan Yusuf, salah seorang cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.

"Pertama, tunjuk ketua badannya itu Gus Irfan yusuf, kemudian Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," tambahnya.

Sebagai informasi, selama ini pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI. Di masa peralihan kepemimpinan saat ini, muncul isu pembentukan kementerian yang khusus menangani urusan haji dan umrah.

Isu ini mencuat belakangan ini karena adanya usulan dari Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok. Ia mengusulkan adanya kementerian yang khusus mengurusi pelayanan haji, umrah, dan wakaf.

Terkait usulan tersebut, Direktur Jenderal PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan belum dapat menyampaikan tanggapan karena belum ada kabar yang jelas mengenai hal itu.

"Saya kira kita masih menunggu bentuknya akan seperti apa, dan apakah masih di dalam organisasi Kementerian Agama langsung seperti saat ini atau tidak," kata Hilman Latief dalam acara Media Gathering di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dikutip dari detikHikmah.