JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak semua warga kelas menengah ke bawah di Jakarta rupanya mendukung program sekolah swasta gratis. Ada hal yang menghantui mereka.

Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di permukiman padat penduduk Kramat Pulo Dalam, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat bernama Dian (41) misalnya.

Ia sebenarnya lebih memilih agar program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dilanjutkan dibandingkan anggarannya dialihkan ke program sekolah swasta gratis.

"Saya maunya sih KJP tetap ada, harus tetap ada," ungkap Dian saat dijumpai Kompas.com di sela aktifitasnya, Sabtu (9/11/2024).

Sebab, program KJP tidak hanya membiayai aktifitas akademis anak saja, melainkan juga membiayai keperluan buku dan seragam sekolah, bahkan bisa digunakan untuk tambahan pemenuhan gizi anak.

Hal senada juga diucapkan ibu rumah tangga lain bernama Wulan (42). Ia berpendapat, program sekolah gratis dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan anak akan keperluan sekolah.

Wulan sungguh merasa keberatan apabila pemerintah hanya membiayai akademis saja, tetapi tidak dengan keperluan sekolah anak.

"Apalagi saya, bapaknya (suami) kena PHK. Kasihan anak saya. Saya ini bantu suami dengan dagang-dagang," ujar Wulan.

Pilihan kembali bekerja pun sulit bagi Wulan dan sang suami. Pasalnya mereka terbentur dengan aturan banyak perusahaan soal batas atas usia kerja.

Dian berharap, kedua anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Ekonomi Atas dan Kelas 6 Sekolah Dasar (SD) tetap mendapatkan KJP.

"Penginnya berjalan beriringan sih ya," kata dia.

Sang suami yang hanya bekerja sebagai pedagang, tidak mendapatkan penghasilan tetap. Sebab itu, Dian membantu dengan berjualan bersama adik kandungnya.

"Suami wiraswasta, namanya pedagang enggak selamanya dapat (penghasilan). Makanya saya bantu adik saya jualan mochi, ya lumayan sehari-hari buat makan, buat jajan, nambah-nambahin," kata dia.

Baik Dian atau Wulan mengaku, belum mengetahui secara persis seluk beluk program sekolah swasta gratis yang diwacanakan akan berlaku pada tahun ajaran baru Juni 2025.

"Baru dengar dari berita saja, dari namanya omongan orang sana sini gitu ya. Mudah-mudahan programnya berjalan bagus," kata Dian.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jakarta bersama DPRD Jakarta tengah gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi.

Agar anak-anak, khususnya dari kalangan tak mampu, mendapatkan pendidikan hingga tuntas, Pemprov dan DPRD segera menghadirkan program sekolah swasta gratis di Jakarta yang rencananya dimulai pada Juli 2025.

Program ini akan diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta.

Pembahasan mengenai program sekolah swasta gratis ini pun telah berlangsung sejak dua tahun lalu di Komisi E DPRD Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo mengatakan, ada bantuan biaya personal dalam program sekolah swasta gratis yang dimulai tahun depan.

Dalam program tersebut, Pemprov ingin memastikan anak-anak kurang mampu di Jakarta mendapat fasilitas sekolah melalui bantuan sosial.

"Biaya personalnya untuk beli baju, seragam, sepatu, tas, alat tulis, kami akan berikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang menerima KJP," ucap Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Artikel ini membahas mengenai situasi ekonomi yang terjadi di Amerika. Tapi hal ini bisa menjadi gambaran untuk kondisi ekonomi di Indonesia

Pew Research Center menemukan bahwa pada tahun 2021, untuk memenuhi syarat sebagai kelas atas, sebuah rumah tangga harus berpenghasilan lebih dari US$ 145.000 atau Rp 2,21 miliar per tahun. Sementara, rumah tangga kelas bawah berpenghasilan di bawah US$ 48.500 atau Rp 742,19 juta setiap tahun. Adapun status kelas menengah berada di antara keduanya.

Namun, tentu saja, hal ini akan sangat bervariasi, tergantung pada tempat tinggal dan biaya hidup yang harus dikeluarkan.

Selain pendapatan rumah tangga setiap tahun, apakah ada indikator lain yang menunjukkan fakta bahwa seseorang mungkin termasuk ke dalam warga kelas bawah tanpa menyadarinya?

GOBankingRates menghubungi beberapa pakar untuk mendapatkan tanda-tanda utama bahwa seseorang mungkin tidak setinggi yang mereka kira dalam tatanan ekonomi.

Berikut sejumlah tandanya:

1. Akses Terbatas ke Pendidikan

Anak-anak kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah, tetapi Anda tidak memiliki uang tambahan untuk membayar guru privat.

Anda tidak mampu membayar biaya kuliah untuk mengambil kelas malam di perguruan tinggi setempat.

Ini adalah dua contoh bagaimana Anda mungkin terdorong turun dalam hal kelas dan tidak menyadarinya sampai sekarang.

“Pendidikan sering dianggap sebagai faktor kunci dalam mobilitas sosial dan mobilitas ekonomi ke atas,” kata Dana Ronald, CEO of Tax Crisis Institute.

Dia menambahkan, “Namun, jika Anda berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, Anda mungkin memiliki akses yang berbeda terhadap pendidikan berkualitas dibandingkan mereka yang berada dalam golongan berpenghasilan tinggi. Hal ini dapat menyulitkan untuk keluar dari kelas bawah.”

2. Rasio Utang terhadap Pendapatan Tinggi

Sulit untuk tidak berutang di Amerika Serikat pada tahun apa pun, terutama pada tahun 2024. Antara pembayaran pinjaman yang belum dibayar, saldo kartu kredit, dan pembayaran mobil, Anda dapat mendapati diri Anda berutang lebih banyak daripada yang sebenarnya Anda hasilkan secara rutin.

“Rasio utang terhadap pendapatan yang tinggi, di mana pembayaran utang bulanan melebihi 40% dari pendapatan kotor bulanan Anda, dapat menunjukkan status kelas bawah karena tekanan finansial,” jelas Jeff Rose, CFP dan pendiri GoodFinancialCents.com.

“Kesulitan mendapatkan persetujuan untuk kartu kredit atau pinjaman, sering kali karena pendapatan rendah atau riwayat kredit yang buruk, adalah masalah umum lainnya yang dihadapi oleh mereka yang berada di kelas bawah,” tambahnya.

3. Hidup dari Gaji ke Gaji

“Ada kemungkinan Anda berada dalam situasi di mana Anda harus membayar gaji ke gaji tanpa menyadarinya,” kata David Bakke, pakar keuangan di DollarSanity.

Ini adalah reaksi berantai dari pengeluaran versus penghasilan. Pada dasarnya, Anda menerima gaji dan rekening bank Anda terisi dengan uang.

Satu-satunya masalah adalah Anda menghabiskan semua uang itu tanpa menabung atau berinvestasi, lalu mengalami kesulitan — tepat saat gaji Anda berikutnya masuk dan siklus itu dimulai lagi.

“Jika Anda terus-menerus tertinggal secara finansial dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir, Anda termasuk kelas bawah,” kata Bakke.

4. Menabung adalah Hal yang Mustahil

Ketika Anda memperoleh pendapatan terbatas, semua uang Anda digunakan untuk kebutuhan dasar: makanan, tempat tinggal, pakaian, dan transportasi.

Ini berarti Anda tidak punya uang tersisa untuk disimpan di rekening tabungan untuk memperoleh bunga atau untuk diinvestasikan dalam peluang untuk menumbuhkan uang Anda. Lebih buruk lagi, jika terjadi keadaan darurat, Anda tidak memiliki jaring pengaman finansial.

“Jika Anda tidak dapat menyisihkan sebagian uang
untuk kebutuhan tak terduga dan Anda hidup pas-pasan, menurut saya, ini adalah indikator nyata bahwa Anda telah keluar dari kelas menengah, dan ini adalah sesuatu yang harus Anda tanggapi dengan serius,” kata Ethan Keller, presiden Dominion, jaringan internasional penasihat hukum dan keuangan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Anda pasti kerap mendengar istilah "kelas atas", "kelas menengah", dan "kelas bawah" digunakan dalam percakapan tentang uang dan masyarakat.

Namun, apa arti istilah-istilah ini?

Meskipun tidak ada cara yang sempurna untuk mendefinisikan kelas ekonomi, satu pendekatan umum adalah dengan melihat kekayaan bersih.

Mengutip Benzinga, nilai kekayaan bersih Anda bukan hanya tentang berapa banyak uang tunai yang Anda miliki di bank. Nilai kekayaan bersih adalah nilai total dari semua yang Anda miliki dikurangi dengan utang yang dimiliki.

Menurut data terbaru dari Federal Reserve, berikut ini adalah bagaimana angka-angka tersebut disusun:

Jika Anda termasuk kelas atas, Anda dalam posisi yang baik. 10% peraih pendapatan teratas memiliki kekayaan bersih rata-rata US$ 2,65 juta atau setara dengan Rp 40,96 miliar.

Beralih ke kelas menengah, keadaan menjadi sedikit lebih bervariasi. Orang-orang kelas menengah ke atas memiliki kekayaan bersih rata-rata sekitar US$ 300.800 atau Rp 4,64 miliar.

Keluarga kelas menengah pada umumnya memiliki kekayaan bersih US$ 169.420 atau Rp 2,61 miliar.

Dan jika Anda berada di kelas menengah ke bawah, Anda akan memiliki sekitar US$ 58.550 Rp 905 juta.

Sekarang, untuk kelas bawah, jumlahnya menurun drastis. Kekayaan bersih rata-rata di sini hanya US$ 16.900 atau Rp 261,24 juta.

Tetapi masalahnya adalah – ini hanyalah rata-rata. Situasi Anda mungkin terlihat sangat berbeda.

Mungkin Anda adalah lulusan perguruan tinggi baru-baru ini dengan segunung utang mahasiswa tetapi memiliki pekerjaan bergaji tinggi.

Atau mungkin Anda sudah pensiun dengan penghasilan yang pas-pasan tetapi rumah yang sudah lunas dan tabungan yang banyak. Hidup itu rumit, begitu pula keuangan.

Perlu dicatat juga bahwa kekayaan bersih bukanlah segalanya. Kehidupan Anda sehari-hari mungkin lebih dipengaruhi oleh penghasilan dan biaya hidup Anda.

Seorang guru di kota kecil mungkin memiliki kekayaan bersih yang lebih rendah daripada seorang aktor yang sedang berjuang di New York City, tetapi siapa yang lebih baik?

Jadi, apa yang dapat Anda lakukan dengan informasi ini?

Pertama, jangan panik jika kekayaan bersih Anda tidak seperti yang Anda inginkan. Ingat, membangun kekayaan butuh waktu. Jika Anda masih muda, Anda punya banyak waktu untuk meningkatkan jumlah tabungan atau simpanan Anda.

Jika Anda ingin meningkatkan kekayaan bersih Anda, berikut beberapa kiatnya:

- Lunasi utang berbunga tinggi. Sulit untuk membangun kekayaan jika Anda menghabiskan banyak uang untuk membayar bunga.

- Menabung dan berinvestasilah secara teratur. Bahkan jumlah yang kecil pun bertambah seiring waktu.

- Pertimbangkan untuk membeli rumah. Ekuitas rumah merupakan bagian besar dari kekayaan bersih banyak orang.

- Berinvestasilah pada diri sendiri. Mempelajari keterampilan baru dapat menghasilkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi.

- Hiduplah sesuai kemampuan Anda. Semakin sedikit pengeluaran Anda, semakin banyak yang dapat Anda tabung dan investasikan.

Jika Anda mendekati masa pensiun atau sudah menikmati masa tua, berikut ini beberapa langkah untuk meningkatkan kenyamanan finansial Anda:

- Menunda klaim tunjangan Jaminan Sosial dapat membuahkan hasil, karena tunjangan tersebut akan bertambah semakin lama Anda menunggu. Pertimbangkan untuk bekerja sedikit lebih lama jika memungkinkan.

- Pikirkan juga untuk memperkecil ukuran rumah Anda. Ini dapat membuka sebagian ekuitas Anda dan mengurangi biaya hidup Anda.

Ingat, menjadi 'kelas atas' atau 'kelas bawah' hanyalah label di masyarakat. Yang benar-benar penting adalah bagaimana Anda bergerak menuju tujuan keuangan Anda sendiri.

Perjalanan setiap orang berbeda. Berkonsultasi dengan penasihat keuangan bisa menjadi langkah yang bagus jika Anda menginginkan beberapa saran khusus untuk mencapai target tersebut. Mereka dapat membantu Anda memetakan rencana yang tepat untuk apa yang Anda butuhkan.

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024. Dalam aturan tersebut, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Terbentuknya Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7. Kemudian pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

"(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

Tugas dan Fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki tugas yang dituangkan pada pasal 53. Tugas tersebut yakni menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Badan tersebut juga memiliki fungsi, pertama penjurusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Kemudian, sebagai pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Sebagai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan. Lebih lanjut, juga berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada pasal 55 tertulis bahwa Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 6 (enam) pusat yang menunjang fungsi dan tugas badan tersebut.

"Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) bagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana," tulis pasal 55 nomor 2 dan 3.

Prabowo Bentuk 2 Ditjen Baru di Kemenkeu

Dalam aturan yang sama, Prabowo juga telah menambah Direktorat Jenderal baru di Kemenkeu. Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kini, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya ada dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan kebijakan kemasan rokok polos tanpa identitas merek mendapat penolakan dari berbagai pihak di ekosistem pertembakauan. Kebijakan ini bertujuan menurunkan angka perokok aktif. Namun, pelaku dan pemangku kepentingan di industri hasil tembakau (IHT) menilai Kemenkes mengabaikan dampak negatif ekonomi yang akan muncul, terutama bagi jutaan tenaga kerja yang terlibat dan kontribusi IHT terhadap perekonomian negara.

Aturan kemasan rokok polos juga diprediksi akan mengurangi dampak ekonomi signifikan di Indonesia. Ini termasuk penurunan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, serta potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, dampak negatif tersebut akan melemahkan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Polemik lain yang muncul dari wacana aturan ini adalah sikap Kemenkes yang menutup ruang dialog dengan pihak-pihak terdampak. IHT selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, memberikan lapangan kerja bagi banyak pekerja di berbagai sektor, mulai dari pertanian, manufaktur, hingga distribusi, ritel, dan industri kreatif. Tanpa diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ini dikhawatirkan akan gagal menangkap realitas di lapangan dan berujung pada dampak negatif yang masif.

Dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru", Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, memberikan gambaran dampak negatif tersebut.

"Apabila PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp 308 triliun pada perekonomian nasional. Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang bisa hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Andry menambahkan, aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Aturan ini juga akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam proses pengawasan dan identifikasi produk.

"Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks," imbuhnya.

Dalam acara detikcom Leaders Forum tersebut, para pelaku dan pemangku kepentingan IHT, termasuk petani, tenaga kerja, dan pedagang, juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang didorong Kemenkes ini harus mempertimbangkan kompleksitas dan skala ekosistem pertembakauan di Indonesia.

Para narasumber juga berpendapat perlu adanya tinjauan lebih dalam terkait dampak kebijakan kemasan rokok tanpa identitas merek serta ruang dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.

Pemerintah diharapkan mengkaji ulang kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dengan lebih mendalam, menimbang potensi dampaknya bagi perekonomian. Peninjauan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang seimbang, sehingga industri tembakau tetap dapat berkontribusi pada ekonomi di tengah upaya Pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik sejumlah pihak. Poin yang menjadi sorotan adalah pasal yang mengatur produk hasil tembakau dan penjualannya.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI ) I Ketut Budhyman Mudara khawatir RMPK justru bisa menimbulkan ketidakstabilan terhadap ekonomi.

"Namun, tantangannya adalah regulasi yang menekan seperti PP Kesehatan dan RPMK Produk Tembakau, menimbulkan ketidakstabilan sosio ekonomi, bagi masyarakat, khususnya masyarakat ekosistem pertembakauan," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Apalagi ada 6 juta tenaga kerja yang terlibat di industri ini. Oleh karena itu ketut meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang PP No 28 Tahun 2024 dan menghentikan pembahasan RPMK Produk Tembakau

"6 juta tenaga kerja di hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan terkena dampak domino negatifnya. Oleh karena itu, AMTI memohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk meninjau ulang PP No 28 Tahun 2024 dan menghentikan pembahasan RPMK Produk Tembakau, yang membuat iklim dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak kondusif," jelasnya.

Menurut Ketut pada dasarnya AMTI sebagai represnetasi elemen hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan mendukung program Asta Cita Prabowo, termasuk proyeksi pertumbuhan 8%. Apalagi Prabowo memprioritaskan perbaikan kesejahteraan petani dalam arti luas, sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian dan perkebunan.

Sebagai informasi, beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), Adik Dwi Putranto membeberkan peran penting industri tembakau terhadap perekonomian. Adik menilai industri ini punya peran dalam mendukung target Presiden Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki lahan tembakau hingga 200 ribu hektare. Menurut Adik luas lahan tersebut harus dipertahankan atau ditingkatkan demi menjamin serapan tenaga kerja tetap terjaga.

"Untuk kita supaya sesuai dengan targetnya Presiden Prabowo 8%, minimal dari 200 ribu hektare ini harus bertahan, syukur-syukur bisa meningkat. Karena kalau lahannya luasannya meningkat, itu berarti ada petani baru, ada tenaga kerja baru di sektor petani, buruh tani, dan sebagainya," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) Adik Dwi Putranto, mengkritik pemerintah terkait perumusan regulasi pengetatan rokok. Aturan baru dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Adapun regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan. Beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

"Kita ini sering membuat regulasi tanpa adanya kajian atau riset. Jadi apa ya, sekonyong-konyong saja buat peraturan. Misalkan seperti ini, saya berikan contoh PP 28/2024 terkait dengan jarak," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ia lalu menyoroti pembuatan aturan yang ditudingnya berjalan masing-masing antara Kementerian/Lembaga. Bahkan menurutnya pengusaha pun tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi.

"Ini betul-betul harus dengan kajian, riset yang juga bersama-sama dengan semua stakeholder. Ini kementerian kesehatan kan kementerian kesehatan saja, kementerian-kementerian lainnya tidak terlibat, apalagi pengusaha tidak terlibatkan," tuturnya.

"Kalau dari pelaku usaha memang kita tidak ada komunikasi dengan baik. Kita tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembuatan suatu regulasi. Kita sepakat dengan, terkait dengan pentingnya kesehatan. Tapi kalau mau mengizinkan regulasi, ya kita bahas bareng," sambung dia.

Adik menilai poin penting dalam suatu regulasi adalah pengawasan. Menurutnya jika pengawasan pemerintah berjalan baik maka hasilnya tetap efektif.

"Saya yakin kalau pengawasannya efektif, jejer dengan dengan sekolahan tidak masalah. Kalau pengawasannya efektif. Jadi jangan jaraknya digeser. 100 meter pengawasannya efektif, saya kira aturan ini juga bisa efektif. Teman-teman ritel, tidak apa-apa diawasi," terang dia.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia juga berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Adik juga sudah meminta Prabowo untuk menangguhkan penerapan kebijakan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan di riset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) hari ini dideklarasikan di Indonesia Arena. Presiden Prabowo Subianto akan menjadi Ketua Pembina GSN.

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) merupakan sebuah paguyuban yang bersifat independen namun memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mendukung kepemimpinan nasional, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

GSN diinisiasi oleh dari relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada saat Pemilu 2024. Rosan Roeslani yang sempat menjadi Ketua TKN kini memimpin inisiasi GSN.

Rosan juga saat ini merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Rosan nampak hadir dalam deklarasi yang dilakukan hari ini.

"Visi GSN adalah menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara menampung dan mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi-solusi konkrit bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Baik rakyat Indonesia di dalam negeri maupun yang menjadi diaspora di seluruh dunia," kata Rosan dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2024).

Dari pantauan detikcom nampak sederet pesohor hadir dalam deklarasi GSN di Indonesia Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Jajaran menteri ekonomi Prabowo nampak hadir dalam deklarasi GSN.

Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga ikut hadir.

Beberapa pengusaha kawakan juga nampak hadir dalam deklarasi GSN. Nampak pendiri Bakrie Group Aburizal Bakrie, Ketum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie, hingga Bos Blue Bird Andrianto Djokosoetono hadir dalam deklarasi GSN.

Semua yang hadir nampak menggunakan baju berwarna biru muda mirip seperti yang digunakan Prabowo saat kampanye. Para menteri pun menggunakan baju biru-biru yang sama.

Di era kabinet Indonesia Maju, Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional dibentuk untuk menekan harga tiket pesawat. Kala itu Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan lah yang mengusung Satgas tersebut di tengah era tiket pesawat mahal di Indonesia.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenko Marves sendiri sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana nasib satgas tiket pesawat?

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kerja satgas penurunan tiket bakal terus dilanjutkan. Dia menekankan kemudahan, kenyamanan, dan nilai ekonomi bagi masyarakat harus diutamakan.

"Tadi ada satgas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan biaya transportasi harus menjadi jauh lebih murah bila ingin ekonomi bisa tumbuh dan maju.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah termasuk barang itu harus semakin efisien," sebut AHY.

Bila biaya transportasi terus menerus berada di rentang harga yang terlalu mahal, AHY menilai produktivitas masyarakat bisa turun.

"Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan," sebut AHY.

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian soal kinerja lanjutan Satgas.

Dia memastikan sebelum masa libur Natal dan Tahun Baru akhir tahun mendatang, hasil dari satgas penurunan tiket akan mulai terasa.

"Kami lagi masih menunggu, harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu," tegas Dudy di hari yang sama.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menguji coba program makan bergizi gratis di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu hari ini. Dalam momentum tersebut, Wakil Menteri KP (Wamen KP) Didit Herdiawan memberikan arahan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan KKP.

Didit mengatakan arahan tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT KKP. Adapun sejumlah arahannya, seperti untuk melayani masyarakat dengan optimal, terutama masyarakat pesisir yang berada di pantai sampai dengan darat.

"Kedua tingkatkan makan ikan adakan sosialisasi untuk makan ikan kerja sama nanti dengan badan gizi nasional dilaporkan ke kantor pusat untuk kita adakan kolaborasi makan bergizi," kata Didit dalam acara HUT KKP ke-25, di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10/2024).

Dia menjelaskan makan bergizi ini nantinya diperuntukkan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil. Dia mengusulkan bagi masyarakat pesisir pantai, program MBG terdapat menu ikan. Sebab, dia menilai protein ikan baik untuk kesehatan.

"Makan bergizi ini ditujukan kepada murid, anak-anak dan ibu hamil. Tentunya ditambah program makan ikan di dalamnya kalau daerah pantai semua bisa makan ikan karena protein ikan sangat baik buat kesehatan," jelasnya.

Sejalan dengan itu, dia memerintahkan setiap UPT untuk mendata anak-anak sekolah serta ibu hamil. Nantinya, data-data tersebut akan dilaporkan kepada kantor pusat untuk bisa disinergikan.

"Kaitan dengan itu degera adakan pendataan untuk seluruh UPT di mana ada sekolah SD, SMP, SMA sederajat serta ibu-ibu dilaporkan ke kantor pusat untuk kita adakan kolaborasi kerja sama sinergutas. Ketiga utamakan meningkatkan ekonomi rakyat di daerah yang ada kaitannya dengan nelayan ini wajib hukumnya," terangnya.

"Karena itu semua yg melaksanakan kegiatan perwakilan kkp di daerah bisa melaksanakan kegiatan tersebut tidak usah seremonial tapi langsung kepada rakyat," tambah dia.

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ini bakal menjadi embrio pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura.

Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Prabowo secara langsung. Hal ini diungkapkan Muliaman usai melakukan rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat yang dilakukan pada Senin (28/10/2024).

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

"Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," sebut Muliaman.

Sebelumnya, Muliaman menjelaskan BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024) yang lalu.

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

"End state-nya iya, mirip-mirip begitu ya (seperti Temasek)," ungkap Muliaman.

Selain itu, BP Danantara juga akan serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA). Berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bedanya (dengan Kementerian BUMN) saya kira (terkait) bidang pengelolaan investasinya. Mirip-mirip seperti INA tapi BP Investasi Danantara lebih besar," terang Muliaman.

Muliaman juga masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak. Dia mengaku akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan.

Muliaman menegaskan bahwa Kementerian BUMN tetap ada beriringan bersama BP investasi Danantara, namun tidak tahu kepastian ke depannya.

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) mengumumkan laporan keuangan konsolidasi untuk kuartal III-2024 (3Q24). Perusahaan bus listrik di bawah Group Bakrie mengalami penurunan pendapatan.

Perusahaan mencatat pendapatan bersih sebesar Rp 646 miliar dari bisnis penjualan kendaraan bermotor listrik dan manufaktur suku cadang. Perseroan juga mencatat laba kotor sebesar Rp123 miliar dengan peningkatan marjin laba kotor.

Pendapatan bersih VKTR pada kuartal III-2024 itu tercatat mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp891 miliar. Hal tersebut sesuai dengan data Gaikindo yang menunjukkan adanya pelemahan penjualan kendaraan niaga di Indonesia sebesar 21% sampai bulan September 2024. Namun demikian, pendapatan bersih tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil di setiap kuartalnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,9%.

Laba kotor mengalami penyusutan menjadi Rp 124 miliar dari Rp156 miliar pada periode kuartal III-2023. Namun demikian, marjin laba kotor meningkat dari 17,5% menjadi 19,1% pada periode ini, terutama karena efisiensi produksi di bidang manufaktur suku cadang dan kontribusi penjualan truck serta forklift.

"Perseroan mengalami pertumbuhan stabil di setiap quarter di tahun 2024, dan kami optimis pertumbuhan ini akan terus terjadi dengan semakin banyaknya pesanan dan purchase order untuk berbagai macam line up produk VKTR," ucap Presiden Direktur VKTR Gilarsi W. Setijono alam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Perusahaan pun membeberkan proyek yang berhasil diraih hingga akhir September 2024, Seperti tender Transjakarta via operator sebanyak 20 unit bus listrik 12meter Completely Knocked Down (CKD). Unit-unit tersebut ditargetkan serah terima kepada operator pada akhir tahun ini. Diharapkan, unit tambahan tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam penurunan emisi transportasi di Jakarta.

Di luar proyek Transjakarta, VKTR telah berhasil mengamankan beberapa Purchase Order (PO) dari instansi pemerintah dan perusahaan BUMN, termasuk unit Compactor, Dump Truck, dan Arm Roll Truck. Sampai saat ini, dua unit Compactor listrik pertama bahkan telah beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak Agustus 2024.

Selain itu, Fasilitas Kendaraan Listrik Berbasis CKD yang sedang dibangun di Magelang, Jawa Tengah, telah mencapai 86% dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Fasilitas ini akan menjadi yang pertama di Indonesia yang mampu memproduksi chassis kendaraan listrik komersial dengan metode CKD. Pencapaian ini juga diakui oleh Kementerian Perindustrian karena tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang telah melebihi 40% untuk produk bus 12 meter.