Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor bakal menempati jabatan baru di kabinet era Prabowo-Gibran. Tugas baru tersebut berkaitan dengan haji dan umroh.

Sebelumnya, Afriansyah mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10). Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh politik hingga profesional turut hadir untuk menempati posisi di kabinet era Prabowo-Gibran.

Saat ditanya mengenai pertemuannya dengan Prabowo, Afriansyah menjelaskan Prabowo memintanya untuk mengurus badan terkait haji dan umroh.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Dia menjelaskan badan tersebut dibentuk langsung oleh Prabowo dan akan setara dengan kementerian. Rencananya, badan tersebut ditugaskan untuk memperbaiki dan mempercepat sistem haji dan umroh.

"Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau (Prabowo) untuk percepatan, perbaikan. Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat islam yang besar. Jadi, perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya disuruh ke sana," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan jabatannya di badan tersebut sebagai wakil kepala badan bersama dengan Dahnil Anzar Simanjuntak. Kemudian yang menempati posisi Kepala Badan, yakni Irfan Yusuf, salah seorang cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.

"Pertama, tunjuk ketua badannya itu Gus Irfan yusuf, kemudian Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," tambahnya.

Sebagai informasi, selama ini pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI. Di masa peralihan kepemimpinan saat ini, muncul isu pembentukan kementerian yang khusus menangani urusan haji dan umrah.

Isu ini mencuat belakangan ini karena adanya usulan dari Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok. Ia mengusulkan adanya kementerian yang khusus mengurusi pelayanan haji, umrah, dan wakaf.

Terkait usulan tersebut, Direktur Jenderal PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan belum dapat menyampaikan tanggapan karena belum ada kabar yang jelas mengenai hal itu.

"Saya kira kita masih menunggu bentuknya akan seperti apa, dan apakah masih di dalam organisasi Kementerian Agama langsung seperti saat ini atau tidak," kata Hilman Latief dalam acara Media Gathering di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dikutip dari detikHikmah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan membentuk badan baru setara kementerian yang khusus mengurus haji dan umrah.

Selama ini, pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama.

Afriansyah menyatakan, dirinya akan menjadi bagian dari badan urusan haji dan umrah tersebut sebagai wakil kepala badan. Hal ini berdasarkan arahan yang diterimanya saat bertemu langsung dengan Prabowo.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga, untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umrah. Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau untuk percepatan, perbaikan," ungkapnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Badan baru ini akan dipimpin oleh seorang kepala badan dan dua wakil kepala badan.

Afriansyah mengungkapkan bahwa selain dirinya, posisi wakil kepala badan urusan haji dan umrah juga akan diisi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, yang merupakan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan politikus Partai Gerindra.

Sementara itu, posisi kepala badan urusan haji dan umrah akan dijabat oleh Gus Irfan Yusuf, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari.

"Jadi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," kata Afriansyah.

Pembentukan badan urusan haji dan umrah setara kementerian ini dianggap perlu, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

"Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat Islam yang besar. Jadi perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya segera disuruh ke sana (badan urusan umrah dan haji)," kata dia.

Sebelumnya, isu pembentukan badan atau kementerian khusus untuk mengurus umrah dan haji telah santer terdengar menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Usulan ini salah satunya dicetuskan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI, H Firman M Nur, menyatakan bahwa adanya badan atau kementerian tersebut akan memungkinkan Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji dan umrah.

"Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara menjadi enak," kata Firman di sela-sela seminar bertajuk "Urgensi Kementerian Haji dan Umrah bagi Perbaikan Ekosistem Haji dan Umrah untuk Umat", di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (10/10/2024), seperti dikutip Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan membentuk badan baru setara kementerian yang khusus mengurus haji dan umrah.

Selama ini, pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama.

Afriansyah menyatakan, dirinya akan menjadi bagian dari badan urusan haji dan umrah tersebut sebagai wakil kepala badan. Hal ini berdasarkan arahan yang diterimanya saat bertemu langsung dengan Prabowo.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga, untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umrah. Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau untuk percepatan, perbaikan," ungkapnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Badan baru ini akan dipimpin oleh seorang kepala badan dan dua wakil kepala badan.

Afriansyah mengungkapkan bahwa selain dirinya, posisi wakil kepala badan urusan haji dan umrah juga akan diisi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, yang merupakan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan politikus Partai Gerindra.

Sementara itu, posisi kepala badan urusan haji dan umrah akan dijabat oleh Gus Irfan Yusuf, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan cucu pendiri Nahdatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari.

"Jadi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," kata Afriansyah.

Pembentukan badan urusan haji dan umrah setara kementerian ini dianggap perlu, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

"Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat Islam yang besar. Jadi perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya segera disuruh ke sana (badan urusan umrah dan haji)," kata dia.

Sebelumnya, isu pembentukan badan atau kementerian khusus untuk mengurus umrah dan haji telah santer terdengar menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Usulan ini salah satunya dicetuskan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI, H. Firman M Nur, menyatakan bahwa adanya badan atau kementerian tersebut akan memungkinkan Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji dan umrah.

"Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara menjadi enak," kata Firman di sela-sela seminar bertajuk Urgensi Kementerian Haji dan Umrah Bagi Perbaikan Ekosistem Haji dan Umrah untuk Umat, di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (10/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor memberikan bocoran terkait sosok pengganti dirinya di era pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sosok itu yakni Immanuel Ebenezer.

Mulanya, Afriansyah mengatakan dirinya tidak akan lagi menjabat sebagai Wamenaker di kabinet Prabowo-Gibran. Dia akan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan yang bertugas untuk memperbaiki sistem haji dan umroh.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya mengenai lebih lanjut mengenai pengganti dirinya, Afriansyah menyebut nama Immanuel Ebenezer. Namun, dia belum mengetahui siapa yang menempati posisi Menaker di era Prabowo. Sebab, dia belum bertemu dengan sosok Menaker baru.

"Kalau nggak salah itu Immanuel Ebenezer Kalau menterinya saya belum paham. (Belum ketemu menteri baru?) Belum," jelasnya.

Berdasarkan catatan detikcom, Immanuel Ebenezer mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10) lalu. Dia juga mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Saat ini pria kelahiran Riau itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dia sempat menjadi tim pendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 dengan menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania.

Kemudian, pria yang akrab disapa Noel ini sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Mega Eltra periode 2021-2022.

Pada Pilpres 2024, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania.

Namun, akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo-Gibran dan bergabung sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pemerintah terus menggodok besaran kenaikan upah minimum (UMP) tahun 2025. Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor memberi sinyal kenaikan UMP itu akan ditentukan di era pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto.

"Sedang dibahas dan digodok," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai besaran dan di masa transisi pemerintahan, dia enggan menanggapi. Dia hanya menyebut agar menanyakan dengan Menaker yang baru di era pemerintah Prabowo.

"Nanti tanyakan dengan menteri yang baru. Nanti saya salah ngomong," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025.

"UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UMK maupun UMP 2025 sebesar 8-10%. Pertimbangannya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Jika digabungkan maka totalnya sekitar 7,7%, yang kemudian dibulatkan menjadi 8% hingga 10%.

"Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8%, namun KSPI mengusulkan penambahan 2% sehingga kenaikannya menjadi 10% untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor turut menjadi salah satu tokoh yang dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Meski belum mengetahui secara pasti jabatan apa yang akan diberikan Prabowo dalam kabinet mendatang, Afriansyah sempat membeberkan bahwa dirinya akan mengisi formasi di Badan.

“Saya nggak tahu juga karena diminta Presiden [terpilih] masuk kabinet saja,” ungkap Afriansyah, Selasa (15/10/2024).

Pria kelahiran Jambi, 20 April 1972 itu kini menduduki posisi sebagai Wamenaker pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin. Adapun, dia ditunjuk sebagai Wamenaker sejak Juni 2022.

Afriansyah mengawali karirnya sebagai pengawas proyek PT Nusa Raya Cipta pada 1996 dan menjabat sebagai direktur operasional PT Harna Ruas Permai pada 1998-2000.

Pada 2004-2005, dia diketahui menempati posisi sebagai direktur marketing PT Yosinesta Dwipratama dan direktur operasional PT Kamba 9, dan direktur operasional PT Georai Pratama di 2005.

Dia kemudian melanjutkan karirnya sebagai direktur pengamanan asset dan penerbitan asset DP3KK (Badan Pengelola Komplek Kemayoran) Sekretariat Negara, sekarang bernama PPKK (Pusat Pengelola Komplek Kemayoran) BLU Sekretariat Negara pada 2005-2008.

Jika menelisik ke belakang, Afriansyah merupakan salah satu Tim Relawan Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Kala itu, dia menjabat sebagai Ketua DPP Relawan Jokowi-JK.

Sepak terjangnya di dunia politik dimulai dengan mendaftarkan diri sebagai kader Partai Bulan Bintang (PBB) sejak 1998. Dalam catatan Bisnis, Afriansyah dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Dia kemudian menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB periode 2017-2019 dan 2019-2024. Sayangnya, pada Juni 2024, dia dicopot dari posisinya sebagai Sekjen PBB melalui surat yang diteken oleh Yusril Ihza Mahendra.

Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Rinciannya, hari libur nasional sebanyak 17 hari dan hari cuti bersama sebanyak 10 hari, total terdapat 27 hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang 2025.

"Pada hari ini tanggal 14 Oktober 2024 telah dilaksanakan rapat tingkat menteri untuk menetapkan dilanjutkan dengan penandatanganan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam keterangan resminya, Senin (14/10/2024).

Muhadjir mengatakan, penetapan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas. Selain itu, penetapan ini sebagai rujukan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja pada 2025.

"Penetapan SKB tahun 2025 merujuk pada Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur," ujarnya.

SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas; Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; dan Plt. Menteri Ketenagakerjaan, Airlangga Hartarto, yang diwakilkan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.

Sementara itu, Wamenaker Afriansyah Noor menyebut bahwa sehubungan dengan hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan setiap tahun melalui SKB 3 Menteri, maka pihaknya telah mengedarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/IV/2024 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan.

Dalam edaran tersebut, ditegaskan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

"Oleh karenanya, pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelasnya.

"Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," pungkasnya.