Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyusun asumsi dasar makro ekonomi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025, sebagai pedoman bagi presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya.

Hal tersebut menjadi mekanisme rutin yang berlangsung setiap masa transisi pemerintahan, yakni pemerintahan presiden saat itu berkoordinasi dan mengakomodir program-program dari presiden penerusnya.

Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan mengenai asumsi makro dan APBN 2025 pada Jumat (16/8/2024) di hadapan para anggota dewan dan pemimpin pemerintahan. Pidato itu menjadi gambaran bagaimana pemerintah memandang perekonomian tahun depan sekaligus anggaran dan rencana belanja yang disiapkan.

Salah satu tolok ukur utama adalah target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%, yang angkanya sama dengan target tahun ini.

"Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%. Karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi," ujar Jokowi pada Jumat (16/8/2024).

Pertumbuhan ekonomi tertinggi selama pemerintahan Jokowi terjadi pada 2022, yakni mencapai 5,31%. Angka itu tidak lepas dari efek basis rendah (low based effect), karena pertumbuhan ekonomi 2021 ada di 3,69% atau dalam tahap pemulihan dari pandemi Covid-19.

Target pertumbuhan ekonomi 2025 masih landai.

Dari sisi inflasi, pemerintah menargetkan untuk terjaga di level 2,5%. Angka itu sejalan dengan tren inflasi tahun ini, yang sejak Januari 2024 menyentuh 2,57% (year-on-year/YoY), sempat naik, hingga Juli 2024 turun ke 2,13% (YoY).

Meskipun inflasi diyakini terjaga, tolok ukur pemerintah terhadap nilai tukar rupiah justru tampak tidak begitu optimistis. Pemerintah mematok asumsi makro nilai tukar 2025 di Rp16.100 per dolar AS, lebih tinggi dari asumsi 2024 yakni Rp15.000 per dolar AS.

Setelah pembacaan Nota Keuangan oleh Jokowi, pada perdagangan Jumat (16/8/2024) kurs rupiah ditutup menguat 0,04% ke level Rp15.693 per dolar AS. Beberapa waktu terakhir rupiah menunjukkan penguatannya dan berhasil menembus batas psikologis Rp16.000 per dolar AS.

Pemerintah juga mematok suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di level 7,1%. Asumsi itu naik dari tolok ukur 2024 yakni 6,7%.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia. Tolok ukur yieldSBN yang tinggi dapat menjadi strategi untuk menarik modal masuk ke Tanah Air—meskipun biaya untuk membayar imbal hasilnya menjadi meningkat.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$82 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 600 ribu barel per hari dan 1 juta barel setara minyak per hari.

Asumsi harga minyak mentah tetap sama dengan 2024. Namun demikian, target lifting minyak dan gas tercatat turun dari 2024, seiring tantangan untuk mencapai target yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Asumsi Dasar Makro Ekonomi 2025

APBN 2025: Menjaga Porsi Defisit meskipun Belanja Pecah Rekor

Pemerintah mematok defisit APBN sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Proyeksi defisit itu lebih tinggi dari asumsi 2024, yakni 2,29%.

Tidak hanya itu, proyeksi defisit APBN 2,53% menjadi yang tertinggi setelah pandemi Covid-19, yakni pada 2020 defisit 6,09% dan 2021 defisit 4,65%.

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun, yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," ujarnya.

Sementara itu belanja negara pada 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Target anggaran belanja tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Menurut catatan Bisnis, sebelumnya proyeksi anggaran belanja paling tinggi terdapat dalam APBN 2024 yaitu sebesar Rp3.325,1 triliun, tetapi tahun depan ternyata targetnya lebih tinggi.

Belanja pemerintah pusat akan dianggarkan untuk sektor pendidikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah; untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun; dan untuk kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun.

Lalu untuk ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun, dan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun.

"Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.

Postur APBN 2025 (dalam triliun rupiah)