REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah protes masyarakat dunia atas keikutsertaan kontingen Israel dalam Olimpiade Paris 2024, Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan sangat terbuka dengan kedatangan atlet asal negeri zionis tersebut.

"Atlet Israel diterima di negara kami. Mereka harus dapat bersaing di bawah warna mereka karena gerakan Olimpiade telah memutuskannya," kata Presiden Prancis, Emmanuel Macron dikutip AFP, Rabu.

"Saya mengutuk dengan cara sekuat mungkin semua orang yang menciptakan risiko bagi para atlet ini dan secara implisit mengancam mereka," imbuh Macron.

Sebelumnya, terjadi penolakan kehadiran Israel yang dilayangkan oleh beberapa anggota parlemen Prancis sayap kiri dan Komite Olimpiade Palestina yang ingin agar ada pemboikotan.

Genosida Israel yang tak juga berhenti di Gaza, penyerangan pasukan penjajah terhadap fasilitas olahraga dan para atlet Palestina, hingga sikap parlemen Israel yang mengeluarkan resolusi untuk menolak negara Palestina dinilai menjadi alasan kuat untuk memboikot negara penjajah tersebut.

Macron menambahkan bahwa Israel memiliki "hak untuk membela diri" tetapi menyebut pemboman Gaza yang terus berlanjut – di mana 39.090 orang telah tewas, menurut perkiraan terbaru dari Kementerian Kesehatan di Gaza – "tidak dapat diterima"."Prancis adalah salah satu negara pertama di Eropa yang menyerukan gencatan senjata," ujar Macron.

Presiden Isaac Herzog telah mengonfirmasi bahwa dia akan menghadiri upacara pembukaan Olimpiade pada Jumat waktu setempat. Macron mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga akan "diterima" tetapi tidak diharapkan karena dia masih berada di Amerika Serikat.

Dalam pembukaan olimpiade, sebagian besar jalan pusat kota Paris akan dialihkan terutama menjelang upacara di sepanjang sungai Seine. Nantinya sebanyak 45.000 anggota pasukan keamanan akan bertugas serta 10.000 tentara untuk mencegah insiden apa pun yang akan merusak pembukaan event empat tahunan tersebut."Ada tantangan keamanan dan itu berlaku untuk semua ibu kota yang menyelenggarakan Olimpiade," kata Macron.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Komite Olimpiade Palestina dan Asosiasi Sepak Bola Palestina pada Selasa mengirimkan surat resmi kepada Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach, dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Mereka menuntut agar Israel dilarang mengikuti Olimpiade Paris 2024.

Surat itu muncul beberapa bulan setelah berbagai badan olahraga Palestina memberikan informasi mengenai pelanggaran sistematis dan berkelanjutan terhadap Piagam Olimpiade dan Statuta FIFA yang dilakukan oleh badan olahraga Israel dan anggotanya, termasuk Komite Olimpiade Israel dan Asosiasi Sepak Bola Israel.

Pelanggaran-pelanggaran ini termasuk keterlibatan dalam pendudukan kolonial ilegal dan perampasan tanah, serta hasutan untuk melakukan genosida, dan beberapa hal lainnya yang telah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya.

Surat tersebut mengindikasikan bahwa Israel melanggar ketaatan terhadap Gencatan Senjata Olimpiade untuk Olimpiade dan Paralimpiade Paris 2024, yang secara resmi diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menetapkan pelaksanaan Gencatan Senjata Olimpiade dari 19 Juli hingga 15 September 2024, untuk memastikan kondisi damai untuk kompetisi.

Namun demikian, Israel melanggar gencatan senjata ini selama 24 jam pertama dengan melancarkan serangan terhadap Gaza, yang mengakibatkan korban sipil. Menurut surat tersebut, pelanggaran ini menyoroti kebutuhan mendesak bagi FIFA untuk bertindak sesuai dengan undang-undangnya dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia internasional.

Surat tersebut mengacu pada pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ), yang dikeluarkan pada Jumat, yang menegaskan bahwa Israel menerapkan rezim apartheid dan secara ilegal mencaplok tanah Palestina, yang selanjutnya mengutuk praktik mereka di Gaza.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa mengizinkan tim-tim Israel untuk berpartisipasi dalam sepak bola internasional dalam keadaan seperti ini akan melemahkan tujuan dasar FIFA dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan non-diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Statuta FIFA.

Komite Olimpiade Palestina dan Asosiasi Sepak Bola Palestina mencatat bahwa Komite Olimpiade Internasional dan FIFA telah mengambil tindakan tegas di masa lalu terhadap pelanggaran Gencatan Senjata Olimpiade.

Mereka menyerukan tanggapan serupa terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel untuk memastikan konsistensi dan integritas dalam pendekatan komite olahraga resmi terhadap perselisihan internasional.

Surat tersebut menegaskan bahwa para atlet Palestina, khususnya di Gaza, tidak mendapat perlindungan dan sangat menderita akibat konflik yang sedang berlangsung. Sejauh ini genosida Israel di Gaza menyebabkan sekitar 400 atlet Palestina terbunuh. Serangan Israel juga mengakibatkan penghancuran fasilitas olahraga telah memperburuk penderitaan para atlet yang sudah menjadi sasaran kekerasan dan pembatasan yang parah.

Surat tersebut mencatat bahwa anggota delegasi Olimpiade Israel telah terlibat dalam kampanye rasis, anti-Palestina, anti-Arab dan anti-Islam, selain mendorong kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Pihak Palestina menambahkan bahwa kasus-kasus ini sebelumnya didokumentasikan dan diserahkan ke Komite Olimpiade Internasional dan FIFA. Surat tersebut meminta Komite Olimpiade Internasional dan FIFA untuk menangguhkan aktivitas tim Israel di kompetisi internasional, termasuk Olimpiade Paris mendatang, sebagai langkah untuk menjaga prinsip-prinsip Piagam Olimpiade dan komitmen FIFA terhadap keadilan dan hak asasi manusia.

Asosiasi Sepak Bola Palestina telah mengajukan proposal untuk menangguhkan Israel pada bulan Mei, dan FIFA memerintahkan evaluasi hukum yang mendesak, serta berjanji untuk membahasnya pada pertemuan luar biasa dewannya pada bulan Juli, menurut laporan Reuters.

Presiden PFA Jibril Al-Rajoub mengatakan bahwa FIFA tidak bisa bersikap acuh tak acuh terhadap “pelanggaran atau genosida yang sedang berlangsung di Palestina.” Konfederasi Sepak Bola Asia juga memberikan dukungannya terhadap tindakan melawan Israel.

Usulan Palestina tersebut menuduh Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA) terlibat dalam pelanggaran hukum internasional yang dilakukan pemerintah Israel dan diskriminasi terhadap pemain Arab. IFA menolak tuduhan tersebut.

Al-Rajoub mengutip preseden di Kongres FIFA dan analisisnya mengatakan skorsing Israel akan sejalan dengan keputusan FIFA di masa lalu yang menangguhkan atau mengeluarkan asosiasi anggota yang melanggar tujuannya.

Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan, misalnya, ditangguhkan pada tahun 1961 karena kebijakan apartheid negara tersebut, sementara Yugoslavia dilarang pada tahun 1992 menyusul sanksi PBB di tengah agresi pemerintah yang didominasi Serbia di Balkan. Baru-baru ini, pada tahun 2022, baik FIFA dan UEFA bertindak cepat dengan menangguhkan tim-tim Rusia dari kompetisi mereka menyusul invasi negara tersebut ke Ukraina.

Sebaliknya, dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali PFA mengajukan mosi untuk menangguhkan Israel, FIFA tidak menjatuhkan sanksi, dan menyatakan pada tahun 2017 bahwa masalah tersebut telah ditutup dan tidak akan dibahas lebih lanjut sampai kerangka hukum atau de facto berubah.