Sumber: Kompas.com | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - PAKISTAN.Bom bunuh diri meledak di stasiun Kota Quetta, Balochistan, Pakistan pada Sabtu (9/11/2024) pagi.

Komisaris Quetta, Hamza Shafqaat menyatakan, sebanyak 25 orang meninggal dalam insiden tersebut dengan setidaknya 53 orang lainnya mengalami luka-luka.

“Ledakan di stasiun kereta api itu adalah bom bunuh diri,” ucapnya, dikutip dari CNN, Sabtu (9/11/2024).

Penumpang, pegawai kereta api, dan petugas keamanan termasuk di antara para korban tewas dari ledakan itu.

Inspektur Polisi Senior Muhammad Baloch menyebutkan, ledakan bom tersebut terjadi pada pukul 09.00 pagi waktu setempat.

“Ledakan terjadi saat banyak penumpang berada di peron,” ujar dia.

Kelompok separatis di wilayah tersebut, Baloch Liberation Army (BLA) mengeklaim bertanggung jawab atas serangan itu.

Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk keras bom bunuh diri di stasiun Quetta tersebut.

Kesaksian seorang mata Seorang saki mata, Fareed mengungkapkan bahwa ledakan tersebut menyebabkan kekacauan.

“Terjadi banyak kekacauan. Orang-orang berlarian ke sana kemari, orang-orang tergeletak tak berdaya, beberapa tanpa kaki, lengan, dan tangan,” ungkap dia.

Seorang saksi mata lain yang juga menjadi korban luka, Abdul Jabbar mengungkapkan bahwa ia segera dilarikan ke rumah sakit sipil.

Fareed mengungkapkan bahwa dia sedang memasuki stasiun ketika ledakan terjadi, setelah membeli tiket dari kantor pemesanan.

“Saya tidak bisa menggambarkan kengerian yang saya hadapi hari ini, rasanya seperti hari penghakiman telah tiba,” katanya dilansir dari BBC, Sabtu (9/11/2024).

Saksi mata lain, Muhammad Sohail tiba tak lama setelah ledakan terjadi untuk mengejar kereta menuju ke Multan.

Jakarta: Sedikitnya 26 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat ledakan bom di stasiun kereta api Kota Quetta di Pakistan barat daya pada Sabtu, 9 November 2024 pagi.

Sejauh ini, 26 orang telah tewas dan 46 lainnya luka-luka, kata Muhammad Akram, petugas kepolisian setempat, kepada Anadolu melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, seorang petugas kepolisian senior setempat bernama Muhammad Baloch, mengatakan bahwa insiden tersebut tampaknya merupakan bom bunuh diri.

Dia menambahkan bahwa ledakan itu menghantam loket tiket di stasiun yang berada di Ibu Kota Provinsi Balochistan, Quetta.

Laporan awal mengindikasikan bahwa ledakan itu terjadi ketika kereta hendak meninggalkan stasiun menuju Peshawar di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa.

Mengingat padatnya lalu lintas orang di stasiun tersebut, pihak berwenang khawatir jumlah korban dapat meningkat.

Polisi dan tim penyelamat segera tiba di lokasi kejadian, sementara tindakan darurat dilakukan di Rumah Sakit Sipil Quetta, dengan dokter tambahan dan staf pendukung untuk membantu para korban. Sumber: Anadolu-OANA

Dok. AFP PHOTO/Banaras Khan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Quetta: Setidaknya 26 orang tewas dan banyak lainnya terluka akibat ledakan bom di sebuah stasiun kereta api di kota Quetta, Pakistan barat daya pada Sabtu dini hari, 9 November 2024.

“Sejauh ini 26 orang tewas dan 46 lainnya cedera,” kata Muhammad Akram, seorang pejabat polisi setempat, kepada Anadolu Agency melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, seorang pejabat senior polisi setempat, Muhammad Baloch, mengatakan bahwa peristiwa ini tampaknya adalah bom bunuh diri.
Ia menambahkan bahwa ledakan itu menghantam loket tiket di stasiun ibu kota provinsi Balochistan, Quetta.

Laporan awal menunjukkan ledakan itu terjadi ketika kereta hendak meninggalkan stasiun menuju Peshawar di provinsi Khyber Pakhtunkhwa.

Mengingat lalu lintas pejalan kaki yang biasanya padat di stasiun, pihak berwenang khawatir jumlah korban bisa bertambah. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengeklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Polisi dan tim penyelamat segera tiba di lokasi kejadian saat tindakan darurat diterapkan di Rumah Sakit Sipil Quetta, dengan tambahan dokter dan staf pendukung untuk membantu para korban.

Pakistan telah mengalami 785 serangan teroris selama 10 bulan pertama tahun 2024, yang mengakibatkan 951 kematian dan 966 luka-luka — mencerminkan tingkat kekerasan yang terus tinggi di seluruh negeri. Data ini didapat dari laporan Pakistan Institute for Conflict and Security Studies, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Islamabad.

Meski serangan teror dan pengeboman telah menurun di Pakistan, Oktober muncul sebagai bulan paling mematikan kedua tahun ini karena jumlah korban jiwa bertambah menjadi 198.???????

Jumlah korban tewas termasuk 98 teroris, 62 personel keamanan, dan 38 warga sipil.

Baca juga: 2 Warga Tiongkok Tewas Terkena Bom Bunuh Diri di Karachi Pakistan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, MANGUPURA - Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA) mengkritisi kebijakan mandatori penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan minyak solar atau B40 yang akan diterapkan di Indonesia awal tahun depan.

Chairman PEORA, Abdul Rasheed Jan Mohammad mengatakan Pakistan mengimpor minyak kelapa sawit atau palm oil dengan persentase 90% dari total importasi minyak nabati mereka pada 2023.

Bahkan, periode Januari-Oktober 2024 porsi importasi Indonesia meningkat 1% dan impor palm oil dari Malaysia turun menjadi 9%. Adapun, penggunaan palm oil di Pakistan didominasi untuk minyak masakan.

"Impor petani Pakistan sangat bergantung pada Indonesia, karena Indonesia mencakup hampir 90% dari permintaan Pakistan," kata Rasheed di konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Dia juga menilai harga minyak mentah menjadi tidak terlalu bagi karena ada kesenjangan besar antara minyak mentah dan penggunaan untuk biofuel atau bahan bakar nabati (BBN).

Dalam paparannya di IPOC 2024, dia juga menyebutkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak sawit, khususnya minyak goreng telah naik secara signifikan hal ini dikarenakan pasokan CPO yang terbatas dan dibagi untuk B40 mendatang.

"Kami percaya bahwa minyak sawit harus tetap sebagai komoditas untuk makanan daripada komoditas untuk bahan bakar," ujarnya.

Rasheed menyebut implementasi B40 memberikan kekhawatiran tersendiri bagi Pakistan yang dalam 2,5 tahun terakhir ini tengah menghadapi masalah akibat pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) atau embargo penjualan CPO Indonesia.

Lebih lanjut, pihaknya meminta Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan mandatori biodiesel B40. Rasheed menyarankan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan penerapan B35 untuk saat ini.

"Jadi akan lebih bijaksana untuk mempertahankan B35 daripada menjadi B40, tetapi itu jelas merupakan kebijakan pemerintah Indonesia. Kami hanya dapat mengkomunikasikan apa yang menjadi perhatian kami dan apa permintaan kami," pungkasnya.

KOMPAS.com - Usai menjalani latihan, pemain, staf pelatih, dan ofisial timnas U20 Indonesia berkumpul Tokinosumika Sport Centre, Shizuoka, Jepang, Rabu (7/9/2024) sore, untuk menyaksikan langsung siaran pengundian grup Piala Asia U20 2025.

Indonesia, yang sebelumnya ditempatkan di Pot 3 bersama Arab Saudi, Kirgistan, dan Suriah, masuk ke Grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman.

Pelatih kepala timnas U20 Indonesia, Indra Sjafri, menyambut hasil undian grup Piala Asia U20 2025 dengan penuh syukur dan percaya diri.

Menurut dia, perjalanan tim ke ajang ini adalah kesempatan untuk terus berkembang dan belajar dari lawan-lawan yang memiliki karakteristik permainan berbeda.

"Hasil ini cukup baik untuk kami. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik tim,” ujarnya melalui rilis yang diterima Kompas.com.

Kini, aktivitas tanpa menunggu waktu lama, tim performance analyst bergerak untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan calon lawan serta meninjau faktor cuaca dan kondisi di Shenzhen, yang akan menjadi tempat pertandingan.

Selain itu, tim medis dan sport scientist juga segera mempersiapkan program kebugaran untuk memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi puncak.

Setiap pemain mendapatkan perhatian khusus sesuai kebutuhan fisik mereka untuk menghadapi pertandingan yang akan datang.

Tak ketinggalan, tim pelatih mulai menyusun gameplan dengan teliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, mempelajari pola permainan tim-tim di Grup C, serta mengembangkan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lawan.

Semua pihak di tim bersatu padu, fokus pada misi besar mengantarkan timnas U20 Indonesia melewati fase ini dan meraih tiket menuju Piala Dunia U20 di Chile pada 2025.

Saat ini, timnas U20 Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Jepang mulai 6-23 November 2024 untuk perisapam di putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di China pada 6-23 Februari 2025 mendatang.

Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyebut akan ada 600 ribu petani hingga pengusaha kecil yang utangnya dibebaskan. Pembebasan utang macet pengusaha kecil menjadi gebrakan pertama Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya.

Hasan menerangkan menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600 ribu utang macet petani hingga pengusaha kecil yang bakal dihapuskan oleh pemerintah.

"Jadi kalau menurut perhitungan kementerian keuangan, hampir 600 ribu orang yang bisa di-cover oleh program ini. Artinya ada 600 ribu masyarakat kecil, ada 600 ribu keluarga, yang akan terbebas dari, kalau dari sisi banknya piutang ya, tapi kalau dari sisi pemerintah sendiri itu disebut dengan utang kira-kira begitu," beber Hasan Nasbi usai usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia melanjutkan Prabowo ingin agar para petani, nelayan, pekebun, hingga pengusaha kecil dan mikro bisa yang terlilit utang bisa terbebas dari belenggu kredit macet. Dengan begitu produktivitas mereka bisa kembali berjalan dengan baik, dan pada ujungnya ekonomi rakyat pun berputar lagi.

Bila para petani hingga pengusaha kecil terbebas dari catatan utang, Hasan bilang mereka bisa mengajukan kredit produktif lagi untuk berusaha tanpa takut ditolak karena catatan kredit yang buruk.

"Jadi kalau misalnya dihapuskan ini, rakyat kecil, pelaku UMKM, para petani, para nelayan yang kemarin itu kena BI Checking, kena blacklist BI Checking sekarang bisa terbebas dari itu, dan mereka bisa memulai usaha lagi, untuk membuka peluang hidup yang lebih baik," beber Hasan.

Di sisi lain, Hasan sempat menyinggung yang kreditnya akan dihapuskan merupakan para pengusaha kecil yang selama ini tidak mampu membayar utang lebih dari 10 tahun, kemudian sudah ditagih secara optimal oleh perbankan, bahkan restrukturisasi utangnya sudah dilakukan tapi tetap tidak bisa membayar.

Orang-orang ini, kata Hasan, sebetulnya juga sudah dihapus bukukan utang-utangnya, namun masih ada hak tagih yang membuat rapor merah pada saat mengajukan utang kembali untuk berusaha.

"Sebenarnya oleh bank sudah lama tidak dicatat (utangnya) sama bank, tapi kan hak tagihnya tetap ada. Nah dengan ini, mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang," pungkas Hasan.

(hal/fdl)

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menanggapi terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lainnya. Aturan tersebut menjadi payung hukum bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghapus kredit macet UMKM.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Simak juga video: Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

IDXChannel – Produksi opium di Afghanistan dilaporkan meningkat hampir 20 persen pada tahun kedua sejak Taliban melarang kegiatan budi daya tanaman itu. Kendati demikian, angkanya masih jauh dari tingkat produksi sebelum pelarangan.

Hal itu terungkap lewat laporan PBB pada Rabu (6/11/2024). Seperti diketahui, Afghanistan telah lama menjadi pemasok utama bahan baku heroin itu di pentas global.

Pemimpin spiritual tertinggi Taliban melarang budidaya narkotika pada April 2022. Fatwa itu menyebabkan pertanian opium di Afghanistan anjlok sekitar 95 persen pada 2023, menurut survei tahunan oleh Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

Tahun ini, penanaman opium kembali meningkat sekitar 19 persen menjadi 12.800 hektare. Pusat produksi pun telah bergeser, dari yang tadinya berada di barat daya Afghanistan, kini pindah ke timur laut negeri itu.

“Meskipun ada peningkatan pada 2024, penanaman bunga opium masih jauh di bawah 2022, ketika diperkirakan ada 232.000 hektare (lahan) yang ditanami,” kata UNODC dalam laporannya.

Menurut laporan itu, harga opium kering stabil sekitar USD730 per kg pada paruh pertama tahun ini, jauh di atas rata-rata sebelum larangan Taliban yang hanya USD100 per kg. Sementara laporan tahun lalu mengatakan, pada Agustus 2023, harga di tingkat petani mencapai rekor tertinggi dalam 20 tahun sebesar USD408 per kg.

Di wilayah barat daya Afghanistan, yang berbatasan dengan Pakistan, penanaman anjlok 65 persen tahun ini. Padahal sebelumnya daerah tersebut menyumbang hampir setengah dari produksi opium di negara itu pada 2023.

Di wilayah timur laut, yang berbatasan dengan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan, penanaman melonjak 381 persen tahun ini menjadi 7.563 hektare, empat kali lipat dari area yang ditanami di barat daya, produsen terbesar kedua.

Hampir semua produksi timur laut berada di satu provinsi, yaitu Badakhshan. Daerah pegunungan itu menchakup hamparan Hindu Kush dan perbatasan Afghanistan yang relatif pendek dengan China.

“Harga yang tinggi dan stok opium yang menipis dapat mendorong petani untuk mengabaikan larangan (Taliban) tersebut, terutama di daerah di luar pusat penanaman tradisional, termasuk negara-negara tetangga,” kata UNODC.

(Ahmad Islamy Jamil)

Jakarta -

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penghapusan utang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya. Aturan ini menjadi payung hukum bagi bank BUMN untuk melakukan hapus tagih kredit macet bagi pelaku UMKM.

Sejalan dengan itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan perbankan masih berperan andil dalam menentukan kriteria yang dihapuskan utangnya. Maman menyebut bagi pelaku UMKM lain dinilai oleh bank BUMN masih mampu untuk terus berjalan, tidak masuk ke kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Maman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, seperti nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI), bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

Adapun kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang mempunyai utang jatuh tempo dan sudah tidak mampu membayar. Namun, pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," katanya.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," imbuh dia.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Simak Video Pernyataan Prabowo Setelah Hapus Utang UMKM-Petani-Nelayan

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kredit macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kriteria berikutnya, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang telah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo. Namun, mereka sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank-bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan inI menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

(/kil)

Jakarta -

Ketahanan pangan menjadi salah satu pembicaraan utama dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Sederet potensi kerja sama disampaikan Prabowo kepada Wong, salah satunya adalah soal pengembangan lumbung pangan alias food estate. Prabowo mengajak ada transfer teknologi antara Indonesia dan Singapura di bidang pertanian perkotaan dan juga food estate.

"Kami membahas potensi kerjasama terkait transfer teknologi dan pertukaran keahlian di bidang ketahanan pangan, khususnya dalam pertanian perkotaan dan pengembangan kawasan lumbung pangan, food estate," ungkap Prabowo usai pertemuan yang dihelat pada Rabu (6/11/2024).

"Kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian MoU tentang kerjasama keamanan pangan dan teknologi pertanian," tegasnya.

Wong pun merespons positif tawaran Prabowo. Dia mengatakan pertukaran teknologi antara Indonesia dan Singapura harus dilakukan agar kedua negara memperoleh manfaat di sektor pertanian dan pangan.

"Salah satunya adalah ketahanan pangan. Oleh karena itu, kami membahas bagaimana, melalui pertukaran praktik terbaik dan berbagi teknologi, kita dapat saling memperoleh manfaat dari kerja sama di sektor pertanian dan pangan," sebut Wong di kesempatan yang sama.

(hal/fdl)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menghapus utang macet nelayan. Hal ini ditandai dengan ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan berdasarkan data pembiayaan Badan Layanan Umum (BLU), utang nelayan mencapai Rp 600 miliar. Angka ini belum termasuk utang nelayan di bank dan lembaga keuangan lainnya.

"Kalau di kita di BLU, ada sekitar Rp 600 miliar," kata Trenggono di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Sayangnya, Trenggono belum mengetahui pasti angka itu merupakan utang dari berapa nelayan. KKP memang memiliki Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Lembaga ini juga mengelola, atau memberikan pembiayaan kepada UMKM sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian, terkait syarat nelayan yang bisa mendapatkan fasilitas penghapusan kredit macet tersebut, Trenggono mengatakan akan disusun lagi dalam aturan turunan. Tetapi salah satu sasaran atas kebijakan itu bagi nelayan yang terdampak akibat COVID-19.

"Yang akibat dari karena COVID-19, dan lain sebagainya, tapi yang seperti apanya kan saya belum bisa bicara, karena itu menunggu PP, PP-nya sedang proses. Jadi dari situ nanti kemudian kita akan lihat" ungkapnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan hari ini. Hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) kemarin.

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

(ada/ara)