Bisnis.com, JAKARTA — China akan menawarkan akses perdagangan bebas tarif kepada rezim Taliban di Afghanistan pada sektor konstruksi, energi dan konsumen yang luas.

Mengutip Reuters pada Jumat (25/10/2024), Beijing telah berusaha untuk mengembangkan hubungannya dengan Taliban sejak mereka menguasai Afghanistan pada 2021.

Namun demikian, seperti semua negara, China menahan diri untuk tidak secara resmi mengakui pemerintahan kelompok fundamentalis Islam tersebut. Hal tersebut karena kekhawatiran internasional atas catatan Taliban terkait hak asasi manusia dan perlakuannya kepada perempuan di Afghanistan.

"China akan menawarkan perlakuan tarif nol kepada Afghanistan untuk jalur tarif 100%," tertulis dalam cuitan akun resmi X Kedutaan Besar China untuk Kabul, Kamis (24/10/2024) waktu setempat.

Pada unggahan tersebut, Sheng juga menyertakan foto dirinya bertemu dengan penjabat wakil perdana menteri Afghanistan Abdul Kabir.

Afghanistan dapat menawarkan sumber daya mineral yang sangat berharga untuk meningkatkan keamanan rantai pasokan Beijing.

Menjual simpanan litium, tembaga, dan besi Afghanistan kepada pembeli komoditas terbesar di dunia akan membantu Taliban menopang perekonomian mereka yang sedang lesu, yang menurut PBB pada dasarnya telah runtuh. Aktivitas itu juga memberikan aliran pendapatan yang sangat dibutuhkan karena cadangan luar negeri bank sentral negara tersebut masih dibekukan.

Data Bea Cukai China mencatat bahwa Afghanistan mengekspor barang senilai US$64 juta ke China tahun lalu, yang hampir 90% di antaranya adalah kacang pinus yang dikupas. Pemerintah Taliban mengatakan pihaknya bertekad untuk mencari investor asing yang bersedia membantunya mendiversifikasi perekonomiannya dan mendapatkan keuntungan dari kekayaan mineralnya.

Data tersebut juga menunjukkan negara tersebut tidak mengekspor komoditas apa pun ke China pada tahun lalu. Namun, Zhao secara rutin mengunggah foto dirinya bertemu dengan pejabat Taliban yang bertanggung jawab atas pertambangan, minyak bumi, perdagangan, dan konektivitas regional sejak pengangkatannya pada September lalu.

Beberapa perusahaan China beroperasi di Afghanistan, termasuk Metallurgical Corp of China Ltd, yang telah mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Taliban mengenai rencana potensi tambang tembaga yang besar, dan disorot dalam artikel pada bulan Agustus di media pemerintah China tentang perusahaan asal Negeri Panda yang membangun kembali Afghanistan.

Presiden China Xi Jinping pada pertemuan puncak di Beijing yang dihadiri lebih dari 50 pemimpin Afrika September lalu mengumumkan mulai 1 Desember, barang-barang yang memasuki perekonomian negaranya senilai US$19 triliun dari “negara-negara kurang berkembang yang memiliki hubungan diplomatik dengan China” tidak akan dikenakan bea masuk tanpa memberikan rincian.

Kebijakan tersebut kemudian diulangi pada hari Rabu oleh Wakil Menteri Perdagangan Tang Wenhong pada konferensi pers di Beijing mengenai persiapan pameran impor tahunan China yang akan datang.

Adapun, Kedutaan Besar Afghanistan di Beijing tidak menanggapi permintaan komentar.

Oktober lalu, penjabat menteri perdagangan Afghanistan mengatakan kepada Reuters bahwa Taliban ingin secara resmi bergabung dengan program infrastruktur belt and road initiative yang diusung Xi.

Kabul juga telah meminta China untuk mengizinkannya menjadi bagian dari Koridor Ekonomi China-Pakistan, sebuah proyek konektivitas senilai US$62 miliar yang menghubungkan wilayah Xinjiang yang kaya sumber daya di China ke pelabuhan Gwadar di Laut Arab di Pakistan.

MOSKWA, investor.id – Pemerintah Rusia telah merilis keputusan untuk menghapus Taliban dari daftar teroris, lapor kantor berita TASS. Kementerian Luar Negeri Rusia memberi pengumuman resminya, menyatakan keputusan menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris diambil di tingkat tertinggi.

Keputusan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan berbagai prosedur hukum untuk mewujudkannya, kata perwakilan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin untuk Afghanistan, Zamir Kabulov. Menurut Putin, pada Juli 2024 Rusia telah menganggap gerakan Taliban Afghanistan sebagai sekutu dalam perang melawan terorisme.

Rusia perlahan-lahan membangun hubungan dengan Taliban sejak merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, tetapi gerakan itu secara resmi masih dilarang di Rusia. Saat pasukan pimpinan AS mundur setelah 20 tahun perang.

Tidak ada negara yang secara resmi mengakui Taliban sebagai pemimpin sah negara itu, meskipun China dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menerima duta besarnya.

Rusia menambahkan Taliban ke dalam daftar organisasi terorisnya pada 2003. Sekarang, langkah menghapusnya akan menjadi keputusan penting untuk menormalisasi hubungan dengan Afghanistan.

Penjabat menteri luar negeri Taliban Amir Khan Muttaqi mengatakan dalam sebuah pidato di Moskow, pihaknya menyambut baik keputusan Kazakhstan dan Kirgistan untuk menghapus mantan pemberontak itu dari daftar kelompok terlarang.

“Kami juga menghargai pernyataan positif dari pejabat tinggi Federasi Rusia dalam hal ini dan berharap untuk segera melihat langkah-langkah yang lebih efektif,” ucapnya, seperti dikutip Reuters, Jumat (4/10/2024).

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov mengatakan pihaknya yakin akan perlunya mempertahankan dialog pragmatis dengan pemerintah Afghanistan saat ini.

“Jelas mustahil untuk menyelesaikan masalah atau bahkan membahas penyelesaian Afghanistan tanpa Kabul,” kata Lavrov.

“Moskow akan melanjutkan upayanya untuk mengembangkan hubungan politik, perdagangan, dan ekonomi dengan (pemerintah) Kabul,” imbuhnya, saat berbicara dalam sebuah pertemuan di Moskow dengan Muttaqi dan perwakilan negara-negara tetangga.

Meskipun tidak menyebut nama Taliban, Sergey Lavrov memuji kepemimpinan Afghanistan saat ini atas upaya mengekang produksi narkoba dan memerangi ISIS, yang dilarang di Rusia.

Muttaqi mengatakan negara-negara di kawasan tersebut harus bekerja sama melawan ISIS, yang menurutnya telah mendirikan pusat pelatihan di luar Afghanistan.

Tak hanya itu, Lavrov menilai pemerintah Amerika Serikat (AS) harus mengembalikan aset yang ada di Afghanistan. Barat, kata Lavrov, juga harus mengakui tanggung jawab atas rekonstruksi negara tersebut pascakonflik.

Menlu itu juga meningkatkan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Ia mengatakan pihak Rusia akan terus mengirimkan makanan dan barang-barang penting.

Sebelumnya, Rusia memiliki sejarah yang bermasalah di Afghanistan. Pada 1979 tentara Soviet menyerbu untuk mendukung pemerintah pro-Moskow, tetapi menarik diri 10 tahun kemudian setelah menderita banyak korban di tangan pejuang mujahidin.

Tetangga Rusia dan negara-negara pasca-Sovietnya telah mengalami serangan berulang dari kelompok militan Islam yang terkait dengan Afghanistan. Serangan ini terakhir kali terjadi pada Maret 2024, ketika 145 orang tewas dalam serangan yang diklaim oleh ISIS di sebuah gedung konser dekat Moskow.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bertemu dengan penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan dari pemerintahan interim Taliban, Jumat (4/10) waktu setempat. Sejumlah isu dibahas.

"Para menteri luar negeri menekankan peran penting mekanisme negosiasi regional terkait Afghanistan, dengan penekanan khusus pada format konsultasi Moskow. Mereka menyoroti ketidakefektifan campur tangan atau pemaksaan eksternal dalam membentuk perkembangan internal Afghanistan," demikian bunyi pernyataan Kemlu Risa dikutip dari Reuters, Sabtu (5/10).

Kedua belah pihak menegaskan kembali kepentingan bersama mereka dalam menjaga hubungan politik. Mereka juga sepakat mendorong kerja sama perdagangan dan ekonomi yang saling menguntungkan.

"Terutama di bidang energi dan pertanian, di mana kolaborasi pada proyek bersama memiliki potensi besar, tambah pernyataan itu."

Setelah pertemuan bilateral, kedua diplomat terkemuka ini berpartisipasi dalam pembukaan pertemuan keenam Konsultasi Format Moskow tentang Afghanistan.

Pertemuan ini juga diikuti sejumlah negara seperti India, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, China, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.

Kedua pertemuan – baik pertemuan tingkat menteri maupun format Moskow – diadakan secara tertutup.

Hak perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban disorot tajam Menlu RI Retno Marsudi, di sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York. Sejak Taliban berkuasa, hak perempuan di sana dibatasi.

Di depan para peserta High-Level Side Event “Inclusion of Women in the future of Afghanistan" yang digelar pada Senin (23/9), Retno mempertanyakan kenapa perempuan di Afghanistan tidak bisa menerima kebebasan seperti di negara lain.

“Saya seorang wanita, seorang ibu, seorang nenek, dan seorang muslim. Namun, saya memiliki kebebasan, akses terhadap hampir semua hal. Bagaimana dengan perempuan Afghanistan? Apakah mereka memiliki hak yang sama dengan saudara laki-laki mereka?" kata Retno dalam pidatonya, seperti dikutip dari keterangan pers Kemlu.

Retno mengatakan, pertanyaan muncul lantaran data mengejutkan yang dilihatnya mengenai hak perempuan. Dia bahkan menyebut kondisi hak perempuan di Afghanistan masuk pada tingkat mengkhawatirkan.

“UNESCO mencatat setidaknya 1,4 juta anak perempuan Afghanistan dilarang mengakses pendidikan menengah pada tahun 2024. Kondisi yang mengkhawatirkan ini perlu menjadi perhatian kita bersama," ujar dia.

Karena itu, Retno memastikan Pemerintah Indonesia tak akan tinggal diam melihat kondisi perempuan di Afghanistan yang hak-hak makin dikekang.

Retno mengatakan, dalam setahun terakhir Pemerintah RI bekerja sama dengan LSM lokal di Afghanistan melaksanakan proyek psikososial yang melibatkan 400 perempuan setempat.

Lebih lanjut, Retno memastikan Indonesia juga siap memberikan dukungan pengembangan model bisnis microfinance syariah guna mendorong penciptaan lapangan kerja bagi para perempuan Afghanistan.

“Kita perlu menggunakan segala cara untuk menyuarakan aspirasi perempuan Afghanistan," tegas dia.

JAKARTA - Dua negara berkembang baru saja berkolaborasi untuk menyelesaikan perdagangan dalam mata uang lokal, bukan dolar AS. Kolaborasi ini muncul ketika negara-negara berkembang berusaha untuk meningkatkan perdagangan regional yang menguntungkan ekonomi mereka. Hal ini memberikan tekanan pada dolar AS karena negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan lebih mengutamakan mata uang lokal daripada dolar AS.

Afghanistan dan Uzbekistan telah berkolaborasi untuk meningkatkan perdagangan regional dengan perjanjian-perjanjian baru yang besar tanpa dolar AS. Kesepakatan-kesepakatan ini mencakup pembangunan Proyek Kereta Api UAP dan Pusat Perdagangan Internasional Termez.

Di bawah Pemerintah Taliban, Afghanistan juga telah meningkatkan perdagangan dengan negara-negara tetangganya, seperti Uzbekistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan. Proyek-proyek seperti Pipa Gas TAPI dan Koridor Trans-Afghanistan berkembang pesat.

Baca Juga: 2 Jet Tempur Asing Bawa Bom Nuklir Terpantau di Atas Amerika Serikat

Namun, kesepakatan perdagangan ini memiliki tantangan karena AS telah menekan sanksi terhadap ekonomi Afghanistan, sehingga menyulitkan negara ini untuk menyelesaikan perdagangan dalam dolar. Selain itu, gejolak politik internal, praktik keagamaan yang ketinggalan zaman, dan pendanaan terorisme di seluruh dunia adalah hal yang menghambat pertumbuhan Afghanistan.

Selain itu, Afghanistan telah mengulurkan tangannya ke China untuk membangun infrastruktur utamanya. Baru-baru ini, China membantu Afghanistan menjual minyak mentah senilai USD80 juta dalam 10 hari, membuat Taliban mendapatkan dolar AS.

Negara Komunis ini membantu Afghanistan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar USD500 juta dengan mengebor sumur-sumur minyak baru. Hal ini memungkinkan Afghanistan untuk mengizinkan China memasuki negara mereka dan membangun tambang tembaga untuk produksi di wilayah Mes Aynak. Kedua negara telah mempercepat pembangunan untuk memanfaatkan deposit tembaga yang sangat besar di bawah waduk.

Baca Juga: China Timbun Dolar AS Rp7.729 Triliun, Apa Artinya bagi Yuan?

Perkembangan ini dapat secara signifikan meningkatkan perekonomian China dan Afghanistan karena deposito diperkirakan bernilai miliaran dolar AS.

?Hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara menjadi semakin erat,? kata duta besar China untuk Afghanistan, Zhao Xing, dilansir dari WatcherGuru, Selasa (9/9/2024).

Badan pendidikan dan kebudayaan PBB, UNESCO, menyebut pemerintah Taliban Afghanistan "sengaja merampas" hak sedikitnya 1,4 juta anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan.

Badan PBB itu memperingatkan bahwa masa depan negara tersebut tengah dalam bahaya, sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021.

Membandingkan jumlah anak perempuan yang tidak bersekolah sebelum Taliban berkuasa, saat ini ada 80 persen anak perempuan Afghanistan (total 2,5 juta jiwa) yang ditolak melanjutkan pendidikan.

"UNESCO khawatir dengan konsekuensi berbahaya dari angka putus sekolah yang semakin besar ini, yang dapat menyebabkan peningkatan pekerja anak dan pernikahan dini," tulis pernyataan tersebut, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Afghanistan adalah satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan di atas kelas enam untuk mengenyam pendidikan, dari jenjang menengah pertama hingga universitas.

Alasannya karena tidak sesuai dengan interpretasi Islam menurut mereka. Hal itu menjadi perdebatan karena tidak ada negara Muslim lain yang melarang anak perempuan untuk mengenyam pendidikan.

Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, mendesak masyarakat internasional untuk memperjuangkan hak perempuan Afghanistan memperoleh kembali pendidikan yang layak.

Tiga tahun berkuasa, pemerintahan Taliban masih tidak diakui negara lain. Pembatasan terhadap wanita pun disebut PBB sebagai "apartheid gender".

Jumlah murid di tingkat sekolah dasar pun menurun. Pada 2022, UNESCO mencatat jumlah anak SD di Afghanistan hanya 5,7 juta, sementara di 2019 jumlahnya mencapai 6,8 juta.

UNESCO menuduh keputusan Taliban atas larangan guru perempuan mengajar anak laki-laki sebagai penyebabnya. Mereka menambahkan, orang tua di sana juga tidak memiliki insentif untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Angka pendaftar universitas juga mengkhawatirkan, jumlahnya menurun hingga 53 persen sejak 2021.

“Akibatnya, negara ini akan segera menghadapi kekurangan lulusan yang terlatih untuk pekerjaan yang paling membutuhkan keterampilan tinggi, yang hanya akan memperburuk masalah pembangunan,” ungkap UNESCO.

Moskow: Presiden RusiaVladimir Putin mengatakan bahwa Taliban, adalah sekutu Moskow dalam memerangi terorisme karena mereka menguasai Afghanistan. Ironisnya, Taliban selama ini dianggap kelompok terlarang di Rusia.

Moskow telah bertahun-tahun membina hubungan dengan Taliban, meskipun telah menjadi organisasi terlarang di Rusia sejak tahun 2003, dan Putin bulan lalu menyerukan agar Moskow "membangun" hubungan dengan pemerintah Taliban.

"Kita harus berasumsi bahwa Taliban mengendalikan kekuasaan di negara ini. Dan dalam hal ini Taliban, tentu saja, adalah sekutu kita dalam memerangi terorisme, karena otoritas mana pun berkepentingan dengan stabilitas di negara yang mereka pimpin," kata Putin di Astana, seperti dikutip NDTV, Jumat 5 Juli 2024.
Taliban telah berperang melawan saingan jihadis Negara Islam Khorasan (IS-K) di Afghanistan selama bertahun-tahun.

Pada Maret, militan IS-K menewaskan lebih dari 140 orang dalam serangan di gedung konser Moskow. Ini adalah serangan teror paling mematikan di Rusia selama hampir dua dekade.

Sejak mengambil alih Afghanistan pada tahun 2021, Taliban telah memberlakukan hukum Islam ekstrem yang secara efektif melarang perempuan dari kehidupan publik.

Putin mengatakan bahwa Taliban telah "mengambil alih beberapa tanggung jawab" tetapi masih ada "masalah yang memerlukan perhatian terus-menerus di dalam negeri dan dari masyarakat internasional".

"Saya yakin bahwa Taliban tertarik pada stabilitas di Afghanistan," tambah Putin.

Moskow telah menghangat hubungan dengan Afghanistan -,yang memiliki sejarah rumit setelah invasi Soviet pada 1980-an,- sejak AS meninggalkan negara itu. Namun, negara itu gagal mengakui secara resmi pemerintah Taliban dan apa yang disebutnya "Emirat Islam Afghanistan".

(FJR)

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Taliban adalah sekutu Moskow dalam memerangi terorisme karena mereka menguasai Afghanistan.

Rusia menempatkan Taliban sebagai organisasi terlarang sejak 2003. Namun pada Mei 2024, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menyebut akan menghapus Taliban dari daftar tersebut, sebagaimana diberitakan oleh Kantor berita Rusia, RIA Novosti.

Putin pun menyerukan untuk membangun hubungan dengan pemerintah Taliban.

"Kita harus berasumsi bahwa Taliban mengendalikan kekuasaan di negara ini. Dan dalam hal ini Taliban, tentu saja, adalah sekutu kita dalam perang melawan terorisme, karena otoritas mana pun berkepentingan dengan stabilitas di negara yang mereka kelola," kata Putin dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP, Jumat (5/7).

Taliban telah berperang melawan saingan jihadis Negara Islam Khorasan (IS-K) di Afghanistan selama bertahun-tahun.

Pada bulan Maret, pejuang IS-K menewaskan lebih dari 140 orang dalam serangan di gedung konser Moskow, serangan teror paling mematikan di Rusia selama hampir dua dekade.

Sejak mengambil alih Afghanistan pada tahun 2021, Taliban kembali melarang perempuan terlibat dalam kehidupan publik.

Meski demikian, Putin meyakini bahwa Taliban ingin stabilitas di Afghanistan. “Saya yakin Taliban tertarik agar semuanya stabil di Afghanistan,” tambahnya.