PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menanggapi terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lainnya. Aturan tersebut menjadi payung hukum bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghapus kredit macet UMKM.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Simak juga video: Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

[Gambas:Video 20detik]

Industri hasil tembakau (IHT) menjadi salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar. Tak hanya itu, industri tembakau juga memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja, mulai dari petani, hingga pedagang.

Meski begitu, pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Beberapa pihak menilai apabila peraturan tersebut diterapkan dapat berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satunya adalah Head of Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho yang mengatakan sebanyak 2,29 juta tenaga kerja mungkin akan terdampak aturan tersebut. Apabila merujuk pada data tenaga kerja industri hasil tembakau 2019 lalu, angka itu setara 32% tenaga kerja.

"Jadi kalau kita lihat secara total, kalau total penduduk bekerja ini ada di 1,6%. Kalau merujuk kepada tenaga kerja industri hasil tembakau tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenperin pada saat itu, itu kurang lebih 32% lah yang akan terdampak. Jadi cukup besar begitu," ujar Andry dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Andry mengatakan peraturan tersebut juga berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

"Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp 308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja," katanya.

Di sisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan pengetatan yang diterapkan pemerintah berpotensi menurunkan tingkat produksi. Pada akhirnya hal tersebut bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ya, industri kan pada galau dengan PP nomor 28, apalagi terus ada RPMK. Karena ini dapat menurunkan, pasti dapat menurunkan produksi. Kalau produksi turun, berarti jam kerjanya kan turun. Jam kerja karyawan kalau tembakau yang tangan, itu kan borongan sistemnya, lama-lama kan PHK," tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Umum FPS RTMM SPSI Sudarto. Ia menilai industri rokok sangat rentan terhadap regulasi baru, baik berbentuk fiskal maupun non fiskal. Menurutnya, aturan tersebut dapat memicu industri tembakau tertekan. Apabila industri tersebut tertekan akan berdampak pada tenaga kerja di dalamnya, seperti penghasilan yang menurun hingga terjadi PHK

"Kok itu terjadi? Sekali lagi kalau tadi disinggung oleh teman petani mayoritas anggota kami itu di SKT, sigaret kretek tangan yang juga sistem penghasilannya itu memang borongan. Jadi kalau pekerjaannya turun ya upahnya tuh kurang lebih gambarnya seperti itu," ujarnya.

Untuk meminimalisir hal tersebut, pihaknya sudah aktif dalam berbagai upaya berkomunikasi melalui surat dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, hingga rancangan peraturan turunan dikeluarkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Akhirnya, dia bersama dengan anggota buruh lainnya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkes pada 10 Oktober lalu. Pada kesempatan tersebut, pihaknya berkesempatan bertemu dengan perwakilan Kemenkes. Hasilnya, Kemenkes berjanji untuk melibatkan buruh dalam membuat aturan turunan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi Lebih lanjut, Kusnasi mengatakan industri tembakau memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Mulai dari para petani di sektor hulu, pelinting atau pekerja pabrik di sektor produksi, hingga para pedagang di hilir.

"Di samping nilai ekonomi juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja dan buruh, petani tembakau," ucap Kusnasi.

Karena itu Kusnani mengkhawatirkan dampak dari kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, khususnya bagi para buruh dan petani tembakau.

"Kalau ini diteruskan, ya apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi, teman-teman dari asosiasi pedagang pasar, retail, pekerja, semuanya akan terdampak, tidak hanya di sektor hulu, petaninya saja. Kalau hilirnya kena, petaninya juga secara otomatis juga kena. Petani cengkeh juga sekarang," tegasnya.

Kusnasi pun berpendapat, pemerintah perlu memberikan regulasi atau aturan yang tidak memberatkan industri hasil tembakau, salah satunya RUU tentang Komoditas Strategis yang masih dalam pembahasan. Dengan begitu sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal.

Menurutnya industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya namun paling banyak aturan. Khususnya aturan-aturan yang memberatkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang masih dalam pembahasan.

"Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak mengendalikan, tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau," tutur Kusnasi.

"Saya kira tembakau ini bukan pantas tapi harus masuk di komoditas strategis nasional," lanjutnya.

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik sejumlah pihak. Poin yang menjadi sorotan adalah pasal yang mengatur produk hasil tembakau dan penjualannya.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI ) I Ketut Budhyman Mudara khawatir RMPK justru bisa menimbulkan ketidakstabilan terhadap ekonomi.

"Namun, tantangannya adalah regulasi yang menekan seperti PP Kesehatan dan RPMK Produk Tembakau, menimbulkan ketidakstabilan sosio ekonomi, bagi masyarakat, khususnya masyarakat ekosistem pertembakauan," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Apalagi ada 6 juta tenaga kerja yang terlibat di industri ini. Oleh karena itu ketut meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang PP No 28 Tahun 2024 dan menghentikan pembahasan RPMK Produk Tembakau

"6 juta tenaga kerja di hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan terkena dampak domino negatifnya. Oleh karena itu, AMTI memohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk meninjau ulang PP No 28 Tahun 2024 dan menghentikan pembahasan RPMK Produk Tembakau, yang membuat iklim dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak kondusif," jelasnya.

Menurut Ketut pada dasarnya AMTI sebagai represnetasi elemen hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan mendukung program Asta Cita Prabowo, termasuk proyeksi pertumbuhan 8%. Apalagi Prabowo memprioritaskan perbaikan kesejahteraan petani dalam arti luas, sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian dan perkebunan.

Sebagai informasi, beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), Adik Dwi Putranto membeberkan peran penting industri tembakau terhadap perekonomian. Adik menilai industri ini punya peran dalam mendukung target Presiden Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki lahan tembakau hingga 200 ribu hektare. Menurut Adik luas lahan tersebut harus dipertahankan atau ditingkatkan demi menjamin serapan tenaga kerja tetap terjaga.

"Untuk kita supaya sesuai dengan targetnya Presiden Prabowo 8%, minimal dari 200 ribu hektare ini harus bertahan, syukur-syukur bisa meningkat. Karena kalau lahannya luasannya meningkat, itu berarti ada petani baru, ada tenaga kerja baru di sektor petani, buruh tani, dan sebagainya," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Pemerintah berencana menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Penghapusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan aturan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM di Indonesia.

"Kalau tadi ditanyakan, banknya di mana, yang notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himbara," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Agar tidak terjadi simpang siur, kata dia, maka penghapusan kredit hanya untuk pelaku UMKM di sektor tertentu yang terkena beberapa permasalahan, seperti bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," ucapnya.

Selanjutnya, bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo, sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," katanya.

Artinya bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," kata Maman.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM di Istana Merdeka pada Selasa (5/11). Prabowo menekankan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo.

Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Sejumlah sektor ini dinilai menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," katanya.

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) meminta perlindungan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pengetatan tembakau yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Ketua Umum AMTI, I Ketut Budhyman Mudara mengatakan pihaknya berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan baru ini tidak mengancam mata pencaharian jutaan orang, karena seharusnya para petani didukung dalam hal peningkatan produksi.

Budhyman memohon agar regulasi yang menekan seperti pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam PP No 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) mengenai Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dapat ditinjau ulang.

"Apapun peraturan atau kebijakan apapun yang mengelilingi ekosistem pertembakauan harusnya dapat mengedepankan prinsip keadilan, transparansi dan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Termasuk mengenai R-Permenkes yang turut memuat kewajiban standardisasi kemasan produk tembakau atau kemasan polos tanpa mereka yang banyak dipengaruhi oleh Framework Convention and Tobacco Control (FCTC)," kata dia dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Pihaknya berharap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai inisiator regulasi tersebut juga dapat melibatkan dan mengakomodir masukan dari elemen hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan.

Mengingat bahwa pemerintahan Prabowo menargetkan zero poverty atau tingkat kemiskinan 0% pada 2045 serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang. Namun, jika pasal-pasal pengaturan produk tembakau yang disusun terus menekan dan eksesif, target yang menjadi acuan utama dalam kebijakan ekonomi nasional ini akan sulit terwujud.

Menurutnya, untuk mendukung tujuan tersebut dibutuhkan strategi yang jitu, inklusif dan kerjasama seluruh pihak. Pertumbuhan ekonomi masyarakat saat ini, seperti di tingkat petani, tidak lepas dari upaya-upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani.

"Namun, jika petani tembakau dan petani cengkeh justru dikepung dengan peraturan-peraturan yang sangat menekan di hilir, dampaknya akan turut memukul serapan petani di hulu. Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh hulu dan hilir ekosistem pertembakauan adalah pemberdayaan dan perlindungan," jelasnya.

Budhyman mengatakan para petani juga akan senantiasa mendukung program Asta Cita yang diilhami dengan nilai-nilai perjuangan rakyat semesta, terkhusus petani dan masyarakat perdesaan. Terlebih, Prabowo memprioritaskan perbaikan kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung

"Termasuk di dalamnya kesejahteraan masyarakat pertembakauan. Ada 6 juta tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pertembakauan, termasuk 2,5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh," ujarnya.

Budhyman juga berharap lintas kementerian yang menaungi dan mengatur ekosistem pertembakauan dapat menerjemahkan visi misi Asta Cita Presiden Prabowo dengan mengedepankan sinergi yang harmonis tanpa menimbulkan polemik atas regulasi yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian jutaan orang.

"Kami sangat berharap bahwa pemerintahan yang baru akan lebih bijaksana menangani aturan terkait ekosistem pertembakauan yang di tahun 2023 saja telah berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp 213,48 triliun. Peraturan yang adil, berimbang, dan tidak menekan salah satu elemen, akan memberikan keseimbangan serta mendorong daya saing pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) sebagai sektor manufaktur yang menyerap produksi petani tembakau dan cengkeh serta penyerapan tenaga kerja," paparnya.

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa rencana R-Permenkes tentang produk tembakau dan rokok elektronik dapat menimbulkan hambatan pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 5%.

Menurut ekonom senior INDEF, Tauhid Ahmad menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 308 triliun jika tiga poin kebijakan R-Permenkes dan pasal bermasalah pada PP 28/2024 diberlakukan, yaitu produk rokok kemasan polos, larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain serta larangan iklan rokok.

Tauhid membeberkan, ada potensi kerugian hingga 7% atau sekitar Rp 160 triliun dari total penerimaan perpajakan nasional jika tiga kebijakan RPMK tersebut diterapkan. Dia juga menyebut, kerugian pajak 7% cukup besar jika dibandingkan dengan rasio pajak (tax ratio) Indonesia sebesar 10-11%.

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kredit macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kriteria berikutnya, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang telah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo. Namun, mereka sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank-bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan inI menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit 1 juta UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Aturan penghapusan utang ini tertulis dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Maman mengatakan, ada 1 juta pihak yang utangnya dihapuskan. Langkah penghapusan ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah alias bank Himbara. Namun ia menekankan, ada kualifikasi khusus untuk pihak yang utangnya dihapus.

"Saya harus tegaskan ya supaya tidak simpang siur, ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

Syarat kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene tidak mampu bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo meneken PP baru tersebut hari ini. Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Presiden Prabowo Subianto menyatakan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan hari ini. Hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yg mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dalay bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara rencana pemerintah untuk menghapus buku dan tagih kredit UMKM. Erick mengatakan, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kebijakan tersebut tengah disusun.

"Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank. Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat," jelas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kriteria kredit yang bakal dihapus masih dibahas. Erick mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk kriteria yang dihapus dengan rekam jejak lima tahun.

Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang kebijakan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Prabowo meminta penetapan DHE dalam rekening khusus perbankan Indonesia tidak hanya 3 bulan.

"Terakhir terkait DHE. PP itu arahan Bapak Presiden adalah untuk diperpanjang tidak hanya 3 bulan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferesi pers, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Jadi kita sedang persiapkan PP-nya. Dan sedang dirapatkan. Kemudian nanti setelah siap nanti kita akan tunjukkan," lanjutnya.

Saat ditanya apakah jangka waktunya akan lebih panjang, Airlangga membenarkan. Namun, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut terkait jangka waktu tersebut.

"Lebih lama. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja," ucap Airlangga.

Sebelumnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam aturan itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019

Penempatan DHE SDA wajib terhadap eksportir yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit US$ 250.000 atau ekuivalennya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai permintaan buruh soal upah minimum 2025 naik antara 8- 10% sulit dipenuhi. Apalagi, setiap daerah memiliki persoalan besaran pengupahannya masing-masing.

"(Kenaikan UMP 10%) nggak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, gitu," kata Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Untuk itu ia menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan penetapan upah minimum mengikuti formula yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Pengupahan.

"Kami sudah menyampaikan bahwa kami prinsipnya mengikuti sesuai dengan aturan pemerintah yaitu PP 51," tegas Shinta.

Sebab menurutnya dalam aturan tersebut sudah ada formula perhitungan kenaikan uapah minimum provinsi (UMP) 2025 memperhitungkan beberapa variabel di tingkat provinsi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Jadi PP 51 tahun 2020 itu yang akan diikuti karena di situ sudah jelas ada formulanya berdasarkan juga kondisi perekonomian daerah maupun inflasi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan ada koefisiannya. Jadi itu yang sebenarnya diikuti," jelasnya.

"Jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, termasuk provinsi, kabupaten, kota. Itu semua sudah ada formulanya. Jadi kami harapkan kita bertambah pada konsisten kepada formulanya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," terang Shinta lagi.

Lebih lanjut Shinta juga mengatakan aturan PP Nomor 51/2023 tentang pengupahan ini memberikan kepastian bagi pengusaha. Sehingga mereka bisa memperkirakan seberapa besar kenaikan biaya operasional atau upah pekerja yang harus dibayarkan ke depan.

"Karena kalau kita setiap kali harus mengubah peraturan kan jadi susah. Ini kan yang penting buat pengusaha itu kan kepastian. Kenapa ada formulanya itu kan untuk kita ikuti," tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai permintaan buruh soal upah minimum 2025 naik antara 8- 10% sulit dipenuhi. Apalagi, setiap daerah memiliki persoalan besaran pengupahannya masing-masing.

"(Kenaikan UMP 10%) nggak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, gitu," kata Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Untuk itu ia menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan penetapan upah minimum mengikuti formula yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Pengupahan.

"Kami sudah menyampaikan bahwa kami prinsipnya mengikuti sesuai dengan aturan pemerintah yaitu PP 51," tegas Shinta.

Sebab menurutnya dalam aturan tersebut sudah ada formula perhitungan kenaikan uapah minimum provinsi (UMP) 2025 memperhitungkan beberapa variabel di tingkat provinsi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Jadi PP 51 tahun 2020 itu yang akan diikuti karena di situ sudah jelas ada formulanya berdasarkan juga kondisi perekonomian daerah maupun inflasi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan ada koefisiannya. Jadi itu yang sebenarnya diikuti," jelasnya.

"Jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, termasuk provinsi, kabupaten, kota. Itu semua sudah ada formulanya. Jadi kami harapkan kita bertambah pada konsisten kepada formulanya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," terang Shinta lagi.

Lebih lanjut Shinta juga mengatakan aturan PP Nomor 51/2023 tentang pengupahan ini memberikan kepastian bagi pengusaha. Sehingga mereka bisa memperkirakan seberapa besar kenaikan biaya operasional atau upah pekerja yang harus dibayarkan ke depan.

"Karena kalau kita setiap kali harus mengubah peraturan kan jadi susah. Ini kan yang penting buat pengusaha itu kan kepastian. Kenapa ada formulanya itu kan untuk kita ikuti," tegasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti kenaikan upah minimum yang dinilainya kecil. Padahal, ia menilai standar upah akan berdampak pada target Presiden Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Said Iqbal pesimis target tersebut bisa tercapai jika kenaikan upah masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Ekonomi tumbuh 5,2% tahun lalu. Tahun ini diproyeksi 5,1%. Dan mustahil, ekonomi tumbuh 8% kalau gaji naiknya pake PP nomor 51 tahun 2023," kata Said Iqbal di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Alasannya upah yang rendah akan membuat tingkat daya beli juga rendah. Sementara konsumsi merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mustahil, karena daya beli akan rendah. Daya beli rendah atau purchasing rendah, konsumsi rendah. Penyumbang pertumbuhan ekonomi 54% dari konsumsi. Nah kalau konsumsinya enggak dinaikkan, seiring investasi juga didatangkan, nggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8 persen. Jauh panggang dari api, bagai pungguk merindukan bulan," bebernya.

Oleh karena itu, Buruh menuntut kenaikan upah minimal 8-10% untuk tahun 2025. Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional yang bakal diikuti 5 juta buruh.

"Oleh karena itu kita minta upah harus bisa meningkatkan daya beli, supaya pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai. Kami ngomong ini, justru kami mendukung Presiden Prabowo Subianto. Kami melawan menteri-menteri yang mau enak-enaknya saja, hanya karena kabinet balas budi," ujarnya.

Said Iqbal lalu membandingkan kenaikan upah di beberapa negara. Ia mengatakan, upah di Jerman naik 30%, Turki naik 60%. "Di Inggris saja naik 30%, di Jerman 27% bahkan di Turki naik upahnya 60%, nggak bangkrut negara mereka," tutupnya.