Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Haris, mengingatkan kampus agar memberikan pekerjaan paruh waktu yang menunjang pengalaman belajar mahasiswa. Terpenting, dilakukan dengan persetujuan (consent) mahasiswa.

"Serta tidak terdapat unsur eksploitasi mahasiswa sebagai pekerja kasar," kata Haris kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.

Pihaknya mengizinkan kampus merekrut mahasiswa sebagai pekerja paruh waktu. Namun, tak semua jenis pekerjaan ditawarkan ke mahasiswa.
"Pada prinsipnya, kerja paruh waktu di internal kampus bagi mahasiswa diperkenankan selama relevan dengan pengembangan kompetensi mahasiswa," tutur dia.

Kerja paruh waktu bagi mahasiswa menjadi polemik di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebab, mahasiswa yang mendapat keringanan uang kuliah tunggal (UKT) wajib kerja paruh waktu tanpa dibayar sebagai ganti pemberian beasiswa.

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Naomi Haswanto, menyebut manfaat dari penerima beasiswa adalah mendapatkan potongan keringanan UKT sehingga mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

"Iya (mahasiswa tidak diupah, melainkan mendapatkan potongan UKT)," kata Naomi kepada Medcom.id, Kamis, 26 September 2024.

Namun, terkait berapa besaran potongan ataupun skema penentuan besaran potongan, Naomi tak menjawab. Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan beragam.

Pertama menjadi asisten mata kuliah atau pratikum; kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.

Baca juga: JPPI: Kewajiban Kerja Paruh Waktu Bentuk Nyata Komersialisasi dan Perbudakan Mahasiswa di Kampus

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Skema pemberian Beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau keringanan UKT menuai polemik bagi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Pasalnya, mahasiswa diberikan opsi mengikuti kerja paruh waktu ketika mendapatkan keringanan UKT tersebut.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengaku sulit mengintervensi kebijakan ITB. Sebab, pihaknya tak memiliki aturan terkait kerja paruh waktu di kampus.

"Tidak ada. Kemendikbudristek tidak pernah ada kebijakan terkait mengatur pendayagunaan mahasiswa. Sehingga tidak ada peraturan," kata Sesdirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Tjitjik Sri Tjahjandarie, kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.
Sehingga, kampus dapat merancang skema kerja paruh waktu secara mandiri. Ketika ditanya terkait panduan ataupun imbauan ke kampus agar skema kerja waktu berkeadilan, transparan, dan tidak merugikan mahasiswa, ia tidak memberikan jawaban.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB), Naomi Haswanto menyebut manfaat penerima beasiswa adalah mendapatkan keringanan UKT. Sehingga, mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

"Iya (mahasiswa tidak diupah, melainkan mendapatkan potongan UKT)," kata Naomi kepada Medcom.id, Kamis 26 September 2024.

Namun, terkait berapa besaran potongan ataupun skema penentuan besaran potongan, Naomi tak menjawab. Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan beragam.

Pertama menjadi asisten mata kuliah atau pratikum. Kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X DPR Soal Kerja Paruh Waktu di ITB: Harus Diupah!

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Bandung (ITB) menawarkan opsi kerja paruh waktu bagi mahasiswa penerima beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT). Keringan UKT menjadi 'upah' yang diberikan ITB ke mahasiswa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan mahasiswa yang bekerja harus diupah dengan uang. Tidak bisa hanya memberikan keringanan UKT.

"Tapi kalau bekerja tidak dibayar, itu tidak pas. Karena di mana pun juga kalau orang bekerja itu pasti mendapatkan honor," kata Dede kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.
Dede menyebut perlu ada kesepakatan antara kampus dan mahasiswa terkait besaran upah. Ia juga mempertanyakan sikap ITB yang tidak memberikan upah.

"Menurut saya perlu dipertanyakan mahasiswa bekerja paruh waktu itu tidak mendapatkan haknya," kata Dede.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan upah dalam kerja paruh waktu bagi mahasiswa sangat penting. Sebab, upah tersebut bisa membantu mahasiswa dalam berbagai hal.

"Pertama mahasiswa itu ingin mendapatkan tambahan uang untuk melakukan kegiatannya ataupun untuk biaya hidup dia yang kurang," tutur Dede.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB), Naomi Haswanto menyebut manfaat penerima beasiswa adalah mendapatkan keringanan UKT. Sehingga, mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

"Iya (mahasiswa tidak diupah, melainkan mendapatkan potongan UKT)," kata Naomi kepada Medcom.id, Kamis 26 September 2024.

Namun, terkait berapa besaran potongan ataupun skema penentuan besaran potongan, Naomi tak menjawab.

Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan beragam. Pertama menjadi asisten mata kuliah atau pratikum; kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.

Baca juga: Ditmawa ITB Sebut Program Beasiswa Kerja Beda dengan Keringanan UKT

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)