PT Bank Mandiri (Persero) Tbk buka suara usai ditunjuk sebagai pengelola dana kompensasi batu bara (DKB) lewat skema pungut salur mitra instansi pengelola (MIP). Adapun MIP bertugas untuk memungut iuran batu bara dari perusahaan tambang.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi mengatakan skema terkait pungutan tersebut sedang berjalan. Darmawan menyebut iuran untuk batu bara memang tidak bisa dijalankan secara manual.

"Itu sudah jalan ya, lagi dalam proses maksudnya. Ya akan diinikan (dibuat) di Mandiri. Jadi, dengan sistem, nggak bisa manual untuk pungutannya," kata Darmawan saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024).

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjuk tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai MIP. Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Nantinya, seluruh MIP menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Bank Mandiri melalui sistem e-DKB dan tidak mencantumkan leading bank. Darmawan menyebut sebagian besar perusahaan batu bara merupakan nasabah Bank Mandiri. Alhasil, pihaknya paling besar untuk penerimaan pungutan batu baranya.

"(Bank) Mandiri yang paling besar nasabah yang akan bayar paling banyak nasabah Bank Mandiri. Jadi, porsinya akan paling banyak," tambahnya.

Sebagai informasi, petunjuk teknis (juknis) alur kerja dan tanggung jawab antara Instansi Pengelola (IP) dan MIP secara detail akan diatur dalam (RPermen/RKepmen ESDM).

Pada saat pemungutan DKB tetap dikenakan kewajiban royalti. Sementara, pada saat Penyaluran DKB pada pemasok batubara dalam negeri dikenakan kewajiban PPN. Sistem e-DKB akan diintegrasikan dengan sistem e-PNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif membeberkan pembentukan mitra instansi pengelola masih menunggu proses finalisasi draft rancangan peraturan presiden (perpres). Namun dalam pengelolaan dana kompensasi batu bara (DKB), pemerintah telah menyiapkan 3 Bank BUMN.

"Calon BUMN yang akan ditunjuk sebagai mitra instansi pengelola untuk kegiatan pemungutan dan penyaluran DKB yaitu 3 bank, Bank Mandiri Bank BNI kemudian Bank BRI," ujar Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (21/11/2023) lalu, dikutip dari CNBC Indonesia.

JAKARTA, Investor.id - Pemerintah Indonesia hampir menyelesaikan pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) untuk mengelola iuran batu bara. Hal ini akan membuat dua pemain, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Indka Energy Tbk (INDY) untung besar.

Berdasarkan perhitungan Verdhana, laba bersih PTBA bakal mencapai US$ 500 juta pada 2025, naik 65% dari proyeksi sebelumnya US$ 305 juta, sedangkan Indika naik 43% menjadi US$ 172 juta dari US$ 120 juta. Kedua pemain ini mayoritas memasok batu bara ke pasar domestik, sehingga diuntungkan oleh MIP.

Di lain pihak, laba ITMG tahun depan diprediksi US$ 330 juta, turun dari proyeksi awal US$ 339 juta, HRUM dari US$ 173 juta menjadi US$ 167 juta, sedangkan ADRO stabil di US$ 1,1 miliar.

Sejalan dengan itu, valuasi saham PTBA dan INDY akan menggiurkan setelah skema MIP berlaku. PER saham PTBA turun dari 7,4 kali menjadi 4,5 kali, sedangkan INDY dari 4,2 kali menjadi 2,9 kali. Intinya, kedua saham itu makin murah.

Sementara itu, Pilarmas Sekuritas mencatat, dengan adanya MIP ini, perusahaan batu bara yang tidak memenuhi kewajiban pasar domestik, harus membayarkan iuran yang akan dikelola oleh MIP. Nah iuran tersebut akan digunakan untuk insentif kepada perusahaan batu bara lainnya yang telah memenuhi DMO.

“Tentu dengan adanya iuran yang dikelola MIP ini akan menguntungkan bagi perusahaan batu bara yang penjualannya lebih banyak di lingkup domestik, seperti PTBA dan akan merugikan perusahaan yang penjualannya lebih besar ekspor, seperti ITMG, karena perlu membayar iuran kepada MIP,” jelas Pilarmas.

Harga Wajar

Di sisi lain, Phintraco Sekuritas mencatat, saham INDY diperdagangkan pada PER 12,46 kali, PBV 0,43 kali, dan EV/EBITDA 4,81 kali. Rata-rata EV/EBITDA saham batu bara di BEI mencapai 6 kali.

“Sejalan dengan itu, dengan menggunakan metode relative valuation dan pendekatan EV/EBITDA, potensi fair value alias harga wajar INDY Rp 2.060, yang menunjukkan potential upside sebesar 24,58%,” tulis broker itu.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) buka suara terkait keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara (DKB).

Sebagaimana diketahui, ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). Adapun, kabar tiga bank BUMN ditunjuk sebagai mitra instansi pengelola ini telah bergulir sejak November 2023.

Direktur Institutional Banking BNI Munadi Herlambang mengatakan pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari Kementerian ESDM. “Tapi secara sistem kita sudah siap,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Minggu (8/9/2024).

Adapun, menurutnya, dengan penerapan skema dana kompensasi batu bara ini secara umum akan meningkatkan pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. “Bagi BNI sendiri kita tentu berharap akan meningkatkan transaksi nasabah melalui BNI,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Saat itu, eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa seluruh calon MIP sepakat untuk nantinya menggunakan dashboard sistem yang dikembangkan oleh Bank Mandiri lewat sistem E-DKB dan sepakat tidak mencantumkan leading bank.

Dalam pelaksanaan skema pungut salur DKB ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola dana kompensasi batu bara (DKB).

Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan. Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

Sebelumnya, dikabarkan juga bahwa pemerintah sudah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebagai pengelola dana kompensasi batu bara (DKB) lewat skema pungut salur mitra instansi pengelola (MIP).

Saat itu pada 14 Agustus 2024, sang eks Menteri ESDM Arifin menyampaikan, aturan untuk pelaksanaan skema pungut salur batu bara sudah rampung dan tinggal menunggu kesiapan dari pihak Bank Mandiri.

“Kan udah sama Mandiri. Ini aturannya udah keluar, tinggal Mandiri aja yang jalanin, kan sistemnya pakai sistem Mandiri,” kata Arifin saat ditemui di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Rabu (14/8/2024).