Apple dikabarkan tengah mengajukan investasi senilai hampir US$ 10 juta untuk pembangunan pabrik di Bandung, Jawa Barat. Pabrik itu akan memproduksi aksesoris dan komponen untuk perangkat Apple.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih menunggu komitmen investasi tersebut. Rencana investasi ini terdengar seiring dengan masih terganjalnya penjualan iPhone 16 di Indonesia. Ponsel keluaran terbaru dari Apple tersebut diketahui masih terganjal oleh syarat TKDN 40% dan komitmen investasi.

"Sebelumnya kita sudah mendengar bahwa Apple berkomitmen. Kita berharap komitmen yang sekarang disampaikan ini bisa dijalankan segera," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sementara soal komitmen investasi dan pemenuhan TKDN sebagai syarat penjualaniPhone 16 akan segera diumumkan oleh pemerintah. Pemerintah mengaku telah mengkaji rencana penjualan iphone 16 yang hingga saat ini masih belum boleh diperjualbelikan di dalam negeri.

"Mengenai iPhone 16 yang belum diperjualbelikan, pokoknya kami sudah mengkaji. Dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri," kata Faisol.

Menurut catatan detikcom, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

Artinya, masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Pemerintah disebut baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

Apple dikabarkan tengah mengajukan investasi senilai hampir US$ 10 juta untuk pembangunan pabrik di Bandung, Jawa Barat. Pabrik itu akan memproduksi aksesoris dan komponen untuk perangkat Apple.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih menunggu komitmen investasi tersebut. Rencana investasi ini terdengar seiring dengan masih terganjalnya penjualan iPhone 16 di Indonesia. Ponsel keluaran terbaru dari Apple tersebut diketahui masih terganjal oleh syarat TKDN 40% dan komitmen investasi.

"Sebelumnya kita sudah mendengar bahwa Apple berkomitmen. Kita berharap komitmen yang sekarang disampaikan ini bisa dijalankan segera," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sementara soal komitmen investasi dan pemenuhan TKDN sebagai syarat penjualaniPhone 16 akan segera diumumkan oleh pemerintah. Pemerintah mengaku telah mengkaji rencana penjualan iphone 16 yang hingga saat ini masih belum boleh diperjualbelikan di dalam negeri.

"Mengenai iPhone 16 yang belum diperjualbelikan, pokoknya kami sudah mengkaji. Dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri," kata Faisol.

Menurut catatan detikcom, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

Artinya, masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Pemerintah disebut baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan menerjunkan tim untuk mengawasi penjualan iPhone 16 di pasaran.

Pasalnya, sampai saat ini Indonesia belum mengeluarkan izin edar iPhone 16.

“Ya kita lihat pengawasan kita ke lapangan,” ujar Budi usai membuka acara ‘High Level Policy Dialogue Action on Climate and Trade’ di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menyebutkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengawasi penjualan iPhone 16.

“Ya coba nanti kami koordinasikan ya,” kata Budi.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa iPhone 16 yang beredar di pasar-pasar di Indonesia adalah ilegal.

“Kalau ada iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dan bisa beroperasi, boleh saya sampaikan ilegal. Karena kami belum mengeluarkan izin edarnya,” ujar Agus dalam acara ramah tamah dengan media di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Agus menjelaskan, alasan pihaknya belum dapat mengeluarkan izin edar adalah karena Apple, perusahaan pemroduksi iPhone, belum memenuhi persyaratan sertifikat 40 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Persentase tersebut harus dipenuhi melalui investasi dan penggunaan elemen-elemen pembuat iPhone yang bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Terbaru, juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihak Apple telah mengirimkan surat ke Menperin Agus untuk audiensi masalah tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan menerjunkan tim untuk mengawasi penjualan iPhone 16 di pasaran.

Pasalnya, sampai saat ini Indonesia belum mengeluarkan izin edar iPhone 16.

“Ya kita lihat pengawasan kita ke lapangan,” ujar Budi usai membuka acara ‘High Level Policy Dialogue Action on Climate and Trade’ di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menyebutkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengawasi penjualan iPhone 16.

“Ya coba nanti kami koordinasikan ya,” kata Budi.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa iPhone 16 yang beredar di pasar-pasar di Indonesia adalah ilegal.

“Kalau ada iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dan bisa beroperasi, boleh saya sampaikan ilegal. Karena kami belum mengeluarkan izin edarnya,” ujar Agus dalam acara ramah tamah dengan media di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Agus menjelaskan, alasan pihaknya belum dapat mengeluarkan izin edar adalah karena Apple, perusahaan pemroduksi iPhone, belum memenuhi persyaratan sertifikat 40 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Persentase tersebut harus dipenuhi melalui investasi dan penggunaan elemen-elemen pembuat iPhone yang bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Terbaru, juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihak Apple telah mengirimkan surat ke Menperin Agus untuk audiensi masalah tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghentikan sementara izin edar produk olahan makanan impor dari Cina, latiao. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pengambilan langkah ini merupakan respons atas laporan kejadian luar biasa keracunan pangan (KLBKP) yang menimpa anak-anak di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Kami mendapat laporan keracunan akibat latiao dari tujuh wilayah, yakni Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selaran, Bandung Barat, dan Pamekasan,” ujar Taruna dalam konferensi pers d Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Ia mengatakan, BPOM telah melakukan uji laboratorium terhadap produk-produk yang diduga menyebabkan KLBKP tersebut. Hasilnya, kata Taruna, BPOM menemukan indikasi kontaminasi bakteri Bacellus Careus dalam sampel produk latiao tersebut.

“Bakteri ini menyababkan gejala-gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual, dan muntah. Gejala ini cocok dengan yang dilaporkan para korban,” kata dia.

Selain menguji sampel produk, BPOM juga memeriksa gudang importir dan distributor produk tersebut. Taruna berujar, BPOM menemukan adanya pelanggaran Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CperPOB) oleh importir dan distributor.

Taruna menyebut, saat ini terdapat 73 produk latiao yang beredar di dalam negeri. Empat di antaranya, terbukti mengandung bakteri tersebut. Keempat merek latiao yang terbukti terkontaminasi bakteri adalah Luvmi Hot Spicy Latiao, C&J Candy Joy Latiao, KK Boy Latiao, dan Lianggui Latiao.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Taruna mengatakan, BPOM telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menghentikan penjualan latiao pada platform digital.

“Kami juga meminta importir untuk segera melaporkan proses penarikan dan pemusnahan produk latiao kepada kami. Kami juga akan terus memantau kepatuhan mereka,” kata dia.

Taruna mengimbau agar masyarakat memeriksa keamanan produk makanan yang akan dikonsumsi. Ia pun memberikan tips untuk memilah produk pangan dengan metode cek KLIK, yakni cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa.

"BPOM akan terus meningkatkan pengawasan pre dan post-market terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat," ujar Taruna.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian atau Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan produk iPhone 16 dan Google Pixel dapat diperjualbelikan di Indonesia jika telah memenuhi syarat sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ia menyebut untuk memperoleh sertifikat TKDN, terdapat tiga skema yang dapat dipenuhi oleh produsen elektronik. Produsen dapat memilih salah satu di antaranya.

Pertama, skema manufaktur, yakni perusahaan harus memproduksi barang di dalam negeri atau membangun pabrik.

Cara yang kedua, melalui skema aplikasi. Ia menjelaskan jika memilih skema ini, produsen dapat membuat aplikasi digital. Kemudian, Kemenperin akan melakukan penghitungan berapa skor TKDN melalui aplikasi tersebut.

Skema terakhir adalah dengan inovasi atau riset. Ia mengatakan Apple memilih skema ini untuk memperoleh sertifikat TKDN. Dalam proposal yang diajukan manajemen Apple, kata dia, mereka menjanjikan akan membangun Apple Academy di sejumlah daerah di Indonesia.

“Dalam proposal itu, mereka ingin membangun Apple Academy di beberapa daerah, yakni di Tangerang, Sidoarjo, Batam, dan Bali. Nah, yang di Bali ini belum terealisasikan,” ujar Febri di Kantor Kementerian Perindustrian, Kamis, 31 Oktober 2024.

Ia menyebut, dikarenakan realisasi TKDN Apple belum sampai 40 persen, maka Kemenperin belum bisa menerbitkan izin impor untuk produk Apple yang terbaru.

Lebih lanjut, ia mengatakan, apabila produsen alat telekomunikasi lain ingin mengimpor produk ke Indonesia, harus memenuhi syarat-syarat TKDN yang ia jelaskan.

“Tidak hanya Apple, tidak hanya Google, semua perusahaan yang ingin impor (alat telekomunikasi) ke Indonesia, harus memnuhi syarat-syarat TKDN itu,” kata dia.

Adapun produk iPhone 16 dan Google Pixel saat ini diperbolehkan masuk ke Indonesia hanya dengan melalui jalur barang bawaan penumpang dari luar negeri serta barang kiriman. Proses pendaftaran produk dari kedua jalur ini dilakukan oleh bea cukai. Namun, barang-barang elektronik yang masuk melalui jalur ini dilarang diperjualbelikan.

Febri mengatakan saat ini Kemenperin akan memantau kegiatan jual beli produk Google Pixel dan iPhone 16, baik secara luring maupun daring. Kemenperin, kata dia, akan bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga lain untuk menindaklanjuti oknum-oknum yang memperjualbelikan produk ilegal itu.

“Kami akan bekerja sama dengan Kemendag dan Kominfo untuk menindak para penjual produk elektronik tersebut, karena itu adalah kegiatan ilegal,” ucapnya.

Febri pun mengimbau, agar masyarakat tidak tergiur untuk membeli produk elektronik yang tidak memiliki izin resmi. Sebab, hal ini akan merugikan konsumen karena tidak adanya asuransi untuk produk-produk yang ilegal.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian atau Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan produk iPhone 16 dan Google Pixel dapat diperjualbelikan di Indonesia jika telah memenuhi syarat sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ia menyebut untuk memperoleh sertifikat TKDN, terdapat tiga skema yang dapat dipenuhi oleh produsen elektronik. Produsen dapat memilih salah satu di antaranya.

Pertama, skema manufaktur, yakni perusahaan harus memproduksi barang di dalam negeri atau membangun pabrik.

Cara yang kedua, melalui skema aplikasi. Ia menjelaskan jika memilih skema ini, produsen dapat membuat aplikasi digital. Kemudian, Kemenperin akan melakukan penghitungan berapa skor TKDN melalui aplikasi tersebut.

Skema terakhir adalah dengan inovasi atau riset. Ia mengatakan Apple memilih skema ini untuk memperoleh sertifikat TKDN. Dalam proposal yang diajukan manajemen Apple, kata dia, mereka menjanjikan akan membangun Apple Academy di sejumlah daerah di Indonesia.

“Dalam proposal itu, mereka ingin membangun Apple Academy di beberapa daerah, yakni di Tangerang, Sidoarjo, Batam, dan Bali. Nah, yang di Bali ini belum terealisasikan,” ujar Febri di Kantor Kementerian Perindustrian, Kamis, 31 Oktober 2024.

Ia menyebut, dikarenakan realisasi TKDN Apple belum sampai 40 persen, maka Kemenperin belum bisa menerbitkan izin impor untuk produk Apple yang terbaru.

Lebih lanjut, ia mengatakan, apabila produsen alat telekomunikasi lain ingin mengimpor produk ke Indonesia, harus memenuhi syarat-syarat TKDN yang ia jelaskan.

“Tidak hanya Apple, tidak hanya Google, semua perusahaan yang ingin impor (alat telekomunikasi) ke Indonesia, harus memnuhi syarat-syarat TKDN itu,” kata dia.

Adapun produk iPhone 16 dan Google Pixel saat ini diperbolehkan masuk ke Indonesia hanya dengan melalui jalur barang bawaan penumpang dari luar negeri serta barang kiriman. Proses pendaftaran produk dari kedua jalur ini dilakukan oleh bea cukai. Namun, barang-barang elektronik yang masuk melalui jalur ini dilarang diperjualbelikan.

Febri mengatakan saat ini Kemenperin akan memantau kegiatan jual beli produk Google Pixel dan iPhone 16, baik secara luring maupun daring. Kemenperin, kata dia, akan bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga lain untuk menindaklanjuti oknum-oknum yang memperjualbelikan produk ilegal itu.

“Kami akan bekerja sama dengan Kemendag dan Kominfo untuk menindak para penjual produk elektronik tersebut, karena itu adalah kegiatan ilegal,” ucapnya.

Febri pun mengimbau, agar masyarakat tidak tergiur untuk membeli produk elektronik yang tidak memiliki izin resmi. Sebab, hal ini akan merugikan konsumen karena tidak adanya asuransi untuk produk-produk yang ilegal.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut, iPhone 16 buatan Apple sampai saat ini belum bisa beredar di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, saat ini Kemenperin belum memberi izin edar untuk iPhone 16 di Indonesia. “Seperti yang telah kami sampaikan, masih ada komitmen yang belum direalisasikan oleh pihak Apple,” kata dia dalam jumpa media, Selasa (22/10).

Dengan begitu, jika ada masyarakat yang membeli iPhone 16 di luar negeri, maka gawai tersebut tidak akan aktif dan tidak bisa digunakan ketika berada di Indonesia. Ini mengingat nomor seri unik untuk identifikasi atau yang disebut dengan International Mobile Equipment Identity (IMEI) belum dimiliki oleh iPhone 16.

Agus bilang, IMEI diterbitkan oleh tiga institusi yaitu Kemenperin, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Bea Cukai. Biasanya, Kominfo menerbitkan IMEI pada produk telekomunikasi untuk layanan khusus para diplomat dari negara lain.

“Jadi, kalau ada iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dan bisa beroperasi, boleh saya sampaikan bahwa produk tersebut ilegal. Segera laporkan kepada kami, karena kami belum keluarkan izin edarnya,” tegas dia.

Sebagai catatan, iPhone 16 telah dirilis di pasar global sejak 20 September 2024 lalu dengan empat varian yakni iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max. Harga iPhone 16 diperkirakan berkisar antara Rp 16,49 juta sampai Rp 33,99 juta, tergantung varian dan pilihan kapasitas internal memorinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa iPhone 16 yang beredar di pasar-pasar di Indonesia adalah ilegal.

Termasuk jika ada yang membeli iPhone dari luar negeri dan menjualnya di Indonesia, perangkat tersebut tetap tergolong ilegal.

“Kalau ada iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dan bisa beroperasi, boleh saya sampaikan ilegal. Karena kami belum mengeluarkan izin edarnya,” ujarnya dalam acara ramah tamah dengan media di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Agus menjelaskan, alasan pihaknya belum dapat mengeluarkan izin edar adalah karena Apple belum memenuhi persyaratan sertifikat 40 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Persentase tersebut harus dipenuhi melalui investasi dan penggunaan elemen-elemen pembuat iPhone yang bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Artinya apabila Apple ingin mendapatkan izin, mereka harus berkomitmen untuk melakukan investasi. Hal ini dikarenakan TKDN Apple merupakan skema investasi atau pengembangan inovasi, sehingga mereka perlu menambah jumlah investasinya di Indonesia untuk memperbarui sertifikat TKDN.

“Kami Kemenperin belum bisa membuka izin edar untuk iPhone 16 karena sebelumnya seperti yang telah saya sampaikan, karena memang masih ada komitmen yang belum disampaikan, direalisasikan oleh Apple,” tegas Agus

GSM Arena Apple resmi merilis iPhone 16 dan iPhone 16 Plus pada Senin (9/9/2024) waktu AS.

Kemenperin mengaitkan proses penerbitan sertifikasi dengan komitmen investasi dari Apple di Indonesia.

Jika investasi tersebut sudah terealisasi, sertifikat TKDN dapat diberikan dan iPhone 16 bisa segera beredar secara resmi di Indonesia.

"Bahwa kami sedang memproses permohonan sertifikasi TKDN iPhone 16. Kami mengaitkannya dengan komitmen investasi dari Apple untuk membangun Apple Academy. Dulu kan pernah disampaikan oleh petinggi Apple di Indonesia bahwa mereka akan berinvestasi," ujar Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepakat untuk mempercepat izin edar susu ikan.

Hal itu disepakati dalam pertemuan di kantor Kemenkop UKM, Jumat (20/9).

"Susu yang dibuat dari hidrolisat protein ikan itu potensinya besar sekali. Jadi ini tentu mestinya menjadi potensi ekonomi kita untuk mensubstitusi impor susu karena sekarang 80 persen susu dalam negeri masih impor. Ini tadi kita bicara bagaimana izin edarnya kita permudah," ujar Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jika susu ikan memang aman, berkualitas baik, dan sesuai standar, maka BPOM tidak akan mempersulit penerbitan izin edar. Apalagi, katanya, susu ikan memiliki protein yang tinggi.

"Saya kira jika memenuhi syarat, tidak ada isu, saya kira tidak perlu kita perlebar diskusi, kita berikan saja (izin edar). Saya kira dari BPOM tidak akan ada masalah. Tapi nanti prosedurnya tentu mengikuti sesuai standar," imbuhnya.

Sebelumnya, Koordinator Humas BPOM Eka Rosmalasari menyebut susu ikan dengan merek Surikan memang belum terdaftar izin edar BPOM. Saat ini, susu ikan katanya masih terdaftar sebagai Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

"Produknya terdaftar sebagai produk PIRT," kata Eka, kepada detikcom.

PIRT adalah izin untuk sebuah usaha yang hanya skala rumahan. Meski hanya skala usaha rumahan, izin tetap diperlukan sebagai jaminan produk yang diedarkan memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan.

Nomor PIRT dipergunakan untuk makanan yang memiliki daya tahan atau keawetan di atas tujuh hari. Nomor PIRT berlaku selama lima tahun dan setelahnya dapat diperpanjang melalui serangkaian proses.

Karena masih terdaftar sebagai PIRT, sambung Eka, maka pengawasan peredaran susu ikan pengawasan berada di ranah Dinas Kesehatan setempat.

Sementara itu, CEO Berikan Protein Maqbulatin Nuha mengakui bahwa izin edar yang didapatkan produk Surikan adalah PIRT. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan ke depan produksi akan diperbanyak dan didorong mendapatkan izin edar BPOM.

"Berikan Protein sendiri masih tergolong UMKM. Kalau untuk (izin edar) BPOM-nya itu karena ini hidrolisat protein ikan masih baru ya, jadi kita masih proses," imbuhnya.

Produk susu ikan menjadi viral usai disebut-sebut bakal masuk dalam program makan bergizi gratis (MBG) usungan Prabowo Subianto. Namun, produk susu ikan yang beredar dengan merek 'Surikan' tersebut masih belum mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Koordinator Humas Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Eka Rosmalasari menyebut susu ikan dengan merek Surikan tersebut memang tidak didaftarkan izin edar BPOM. Karenanya, sejauh ini, pengawasan peredaran produk susu ikan berada di ranah Dinas Kesehatan setempat.

"Produknya terdaftar sebagai produk PIRT," kata Eka, dikutip dari detikHealth, Jumat (20/9/2024).

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki sepakat bakal mempercepat izin edar produk tersebut.

"Itu tadi termasuk yang kita bahas tadi. Kita bicara tentang potensi susu yang dibuat dari hidrolisat protein ikan itu besar sekali. Jadi ini tentu mestinya menjadikan potensi ekonomi kita untuk mensubsitusi impor susu yang sekarang 80% susu dalam negeri itu masih impor. Karena produksi dalam negeri itu baru 20%. Nah ini tadi kita bicara bagaimana juga nantikan izin edarnya juga kita permudah," kata Teten saat ditemui usai pertemuan tersebut di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Senada, Taruna mengatakan apabila susu ikan mempunyai kualitas yang bagus dan sesuai standar BPOM, tentunya pihaknya tidak mempersulit. Apalagi dia menilai susu ikan mempunyai protein yang tinggi.

"Jadi dengan demikian saya kira dari pihak Badan POM insya Allah tidak akan ada masalah. Tapi prosedurnya akan mengikuti sesuai dengan standar ya. Masuk diregistrasi dan sebagainya. Jadi, persoalan isu registrasi bagi Badan POM tidak akan menjadi kendala," ujar Taruna.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berencana menggratiskan biaya mengurus izin edar bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina mengatakan selama ini pihaknya telah memberikan potongan biaya 50 persen dari total biaya Rp1,7 jua bagi UMK. Ke depan, biaya mengurus izin edar dipertimbangkan akan digratiskan.

"Ini untuk UMK ini ada pengurangan biaya 50 persen, dan ke depan di revisi PP-nya kami sudah mengusulkan 0 persen untuk UMK. Jadi pada prinsipnya kita selalu mengupayakan pelayanan untuk UMK," katanya usai pertemuan dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Jumat (20/9).

Tak hanya pengurangan biaya, BPOM katanya juga memberikan pendampingan bagi UMKM melalui fasilitator di seluruh kantor unit pelaksana teknis (UPT).

Fasilitator itu akan membantu UMKM memenuhi persyaratan baik sarana produksi maupun produknya. Kemudian, BPOM juga jemput bola untuk daerah-daerah yang memerlukan pelayanan langsung.

"Jadi, kami ada tim yang bisa bergerak ke wilayah-wilayah di mana UMKM ini sudah teridentifikasi. Ada yang memerlukan pelayanan langsung dan akan dilayani di tempat. Itu biasanya cukup efektif, jadi dari hasil kegiatan tersebut banyak izin edar yang bisa dihasilkan," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan ada 1,7 juta UMKM pangan olahan yang pekerjanya mencapai 3,4 juta orang. Namun, yang terdaftar di BPOM baru sekitar 6.000 UMKM. Sementara UMKM yang berhubungan dengan obat tradisional, suplemen, jamu-jamuan, dan kosmetik baru ada 1.700 yang memiliki izin edar BPOM.

"Tentunya ini kita masih punya potensi yang besar, bisa puluhan ribu sebetulnya. Jadi kita ingin memaksimalkan. Untuk memaksimalkannya itu, maka kita ingin bekerjasama dengan kementerian untuk memaksimalkan karena unit pelaksana teknisnya Badan POM itu cuma ada di 76 kota di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pihaknya dan BPOM telah menyamakan visi bersama bagaimana, melindungi UMKM dari serbuan-serbuan produk impor. Karena itu, standardisasi dalam negeri juga diharapkan bisa menjadi satu kebijakan Untuk melindungi UMKM.

"Kedua juga kita berkepentingan ada kemudahan-kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan izin edar. Karena kita menginginkan bahwa UMKM ini kan juga perlu tumbuh berkembang. Nah bagaimana produk-produk mereka juga pasarnya semakin luas, bukan hanya di lokal, nasional, bahkan ke luar," katanya.