Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun, di Beijing, China, Sabtu (9/11) sore waktu setempat. Proses penandatangan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping pada acara pertemuan kenegaraan.

Penandatanganan TCG menjadi bagian dari Implementing Arrangement yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu. Penandatanganan ini sekaligus mempererat kerja sama perikanan yang berkelanjutan antara kedua negara.

"Tiongkok merupakan mitra kerja sama yang strategis dan masuk dalam lima besar pasar perikanan Indonesia. Dengan penandatanganan TCG ini, kerjasama perikanan dua negara bisa memperkuat sektor perikanan kita," ujar Trenggono, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Adapun TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia - China, diantaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan.

Dalam pelaksanaanya kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat dan kontinu agar sumber daya ikan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik serta mencegah terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

"TCG ini merupakan bagian dari hubungan kerja sama RI-RRT di bidang perikanan," terang Trenggono.

Selain itu, Trenggono menambahkan, TCG merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Apple dikabarkan tengah mengajukan investasi senilai hampir US$ 10 juta untuk pembangunan pabrik di Bandung, Jawa Barat. Pabrik itu akan memproduksi aksesoris dan komponen untuk perangkat Apple.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih menunggu komitmen investasi tersebut. Rencana investasi ini terdengar seiring dengan masih terganjalnya penjualan iPhone 16 di Indonesia. Ponsel keluaran terbaru dari Apple tersebut diketahui masih terganjal oleh syarat TKDN 40% dan komitmen investasi.

"Sebelumnya kita sudah mendengar bahwa Apple berkomitmen. Kita berharap komitmen yang sekarang disampaikan ini bisa dijalankan segera," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sementara soal komitmen investasi dan pemenuhan TKDN sebagai syarat penjualaniPhone 16 akan segera diumumkan oleh pemerintah. Pemerintah mengaku telah mengkaji rencana penjualan iphone 16 yang hingga saat ini masih belum boleh diperjualbelikan di dalam negeri.

"Mengenai iPhone 16 yang belum diperjualbelikan, pokoknya kami sudah mengkaji. Dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri," kata Faisol.

Menurut catatan detikcom, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

Artinya, masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Pemerintah disebut baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

Menteri Keuangan (Menkeu) resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Aturan tersebut mengatur pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak penghasilan terhadap KSO.

Aturan perpajakan baru itu resmi berlaku pada 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menerangkan penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO) dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif.

Menurutnya, selama ini aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai aturan, seperti antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

"PMK ini terbit sebagai upaya memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi," kata Dwi dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Dia pun mengimbau agar pengusaha yang termasuk anggota KSO wajib mendaftarkan diri untuk harus memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya. Adapun tiga kriterianya, seperti:

1. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa;
2. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
3. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal telah melebihi batasan Pengusaha kecil; dan/atau satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing masing Anggota KSO.

"Kami siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024 tersebut," tambah Dwi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan melihat ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap iPhone 16. Hal ini merespons kapan iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

Saat ini produk terbaru Apple tersebut masih terganjal dijual di Indonesia karena belum memenuhi TKDN 40% dan komitmen investasi.

"Terkait dengan iPhone nanti kita lihat TKDN (nya)," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Airlangga menjelaskan pemerintahan di bawah presiden Prabowo Subianto akan mendorong pemenuhan TKDN tersebut kepada Apple. Selain itu, tim yang menangani juga akan disempurnakan seiring dengan adanya perubahan.

"TKDN tentu juga akan kita dorong dan juga timnya juga nanti akan disempurnakan dengan adanya perubahan. Nanti kita monitor ya," ujar Airlangga.

Regulasi itu tercantum dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Pemerintah memberi fleksibilitas melalui tiga skema untuk pemenuhan TKDN yakni melalui skema manufaktur, skema aplikasi, atau skema inovasi.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

"Proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple karena realisasi investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun, relatif kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia, dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu Rp 1,71 triliun," ujar Agus dalam Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Artinya masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Agus menegaskan pemerintah baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

"Once mereka memegang komitmen itu, kita akan keluarkan izin untuk mereka jual iPhone 16," tutupnya.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementan. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan rapat kerja hari ini salah satunya membahas rencana program prioritas mengejar target swasembada pangan.

Menurutnya, sektor pertanian merupakan sektor yang vital bagi masyarakat. Titiek menyebut sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga berperan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tujuan akhirnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian pangan," kata Titiek dalam rapat kerja dengan Kementan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kementan juga dinilai merupakan instansi utama yang bertugas meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Untuk itu, pihaknya meminta agar kebijakan yang dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Kementan sebagian instansi yang menjadi leading sektor pengembangan petani di Indonesia, memiliki tugas dan fungsi utama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui swaembada pangan," terangnya.

Titiek juga mengingatkan program prioritas Kementan harus berpihak kepada masyarakat. Hal itu dilakukan agar berdampak langsung utamanya untuk kesejahteraan petani.

"Kementan harus memiliki rencana program prioritas yang tepat sasaran, berpihak kepada rakyat, outpøut yang terukur, komisi IV meminta saudara menteri membuat rencana kerja serta program prioritas 2025 Kementan secara terperinci," pungkasnya.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) hari ini menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa bercerita nasib pegawainya yang tak kunjung menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Fanshurullah mengatakan mengacu pada peraturan perundang-undangan, semua pegawai kementerian/lembaga seharusnya telah berstatus ASN pada akhir tahun nanti. Dia pun menyebut penyusunan strukutur organisasi tata kelola (SOTK) KPPU masih dalam tahap finalisasi dan pengesahan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi (PANRB).

Mengingat ada beberapa kementerian/lembaga baru dibentuk, dia berharap pihaknya dapat menjadi prioritas.

"Sebagai informasi, mengacu pada undang-undang ASN, semua ASN kementerian/lembaga pada akhir tahun ini semua semestinya menjadi ASN. Kami sedang siang malam berusaha seluruh pegawai sebanyak 380 bisa menjadi ASN. Karena Perpres-nya (Perpres 100/2024) baru keluar bulan September, ada tambahan kementerian lembaga baru kita berharap tetap menjadi prioritas," kata Fanshurullah.

Dia menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 tahun 2024 tentang KPPU disahkan pada 10 September lalu. Melalui Perpres tersebut, KPPU akan kedatangan pejabat eselon 1 sebanyak 1 orang dan enam orang eselon 2.

"Selama ini kami ada satu Sekjen dan dua deputi tapi secara peraturan itu tidak ada dasar hukum yang jelas. Karena semua itu kan PNS nanti setelah Perpres ada satu sekjen 1 dam enam eselon 2 dengan pegawai berstatus ASN," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, dia bilang pihaknya tengah merencanakan proses transformasi kelembagaan di KPPU yang sesuai dengan Undang-Undang ASN. Dia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar.

"Kami merencanakan proses transformasi kelembagaan KPPU sesuai dengan UU ASN dan turunan dapat berjalan lancar. Dengan dukungan Pimpinan DPR RI dan anggota komisi VI yang kami hormati sehingga akselerasi pemenuhan tugas dan fungsi KPPU untuk memberikan layanan kepada masyarakat penegakan hukum persaingan usaha dan arus utamakan persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan yang sehat dengan optimal sehingga dapat terjangkau seluruh wilayah provinsi kabupaten kota," jelasnya.

Komisi V DPR RI mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) untuk mengawal keputusan kenaikan tarif jalan tol. Langkah ini menyusul sejumlah keluhan masyarakat tentang kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan pelayanannya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat tentang banyaknya tarif tol yang naik. Padahal di sisi lain, masyarakat menilai pelayanan jalan tol terkait terbilang masih buruk.

"Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh 'pak ketua, pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk'. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

"Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

"Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap sebagai langkah mencapai swasembada pangan 2028. Salah satunya dengan melakukan cetak sawah baru dan intensifikasi lahan.

Anggaran kedua proyek itu sebesar Rp 15 triliun di 2025. Proyek ini merupakan tugas dari Kementerian Pertanian.

"Untuk cetak sawah 150 ribu ha ekstensifikasi, intensifikasi (lahan) 80 ribu ha. Totalnya Rp 15 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Secara total, anggaran 2025 untuk mengejar target swasembada pangan sebesar Rp 139,4 triliun. Anggaran itu bersumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, anggaran Program Makan Bergizi Gratis juga masuk. Anggaran itu sebesar Rp 71 triliun yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

"Badan gizi Rp 71 triliun itu terdiri dari Program Pemenuhan Gizi Nasional itu ada RP 63 triliun, juga ada program dukungan manajemennya, itu Rp 7,4 triliun," pungkasnya.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjelaskan program 'Seat Selection' yang mengenakan biaya tambahan bagi penumpang yang memilih kursi dalam penerbangan domestik. Kebijakan itu berlaku mulai 26 Oktober 2024.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan program tersebut merupakan bagian dari inisiatif baru yang dilaksanakan perusahaan, dengan memperkenalkan ragam fleksibilitas bernilai tambah guna memenuhi preferensi masyarakat akan pilihan kursi/seat penerbangan sedini mungkin.

"Program Seat Selection rencananya mulai diimplementasikan pada 26 Oktober 2024 mendatang dan saat ini terus kami komunikasikan secara intensif bersama stakeholder guna memastikan aspek pemenuhan ketentuan regulasi operasional dan safety dapat terpenuhi secara optimal dan komprehensif," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Melalui program tersebut, para pengguna jasa khususnya pemegang tiket Eco Promo dan Eco Affordable berkesempatan memilih kursi favorit baik dengan legroom lebih luas di area first row dan kursi di baris pintu darurat (emergency exit row).

Selain itu, pemegang tiket Eco Promo juga dapat memilih preferensi kursinya di Regular Seat dengan biaya tambahan mulai dari Rp 85 ribu untuk pemesanan Regular Seat dan mulai dari Rp 199 ribu untuk pemesanan Extra Legroom Seat.

"Kami memahami momen menikmati waktu perjalanan Anda bersama keluarga, orang terdekat serta beragam rangkaian perjalanan Anda dengan menggunakan layanan penerbangan Garuda Indonesia menjadi sebuah momen yang selalu dinantikan. Oleh karenanya, dengan preferensi yang semakin beragam dalam merencanakan pengalaman penerbangan, kami terus menghadirkan berbagai nilai tambah layanan penerbangan bagi Anda dalam merencanakan perjalanan bersama Garuda Indonesia," ucapnya.

Nilai tambah tersebut, kata Irfan, dihadirkan melalui fleksibilitas pilihan kursi penerbangan favorit penumpang yang dapat dipilih jauh-jauh hari sebelum proses check-in dilakukan.

Meski begitu, kesempatan untuk melakukan pemilihan kursi penerbangan tanpa dikenakan biaya disebut masih tetap dapat diakses ketika waktu proses check-in berlangsung. Dalam hal ini 48 jam sebelum jadwal keberangkatan penerbangan.

Bagi para pengguna jasa kelas ekonomi yang tergabung ke dalam keanggotaan GarudaMiles Platinum, SkyTeam Elite Plus, maupun pemegang tiket kelas Eco Comfort, dapat memilih kursi pilihan tanpa tambahan biaya apapun.

"Garuda Indonesia memastikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan pada program fleksibilitas pemilihan kursi, khususnya pada aspek ketentuan pengguna jasa yang dapat duduk pada seat/area seat yang dipilih telah mengacu kepada standardisasi dan regulasi safety operasional penerbangan yang berlaku," tutup Irfan.

Ketentuan Pilih Kursi Garuda:

1. Kursi dengan Extra Legroom seperti seat row 21 dan emergency seats akan dikenakan biaya tambahan saat pemesanan tiket baik secara online maupun offline.

2. Regular seat akan dikenakan biaya tambahan saat pemesanan tiket baik secara online maupun offline.

3. Anda dapat memilih kursi favorit baik kursi dengan Extra Legroom maupun Regular Seat sesuai preferensi dengan tambahan biaya yang tertera saat pembelian.

4. Khusus untuk pembelian seat row 21, hanya berlaku untuk sisi kiri dan kanan pada pesawat dengan tipe B777 dan A330.

5. Khusus untuk pembelian emergency seat, hanya berlaku untuk sisi tengah pada pesawat dengan tipe B777 dan A330.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara terkait biaya tambahan untuk penumpang yang memilih kursi dalam penerbangan domestik. Kebijakan ini berlaku mulai 26 Oktober 2024.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari inisiatif baru yang dilaksanakan perusahaan dengan memperkenalkan ragam fleksibilitas bernilai tambah guna memenuhi preferensi masyarakat akan pilihan kursi/seat penerbangan sedini mungkin.

"Program 'Seat Selection' rencananya mulai diimplementasikan pada 26 Oktober 2024 mendatang dan saat ini terus kami komunikasikan secara intensif bersama stakeholder guna memastikan aspek pemenuhan ketentuan regulasi operasional dan safety dapat terpenuhi secara optimal dan komprehensif," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Melalui inisiatif baru ini, para pengguna jasa khususnya untuk pemegang tiket Eco Promo dan Eco Affordable berkesempatan untuk memilih kursi favorit baik dengan legroom lebih luas di area first row dan kursi di baris pintu darurat (emergency exit row).

Selain itu, pemegang tiket Eco Promo juga dapat memilih preferensi kursinya di Regular Seat dengan biaya tambahan mulai dari Rp 85.000 untuk pemesanan Regular Seat dan mulai dari Rp 199.000 untuk pemesanan Extra Legroom Seat.

"Kami memahami momen menikmati waktu perjalanan Anda bersama keluarga, orang terdekat serta beragam rangkaian perjalanan Anda dengan menggunakan layanan penerbangan Garuda Indonesia menjadi sebuah momen yang selalu dinantikan. Oleh karenanya, dengan preferensi yang semakin beragam dalam merencanakan pengalaman penerbangan, kami terus menghadirkan berbagai nilai tambah layanan penerbangan bagi Anda dalam merencanakan perjalanan bersama Garuda Indonesia," ucapnya.

Nilai tambah tersebut, kata Irfan, dihadirkan melalui fleksibilitas pilihan kursi penerbangan favorit penumpang yang dapat dipilih jauh-jauh hari sebelum proses check-in dilakukan.

Meski begitu, kesempatan untuk melakukan pemilihan kursi penerbangan tanpa dikenakan biaya disebut masih tetap dapat diakses ketika waktu proses check-in berlangsung. Dalam hal ini 48 jam sebelum jadwal keberangkatan penerbangan.

Bagi para pengguna jasa kelas ekonomi yang tergabung keanggotaan GarudaMiles Platinum, SkyTeam Elite Plus, maupun pemegang tiket kelas Eco Comfort, dapat memilih kursi pilihan tanpa tambahan biaya apapun.

"Garuda Indonesia memastikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan pada program fleksibilitas pemilihan kursi, khususnya pada aspek ketentuan pengguna jasa yang dapat duduk pada seat/area seat yang dipilih telah mengacu kepada standardisasi dan regulasi safety operasional penerbangan yang berlaku," tutup Irfan.

Simak Video 'Garuda Kenakan Biaya Tambahan Penumpang Pilih Kursi':

[Gambas:Video 20detik]

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar akad massal KPR 4.824 unit rumah yang dilakukan secara serempak di sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu sehari. Akad massal KPR ini merupakan upaya BTN untuk mempercepat penyaluran KPR sekaligus mendukung penguatan program perumahan rakyat, di mana tahun ini BTN menargetkan peningkatan market share KPR menjadi 84%.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu dalam sambutannya menjelaskan Akad Massal Serentak KPR tersebut merupakan wujud nyata BTN dalam mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat. Setelah melaksanakan Akad Massal KPR di Tigaraksa, Banten, dan di Sidoarjo, Jawa Timur, akad massal kali ini diselenggarakan sekaligus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79.

"Semoga pelaksanaan akad massal hari ini meningkatkan semangat kita, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan bersama dengan Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait perumahan merupakan sebuah bentuk sinergi dan kolaborasi positif sekaligus menjadi sebuah komitmen bersama untuk mendukung seluruh Program Perumahan Nasional yang dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini juga merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya Zero Backlog pada tahun 2045," kata Nixon dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Pada acara akad KPR massal yang digelar di Perumahan Pesona Kahuripan 9, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat tersebut, terlihat para Debitur KPR Subsidi sangat antusias melaksanakan akad kredit.

Tercatat hampir 5.000 debitur dengan berbagai macam latar belakang yang terdiri dari kalangan TNI, Polri dan PNS. Selain itu, juga pekerja sektor informal seperti pedagang makanan dan minuman, pedagang pasar, tukang bengkel dan sektor usaha lainnya di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Nixon mengapresiasi Kementerian BUMN, Kementerian PUPR dan BP Tapera yang telah mempercayakan BTN untuk menyalurkan KPR Bersubsidi dengan kuota terbanyak pada tahun 2024.

Memasuki semester kedua, BTN tancap gas dari bulan Januari hingga Juli 2024. BTN telah merealisasikan sebanyak kurang lebih 112.000 unit KPR Subsidi baik dari skema FLPP maupun Tapera. Sementara kuota nasional untuk KPR FLPP yang ditetapkan Pemerintah sebanyak 166.000 unit.

"Hingga kemarin BTN telah merealisasikan sebanyak 20.423 unit KPR Subsidi, Nonsubsidi serta KUR, dan ditutup dengan akad massal pada hari ini 31 Juli 2024 sebanyak kurang lebih 4.824 unit sehingga selama Juli 2024 total realisasi KPR & KUR adalah 25.247 unit," kata Nixon.

Nixon sangat menyambut baik program dan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo-Gibran dalam rangka menurunkan Backlog Perumahan di Indonesia. Program ini akan dibangun 3.000.000 unit rumah, masing-masing 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir.

"Ini program keberpihakan kepada rakyat untuk masalah rumah yang sangat bagus dan BTN sudah menyampaikan usulan kepada Pemerintah terkait perubahan skema KPR Subsidi termasuk beberapa usulan program pembiayaan perumahan sehingga penyaluran 3 juta rumah tersebut diharapkan dapat terealisasi," katanya.

Selama lebih dari 47 tahun menyalurkan KPR, BTN juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemenuhan rumah untuk kaum milenial dan wanita. Hal ini tampak dari realisasi KPR Subsidi didominasi oleh kaum milenial sekitar 89% sampai dengan Juni 2024.

Pada tahun 2020 s.d. 2023, kaum milenial menyerap KPR Subsidi sebanyak 425.070 unit atau senilai Rp62 triliun. Lalu, angkanya mengalami kenaikan menjadi 465.621 unit atau senilai Rp 68,5 triliun sampai dengan Juni 2024.

Jika diasumsikan hingga akhir tahun 2024, realisasi KPR subsidi untuk milenial mencapai sekitar Rp78 triliun. Sementara KPR untuk wanita, komposisi KPR Wanita di BTN telah mencapai 32.5% dengan realisasi penyaluran sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 173.476 unit atau sekitar Rp25 triliun.

"Jadi kaum milenial dan KPR wanita sangat besar dalam menyerap pembiayaan perumahan di BTN," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Mohammad Zainal Fatah, menuturkan akad massal serentak yang dilaksanakan BTN patut diapresiasi.

"Tentu patut kita syukuri, ini menjadi penanda bahwa pemerintah terus bergerak untuk melayani dan memastikan bahwa pemenuhan perumahan tetap kita lakukan. Tentu ini penanda bahwa ini adalah upaya keras dari seluruh ekosistem BTN, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kita terus ingin mengurangi gap perumahan yang ada sekarang," tutur Zainal.

Sementara itu, Sesmen BUMN, Rabin Hattari yang turut hadir pada acara tersebut mengatakan Kementerian BUMN terus mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, termasuk melalui BTN dalam hal pembiayaan.

"Saat ini yang terus kami pastikan adalah agar pembiayaannya tepat sasaran. Selain itu, yang perlu dipastikan juga adalah bagaimana agar suku bunga pembiayaannya bisa lebih rendah lagi, melalui kerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga pemerintahan lainnya. Tentunya tingkat suku bunganya perlu melihat lagi tingkat kemampuan daya beli masyarakat," ujar Rabin.

Transformasi dan Digitalisasi KUR BTN

BTN tidak hanya memperhatikan segmen KPR saja. Akan tetapi, turut mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran kredit modal usaha yang telah mencapai sekitar Rp2,84 triliun hingga Juni 2024. Angka tersebut tumbuh sekitar 33,3% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya para pelaku UMKM yang menerima Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BTN yang secara YoY bertumbuh sebesar 98,75%.

Nixon memaparkan sebanyak Rp797,8 miliar disalurkan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Rp2,04 triliun untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dari total kredit modal usaha. Per Juni 2024, pertumbuhan KUR BTN mencapai 17,2% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan KUMKM melonjak 40,8% YoY.

BTN terus meningkatkan penyaluran kredit UMKM dengan menyasar khususnya pada sektor-sektor usaha yang tumbuh akibat multiplier effect dari ekosistem perumahan. Untuk mendukung hal tersebut, BTN telah melakukan transformasi dan digitalisasi proses kredit UMKM yaitu peningkatan pelayanan dan kemudahan akses kredit kepada UMKM. Nixon menegaskan dukungan BTN agar UMKM terus tumbuh berkembang dan naik kelas, dengan penyaluran kredit yang berkualitas dan tepat sasaran.

Yang menarik dari pengumuman ini adalah terdapat perusahaan migas China yang berpartisipasi dalam lelang wilayah kerja migas ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang wilayah kerja (WK) migas tahap satu tahun anggaran 2024 yang mencakup WK Central Andaman, WK Amanah, dan WK Melati dengan nilai investasi mencapai 19.882.293 dolar AS dan bonus tanda tangan sebesar 800.000 dolar AS.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024