PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI berhasil menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Selain itu bank syariah ini juga berhasil masuk ke jajaran Top 10 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar.

"Alhamdulillah hampir 4 tahun, jadi 1 Februari 2025 nanti kami akan berulang tahun keempat dan bank ini kita bersyukur perkembangannya sangat baik. Hari ini BSI ada di posisi the best mid-size bank yang ada di Indonesia," kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam sambutan peluncuran superapp BYOND by BSI, Sabtu (9/11/2024).

Tak hanya menjadi salah satu bank terbesar dan terpercaya di RI, BSI juga berhasil jadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Di mana BSI berada di posisi ke-9 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar.

"Kemudian Alhamdulillah dengan pergerakan harga saham yang terus meningkat, hari ini BSI adalah bank syariah terbesar nomor 9 di dunia berdasarkan market capitalisation," ucapnya.

Lebih lanjut ia juga memaparkan sejumlah kinerja positif BSI, yang mana perbankan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih di atas 21%. Kemudian angka Non Perfoming Financing (NPF) perusahaan yang masih sangat rendah yakni di bawah 2%.

"Kita di posisi September yang lalu, a
Alhamdulillah bisa tumbuh dengan baik. Mungkin BSI adalah bank dengan profit, pertumbuhan profit tertinggi di atas 21% di September tahun lalu," terangnya.

"Kita juga bisa menjaga kualitas pembiayaan kita, NPF di bawah 2%, cost of credit di bawah 1%. Ini adalah bagian persembahan dari kita untuk bagaimana membantu, mendukung, dan juga menjadi energi baru penggerak ekonomi syariah di Indonesia," ucap Hery lagi.

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Guna mendukung pertumbuhan UMKM syariah di Riau, Bank Indonesia (BI) melalui program IKRA telah memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha lokal di Provinsi Riau.

Salah satu kisah sukses yang lahir dari program ini adalah Makacha Bolu Kemojo, sebuah brand lokal yang kini semakin dikenal di tingkat nasional dan internasional.

Makacha didirikan oleh Mira Dharma Susilawaty, bermula dari kebutuhan sederhana—mencari alternatif makanan sehat untuk anaknya. Namun, dari sana lahirlah bisnis roti dan kue yang kini menjadi ikon kuliner khas Riau.

"Awalnya, saya belajar membuat roti sendiri untuk memenuhi kebutuhan gizi anak saya. Ternyata, banyak yang menyukai roti buatan saya, sehingga usaha ini berkembang," ujar Mira kepada tim liputan Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau, Jumat (8/11/2024).

Berkat inovasi dan kualitas produk yang terus dijaga, Makacha kini dikenal tidak hanya di Pekanbaru, tetapi juga mampu merambah pasar di luar Riau dan internasional. Produk andalannya, bolu kemojo, bahkan telah memperoleh sertifikasi internasional HACCP dan menjadi mitra maskapai besar di Indonesia.

Namun, perjalanan Makacha dalam upaya ekspansi pasar tidak selalu mulus. Disinilah peran program IKRA dari BI menjadi sangat vital. Melalui program ini, Makacha mendapatkan dukungan pelatihan, bimbingan dari mentor, serta kesempatan mengikuti pameran internasional yang diinisiasi oleh BI yaitu Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang memperluas jangkauan pasarnya.

"Dukungan dari BI, terutama melalui program IKRA, sangat membantu kami dalam pengembangan bisnis, baik dari sisi branding maupun jaringan bisnis. Kami belajar banyak dari para ahli dan mentor, yang membantu kami memahami pasar lebih dalam," ungkap Mira.

Bagi Mira, keberhasilan Makacha bukan hanya soal keuntungan semata, tetapi juga tentang bagaimana bisnis ini dapat berjalan sesuai prinsip syariah. Sebagai contoh, untuk mengatasi tantangan dalam permodalan, Makacha menerapkan sistem crowdfunding melalui Bursa Efek Indonesia, yang memungkinkan mereka mengembangkan bisnis tanpa meninggalkan prinsip syariah.

"Kami mengedepankan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan bisnis. Dengan sistem ini, kami bisa berbagi keuntungan dengan karyawan dan juga memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat," tambah Mira.

Selain dukungan teknis dan pelatihan, program IKRA juga memfasilitasi UMKM untuk bertemu dengan pembeli dan investor global. Hingga kini, program IKRA telah menaungi sekitar 900 UMKM di berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, serta fesyen.

Kepala BI Riau Panji Achmad menyatakan bahwa IKRA bertujuan memberikan dukungan holistik bagi UMKM syariah agar dapat bersaing di pasar global.

"Melalui IKRA, kami berupaya meningkatkan kapasitas UMKM, membantu mereka dalam hal branding, pemasaran, dan juga mempertemukan mereka dengan pembeli serta investor global (business matching). Kami berharap program ini dapat terus berkembang dan membawa UMKM Indonesia ke kancah internasional," ujar Panji Achmad.

Dengan dukungan program IKRA, Makacha dan banyak UMKM syariah lainnya di Riau kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk berkembang. Mereka tidak hanya menjadi pemain lokal yang tangguh, tetapi juga siap bersaing di pasar global dengan membawa nilai-nilai syariah dalam setiap langkah bisnisnya.

Adapun program Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau 2024 ini didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Sejak terbentuk pada tahun 2022 lalu, Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karya Bening Sejahtera di Kelurahan Sidomulyo Barat terus menunjukkan eksistensinya dalam mengembangkan usaha para anggotanya, khususnya produk halal.

KUB ini lahir dari inisiatif Syuryani, seorang pengusaha kecil yang awalnya memproduksi keripik pare, keripik tempe, dan minuman jahe serbuk di rumahnya. Dia bercita-cita agar usaha rumahan di lingkungannya bisa tumbuh dan berkembang bersama.

Dengan dukungan Bank Indonesia (BI) dan bimbingan langsung dari Rumah Zakat, KUB Karya Bening Sejahtera kini menaungi 18 unit usaha. Meski perjalanan tak selalu mulus, kelompok ini tetap bertahan dan berinovasi. Syuryani mengakui, peran pendampingan dari BI dan Rumah Zakat sangat krusial.

"Sejak awal, kami selalu didampingi. Pendampingan ini mencakup pelatihan produk halal, kemudian pembukuan, hingga pemasaran," katanya kepada tim liputan Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau, Jumat (8/11/2024).

Dia memaparkan kegiatan rutin KUB mencakup pertemuan bulanan di mana anggota berbagi pengalaman, membahas kelebihan dan kekurangan produk mereka, serta belajar dari satu sama lain. Ini menjadi wadah penting untuk saling mendukung dan mendorong pertumbuhan bersama.

"Kami juga mengikutsertakan anggota dalam berbagai pelatihan dan bazar yang difasilitasi oleh BI dan Rumah Zakat," tambah Syuryani.

Namun, perjalanan KUB ini tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan fasilitas produksi. Sejauh ini, peralatan yang digunakan masih berupa pinjaman pribadi dari anggota, yang tentunya membatasi kapasitas produksi.

Selain itu, KUB juga belum memiliki tempat permanen untuk memajang dan memasarkan produk mereka. "Idealnya, kami memiliki galeri sendiri. Sejauh ini, kami masih numpang di tempat lain," ungkap Syuryani.

Meskipun demikian, semangat gotong royong tetap menjadi fondasi kuat KUB ini. Anggota saling membantu, misalnya dengan mempromosikan produk satu sama lain di bazar atau membantu dalam produksi jika ada pesanan besar.

Ke depan, KUB berencana untuk memperkuat pemasaran dengan kemasan seragam dan tim marketing khusus, baik untuk penjualan online maupun offline.

Syuryani berharap, melalui kolaborasi dengan BI dan Rumah Zakat, KUB Karya Bening Sejahtera bisa terus berkembang. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemandirian usaha para anggotanya, baik dari segi produk, pemasaran, maupun finansial.

Dengan segala tantangan yang dihadapi, KUB ini tetap optimis akan masa depannya, berupaya menjadi contoh sukses pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di Pekanbaru.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Panji Achmad mengatakan dukungan pihaknya kepada KUB Karya Bening Sejahtera ini merupakan upaya mengembangkan rantai nilai halal atau halal value chain di daerah itu.

"Halal Value Chain dapat didefinisikan sebagai ikhtiar membangun dan mengembangkan rantai nilai suatu produk sesuai dengan nilai dan prinsip syariah, sehingga terbentuk ekosistem yang lengkap pada masing-masing sektor, termasuk halal food ini," ungkapnya.

Panji mengatakan BI bersama Rumah Zakat melakukan pengembangan UMKM yang dibina agar dapat memenuhi nilai dan prinsip syariah, sehingga menciptakan pelaku usaha dan produk halal yang berkualitas.

Pelaku usaha dari KUB Karya Bening Sejahtera ini juga diharapkan dapat bersaing di pasar halal baik domestik maupun tingkat yang lebih tinggi ke nasional dan global, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun program Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau 2024 ini didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III 2024 yang melambat di bawah 5% disebut-sebut dapat menjadi lingkaran setan jika tidak ditangani dengan baik. Sebab melambatnya pertumbuhan ini diperkirakan dapat terus menggerus perekonomian Indonesia. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini?

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan salah satu cara paling efektif mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Dengan begitu

Sebab menurutnya pertumbuhan investasi ini secara langsung dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Di mana lapangan pekerjaan baru itu dapat menjadi sumber pemasukan masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli.

Kemudian peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat, dan peningkatan konsumsi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga pada akhirnya roda ekonomi RI akan terus berputar dalam siklus perbaikan.

"Pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Ya itu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Piter berpendapat salah upaya yang bisa dilakukan adalah melalui penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan. Sebab pada akhirnya sistem tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan para investor saat ingin menanamkan investasinya di RI.

"Makanya di zamannya pak Jokowi (masa pemerintahan Presiden Joko Widodo) itu, pak Jokowi ngotot banget mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang ujungnya itu sebenarnya di situ adalah di dalam rangka memperbaiki iklim investasi," kata Piter.

Terkait keberadaan UU Cipta Kerja sebagai salah satu upaya perbaikan iklim investasi RI, Piter mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi atau mencabut sebagian aturan merupakan hal yang baik dan bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

"Memang UU Cipta Kerja itu penolakannya ada banyak ya, termasuk kemarin yang dikabulkankan sebagian besar itu terkait dengan ketenagakerjaan ya. Ini memang harus diperbaiki, justru ini momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki supaya UU Cipta Kerja itu benar-benar menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasinya kita," terang Piter.

"UU Cipta Kerja kita kan sudah disepakati, sudah disahkan sekian lama tapi kan dampaknya terhadap investasi kita kan masih minimal sekali, masih kecil. Dengan adanya keputusan MK pada saat tersebut ada momentum bagi pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja supaya aturan itu benar-benar bisa diterima dan kemudian bisa berdampak terhadap membaiknya iklim investasi di Indonesia," pungkasnya.

Senada dengan itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri guna memutus lingkaran setan pelemahan ekonomi RI.

Sebab ia juga berpendapat dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.

Adapun menurutnya salah satu uapaya yang bisa dilakukan untuk mendorong iklim investasi ini salah satunya adalah dengan memperbaiki ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebagai parameter ekonomi makro yang menunjukkan perbandingan antara tambahan modal (investasi) dengan tambahan output (hasil).

"Saya kira memang harus banyak upaya untuk menambah investasi. Ya syarat investasi adalah menurunkan ICOR," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah juga perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui faktor lain seperti infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kemudian di luar itu Indonesia juga perlu meningkatkan kinerja ekspornya untuk menjaga produksi dalam negeri.

"Kedua saya kira harus banyak upaya meningkatkan ekonomi melalui infrastruktur dan sebagainya. Karena kan kalau fokusnya SDM itu jangka panjang, Infrastruktur juga jangan ditinggal," jelas Tauhid.

"Nah yang ketiga memang mau tidak mau kita harus membuka ke ruang pasar ekspor jadi yang jauh lebih banyak dan lebih luas," sambungnya.

Sementara itu Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Misalkan saja pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sektor produktif seperti energi dan transportasi. Sebab menurutnya langkah ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing RI.

Kemudian menurutnya pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk sejumlah komoditas penting seperti pangan dan energi. Dengan begitu daya beli masyarakat khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah dapat terjaga.

"Pemberian subsidi pada komoditas kebutuhan pokok seperti pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelas menengah bawah yang mengalami tekanan daya beli," terang Josua.

Selain subsidi, Josua berpendapat pemerintah juga bisa memperkuat program bantuan sosial terhadap kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan atau pemberlakuan insentif tertentu yang dapat menjaga daya beli rumah tangga.

"Misalnya pemerintah bisa mempertimbangkan pengurangan pajak atas pengeluaran tertentu untuk mendorong konsumsi pada sektor yang mengalami kontraksi, seperti peralatan rumah tangga dan pakaian," paparnya.

Di luar itu pemerintah juga bisa meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebab langkah ini dapat secara langsung membuka lapangan kerja baru.

"Pemerintah dapat meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan ibu kota negara baru (IKN) dan infrastruktur pendukung lainnya, yang akan berdampak langsung pada sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja," jelas Josua.

Tonton Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal Era Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Pemerintah resmi menghapus utang macet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kelautan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Pertama, UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Kedua, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ketiga, bagi pelaku UMKM yang mempunyai utang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Peran Bank Tentukan Penghapusan Utang

Selain itu, Maman juga menyebut perbankan masih berperan andil dalam menentukan kriteria yang dihapuskan utangnya. Dia menjelaskan bagi pelaku UMKM lain yang dinilai oleh bank BUMN masih mampu untuk terus berjalan, tidak akan masuk ke kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," terangnya.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi. Jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Bank Mega Syariah menjalin kerja sama pembiayaan Senilai Rp 221 Miliar pada sesi Business Deals, di acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, 31 Oktober 2024. Perjanjian pembiayaan dilakukan dengan dua nasabah besar, yaitu PT Dua Empat Tujuh (Solusi 247) yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi teknologi dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

"Kemitraan strategis ini diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi pelaku bisnis lainnya dalam mengakses pembiayaan syariah yang transparan dan sesuai dengan prinsip Islam," ungkap Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji atau yang akrab disapa Oney, Rabu (6/11/2024).

Ia menambahkan, kinerja pembiayaan Bank Mega Syariah juga terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga kuartal ketiga 2024, Bank Mega Syariah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 3,8% dibandingkan tahun 2023 (year to date) atau menjadi lebih dari Rp 7 triliun.

Pada gelaran ISEF 2024, sesi Business Deals dirancang sebagai wadah kolaborasi antara perbankan syariah dan pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, guna memperluas akses pembiayaan syariah.

Bank Mega Syariah juga membuka stan pameran di ISEF 2024, untuk memperkenalkan berbagai layanan keuangan syariah yang inovatif. Dengan menyediakan akses ke produk pembiayaan dan investasi syariah, Bank Mega Syariah berharap masyarakat dapat lebih mengenal dan memanfaatkan produk keuangan yang transparan dan sesuai prinsip syariah.

"Sesuai tema ISEF tahun ini yaitu Sinergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth, Bank Mega Syariah berharap dapat menginspirasi lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat luas dalam memanfaatkan ekonomi syariah untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif," ungkap Oney.

ISEF sendiri merupakan puncak dari serangkaian kegiatan bulan pembiayaan syariah yang diprakarsai oleh Bank Indonesia (BI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kegiatan ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik, mulai dari forum diskusi domestik hingga seminar internasional yang mengupas isu-isu terkini dalam ekonomi syariah.

Selain itu, ada juga pameran keuangan syariah, kompetisi yang melibatkan berbagai kelompok usia, pertunjukan musik, talkshow, dan kajian.ISEF 2024 juga menghadirkan pameran produk halal dari sektor kuliner dan fashion, menampilkan potensi produk halal Indonesia untuk pasar global.

Sebagai penutup acara, diadakan ISEF Family Run, yang mengajak peserta untuk berolahraga sambil mempromosikan gaya hidup sehat dan prinsip syariah. Acara ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi dan gaya hidup berbasis syariah, serta memperluas jaringan dan kolaborasi di industri halal.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Syaroni Rofii menilai politik luar negeri Indonesia bebas aktif memberi ruang kerja sama dengan Negara Paman Sam usai Donald Trump mengungguli hasil quick count (hitung cepat) Pilpres Amerika Serikat (AS).

"Doktrin politik Indonesia yang bebas aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan semua negara termasuk dengan AS," kata Syaroni yang juga dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump tampaknya akan menggunakan pendekatan politik luar negeri yang pragmatis dengan mengedepankan kepentingan ekonomi AS di atas segalanya, sebagaimana yang dilakukan Trump pada periode pertama kepemimpinannya.

Menurut dia, pendekatan Donald Trump yang cenderung strict tentu saja perlu direspons oleh kepemimpinan di Indonesia dengan mengedepankan konsep kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

Dalam hal ini, Syaroni mengatakan bahwa komitmen investasi Amerika Serikat di Indonesia yang menjadi kebutuhan Indonesia saat ini adalah di bidang energi.

Untuk itu, lanjut dia, komitmen transpacific partnership perlu ditunjukkan Amerika Serikat di wilayah investasi.

Syaroni berpendapat bahwa Indonesia harus memastikan perdamaian di kawasan tengah terkait dengan tren konflik pada Laut China Selatan.

"AS sebagai aktor utama memiliki kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan," ujarnya.

Pilpres AS diselenggarakan pada hari Selasa, 5 November waktu AS, dan diikuti dua kandidat, yakni Donald Trump dan Kamala Harris.

Hingga Rabu pukul 11.47 WIB, Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump unggul sementara versi hitung cepat atas pesaingnya Kamala Harris dari Partai Demokrat.

Berdasarkan data terkini Associated Press (AP), hingga 6 November 2024 waktu Indonesia, secara nasional Trump unggul 52,4 persen suara atas Harris yang meraih 46,3 persen suara.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kredit macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kriteria berikutnya, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang telah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo. Namun, mereka sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank-bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan inI menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Apple dikabarkan tengah mengajukan investasi senilai hampir US$ 10 juta untuk pembangunan pabrik di Bandung, Jawa Barat. Pabrik itu akan memproduksi aksesoris dan komponen untuk perangkat Apple.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih menunggu komitmen investasi tersebut. Rencana investasi ini terdengar seiring dengan masih terganjalnya penjualan iPhone 16 di Indonesia. Ponsel keluaran terbaru dari Apple tersebut diketahui masih terganjal oleh syarat TKDN 40% dan komitmen investasi.

"Sebelumnya kita sudah mendengar bahwa Apple berkomitmen. Kita berharap komitmen yang sekarang disampaikan ini bisa dijalankan segera," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sementara soal komitmen investasi dan pemenuhan TKDN sebagai syarat penjualaniPhone 16 akan segera diumumkan oleh pemerintah. Pemerintah mengaku telah mengkaji rencana penjualan iphone 16 yang hingga saat ini masih belum boleh diperjualbelikan di dalam negeri.

"Mengenai iPhone 16 yang belum diperjualbelikan, pokoknya kami sudah mengkaji. Dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri," kata Faisol.

Menurut catatan detikcom, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

Artinya, masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Pemerintah disebut baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

Apple dikabarkan tengah mengajukan investasi senilai hampir US$ 10 juta untuk pembangunan pabrik di Bandung, Jawa Barat. Pabrik itu akan memproduksi aksesoris dan komponen untuk perangkat Apple.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih menunggu komitmen investasi tersebut. Rencana investasi ini terdengar seiring dengan masih terganjalnya penjualan iPhone 16 di Indonesia. Ponsel keluaran terbaru dari Apple tersebut diketahui masih terganjal oleh syarat TKDN 40% dan komitmen investasi.

"Sebelumnya kita sudah mendengar bahwa Apple berkomitmen. Kita berharap komitmen yang sekarang disampaikan ini bisa dijalankan segera," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sementara soal komitmen investasi dan pemenuhan TKDN sebagai syarat penjualaniPhone 16 akan segera diumumkan oleh pemerintah. Pemerintah mengaku telah mengkaji rencana penjualan iphone 16 yang hingga saat ini masih belum boleh diperjualbelikan di dalam negeri.

"Mengenai iPhone 16 yang belum diperjualbelikan, pokoknya kami sudah mengkaji. Dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri," kata Faisol.

Menurut catatan detikcom, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

Artinya, masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Pemerintah disebut baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

Pemerintah berencana memperpanjang masa uji coba kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS Kesehatan akan menjadi salah satu syarat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebelumnya uji coba ini sudah terlebih dahulu dilaksanakan pada 1 Juli-30 September 2024 kemarin.

Dalam hal ini, pelaksanaan uji coba kepesertaan JKN aktif sebagai syarat bikin SIM berlangsung di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk itu penting bagi masyarakat yang ingin membuat SIM untuk memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan catatan detikcom dan situs resmi BPJS Kesehatan, berikut cara daftar kepesertaan JKN hingga mengecek status kepesertaan.

Syarat Dokumen Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Dokumen persyaratan yang diperlukan masyarakat umum untuk mendaftar BPJS Kesehatan, yaitu:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu NPWP
- Alamat email dan nomor handphone aktif untuk verifikasi

2. Bagi anggota ASN, POLRI, dan TNI perlu menyertakan dokumen persyaratan tambahan, yakni:

- SK pengangkatan yang paling baru
- Slip gaji
- Penetapan pengadilan untuk anak angkat jika belum tercantum di dalam KK
- Surat keterangan jika masih sekolah atau di perguruan tinggi.

Cara Daftar Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara Online Melalui Aplikasi Mobile JKN

- Unduh aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh melalui Playstore atau Appstore
- Pada halaman utama klik Masuk/Daftar di ujung kiri atas, lalu pilih daftar
- Ketik NIK, nama lengkap, tanggal lahir. Lalu masukkan captcha dan klik validasi data
- Setelah itu, muncul tampilan "Selamat Datang" dan isi data nomor handphone, email, password, dan konfirmasi password. Pastikan nomor yang dipakai mendaftar memiliki pulsa, karena pengguna akan diberi kode OTP
- Klik Registrasi dan pengguna akan mendapat notifikasi pendaftaran akun berhasil
- Kembali ke menu utama aplikasi, lalu masukkan data yang tersedia dan klik Masuk
- Pada tampilan menu, klik pendaftaran peserta
Masukkan nomor Kartu Keluarga dan isi captcha, lalu klik proses
- Data peserta akan muncul sesuai dengan kartu keluarga atau data yang terdaftar di Dukcapil
- Pilih fasilitas kesehatan (faskes) yang diinginkan, kelas perawatan dan dokter gigi
- Masukkan email dan klik simpan. JKN akan mengirimkan Kode verifikasi ke alamat email yang didaftarkan
- Masukkan kode verifikasi yang telah didapatkan ke aplikasi Mobile JKN
- Peserta akan mendapatkan virtual account untuk pembayaran premi. Untuk pembayaran bisa dilakukan melalui mobile banking, ATM, dan berbagai merchant
-Setelah melakukan pembayaran, peserta sudah resmi terdaftar di BPJS Kesehatan. Kartu BPJS Kesehatan dapat dilihat di aplikasi Mobile JKN

2. Cara Daftar BPJS Kesehatan secara offline

- Peserta bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat
- Isi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama. Siapkan berkas seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, dan pas foto 3×4 berwarna
- Setelah itu, akan diberikan nomor virtual account atau kode pembayaran untuk peserta melakukan pembayaran, kemudian bukti transfer diserahkan ke kantor BPJS dan tunggu hingga kartu dicetak.

Cara Cek Status Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Mobile JKN

- Buka aplikasi Mobile JKN.
- Log in menggunakan NIK/nomor kartu dan password.
- Masukkan captcha yang muncul pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol log in.
- Pilih menu peserta pada aplikasi. Halaman ini akan menampilkan informasi lengkap mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan dan data identitas lainnya.

2. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Layanan CHIKA

CHIKA adalah layanan chat assistant JKN. Layanan ini awalnya dapat diakses melalui Facebook Messenger, Telegram, dan Whatsapp. Tetapi, per 1 April 2024, layanan hanya bisa diakses melalui Whatsapp dengan mengirim pesan ke nomor 08118165165.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan

- Chat CHIKA di Whatsapp dengan kalimat sapaan apapun.
- Pilih menu Informasi.
- Pilih menu Cek Status Kepesertaan.
- Masukkan NIK atau nomor KIS/BPJS.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi dari CHIKA mengenai status kepesertaan.

3. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via BPJS Kesehatan Care Center

- Hubungi BPJS Kesehatan Care Center melalui nomor 165.
- Tekan 1 untuk mengakses status kepesertaan.
- Masukkan nomor peserta/NIK.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi mengenai status kepesertaan.

Demikian cara daftar BPJS Kesehatan untuk bikin SIM mulai November 2024.