Jakarta -

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan kinerja perusahaan ke Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah pencairan sejumlah program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan data tahun ini hingga bulan September, tercatat 37.223 pekerja mengajukan klaim JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nominal yang dicairkan mencapai Rp 292 miliar.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini program yang paling baru 37.223 tenaga kerja sebesar Rp 292 miliar. Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima oleh para pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," ujar Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kemudian jumlah klaim untuk JHT mencapai 2,3 juta atau setara Rp 35 triliun. Sementara klaim manfaat beasiswa sebanyak 89.621 anak pekerja atau Rp 347 miliar.

"Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), ada 2,3 juta klaim atau Rp 35 triliun, para pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tuanya. Ini yang dalam beberapa waktu yang lalu, ingin diluluskan kembali agar JHT ini kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan setiap saat setelah PHK," bebernya.

Sementara itu klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tembus 318.696 kasus atau Rp 2,4 triliun. Menurut Anggro manfaat JKK dibayarkan jika ada kecelakaan kerja, yang perlindungannya diberikan sejak keluar rumah, berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah, itu dilindungi oleh program jaminan sosial kerjaan.

Lalu, klaim Jaminan Kematian ada 188.847 kasus dengan nilai Rp 2,8 triliun. Klaimnya diberikan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp 42 juta.

"Lalu jaminan pensiun ada 123.665 kasus atau yang menerima pensiun dengan manfaat pensiun Rp 1,4 triliun," tutupnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan besaran hak keuangan untuk ketua dan para anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Hak tersebut meliputi gaji dan tunjangan.

Langkah ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Adapun besarannya dari hak tersebut tembus hingga Rp 30 juta.

Dalam Pasal 3 Ayat 2 Perpres No. 124 Tahun 2024 tersebut, tetapkan besaran yang didapat Anggota DJSN adalah Rp 31,20 juta. Sedangkan untuk Ketua DJSN mencapai Rp 33,92 juta.

"Ketua sebesar Rp 33.915.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), Anggota sebesar Rp 31.201.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah)," dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

Selain hak keuangan tersebut, Ketua dan Anggota DJSN juga mendapat beberapa fasilitas dan jaminan sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 5. Jaminan sosial yang dimaksud meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Perpres Nomor 124 Tahun 2024 ini diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2024. Aturan ini akan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan asuransi, PT Chubb Life Insurance Indonesia atau Chubb Life Indonesia mencatatkan pertumbuhan kinerja pendapatan premi hingga Agustus 2024.

Mengutip laporan keuangan bulanan nonkonsolidasi per Agustus 2024, Chubb Life Indonesia mencatat pendapatan premi neto sebesar Rp1,38 triliun tumbuh 42,13% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp973,37 miliar.

Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan premi yang melonjak 46,22% menjadi Rp1,43 triliun per Agustus 2024. Adapun, premi reasuransinya turun dari Rp25,02 miliar menjadi Rp17,67 miliar.

Perseroan juga mencatatkan kenaikan Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP) menjadi Rp32,13 miliar dari posisi penurunan CAPYBMP sebesar Rp17,79 miliar.

CAPYBMP adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menggambarkan bagian dari premi yang masa asuransinya belum dijalani.

Dari sisi beban, klaim dan manfaat yang dibayarkan juga meningkat 36,47% menjadi Rp752,73 miliar pada Agustus 2024, dari Rp551,31 miliar pada Agustus 2023.

Adapun, klaim reasuransi turun menjadi Rp11,21 miliar dari Rp28,63 miliar. Sementara itu, terjadi kenaikan cadangan premi menjadi Rp97,2 miliar dan penurunan cadangan klaim sebesar Rp3,16 miliar. Dengan begitu, jumlah beban klaim dan manfaat naik 48,31% menjadi Rp835,56 miliar YoY.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah beban yang lebih tinggi dari pada pendapatan premi neto, Chubb Life Indonesia memilih menambah produk baru demi menggenjot pendapatan preminya.

Presiden Direktur Chubb Life Indonesia, Kumaran Chinan mengumumkan peluncuran produk Premier MyLife Time Protection, yang dirancang untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan dan jiwa yang komprehensif untuk nasabah di setiap tahap kehidupan mereka.

"Kami memahami bahwa nasabah ingin merencanakan masa pensiun yang aman secara finansial dan tanpa kekhawatiran. Produk baru ini tidak hanya memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap nasabah dan komunitas kami, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengejar impian dan tujuan hidup nasabah di setiap tahap kehidupan sambil menciptakan warisan bagi keluarga dan generasi mendatang," jelasnya, Sabtu (5/10/2024).

Produk terbarunya berupa asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan perlindungan untuk kematian akibat penyakit atau kecelakaan, serta memberikan manfaat tambahan berupa 200% dari nilai pertanggungan asuransi dalam bentuk uang tunai jika terjadi kematian akibat kecelakaan.

Produk ini juga membantu nasabah menyiapkan tabungan untuk masa pensiun dengan menyertakan manfaat hidup sebesar 15% dari Premi Tahunan yang telah dibayarkan, yang akan dibayarkan ketika Tertanggung mencapai usia 70 tahun.

Produk mencakup maturity benefit. Pemegang polis akan diberikan 200% dari total jumlah pertanggungan jika polis tetap berlaku dan masih hidup pada akhir masa periode asuransi.

Untuk memberikan fleksibilitas tambahan kepada nasabah dalam menghadapi peristiwa tak terduga dalam hidup, produknya memungkinkan nasabah untuk mengakses nilai tunai yang telah ditentukan yang dapat digunakan sebagai dukungan finansial.

Beberapa pilihan juga tersedia untuk periode pembayaran premi, yang memungkinkan nasabah memilih masa pembayaran premi antara 5, 15, dan 20 tahun berdasarkan kemampuan finansial mereka.

Adapun, Chubb adalah perusahaan asuransi internasional yang beroperasi di 54 negara dan wilayah, Chubb menyediakan asuransi properti dan tanggung gugat baik komersial maupun individu, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kesehatan tambahan, reasuransi, dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah.

Perusahaan induknya, Chubb Limited, terdaftar di Bursa Efek New York (NYSE: CB) dan merupakan komponen indeks S&P 500. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris, dan lokasi-lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 40.000 karyawan di seluruh dunia.

Jakarta -

BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan dari pemerintah untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pekerja akan didaftarkan oleh perusahaan tempat bekerja. Setelah terdaftar, maka pekerja bisa mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Biasanya, saat sudah pekerja pindah ke perusahaan baru maka dirinya akan didaftarkan lagi. Dalam kasus ini, bisa jadi pekerja mempunyai dua kartu BPJS Ketenagakerjaan , yakni dari perusahaan lama dan perusahaan baru.

Kebijakan terkait pengajuan klaim JHT dan pencairan dana penting untuk memastikan hak pekerja terpenuhi dengan benar. Jika memiliki dua kartu BPJS Ketenagakerjaan apakah bisa mencairkan salah satunya?

Punya 2 kartu BPJS Kesehatan Apakah Bisa Dicairkan Salah Satunya?

Berdasarkan informasi yang didapat detikFinance dari akun Facebook resmi Contact Center BPJS Ketenagakerjaan 175 (09/09/2024), peserta yang punya 2 kartu BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mencairkan salah satunya saja.

Karena pengajuan klaim dana JHT tidak dapat dilakukan secara terpisah, dan hanya bisa dilakukan satu kali (sekaligus dalam satu waktu).

Pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan jika:

• Sudah tidak bekerja di perusahaan mana pun.
• Status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nonaktif.
• Jika sebab klaim dikarenakan mengundurkan diri dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah melewati masa tunggu 1 bulan sejak kartu non-aktif.

Cara Menggabungkan Saldo Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Jika detikers memiliki kasus seperti di atas yakni memiliki dua kartu BPJS Ketenagakerjaan, detikers juga bisa meneruskan membayar iuran saat bekerja di perusahaan lain. Selain itu, saldo BPJS Ketenagakerjaannya bisa di gabungkan.

Menggabungkan kedua saldo kartu BPJS Ketenagakerjaan ke dalam satu kartu dengan layanan amalgamasi, bisa membuat proses pencairan JHT lebih mudah.

1. Menggabungkan Saldo JHT Kartu BPJS Ketenagakerjaan lewat JMO

Penggabungan saldo BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), dengan melakukan pengkinian data.
Berikut adalah cara menggabungkan 2 kartu BPJS Ketenagakerjaan lewat JMO:

• Buka aplikasi JMO.
• Pilih menu Pengkinian Data atau Update Datamu Sekarang
• Klik Ok, Lanjutkan.
• Lakukan Pengecekan Data Kepesertaan. Jika data sudah sesuai, pilih "Sudah".
• Klik "Ambil Foto dengan ketentuan seperti pada layar HP.
• Lengkapi Data Kontak, jika data sudah benar, klik Selanjutnya.
• Lengkapi Data Kependudukan, pastikan sesuai dengan data kependudukan (KK dan KTP).
• Lengkapi Data Tambahan & Kontak Darurat, lalu klik Selanjutnya.
• Klik "Konfirmasi" jika data telah sesuai.
• Proses penggabungan kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan pengkinian data selesai.

2. Menggabungkan Saldo JHT Kartu BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang

Selain itu, jika masih aktif bekerja peserta kartu BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui HRD perusahaan atau secara mandiri di kantor cabang terdaftar.

Berikut merupakan berkas syarat menggabungkan saldo kartu BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang:

• Kunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
• Membawa seluruh Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) yang akan digabungkan.
• e-KTP.
• Paklaring/bukti bekerja lain (perusahaan sebelumnya).

Seluruh dokumen syarat di atas lampirkan asli dan fotokopi.

(khq/fds)

Bisnis.com, JAKARTA -- Regulasi terkait Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan disebut perlu segera direvisi demi menghindari potensi defisit aset JKM BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah sudah memproyeksi rasio klaim JKM tembus 100% mulai 2026.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan beberapa faktor menurunnya ketahanan dana kelolaan JKM BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh ketentuan rekomposisi iuran JKM untuk membiayai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 0,1%. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dia menyebut momentum evaluasi program JKP tahun ini mungkin bisa diambil dengan melakukan revisi pada pasal pembiayaan iuran JKP yang semula melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM serta iuran Pemerintah, diubah menjadi skema baru misalnya menghilangkan rekomposisi iuran JKM.

"Momentum evaluasi program JKP tahun ini mungkin bisa diambil dengan melakukan revisi pada pasal pembiayaan iuran JKP yang semula melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM serta iuran pemerintah. Diubah menjadi skema baru misalnya menghilangkan rekomposisi iuran JKM," kata Sanusi kepada Bisnis, Jumat (6/9/2024).

"Untuk menyikapi hal ini, Kemenaker telah melakukan pendalaman dan simulasi perhitungan aktuaria baik untuk program JKM maupun program JKP sebagai dasar perubahan regulasi ke depan," sambungnya.

Faktor lainnya yang dipandang Kemenaker membenani kesehatan keuangan JKM adalah tingginya klaim JKM ketika terjadi pandemi Covid-19. Apalagi, dalam medio Agustus 2020 hingga Januari 2021 pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran JKM sebesar 99%.

Faktor terakhir, adalah adanya kenaikan nilai manfaat program JKM menjadi Rp42 juta yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta. Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak.

Regulasi yang mengatur relaksasi keringanan iuran JKM tersebut adalah PP Nomor 82 Tahun 2019, yakni revisi pertama dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Sementara dalam revisi keduanya, yakni PP Nomor 49 tahun 2023, hanya mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebenarnya telah mendorong Kemnaker agar segera mengajukan revisi ketiga PP 44 Tahun 2015 demi menyelamatkan kesehatan keuangan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Namun nampaknya, hal tersebut belum menjadi prioritas utama Kemenaker.

"Sejauh ini rencana perubahan ketiga PP 44/2015 belum diinisiasi oleh Kemenaker, karena saat ini Kemenaker masih berproses merumuskan Permenaker turunan dari PP 49/2023 tentang Perubahan Kedua atas PP 44/2015," kata Sanusi.

Dia juga menjelaskan bahwa PP 49/2023 lahir salah satunya sebagai tindak lanjut lahirnya PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP. "Di mana untuk pembiayaan program JKP salah satunya melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan buka suara soal rasio klaim program Jaminan Kematian (JKM) yang diproyeksi akan tembus 100% mulai 2026.

Pemerintah memproyeksi rasio klaim program JKM pada 2026 mencapai 113,2%, kemudian memburuk menjadi 118,5% pada 2027, menjadi 122,2% pada 2028, dan menjadi 124,6% pada 2029.

"Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain jumlah pekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan juga semakin meningkat. Kemudian peningkatan manfaat pada program Jaminan Kematian, seperti manfaat beasiswa pendidikan anak dari TK hingga perguruan tinggi," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Meski ada risiko beban klaim JKM lebih tinggi dari pendapatan iuran, Oni mengatakan meningkatnya rasio klaim JKM adalah sebagai wujud negara hadir memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja apapun profesinya.

Perlindungan tersebut, kata dia, tidak hanya menyasar pekerja penerima upah atau pekerja formal, tetapi juga kepada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal.

Adapun rasio klaim JKM tahun ini diproyeksikan masih aman, mencapai 91,4%, meskipun memiliki tren meningkat. Sementara itu, proyeksi aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) program JKM pada 2024 sebesar Rp8,20 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan masih positif.

Meski aset neto DJS program JKM pada 2025 diperkirakan masih positif, apabila rasio klaim program JKM tidak bisa dikendalikan akan berpotensi mengalami defisit pada 2027.

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan 2023 audited, aset neto DJS program JKM pada 2023 turun 0,29% year-on-year (yoy) menjadi Rp10,78 triliun dari Rp10,81 triliun pada 2022.

DJS program JKM mencatatkan defisit tahun berjalan sebesar Rp653,31 miliar sehingga saldo akhir DJS program JKM pada 2023 mencapai Rp10,12 triliun.

Pada 2023, pendapatan iuran program JKM mencapai Rp3,55 triliun sedangkan beban jaminan mencapai Rp3,21 triliun. Adapun total pendapatan tercatat Rp4,72 triliun dan total beban mencapai Rp5,38 triliun.

Dari sini, DJS program JKM mengalami defisit tahun berjalan Rp653,31 miliar, semakin memburuk dibanding defisit tahun berjalan 2022 yang mencapai Rp32,36 miliar.

"Terkait ketahanan dana program JKM, ada sejumlah opsi yang telah kami kaji dengan mempertimbangkan beberapa aspek," kata Oni.

Untuk menjaga ketahanan dana program JKM, BPJS Ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan lintas lembaga. Oni mengatakan BPJS Ketenagakerjaan setiap triwulan rutin membuat laporan kepada Presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Selain itu juga kami mendiskusikan hal yang sama kepada DPR dan DJSN pada setiap kesempatan termasuk berdiskusi kepada akademisi dan expert mengenai ketahanan dana tersebut," kata Oni.

Sementara itu, anggota Dewan Jaminan Nasional (DJSN) Indra Budi menjelaskan melesatnya rasio klaim JKM disebebkan karena beban klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan tidak seimbang dengan pendapatan iuran.

Dalam PP 82 Tahun 2019 mengatur bahwa total manfaat program JKM mencapai Rp42 juta, yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta.

Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak. Manfaat beasiswa ini diberikan kepada peserta dengan masa iuran minimal tiga tahun dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Beleid tersebut merupakan revisi pertama dari PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam revisi pertama tersebut nilai manfaat JKM ditingkatkan, namun iurannya masih mengacu ketentuan lama, yakni iuran JKM bagi PBPU sebesar Rp6.800 per bulan, sedangkan Peserta Penerima Upah (PPU) sebesar 0,3% dari upah sebulan.

Dengan faktor pemasukan dari sisi iuran yang kecil itu, masalah lainnya adalah longgarnya reguasi yang dimanfaatkan oknum-oknum untuk mendaftarkan pasien kritis menjadi peserta JKM.

"Bayangkan, orang baru bayar sebulan dua bulan terus meninggal. Berarti kan cuma bayar Rp6.800 atau paling lama tiga bulan lah, Rp6.800 kali tiga bulan, itu dia dapat Rp42 juta," kata Indra kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Sebagai solusi, DJSN mengusulkan dilakukan perubahan ketiga atas PP 44 Tahun 2015. Karena dalam perubahan kedua beleid tersebut, yakni di PP 49 Tahun 2023, hanya mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

Sementara itu, BPJS Watch menyoroti setidaknya ada tiga regulasi yang membenani ketahanan dana JKM. Pertama adalah PP Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beleid tersebut mengatur sumber pendanaan JKP diambil dari rekomposisi iuran JKM sebesar 0,10%.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyarankan ketentuan tersebut harus direvisi dengan mengganti sumber pendapatan yang direkomposisi adalah dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Regulasi kedua adalah PP nomor 82 tahun 2019 tentang besaran manfaat JKM.

Regulasi ketiga adalah PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19. Beleid tersebut memberikan keringanan pembayaran iuran JKM sebesar 99% dari periode Agustus 2020 hingga Januari 2021.

Apabila kondisi tersebut tidak dilakukan pembenahan, Timboel memprediksi pada 2027 aset JKM BPJS Ketenagakerjaan bisa defisit.

"Ya memang 2027 diduga, diprediksi akan defisit. Rasio klaimnya di atas 100% lebih. Artinya memang ketahanan dana JKM terus menurun. Dan itu kalau secara ketentuan ya sebenarnya tidak baik. Karena ketahanan dana itu kan bisa memastikan klaim dibayar," kata Timboel.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyarankan pemerintah perlu merevisi Peraturan Pemerintah yang mengatur besaran iuran program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota DJSN Indra Budi mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan dana kelolaan program JKM yang berisiko mengalami lonjakan klaim. Bahkan, mulai 2026 diproyeksikan rasio klaim JKM tembus 100%.

Saat ini, total manfaat program JKM mencapai Rp42 juta, yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta.

Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak. Manfaat beasiswa ini diberikan kepada peserta dengan masa iuran minimal tiga tahun dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Dengan klaim yang besar itu, Indra menilai tak sebanding dengan iuran JKM yang didapatkan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi iurannya ini juga kekecilan, dan untuk yang PBPU [Peserta Bukan Penerima Upah] itu pukul rata. Kalau JKK [Jaminan Kecelakaan Kerja] sama JHT [Jaminan Hari Tua] itu kan untuk PBPU kan dia dibuat dalam bentuk skala penghasilan," kata Indra kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Berdasarkan PP No. 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, iuran JKM bagi PBPU sebesar Rp6.800 per bulan, sedangkan Peserta Penerima Upah (PPU) sebesar 0,3% dari upah sebulan.

Indra mengatakan, sebenarnya beleid tersebut telah direvisi dua kali. Pertama adalah diubah dengan PP Nomor 82 tahun 2019. Revisi kedua ini mengatur kenaikan besaran manfaat program JKM. yakni menjadi Rp42 juta dan beasiswa Rp174 juta.

Revisi ketiga, adalah dengan PP No. 49/2023 yang mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

"Jadi ketentuan yang berkaitan dengan manfaat dan iuran itu sebenarnya masih sama. Jadi yang harus dilakukan itu perubahan ketiga," kata Indra.

Dia mengusulkan, perubahan dalam revisi ketiga tersebut bisa diatur tentang pemberian manfaat JKM sebesar Rp42 juta dilakukan berkala, selain juga mengatur besaran iurannya. Hal itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan besaran iuran yang didapat dengan pembayaran klaim yang ditanggung.

Indra mengatakan, urgensi revisi PP ini sudah dibahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dalam proses merevisi PP ini, dia menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan bisa mengusulkan izin prakarsa kepada Presiden.

Namun, Indra belum mengetahui sampai mana pembahasan revisi PP tersebut. "Posisinya secara surat resmi itu belum diajukan, tapi waktu kami melakukan pembahasan memang bareng Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Harusnya Kementerian Ketenagakerjaan bisa pro aktif," urainya.

Risiko defisit dana JKM BPJS Ketenagakerjaan karena beban klaim yang melesat tanpa dibarengi pendapatan iuran ini telah menjadi atensi DJSN sejak lama. Dengan nasib revisi PP yang saat ini masih abu-abu itu, Indra berharap hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

"Mungkin DJSN nanti akan menyampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja yang baru untuk segera melakukan revisi ketiga terhadap PP 44 yang mengatur JKM ini supaya tidak defisit ke depannya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaringan Komunitas Untuk BPJS Ketenagakerjaan (JKU-BPJS TK) mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2021. Aturan ini mengatur soal tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian, dan jaminan hari tua (JHT).

Sebagai acuan teknis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Koordinator JKU-BPJS TK Hartoyo menyebut bahwa pasal-pasal yang tercantum dalam Permenaker ini kurang jelas.

“Seperti ada kekosongan aturan,” kata Hartoyo saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Dia mencontohkan bahwa dalam beleid itu, Kemenaker tidak memberikan kewenangan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menolak klaim peserta. BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini hanya melakukan verifikasi kepastian kematian.

Sementara kenyataan di lapangan, Hartoyo mengungkapkan bahwa terjadi beberapa kasus penolakan klaim kematian terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya bukan penerima upah (BPU).

Alasan penolakan klaim antara lain lantaran peserta tidak bekerja atau tidak memiliki pendapatan, punya penyakit menahun, dan surat wasiat tidak diakui lantaran tidak terhubung dengan saudara biologis.

Menurutnya, hal ini sudah menyalahi substansi Permenaker No.5/2021 serta melampaui wewenang dan mandat institusi BPJS Ketenagakerjaan.

“Itu semua di Permenaker nggak terlalu detail, nggak jelas. Akibatnya BPJS ini dalam tanda kutip kayak buat ide-ide sendiri gitu. Jadi kayak punya wewenang sendiri, bisa nolak atau tidak klaim BPJS ini,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengusulkan beberapa poin yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam merevisi Permenaker No.5/2021.Di antaranya melakukan verifikasi sejak peserta mulai melakukan pendaftaran.

Menurutnya, tidak ada lagi ruang penolakan klaim pada saat masyarakat resmi menjadi peserta, mendapatkan kartu, dan membayar iuran. Kecuali ada ketidaksesuaian data mendasar seperti peserta tidak meninggal, tapi dilaporkan meninggal.

Termasuk di saat pendaftaran. Jika peserta tidak ada atau tidak terhubung dengan keluarga, lanjutnya, peserta dapat menentukan pihak yang ditunjuk sebagai penerima wasiat yang diketahui oleh pihak desa atau kelurahan.

“Jadi saat pendaftaran jika ingin dibatalkan sebagai peserta mulai saat itu,” ujarnya.

Selain itu, Haryoto mengharapkan agar pemerintah melalui revisi Permenaker memiliki semangat sesuai dengan Undang-Undang No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di mana jaminan sosial merupakan hak untuk melindungi dan mensejahterakan setiap warga.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar pemerintah membuat sistem yang memudahkan peserta untuk melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaan.

Pihaknya mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada sistem data tunggal yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memudahkan proses pendaftaran dan klaim. Sebab dalam kasus-kasus tertentu, banyak peserta yang gagal melakukan klaim lantaran tidak dapat memenuhi syarat-syarat dokumen yang diminta.

“Jadi BPJS itu hanya butuh mensinkronkan datanya dengan Dukcapil dan dengan data Bank Indonesia,” pungkasnya.

Jakarta: Jaminan Kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Menurut UU Nomor 40 tahun 2004, program BPJS Ketenagakerjaan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian kepada ahli waris dan supaya ahli waris dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika peserta meninggal dunia.

Baca juga: Cara Menggabungkan Saldo BPJS Ketenagakerjaan Online dengan Mudah

Syarat klaim JKM

Melansir laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut, di antaranya:

1. Berstatus sebagai pasangan (janda atau duda) atau anak dari peserta. Jika pasangan atau anak tidak ada, ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua atau saudara kandung atau mertua atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta.
2. Menyiapkan dokumen permohonan klaim yang terdiri dari: Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan (milik peserta), e-KTP peserta dan ahli waris, akta kematian, Kartu Keluarga, Surat Keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang, Buku Nikah (apabila ahli waris merupakan istri/suami sah peserta), Surat Referensi Kerja peserta, dan buku tabungan peserta dalam bentuk digital.

Tata cara klaim JKM

Permohonan klaim JKM bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang ada di kota tempat kamu tinggal. Di bawah ini adalah beberapa prosedur untuk bisa mengajukan klaim JKM menurut laman BPJS Ketenagakerjaan:

1. Scan QR Code yang terdapat di kantor cabang.
2. Aktifkan fitur GPS di ponsel dan pastikan titik kamu sudah sesuai dengan lokasi kantor cabang.
3. Pilih program JKM pada halaman utama Lapakasik.
4. Pilih hubungan kamu dan peserta, lalu klik Captcha.
5. Isi dengan lengkap data diri kamu selaku ahli waris.
6. Isi dengan lengkap data diri peserta.
7. Jika ada, isi dengan lengkap data anak peserta.
8. Upload semua dokumen persyaratan klaim, kemudian tunggu sampai notifikasi pengajuan telah berhasil muncul.
9. Tunjukkan notifikasi pengajuan telah berhasil kepada petugas untuk mendapat nomor antrean.
10. Melakukan verifikasi data melalui PC atau Tablet di pojok digital kantor cabang bersama petugas.
11. Apabila sudah selesai, petugas akan memberikan tanda terima pengajuan berkas klaim.
12. Mengisi survei kepuasan pelayanan melalui fitur e-survey.
13. Ahli waris menerima manfaat uang tunai di rekening milik peserta paling lambat tiga hari setelah pengajuan permohonan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Cara Mudah Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Online

Batas waktu klaim

Setelah pengajuan klaim diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris dapat menerima manfaat uang tunai dalam rekening peserta paling lambat dalam waktu tiga hari. Proses ini memberikan kepastian keluarga yang ditinggalkan dapat segera mengakses perlindungan finansial yang diberikan oleh program Jaminan Kematian.
Itulah beberapa penjelasan tentang Jaminan Kenatian yang sekaligus program milik BPJS Ketenagakerjaan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. (Syarief Muhammad Syafiq)

(AHL)

KOMPAS.com - Apa itu Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek)? Jaminan kematian atau JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004, program Jaminan Kematian diselenggarakan untuk memberikan santuan kematian kepada ahli waris, agar ahli waris dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat peserta meninggal dunia.

Lantas, berapa nilai manfaat jaminan kematian (JKM)?

Nilai manfaat jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan

Total manfaat yang diterima oleh ahli waris dari peserta yaitu sebesar Rp 42 juta dan beasiswa hingga Rp 174 juta, dengan rincian sebagai berikut:

• Santunan kematian Rp 20 juta
• Biaya pemakaman Rp 10 juta
• Santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus Rp 12 juta.

Untuk beasiswa pendidikan diberikan dengan nilai manfaat maksimum Rp 174 juta bagi maksimal 2 orang anak, dengan catatan peserta telah memiliki masa iuran minimal 3 tahun dan meninggal bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Manfaat beasiswa pendidikan akan dibayarkan secara berkala sesuai tingkat pendidikan anak hingga mencapai usia 23 tahun, menikah, atau bekerja.

Lebih lanjut, bagaimana cara klaim jaminan kematian BPJamsostek dan syaratnya?

Cara klaim jaminan kematian (JKM) BPJamsostek

Sebelum mengklaim manfaat uang tunai program BPJamsostek ini, ahli waris harus berstatus sebagai pasangan (janda/duda) atau anak dari peserta.

Nantinya, ada beberapa dokumen permohonan klaim yang harus dipenuhi seperti kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan milik peserta, e-KTP peserta dan ahli waris, akta kematian, KK, surat keterangan ahli waris, buku nikah (istri/suami sah peserta), surat referensi kerja, dan buku tabungan peserta dalam bentuk digital.

Dalam hal pasangan atau anak tidak ada, ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua atau saudara kandung atau mertua atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta.

Klaim program jaminan kematian (JKM) hanya bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Cara klaim JKM BPJamsostek sebagai berikut :

• Scan QR code (kode barcode) yang terdapat di kantor cabang
• Aktifkan fitur GPS di ponsel dan pastikan titik lokasi sudah sesuai dengan lokasi kantor cabang
• Pilih program JKM pada halaman utama Lapakasik
• Pilih hubungan dengan peserta, lalu klik Captcha
• Isi dengan lengkap data diri ahli waris, peserta, dan anak peserta (jika ada)
• Unggah dokumen persyaratan klaim, tunggu sampai notifikasi pengajuan telah berhasil muncul
• Tunjukkan notifikasi pengajuan telah berhasil kepada petugas untuk mendapat nomor antrean
• Lakukan verifikasi data melalui PC atau tablet di pojok digital kantor cabang bersama petugas.

Saat proses tersebut sudah selesai, petugas akan memberikan tanda terima pengajuan berkas klaim dan isi survei kepuasan pelayanan melalui fitur e-survey.

Manfaat uang tunai akan dicairkan di rekening milik peserta paling lambat 3 hari setelah pengajuan permohonan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Itulah rangkuman mengenai pengertian jaminan kematian (JKM) BPJamsostek, manfaat, syarat, dan cara klaimnya.

KOMPAS.com - Jaminan kematian (JK) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bisa dicairkan oleh ahli waris peserta yang meninggal dunia. Cara klaim jaminan kematian akan dibahas di sini.

Dikutip dari laman resmi BPJamsostek, jaminan kematian atau JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, program jaminan kematian diselenggarakan untuk memberikan santuan kematian kepada ahli waris, agar ahli waris dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat peserta meninggal dunia.

Lantas, bagaimana cara klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan?

Cara klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan

Klaim jaminan kematian (JKM) hanya bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Untuk mengklaim manfaat uang tunai jaminan kematian, ahli waris harus berstatus sebagai pasangan (janda/duda) atau anak dari peserta.

Ahli waris tersebut harus menyiapkan dokumen permohonan klaim jaminan pensiun sebagai berikut:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan milik peserta
• e-KTP peserta dan ahli waris
• Akta kematian
• Kartu Keluarga (KK)
• Surat keterangan ahli waris
• Buku nikah (istri/suami sah peserta)
• Surat referensi kerja
• Buku tabungan peserta dalam bentuk digital.

Dalam hal pasangan atau anak tidak ada, ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua atau saudara kandung atau mertua atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta.

Lebih lanjut, cara klaim jaminan kematian (JKM) sebagai berikut:

• Scan QR code (kode barcode) yang tersedia di kantor cabang BPJamsostek
• Aktifkan fitur GPS di ponsel dan pastikan titik lokasi sudah sesuai dengan lokasi kantor cabang
• Pilih program JKM pada halaman utama Lapakasik
• Pilih hubungan dengan peserta, lalu klik Captcha
• Isi dengan lengkap data diri ahli waris, data peserta, dan data anak peserta (jika ada)
• Unggah seluruh dokumen persyaratan, tunggu sampai notifikasi pengajuan telah berhasil muncul
• Tunjukkan notifikasi pengajuan telah berhasil kepada petugas untuk mendapat nomor antrean
• Lakukan verifikasi data melalui PC atau tablet di pojok digital kantor cabang bersama petugas.

Saat proses di atas selesai, petugas akan memberikan tanda terima pengajuan berkas klaim, dan Anda dapat mengisi survei kepuasan pelayanan melalui fitur e-survey.

Nantinya, ahli waris akan menerima manfaat uang tunai yang dicairkan ke rekening milik peserta paling lambat 3 hari setelah pengajuan permohonan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Lantas, berapa manfaat uang tunai yang akan diterima oleh ahli waris peserta jaminan kematian?

Nominal manfaat jaminan kematian BPJamsostek

Adapun total manfaat program ini yang diterima oleh ahli waris dari peserta sebesar Rp 42 juta dan beasiswa hingga Rp 174 juta, dengan rincian sebagai berikut:

• Santunan kematian Rp 20 juta
• Biaya pemakaman Rp 10 juta
• Santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus Rp 12 juta.

Untuk beasiswa pendidikan dengan limit maksimal Rp 174 juta diberikan untuk maksimal 2 orang anak, dengan catatan peserta telah memiliki masa iuran minimal 3 tahun dan meninggal bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Manfaat beasiswa pendidikan akan dibayarkan secara berkala sesuai tingkat pendidikan anak hingga mencapai usia 23 tahun, menikah, atau bekerja.

Itulah ulasan mengenai cara klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang BPJamsostek.

KOMPAS.com -BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mempunyai sejumlah program salah satunya jaminan kematian (JK).

Dikutip dari laman resmi, jaminan kematian atau JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004, program BPJS Ketenagakerjaan ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan santuan kematian kepada ahli waris, agar ahli waris dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat peserta meninggal dunia.

Berapa besaran nominal jaminan kematian (JKM)?

Besaran nominal jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan

Total manfaat program ini yang diterima oleh ahli waris dari peserta sebesar Rp 42 juta dan beasiswa hingga Rp 174 juta.

Rincian nominal program jaminan kematian tersebut sebagai berikut:

• Santunan kematian Rp 20 juta
• Biaya pemakaman Rp 10 juta
• Santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus Rp 12 juta
• Beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp 174 juta untuk maksimal 2 orang anak, dengan catatan peserta telah memiliki masa iuran minimal 3 tahun dan meninggal bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Manfaat beasiswa pendidikan akan dibayarkan secara berkala sesuai tingkat pendidikan anak hingga mencapai usia 23 tahun, menikah, atau bekerja.

Lantas, bagaimana cara dan syarat klaim jaminan kematian BPJamsostek?

Cara klaim jaminan kematian (JKM)

Untuk mengklaim manfaat uang tunai program JKM, ahli waris harus memenuhi syarat-syarat berikut:

• Berstatus sebagai pasangan (janda/duda) atau anak dari peserta
• Menyiapkan dokumen permohonan klaim meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan milik peserta, e-KTP peserta dan ahli waris, akta kematian, KK, surat keterangan ahli waris, buku nikah (istri/suami sah peserta), surat referensi kerja, dan buku tabungan peserta dalam bentuk digital.

Dalam hal pasangan atau anak tidak ada, ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua atau saudara kandung atau mertua atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta.

Perlu dicatat, klaim jaminan kematian (JKM) hanya bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Cara klaim jaminan kematian (JKM) sebagai berikut:

• Scan QR code (kode barcode) yang terdapat di kantor cabang
• Aktifkan fitur GPS di ponsel dan pastikan titik lokasi sudah sesuai dengan lokasi kantor cabang
• Pilih program JKM pada halaman utama Lapakasik
• Pilih hubungan dengan peserta, lalu klik Captcha
• Isi dengan lengkap data diri ahli waris, peserta, dan anak peserta (jika ada)
• Unggah dokumen persyaratan klaim, tunggu sampai notifikasi pengajuan telah berhasil muncul
• Tunjukkan notifikasi pengajuan telah berhasil kepada petugas untuk mendapat nomor antrean
• Lakukan verifikasi data melalui PC atau tablet di pojok digital kantor cabang bersama petugas.
• Saat proses tersebut sudah selesai, petugas akan memberikan tanda terima pengajuan berkas klaim dan isi survei kepuasan pelayanan melalui fitur e-survey.

Nantinya, ahli waris akan menerima manfaat uang tunai di rekening milik peserta paling lambat 3 hari setelah pengajuan permohonan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian ulasan mengenai apa itu jaminan kematian BPJamsostek serta cara dan syarat klaimnya.