Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Jakarta, 23 Oktober 2024. Dalam rangka memperingati HUT ke-47 dan sekaligus memberikan penghargaan atas peran jurnalis, BPJS Ketenagakerjaan menggelar pelaksanaan Lomba Tulis Jurnalistik 2024 yang telah diselenggarakan sejak September 2024 kemarin hingga November 2024. Selain penghargaan, lomba ini juga diharapkan akan mendorong penyebaran informasi yang mendidik masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan risiko yang dihadapi oleh para pekerja.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun, dalam keterangannya kepada pers menyampaikan, dengan mengangkat tema "Kontribusi Terbaik Sejahterakan Pekerja", kompetisi ini bertujuan untuk menggali dan menyoroti kontribusi nyata seluruh pihak dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia melalui jaminan sosial.

“Kami sangat mengapresiasi peran jurnalis khususnya dalam membantu kami menyampaikan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Seluruh pekerja Indonesia dari sabang sampai merauke harus bersama-sama kita edukasi untuk terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Lomba ini bentuk apresiasi kami sekaligus kami berharap dapat memperkuat sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan media atau jurnalis itu sendiri,” jelas Oni Marbun.

Dalam Lomba Tulis Jurnalistik 2024 ini, penilaian akan dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari para ahli dan praktisi terkemuka di bidangnya. Dewan juri ini mencakup Muhammad Zuhri, Ketua Dewan BPJS Ketenagakerjaan, yang dikenal dengan pengalaman dan pengetahuannya yang mendalam mengenai kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, Budiman Tanuredjo, seorang jurnalis senior dengan reputasi tinggi atas keahlian dan kontribusinya di dunia media, akan turut serta. Timboel Siregar, seorang pakar dalam jaminan sosial dan ketenagakerjaan, juga akan bergabung sebagai juri, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem perlindungan sosial.

Lomba dengan hadiah total 90 juta ini memiliki tiga kategori utama. Untuk kategori pertama adalah Media Online Hardnews, juri akan menilai berita yang menyajikan informasi terkini dan akurat mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Kategori kedua adalah Media Cetak Hardnews yang mana akan menilai berita cetak yang menyajikan fakta dan data terbaru mengenai kebijakan serta manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Kategori ketiga dengan nominal hadiah lebih tinggi dari kategori yang lain adalah kategori Media Online/Cetak Feature, kategori ini akan menilai dan mengevaluasi artikel-artikel mendalam yang mengulas cerita dan dampak jaminan sosial terhadap kehidupan pekerja. Setiap kategori dirancang untuk menghargai dan menyoroti kontribusi penting jurnalis dalam menyebarluaskan informasi tentang perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, lomba ini juga merupakan kesempatan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mempererat hubungan dengan media dan jurnalis. Daftarkan sekarang juga dan tunjukkan karya jurnalistik terbaikmu! Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan detail lomba, kunjungi laman https://microsite.kompas.tv/lomba-jurnalistik-bpjs.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah merencanakan adanya aturan baru terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah tengah menggodok mengenai usulan tersebut agar bisa diadopsi di pemerintahan selanjutnya.

"Ini masih kami usulkan, mudah-mudahan sudah bisa adopsi di pemerintahan baru," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/9/2024).

Muhadjir pun mengakui bahwa sejauh ini program tersebut masih dalam tahap piloting dan fokus pada sektor pekerja informal. Mengingat, program Jamsostek telah memberikan perlindungan kepada 39,2 juta pekerja. Adapun sebanyak 2,8 juta diantaranya adalah pekerja rentan yang rawan jatuh kembali pada kemiskinan ekstrem.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa alasan usulan ini lantaran alokasi bantuan masih terbatas pada PBI di sektor Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) apabila berkutat hanya dari dorongan dari pemerintah daerah (pemda).

Adapun, dia melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan perlindungan untuk 20 juta pekerja rentan, tetapi prioritas saat ini adalah pekerja formal yang rentan, terutama dalam konteks Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Oleh sebab itu, dia menyebut aturan untuk PBI Jamsostek yang kini dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masih dalam tahap usulan dan diharapkan dapat diadopsi pemerintah dalam waktu dekat.

"Pekerja rentan itu kan tidak semua pekerja informal. Yang informal yang tidak rentan juga banyak, tapi pekerja formal yang rentan juga tinggi, kita fokus sekarang ke pekerja formal dulu, termasuk PHK ini kita efektifkan memfungsikan asuransi jaminan ketenagakerjaan," pungkas Muhadjir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPJS Ketenagakerjaan hadir menjadi salah satu narasumber pada acara HyTalks, yaitu podcast milik CIMB Niaga. Podcast tersebut mengangkat tema “Pahami Aplikasi JMO : Kenali fiturnya, nikmati manfaatnya”.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebon Sirih, Indra Iswanto jadi speaker (narasumber) dalam acara Hytalks, yaitu podcast milik CIMB Niaga. Podcast yang dipandu oleh host Rifqy Alfian dari CIMB Niaga ini mengusung tema : Pahami Aplikasi JMO: kenali fiturnya, nikmati manfaatnya. Indra mengajak seluruh karyawan peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menggunakan aplikasi BP Jamsostek Mobile atau JMO.

Indra menjelaskan dengan mengunduh aplikasi JMO peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat manfaat lebih, yaitu berbagai kemudahan di fitur-fitur aplikasi JMO.

Dijelaskannya, bahwa aplikasi JMO diciptakan untuk mempermudah pelayanan kepada peserta. "Dengan aplikasi ini, diharapkan peserta dapat melakukan pengurusan data dan klaim dari mana dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor BPJAMSOSTEK," kata Indra.

“Aplikasi JMO merupakan bagian layanan BPJAMSOSTEK untuk pelayanan terbaik kepada peserta, bisa didownload di play store maupun app store, untuk tutorial penggunaan JMO bisa akses melalui www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jmo.

Terdapat sejumlah fitur dalam aplikasi JMO, seperti pembayaran iuran, pengkinian data, pengajuan dan tracking klaim Jaminan Hari Tua (JHT), simulasi saldo JHT dan Jaminan Pensiun (JP), kartu digital, serta layanan lain yang dapat dimanfaatkan peserta.

Selain menyampaikan manfaat JMO, Indra juga menyampaikan program SERTAKAN (Sejahterakan Peserta Sekitar Anda). Indra menjelaskan gerakan nasional SERTAKAN ini merupakan gerakan dari para peserta untuk ikut melindungi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang ada di sekitar. Misalnya, asisten rumah tangga (ART), sopir pribadi, bahkan pedagang makanan langganan.

Menurut Indra, gerakan tersebut merupakan perwujudan dari sikap gotong-royong antar sesama pekerja. Hal tersebut menjadi sangat penting sebab di lingkungan masyarakat banyak terdapat pekerja rentan yang profesinya berisiko. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan perlindungan jaminan sosial untuk dirinya. ”Dengan berpartisipasi dalam program SERTAKAN berarti kita turut mendukung pemerintah untuk terwujudnya universal coverage bagi masyarakat Indonesia,” tutur Indra.

Dalam mendukung gerakan tersebut, JMO kini telah dilengkapi fitur baru yang kian mempermudah pekerja BPU melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran dalam satu aplikasi. Fitur pendaftaran BPU ini merupakan pengembangan dari menu pendaftaran peserta yang sebelumnya sudah ada di JMO.

Inovasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan para peserta yang selama ini peduli terhadap perlindungan dan kesejahteraan para pekerja BPU di dekat mereka, seperti asisten rumah tangga (ART), supir pribadi atau bahkan pekerja rentan di sekitar lingkungan tempat tinggal. ”Dengan hadirnya berbagai kemudahan layanan layanan ini, diharapkan pekerja mendapatkan informasi secara mudah dengan menggunakan gadgetnya”, jelas Indra

Dalam kegiatan Hytalks ini Indra juga menyampaikan Program Manfaat Layananan Tambahan (MLT) Perumahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Program MLT perumahan ini sebagai dukungan dalam menyukseskan program ‘sejuta rumah’ dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja serta menjaga pekerja/buruh untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja,” ungkapnya.

Indra menjelaskan, kemudahan mendapatkan hunian dan renovasi ini adalah manfaat layanan tambahan dari program jaminan hari tua (JHT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan.

”Ada empat jenis manfaat layanan tambahan yang dapat diakses peserta BPJS Ketenagakerjaan, yakni kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan fasilitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK),” ujar Indra.

Dalam program kepemilikan rumah ini BPJAMSOSTEK bekerja sama dengan beberapa perbankan dan developer untuk membantu pekerja dalam kepemilikan rumah. ”Bank BTN dan PT. Adhi Commuter menjadi salah satu perbankan dan developer yang bekerja sama untuk program perumahan bagi peserta. Dengan harga sangat kompetitif, subsidi bunga, suku bunga lebih rendah dari suku bunga komersil, dan tenor pinjaman lebih panjang, maksimum sampai dengan 30 tahun. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK minimal satu tahun, serta mengikuti minimal tiga program antara lain JHT, Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran, ” jelas Indra.

Bagi peserta yang ingin memanfaatkan jenis layanan dari program JHT ini bisa mengakses melalui aplikasi JMO atau datang ke kantor BPJamsostek terdekat untuk informasi lebih lanjut, “Dengan berbagai manfaat program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, Indra mengajak seluruh karyawan CIMB Niaga dapat mengajak para pekerja yang belum mendaftar untuk segera menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga seluruh pekerja dapat bekerja dengan tenang bebas cemas dari resiko kerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Indra mengapresiasi CIMB Niaga yang telah mendaftarkan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan telah mengundang dalam kegiatan podcast tersebut. Indra berharap dengan disosialisasikannya manfaat program BPJS Ketenagakerjaan melalui podcast CIMB Niaga Hytalks ini, semakin banyak pengguna merasakan kemudaan melalui aplikasi JMO Mobile, sesuai tema podcast “Pahami Aplikasi JMO : Kenali fiturnya, nikmati manfaatnya”, tutup Indra.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menjalin kerja sama strategis untuk meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Kajati Sulsel, Agus Salim, dan Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu.

Agus menyebut bahwa kerja sama tersebut menjadi upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga penegakan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

"Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mereka dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7).

Menurutnya, permasalahan terkait ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Pada kesempatan yang sama, Mintje menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak dasar dan fundamental bagi setiap pekerja.

"Melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan," ucap dia.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa dalam PKS tersebut terdapat tiga poin utama. Pertama adalah penegakan hukum dan kepatuhan dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya penindakan terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam mendaftarkan tenaga kerja dan membayar iuran tepat waktu.

Selanjutnya terkait penegakan kepatuhan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong dan memperkuat kepatuhan Pemda terhadap Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021. Terakhir tentang edukasi dan sosialisasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban mereka terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Dengan sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera," pungkas Mintje.

Kerja sama antara Kejati Sulsel dan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di Sulawesi Selatan. Diharapkan langkah bersama ini dapat meningkatkan perlindungan hak-hak tenaga kerja dan memastikan mereka mendapatkan manfaat yang optimal dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.