Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah merencanakan adanya aturan baru terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah tengah menggodok mengenai usulan tersebut agar bisa diadopsi di pemerintahan selanjutnya.

"Ini masih kami usulkan, mudah-mudahan sudah bisa adopsi di pemerintahan baru," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/9/2024).

Muhadjir pun mengakui bahwa sejauh ini program tersebut masih dalam tahap piloting dan fokus pada sektor pekerja informal. Mengingat, program Jamsostek telah memberikan perlindungan kepada 39,2 juta pekerja. Adapun sebanyak 2,8 juta diantaranya adalah pekerja rentan yang rawan jatuh kembali pada kemiskinan ekstrem.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa alasan usulan ini lantaran alokasi bantuan masih terbatas pada PBI di sektor Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) apabila berkutat hanya dari dorongan dari pemerintah daerah (pemda).

Adapun, dia melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan perlindungan untuk 20 juta pekerja rentan, tetapi prioritas saat ini adalah pekerja formal yang rentan, terutama dalam konteks Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Oleh sebab itu, dia menyebut aturan untuk PBI Jamsostek yang kini dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masih dalam tahap usulan dan diharapkan dapat diadopsi pemerintah dalam waktu dekat.

"Pekerja rentan itu kan tidak semua pekerja informal. Yang informal yang tidak rentan juga banyak, tapi pekerja formal yang rentan juga tinggi, kita fokus sekarang ke pekerja formal dulu, termasuk PHK ini kita efektifkan memfungsikan asuransi jaminan ketenagakerjaan," pungkas Muhadjir.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi 273 juta pada 2024.

Kepala Negara menekankan separuh dari jumlah peserta JKN tersebut merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah, yang mana dananya dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bantuan iuran tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi juga memamerkan perbaikan sektor kesehatan di masa kepemimpinannya selama 10 tahun. Dia mengatakan upaya perbaikan di sektor kesehatan menunjukkan hasil yang baik.

Angka kematian bayiturun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran pada 2023. Angka prevalensi stunting juga turun dari 37,2% menjadi 21,5% pada 2023.

Jokowi juga menyinggung di masa kepemimpinannya program pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan.“Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa pertahun,” katanya.

Kemudian, program KIP kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikantelah menyasar 1,5 juta mahasiswa. Beasiswa Lembaga Pengelola DanaPendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45.000 mahasiswa.

Jokowi menekankan peran APBN harus di manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Jokowi menyebut penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada beberapa asumsi dasar. Pertama, inflasi akan dijaga pada kisaran2,5%.

“Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%. Karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik,” katanya.

Kedua, daya beli masyarakat akandijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

“Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi danmenjaga stabilitas sistem keuangan,” katanya.