MANGGARAI BARAT, investor.id - Penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi konsen Ombudsman Republik Indonesia untuk terus dioptimalkan. Melalui kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis (7/11), Pimpinan Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menyerahkan hasil evaluasi dan kajian sistematik kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Kajian yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah tersebut menyatakan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kelompok pekerja informal dan pekerja rentan tidak dapat memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan. Salah satunya adalah disharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan pemerintah pusat seperti Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 telah mengatur optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker), namun banyak daerah belum memiliki regulasi yang kuat untuk mendukungnya.  “Isunya memang di tingkat regulasi, berbicara secara nasional secara umum sebenarnya sudah komprehensif, problemnya di tingkat daerah, tidak banyak provinsi/kabupaten/kota punya regulasi. Kabupaten Manggarai Barat sudah ada namun masih umum, ke depan kita harapkan Kabupaten Manggarai Barat itu menyusun perbup terkait pengalokasian dana bagi para pekerja rentan seperti petani, nelayan dan pekerja informal lainnya sehingga ada payung hukumnya,” jelas Robert kepada media.

Secara nasional diketahui klasifikasi pekerja informal mendominasi status pekerja di Indonesia. Sekitar 59,17% dari jumlah pekerja di Indonesia atau 84,13 juta penduduk merupakan pekerja informal atau dalam sistem jaminan sosial pekerja informal dikategorikan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Dalam klasifikasi tersebut, profesi petani dan nelayan merupakan profesi yang paling rentan terhadap risiko sosial-ekonomi seperti penyakit hingga kematian akibat kerja, kecelakaan kerja, hingga kesulitan ekonomi di masa tua. Mirisnya, dalam situasi ringkih demikian, sebagian besar petani dan nelayan justru belum tersentuh skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Baru sekitar 2 juta jiwa atau 6,9% dari jumlah petani se-Indonesia yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan jumlah BPU dari profesi nelayan baru mencapai 491 ribu jiwa atau 38,7% dari jumlah nelayan yang ada di Indonesia. Merespon hasil kajian tersebut, Sekda Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo mengucapkan terima kasih atas evaluasi dan kajian Ombudsman terkait optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan ini sudah sejalan dengan program pihaknya dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem. “Saran dari Ombudsman pemda harus menyiapkan regulasi secara spesifik khususnya pendataan pekerja informal yang nantinya akan dicover oleh pemerintah daerah. Tahun depan kami akan meningkatkan kuota pekerja-pekerja informal yang rentan melalui APBD, kalau tahun ini kita sudah siapkan 1.000 pekerja, tahun depan kita harapkan bisa jauh dari pada ini,” ucap Fransiskus. Pekerja Informal Sulit Mengiur

Temuan di beberapa daerah menunjukkan masih banyak masyarakat khususnya pekerja informal yang terhambat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diakibatkan faktor kemampuan ekonomi (ability to pay), hal ini ditengarai lantaran pekerja informal atau pekerja mandiri tidak terikat dengan perusahaan tempat bekerja (pemberi upah) sehingga cenderung rentan menjadi peserta tidak aktif. Mengutip keterangan Robert Na Endi Jaweng sebelumnya, Ombudsman RI akan merekomendasikan kepada pemerintah agar pekerja informal rentan seperti petani dan nelayan yang kesulitan membayar iuran tersebut bisa mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan keberadaan skema penerima bantuan iuran (PBI). "Sehingga di sisi regulasi kita meminta, pertama, agar Kemenko ini duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menyusun SKB, Surat Keputusan Bersama, yang memastikan agar para petani dan nelayan itu bisa mendapatkan bantuan iuran, PBI," katanya.

Keseluruh langkah mengharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah, serta peningkatan peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk program Jamsosnaker (PBI) ini diperlukan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang menjadi salah satu fokus pemerintah baru Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas.

Selanjutnya Kepala Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua BPJS Ketenagakerjaan Kuncoro Budi Winarno menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, selain itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya pekerja informal akan semakin masif lagi sehingga semakin banyak lagi pekerja yang terlindungi. “Kami terus meningkatkan pelayanan kami, sosialisasi dan edukasi menjadi hal yg terus kami kerjakan secara masif, agar semakin banyak pekerja yang sadar akan pentingnya perlindungan Jamsostek. Risiko bisa terjadi kapan saja, dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dan keluarga dapat kerja keras dan bebas cemas dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja hingga terjadinya kematian,” tutup Kuncoro.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, PEKANBARU -- BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri membayarkan klaim senilai Rp281,75 miliar untuk hampir 10.000 kasus kepada karyawan PTPN IV Regional III selama periode 2019-2024.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam Ruszian Dedy menyebutkan pihaknya mencatat jumlah klaim yang diajukan untuk dari keseluruhan program perlindungan.

Diantaranya yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Dari data kami ada sebanyak 9.996 kasus klaim tercatat memperoleh manfaat dengan nilai total mencapai Rp281,75 miliar. Selain itu, juga telah disalurkan beasiswa pendidikan senilai Rp2,94 miliar kepada 259 anak karyawan PTPN IV Regional III yang terdaftar sebagai peserta," ungkapnya, Selasa (29/10/2024).

Ruszian mengakui sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan PTPN IV diharapkan terus terjalin untuk memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan maksimal.

Selain itu pihaknya juga melakukan sosialisasi program dan manfaat jaminan sosial bagi karyawan PTPN IV Region III, dengan dihadiri 32 Asisten Umum dari berbagai unit kerja.

Melalui upaya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai berbagai program yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan.

"Termasuk penggunaan aplikasi JMO, Manfaat Layanan Tambahan (MLT), program Sertakan, serta upaya optimalisasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas," ungkapnya.

BPJS Ketenagakerjaan mendorong peningkatan kualitas pelayanan dengan digitalisasi layanan melalui JamsostekMobile (JMO). Kehadirannya untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan, sehingga peserta dapat mengakses JMO kapan saja tanpa harus datang fisik ke kantor cabang.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo saat hadir di Seminar Nasional Keamanan Digital menyampaikan, Jamsostek Mobile (JMO) sebagai wujud transformasi digital BPJS Ketenagakerjaan menuju Indonesia Emas 2045

“Peran kami untuk memastikan bahwa Indonesia Emas terwujud, perlu pondasi yang kuat untuk para pekerja yang punya produktivitas yang baik dan di masa pensiun pekerja tidak jatuh miskin karena memiliki Tabungan Hari Tua (JHT), dia tidak jatuh miskin karena memiliki Jaminan Pensiun (JP) itulah peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung Indonesia Emas," ujar Anggoro.

Transformasi digital membuat proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT), yang sebelumnya manual, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi JMO.

Kemudian, jika dahulu proses klaim dilakukan dengan 10 tahapan dengan Service Level Agreement (SLA) 5 hari kerja, melalui aplikasi JMO proses klaim hanya 3 tahapan dengan SLA 1 hari kerja bila berkas pencairan sudah lengkap dan sesuai.

Dengan aplikasi JMO, peserta juga tidak perlu lagi datang ke kantor cabang, hanya dengan mengunduh aplikasi JMO pencairan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

“Saat ini di JMO yang pasti peserta sudah bisa langsung melakukan checking bagaimana profil dan otentifikasi akunnya dia, pengkinian data, bagaimana kartu digital, jadi mereka tidak perlu pegang kartu fisik lagi, di handphone sudah ada kartu digital, status kepesertaan, dan yang paling banyak diakses di JMO ini adalah cek saldo," ungkap Anggoro.

Selain itu, tampilan aplikasi JMO tidak hanya berisikan informasi mengenai 5 program, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tetapi juga menampilkan value added services, seperti informasi mengenai perumahan pekerja, dana siaga, streaming, e-wallet, fitur belanja, promo dan investasi.

Dalam seminar nasional yang diselenggarakan Garuda Emas Indonesia dengan tema Membangun Kedaulatan dan Ketahanan Digital Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 ini juga ditekankan tentang keamanan digital.

Keamanan digital suatu negara sangat penting karena melibatkan perlindungan terhadap infrastruktur informasi yang vital bagi keberlangsungan ekonomi, keamanan nasional dan kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

Terkait hal itu, Anggoro mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan juga berkolaborasi dengan stakeholder dalam penguatan cyber security untuk menjaga keamanan data,

“Kami bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan bahwa apa cara-cara terbaru yang dimiliki oleh BSSN bisa kami terapkan agar kami juga tidak ketinggalan di bidang itu untuk penguatan cyber security dalam memproteksi keamanan data dari hacker," ungkap Anggoro.

Dengan transformasi digital ini diharapkan para pekerja bisa mendapatkan kemudahan dalam melakukan pendaftaran, pembayaran juga klaim, sehingga dapat terlindungi dari risiko dan dapat Kerja Keras Bebas Cemas.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggota DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) perlu mencari kerja sama dengan perusahaan mitra para pekerja informal untuk ikut mensubsidi iuran, guna menjamin para mitranya saat bekerja.

"BPJamsostek seharusnya bisa memperluas kepesertaan pekerja informal tanpa membebani ekonomi lewat iuran yang memberatkan," kata Kurniasih yang merupakan Bendahara Fraksi PKS DPR RI melalui keterangan resmi, Rabu (23/10).

Kurniasih berharap BPJamsostek bisa memperluas kepesertaan termasuk bagi pekerja di sektor informal.

Saat ini memang pekerja informal bisa menjadi peserta BPJamsostek untuk kategori bukan penerima upah.

Namun kata Kurniasih jumlah pekerja informal yang menjadi anggota BPJamsostek harus terus ditambah dengan berbagai insentif yang diberikan.

Salah satunya lanjut dia, yaitu kerja sama dengan pihak ketiga selaku mitra dari pekerja informal untuk mensubsidi iuran pekerja informal yang menjadi mitranya.

"Seorang pengemudi ojek online atau kurir paket yang mayoritas berstatus mitra, perusahaan mitra bisa memberikan subsidi iuran bagi mitranya. Mitranya ini mendukung proses bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pekerja informal juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial apalagi tetap ada risiko kecelakaan kerja," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pekerja informal ini sudah mendominasi angkatan kerja, tapi rentan dari sisi jaminan sosial termasuk jaminan keberlangsungan dalam bekerja.

Kurniasih menyebut, hari ini sektor informal telah terbukti menjadi penyelamat di tengah maraknya PHK dan sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal.

Tren pekerjaan mendatang pun akan banyak didominasi oleh sektor kerja informal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi angkatan kerja sebanyak 84,13 juta orang atau setara 59,17% pekerja pada Februari 2024.

Sementara itu, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 58,05 juta orang atau 40,83% dari total penduduk bekerja.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatatkan peningkatan hasil investasi per kuartal III-2024.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan BPJS Ketenagakerjaan berhasil membukukan hasil investasi sebesar Rp 38,45 triliun per kuartal III-2024.

"Nilai itu meningkat 8,44%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ucapnya kepada Kontan, Kamis (17/10).

Hasil investasi tersebut didapatkan dari dana kelolaan yang ditempatkan di berbagai instrumen investasi. Oni menerangkan hingga kuartal III-2024, total dana kelolaan mencapai Rp 776,8 triliun.

"Nilai itu meningkat 13,22%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," tuturnya.

Secara rinci, Oni menjelaskan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan per kuartal III-2024 terdiri dari program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 484,5 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 65,44 triliun, Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,99 triliun, Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 182,31 triliun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp 14,05 triliun, serta BPJS sebesar Rp 13,5 triliun.

Oni menambahkan seluruh dana tersebut ditempatkan dalam berbagai instrumen investasi. Adapun porsinya, yakni deposito 12,98%, surat utang 73,17%, saham 8,31%, reksadana 5,20%, properti 0,26%, dan penyertaan 0,07%.

Oni memperkirakan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan akan terus tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah kepesertaan pada 5 program, yakni JHT, JP, JKK, JKM, dan JKP..

Dia menyebut dana kelolaan JHT menjadi yang paling besar, mengingat profil liabilitasnya yang bersifat jangka panjang.

Selain itu, didukung bonus demografi yang saat ini dirasakan Indonesia, yang mana usia peserta produktif atau usia 15 tahun sampai 50 tahun mencapai 149,46 juta jiwa atau setara dengan 54,20% dari populasi Indonesia.

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mencairkan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada lebih dari 100 ribu pekerja yang kehilangan pekerjaan sampai Agustus 2024.

"Saat ini sudah lebih dari 100 ribu pekerja yang menerima manfaat JKP, jadi tidak hanya dapat manfaat tunai tapi juga manfaat pelatihan. Tentu saja kalau ditanya apakah meningkat, tentu meningkat karena ini bagian edukasi yang terus berlanjut," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam konferensi pers Asia Expert Roundtable On Unemployment Protection di Jakarta, Rabu (9/10).

Sejak klaim JKP dibayarkan pada 2022 hingga 31 Agustus 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada lebih dari 100 ribu pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan total nominal Rp 675 miliar.

Korban PHK Mendapat Manfaat JKP

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada Agustus 2024, terdapat 46.240 orang menjadi korban PHK, sebanyak 80% pekerja yang menjadi korban PHK selama 2024 telah mendapatkan manfaat JKP.

Anggoro menyadari bahwa masih ada kesenjangan sebesar 20% karena tidak seluruh pekerja tersebut memenuhi syarat sebagai peserta JKP maupun menerima manfaat JKP.

Untuk itu, dia mengimbau kepada perusahaan-perusahaan jika terjadi PHK agar melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat sehingga pihaknya dapat memverifikasi pekerja yang bisa mendapatkan manfaat JKP.

Dia juga mengingatkan bahwa untuk menjadi peserta JKP selain menjadi peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti minimal tiga program perlindungan, perlu juga terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan akan meninjau impelementasi program JKP yang sudah berjalan dua tahun. Hal ini untuk memastikan kualitas program ini terus meningkat.

"Setelah diluncurkan dua tahun lalu, secara regulasi kita harus meninjau dua tahun, maka dengan adanya acara ini kita bisa mendapatkan insight setelah penerapan dua tahun kita tahu di mana area peningkatan dan saat yang sama kita bisa mendengar pengalaman negara lain," kata Anggoro.

JAKARTA, investor.id – BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek masih mencanangkan imbal hasil investasi (yield on investment/YOI) sebesar 7% di akhir 2024 ini. Ketidakpastian global dan transisi pemerintahan jadi perhatian utama, di samping tren pelonggaran kebijakan moneter dari bank sentral.

Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Edwin Ridwan menerangkan, tingkat inflasi global yang sedang mengalami tren disinflasi, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa mendekati target 2%. Ini mendorong tingkat suku bunga termoderasi termasuk di Indonesia.

The Fed juga telah menurunkan tingkat suku bunga acuannya 50 bps menjadi 5% pada 18 September 2024. Begitu juga Bank Indonesia (BI) pada 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6%.

Menurut dia, sejumlah pendekatan moneter itu mendorong membaiknya kinerja nilai tukar Rupiah serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang utamanya disebabkan oleh respon pelaku pasar yang menyambut baik penurunan tingkat suku bunga the Fed dan BI di bulan September 2024.

Sebagai gambaran, melihat tren kenaikan IHSG ini berkorelasi positif terhadap terapresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS belakangan ini dari sekitar Rp 16.000 – 16.500 di akhir semester I-2024 menjadi Rp 15.100 – 15.200 pada semester II-2024 terutama di akhir September 2024.

“Namun patut menjadi perhatian bahwa masih adanya tantangan-tantangan lain yang dapat memicu pasar modal Indonesia bergerak volatile diantaranya adalah tingginya ketidakpastian risiko geopolitik global, event pemilu di AS pada November 2024 dan proses transisi politik dalam negeri pada Oktober 2024,” beber Edwin kepada Investor Daily, pada Minggu (6/10/2024).

Dia menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan cukup optimistis terhadap performa saham ke depan seiring dengan pergeseran selera investor global ke arah risk on, terutama pada aset-aset di emerging markets yang dipicu oleh pemangkasan suku bunga The Fed.

“Namun demikian kami tetap berhati-hati dalam menaikkan alokasi instrumen saham mengingat kondisi geopolitik global yang semakin memanas selain terkendala oleh likuiditas pasar domestik yang terbatas,” ujar Edwin.

Risiko-Risiko Tahun 2025

Lebih lanjut, Edwin menegaskan, tantangan yang dihadapi di akhir tahun 2024 masih erat dengan meningkatnya eskalasi geopolitik global, terutama perang di kawasan Timur Tengah yang dapat berdampak terhadap volatilitas komoditas dan pasar modal global.

“Tantangan lainnya adalah masih melambatnya perekonomian global. Meskipun bank sentral global telah menurunkan tingkat suku bunganya, namun dampaknya masih belum terlihat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian global,” kata Edwin.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan turut mencermati pemilu di AS dan proses transisi politik dalam negeri masih membatasi dan memberikan tekanan volatilitas ke pasar.

“Tantangan-tantangan tersebut kemungkinan akan berlanjut di tahun 2025. Hal semakin diperburuk dengan ancaman perubahan iklim terutama perubahan dari El Nino ke La Nina di tahun 2025 yang dapat berdampak peningkatan potensi terjadinya bencana seperti banjir dan gagal panen,” urai Edwin.

Menurut dia, faktor-faktor itu akan berpotensi membatasi terjadinya pemotongan suku bunga secara masif dan menjaga tingkat suku bunga global tetap tinggi dalam jangka panjang (high for longer).

Mengantisipasi kondisi tersebut, maka strategi investasi di akhir 2024 dari BPJS Ketenagakerjaan masih difokuskan pada penempatan instrumen fixed income yang bersifat jangka panjang. Sebagian lainnya ditempatkan pada instrumen investasi jangka pendek tujuan menjaga likuiditas dan optimalisasi yield.

“Untuk pasar saham diproyeksikan akan mengalami tren positif di semester II-2024 dan untuk memanfaatkan momentum tersebut, strategi investasi difokuskan pada penambahan alokasi di saham yang memiliki potensi return yang lebih tinggi dengan kondisi fundamental yang baik serta memiliki tingkat valuasi yang menarik (attractive valuation),” pungkas Edwin.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatat realisasi imbal hasil investasi atau yield on investment (YOI) dalam kisaran tinggi sampai dengan semester I-2024, bahkan telah melampaui target sepanjang tahun.

Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Edwin Ridwan menyampaikan, realisasi YOI dari program Dana Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan sebesar 7,15% di akhir semester I-2024.

“Lebih tinggi dibandingkan target (sepanjang 2024) yang ditetapkan sebesar 7%,” ungkap Edwin kepada Investor Daily, pada Minggu (6/10/2024).

Edwin turut merinci realisasi YOI untuk masing-masing program yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan sampai paruh pertama tahun ini, sebagai berikut:

Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 7,13%,

program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 7,19%,

program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 7,48%,

program Jaminan Pensiun (JP) sebesar 7,11%, dan

program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 7,17%.

“Atas pencapaian YOI di atas serta strategi yang telah kami lakukan, kami optimis dapat mencapai atau melampaui target tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan sebesar 7% untuk setiap program,” jelas Edwin.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyampaikan target dana investasi senilai Rp 812,66 triliun pada tahun 2024 ini. Angka tersebut diharapkan tumbuh 14,62% year on year (yoy).

Jika ditilik lebih lanjut, target dana investasi BP Jamsostek sebesar Rp 812,66 triliun ini juga dipatok lebih tinggi dari proyeksi yang telah dicanangkan sebelumnya. Adapun dalam Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, target dana investasi yang dibidik pada 2024 mencapai Rp 781,81 triliun.

Untuk juga diketahui, BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan dapat mengelola dana investasi mencapai Rp 1.000 triliun pada 2026 mendatang. Target ini akan dicapai seiring dengan upaya mendorong jumlah kepesertaan sebanyak 70 juta peserta atau mencakup 65% coverage rate pada tahun yang sama.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jaminan Hari Tua (JHT) selalu dijadikan jaring penyelamat bagi para pekerja saat berhenti bekerja atau tergulung gelombang PHK.

Manfaat JHT dapat dibayarkan apabila pekerja memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, termasuk saat mereka berhenti bekerja.

Klaim JHT sangatlah mudah. Agar klaim JHT dapat dicairkan dengan cepat, pastikan anda telah memenuhi syarat dan mengikuti tata cara berikut:

Bagi peserta yang memiliki saldo di bawah Rp 10 juta dapat melakukan klaim melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang dapat diunduh di App Store maupun Playstore.

Pertama, peserta wajib melakukan registrasi dan pengkinian data.

Selanjutnya, lakukan klaim dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Untuk mencegah kegagalan dalam proses verifikasi biometrik, pastikan anda melakukan hal-hal berikut saat melakukan foto:

Bagi yang memiliki saldo JHT di atas Rp10 juta, peserta juga tidak perlu datang ke kantor cabang. Peserta dapat memanfaatkan Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) dengan mengikuti langkah berikut:

Selain melalui layanan digital, peserta juga bisa datang ke 324 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Peserta maupun ahli waris dapat melakukan klaim manfaat JKM dan JHT ke kantor cabang terdekat untuk mendapatkan layanan langsung dari petugas.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Mengutip dari kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta diimbau untuk menjaga privasi data pribadinya dengan tidak menggunakan jasa calo. BPJS Ketenagakerjaan menjamin bahwa seluruh proses klaim tersebut tidak dipungut biaya.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Jakarta: Jaminan Hari Tua (JHT) selalu dijadikan jaring penyelamat bagi para pekerja saat berhenti bekerja atau tergulung gelombang PHK.

Manfaat JHT dapat dibayarkan apabila pekerja memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, termasuk saat mereka berhenti bekerja.

Klaim JHT sangatlah mudah. Agar klaim JHT dapat dicairkan dengan cepat, pastikan Anda telah memenuhi syarat dan mengikuti tata cara berikut:

Klaim JHT via Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

Bagi peserta yang memiliki saldo di bawah Rp10 juta dapat melakukan klaim melalui aplikasi JMO yang dapat diunduh di App Store maupun Playstore.
Pertama, peserta wajib melakukan registrasi dan pengkinian data.

Selanjutnya, lakukan klaim dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Buka aplikasi JMO di smartphone Anda, kemudian pilih menu Jaminan Hari Tua.
- Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Klaim JHT.
- Jika memenuhi syarat, muncul tiga centang hijau pada persyaratan pengajuan Klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik Selanjutnya.
- Pilih salah satu Sebab Klaim, kemudian klik Selanjutnya.
- Lakukan Pengecekan Data Kepesertaan. Jika data sudah benar, silakan pilih Sudah.
- Lakukan pengambilan biometrik dengan klik Ambil Foto dengan ketentuan seperti pada layar.
- Lengkapi Data NPWP dan Rekening yang aktif, kemudian klik Selanjutnya.
- Pada halaman Rincian Saldo JHT ditampilkan rincian saldo yang akan dibayarkan, kemudian klik Selanjutnya.
- Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar sebelum data tersimpan, Jika data sudah benar, silakan klik Konfirmasi.
- Selamat pengajuan klaim JHT anda diproses. Untuk melihat proses klaim dapat membuka menu Tracking Klaim.

Untuk mencegah kegagalan dalam proses verifikasi biometrik, pastikan Anda melakukan hal-hal berikut saat melakukan foto:
- Wajah menghadap kamera dan terlihat jelas
- Pencahayaan cukup
- Menggunakan latar belakang polos
- Buka mata dengan lebar
- Jangan bergerak
- Tidak menggunakan filter
- Tidak menggunakan kacamata, masker, atau topi

Klaim JHT via Lapak Asik

Bagi yang memiliki saldo JHT di atas Rp10 juta, peserta juga tidak perlu datang ke kantor cabang. Peserta dapat memanfaatkan Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) dengan mengikuti langkah berikut:

- Kunjungi Portal Layanan di Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan melalui laman https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
- Isi data diri berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
- Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6 MB
- Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan
- Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email.
- Petugas BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data melalui wawancara via video call
- Setelah proses wawancara dan verifikasi selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan.

Kantor Cabang

Selain melalui layanan digital, peserta juga bisa datang ke 324 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Peserta maupun ahli waris dapat melakukan klaim manfaat JKM dan JHT ke kantor cabang terdekat untuk mendapatkan layanan langsung dari petugas.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
- Pastikan anda membawa dokumen asli
- Mengisi data formulir pengajuan klaim JHT
- Ambil nomor antrian
- Wawancara dengan petugas
- Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, anda akan menerima tanda terima
- Berikan penilaian kepuasan layanan melalui e-survey
- Saldo JHT akan ditransfer ke rekening

Mengutip dari kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta diimbau untuk menjaga privasi data pribadinya dengan tidak menggunakan jasa calo. BPJS Ketenagakerjaan menjamin bahwa seluruh proses klaim tersebut tidak dipungut biaya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

IDXChannel - Pemerintah berencana menaikkan insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi setara dengan insentif Kartu Prakerja yang saat ini mencapai Rp3,5 juta di luar insentif pasca pelatihan dan survei.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, insentif JKP yang masuk dalam program BP Jamsostek sangat penting sebagai buffer bagi korban PHK. Menurut dia, besaran insentif JKP perlu dinaikkan karena saat ini nilainya lebih rendah dibandingkan Prakerja.

Dalam aturan yang berlaku, insentif JKP diberikan kepada mereka yang terkena korban PHK selama enam bulan dengan besaran 45 persen dari gaji di tiga bulan pertama dan 25 persen di tiga bulan berikutnya. Dengan gaji maksimal Rp5 juta, maka besarannya Rp2,25 juta di tiga bulan awal dan tiga bulan akhir Rp1,25 juta.

"Jadi kita minta insentif pelatihan JKP itu untuk disesuaikan dengan Prakerja. Sekarang Prakerja sekitar Rp3,5 juta sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari situ. Jadi JKP akan dinaikkan," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Menurut Airlangga, insentif JKP yang dianggarkan Rp1,2 triliun tak cukup. Selain nilainya per individu terlalu kecil, jumlah mereka yang terkena korban PHK di lapangan jauh lebih banyak dibandingkan data resmi yang dilaporkan ke dinas tenaga kerja.

Sebagai informasi, penerima Kartu Prakerja mendapatkan manfaat total hingga Rp4,2 juta. Besaran itu dibagi menjadi insentif pelatihan Rp3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp600 ribu, dan insentif survei Rp100 ribu.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kartu Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah dokumen penting bagi setiap pekerja di Indonesia. Namun, terkadang kartu ini bisa hilang atau kita lupa nomor yang tertera.

Dalam artikel ini, IDX Channel akan membahas langkah-langkah yang perlu Anda ambil jika mengalami masalah ini.

Apa Itu Kartu Jamsostek?

Kartu Jamsostek merupakan bukti kepesertaan dalam program jaminan sosial bagi pekerja. Program ini mencakup berbagai manfaat, seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kartu ini agar tetap aman.

Cara yang Dilakukan Jika Kartu Jamsostek Hilang dan Lupa Nomor

1. Cek Dokumen dan Email
Sebelum melaporkan kehilangan, pastikan untuk memeriksa semua dokumen yang mungkin menyimpan informasi tentang kartu Jamsostek Anda. Anda juga bisa mencari email yang mungkin berisi informasi kepesertaan.

2. Hubungi BPJS Ketenagakerjaan
Langkah selanjutnya adalah menghubungi BPJS Ketenagakerjaan. Anda bisa mengunjungi kantor terdekat atau menghubungi call center. Siapkan data diri Anda, seperti:
- Nama lengkap
- NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- Alamat

3. Permohonan Pembuatan Kembali Kartu
Setelah melaporkan kehilangan, Anda dapat mengajukan permohonan pembuatan ulang kartu. Pastikan untuk mengisi formulir yang diperlukan dan membawa dokumen pendukung.

4. Catat Nomor Telepon dan Email Resmi
Simpan nomor telepon dan alamat email resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk menghindari penipuan. Hanya gunakan saluran resmi untuk mendapatkan informasi.

Kehilangan kartu Jamsostek dan lupa nomor bukanlah akhir dari segalanya. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda bisa mendapatkan kembali kartu Anda dan melanjutkan manfaat jaminan sosial yang Anda butuhkan. Ingatlah untuk selalu menjaga dokumen penting dan menggunakan saluran resmi untuk mendapatkan informasi yang akurat.

(Shifa Nurhaliza Putri)