Jakarta -

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebut masih menghadapi sejumlah kendala untuk naik kelas, termasuk bagi pelaku UMKM pemula. Salah satunya, yakni kurangnya memahami literasi keuangan.

CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan kelemahan para pelaku UMKM, terutama yang pemula, yakni kurang memahami literasi keuangan. Menurutnya, pelaku UMKM pemula, termasuk dirinya dulu memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi-teknologi digital, terutama software keuangan. Padahal menjalankan bisnis tidak hanya persoalan omzet dan seberapa banyak produk terjual. Namun, juga perlunya fungsi kontrol.

"Nah pentingnya memiliki financial literacy, pentingnya kita memiliki pemahaman keuangan tujuannya adalah untuk meminimalisir tugas seorang pengusaha. Saat berjualan bukan cuma penjualan atau omzet tapi bagaimana kita melakukan fungsi kontrol terhadap bisnis yang kita," kata Hendy dalam acara Talkshow Financechk 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan software keuangan yang digunakan dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia. Untuk itu, dia mendorong pentingnya penggunaan software keuangan dalam lima tahun pertama menjalankan bisnis.

"Karena sejatinya dalam menjalankan bisnis itu tidak cukup hanya mengejar sales atau penjualan saja. Namun harus diimbangi dengan pencatatan dan administrasi backend yang baik. Ini juga nanti akan kita gunakan dalam bisnis untuk naik kelas, untuk scale up," imbuh dia.

Lebih lanjut, laporan keuangan yang rapih dan baik dapat menarik investor yang ingin menanamkan uangnya. Dengan melihat laporan keuangan yang baik, Hendy menyebut bisa menjadi bukti bisnisnya berjalan dengan baik.

"Di saat kita sudah mulai mengundang investor, di saat kita mau mengundang venture capital, yang pertama kali dilihat bukan hanya konsep bisnisnya, melainkan laporan keuangan. Nah kerapian dari laporan keuangan Inilah yang menjadi bukti dasar bahwa kalau laporannya rapi, kalau bisnisnya rapi, maka ini akan sebagai satu simbol bisnisnya itu sudah berjalan dengan baik," terangnya.

Lihat juga Video: Komisi VI DPR RI Raih Penghargaan sebagai Pendukung UMKM dan Mitra BUMN

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkap adanya potensi sumber LPG yang belum tergarap. Jika potensi itu dikembangkan, maka bisa menambah produksi LPG 1 juta ton per tahun dan bisa mengurangi impor.

"Kita sudah mengidentifikasi nanti potensi-potensi LPG itu ada di daerah mana saja.Ini sudah ada, sehingga kira-kira potensinya satu tahun kira-kira bisa nambah berapa," kata Dwi di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

"Ini kalau kita memperlihatkan sekitar 1 juta ton tambahan produksi LPG setahun. Kalau ini bisa dikembangkan semua," tambahnya.

Dwi mengatakan, potensi LPG itu selama ini tidak dikembangkan karena beberapa alasan, salah satunya karena harga beli LPG yang relatif rendah.

"Sehingga orang mau investasi di sini menjadi tidak ekonomis. Nah, ini sekarang sudah oleh mereka, oleh Pak Menteri sudah diminta agar ada perbaikan," katanya.

Meski potensi itu tergarap, potensi LPG tersebut belum bisa menutup impor LPG. Sebagaimana diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut, konsumsi LPG per tahun sekitar 8 juta ton. Sementara, kapasitas produksi LPG dalam negeri sekitar 1,7 juta ton. Kemudian, impor LPG antara 6-7 juta ton.

Untuk mengurangi impor itu, salah satu cara yang bisa diterapkan ialah penggunaan gas pipa.

"(Produksi) 2 juta, nanti akan 1 juta.Program pemerintah yang lain adalah yang mengganti ini dengan CNG,dengan gas pipa. Oleh karena itu nanti akan didorong untuk siapa yang invest membangun jaringan gas pipa ini. Jadi kalau, dan tentu saja kita harapkan setiap kali pengembang,itu bukan hanya pipa air yang dibangun di situ,harusnya gas juga dibangun," paparnya.

(acd/ara)

Jakarta: Pengamanan Sidang Tahunan 2024 disebut bakal lebih diperketat. Ada beberapa pertimbangan pengetatan dilakukan.

"Ini tentu mengantisipasi dinamika yang ada, dinamika politik global juga," kata Sekretaris Jendera (Sekjen) DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024.

Alasan lain yaitu untuk kenyamanan. Sehingga, proses Sidang Tahunan berjalan aman dan lancar.
"Keamanan untuk membuat kita semua yang ada di dalam sini nyaman, memastikan kita semua aman," ungkap dia.

Baca juga: Temui Presiden Jokowi, Pimpinan MPR Bahas Persiapan Sidang Tahunan

Indra menambahkan keamanan akan diperketat dimulai 15 Agustus 2024. Pengetatan berpotensi membuat pengunjung tak bisa bebas lalu lalang di Kompleks Parlemen.

"Keamanan itu akan sedikit lebih ketat dan pasti lalu lalang tidak nyaman," ucap Indra.

Indra mengatakan panitia penyelenggara tidak mau mengambil risiko. Pengamanan akan dibantu oleh unsur TNI, Polri, dan Paspampres.

"Akan ada sistem yang lebih lugas dalam pengamanan baik dari unsur TNI/Polri maupun Paspampres sehingga bagi yang nanti hadir pada tanggal tersebut tentu akan ada sedikit kekakuan yang tidak bisa dihindari," ujar Indra.

(ABK)

Jakarta: Komunitas Anti Korupsi menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan pengusutan dugaan monopoli bisnis lembaga pemasyarakatan (lapas). Sebab, dugaan monopoli itu menjadi sorotan masyarakat.

"Bahwa peresolan ini telah dikeluhkan masyarakat, tapi lembaga-lembaga hukum menutup mata," kata Ketua Komunitas Anti Korupsi Mato Mony dalam keterangan yang dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

Hal tersebut diungkap Mato saat berorasi di Gedung KPK. Pihaknya ingin KPK menjelaskan sejauh mana pengusutan dugaan monopoli, yang dicurigai penuh unsur nepotisme.
"Bahwa persoalan inu mungkin saja KPK telah mengetahui tapi pertanyaannya sampai di mana gerak KPK dalam mengusut money politic anak menteri ini kawan-kawan?" kata dia.

Baca juga: KPK Disebut Mesti Usut Dugaan Monopoli Bisnis di Lapas

Mereka berharap KPK segera mengusut adanya dugaan nepotisme terkait monopoli bisnis di lapas. Sebab, ada dugaan kuat bisnis di lapas dimenangkan pihak tertentu yang sudah diatur.

"Hal ini tentunya bisa termasuk dalam nepotisme. Maka harapan kami KPK segera melakukan penyelidikan dan investigasi secara mendalam," tegas Mato.

Sebelumnya, eks penyidik KPK Yudi Purnomo meminta Lembaga Antirasuah rutin menyampaikan tindak lanjut yang dilakukan dalam memproses laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Sehingga, ada kejelasan apakah laporan tersebut layak diproses lebih lanjut atau tidak.

Hal itu disampaikan Yudi merespons pelaporan terhadap dugaan monopoli bisnis di lapas. Laporan disampaikan Komrad Pancasila Mei 2023.

"Tentu KPK harus menjelaskan kepada publik selain tentu saja kepada pelapor terkait sampai sejauh mana laporan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah sampai tahap apa," kata Yudi melalui keterangan tertulis, Minggu, 4 Agustus 2024.

(ABK)