Semarang: PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk lebih masif dalam mengembangkan jargas rumah tangga. Sejalan dengan upaya pemerintah menyediakan substitusi gas tabung, yaitu dengan menggunakan jargas. Pemerintah juga memiliki harapan yang sama dengan PGN supaya jargas bisa semakin menjangkau berbagai wilayah, seiring dengan pembangunan infrastruktur transmisi maupun distribusi gas bumi.

Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi menyampaikan, saat ini pipa transmisi dari Semarang ke Batang sudah dibangun. Pipa tersebut mengalirkan gas dari berbagai macam sumber seperti JTB dan Jawa Timur (Jatim). Harapan pemerintah adalah jaringan pipa dapat menyambung dari Aceh sampai Jatim. Supaya nanti kelebihan gas yang ada di Aceh ataupun Jatim bisa dialirkan ke tempat yang ada kelangkaan LPG.

"Pak Menteri (ESDM) juga sudah mencanangkan, tolong untuk Pulau Jawa dimaksimalkan untuk jaringan gas ke rumah tangga, supaya bisa mengurangi penggunaan LPG yang sebagian besar masih impor. Kalau kita bisa memakai jargas untuk rumah tangga, maka masyarakat bisa menikmati gas bumi sebagaimana menikmati air PDAM," ujar Iwan dalam workshop BPH Migas Goes to Campus di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Kamis, 7 November 2024.

Kegiatan BPH Migas Goes to Campus juga menjadi ajang edukasi PGN kepada mahasiswa UNNES mengenai peran PGN dalam pemanfaatan gas bumi nasional.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta mengutarakan peran PGN yang cukup krusial dalam pengembangan jargas. PGN juga memastikan bahwa dalam setiap tahap pengembangan jargas, PGN senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah.

"LPG sebagian besar masih impor, ini yang menjadi concern pemerintah bahwa bebannya semakin lama semakin tinggi sehingga mengakibatkan deficit fiscal. Dengan semakin banyak jargas, maka akan mengurangi impor LPG," ujar Harry.

Harry menyampaikan bahwa PGN menargetkan dapat menyelesaikan sebanyak 400.000 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2025. Jargas tersebut merupakan program jargas yang dibangun sejak tahun 2021, menggunakan investasi mandiri PGN atau biasa disebut dengan nama produk GasKita.

Secara nasional, PGN telah membangun dan mengelola jargas untuk rumah tangga kurang lebih 820.000 SR. Jika disandingkan dengan LPG, besaran volumenya sekitar 83.000 mton per tahun.

Harry mengatakan bahwa PGN melakukan survei dimana sekitar 56 persen masyarakat masih nyaman menggunakan LPG. Kemudian sebesar 17 persen berkaitan harga yang disandingkan dengan LPG bersubsidi.

"Ini menjadi PR bersama bagaimana mengarahkan masyarakat yang memakai LPG bersubsidi ke jargas," katanya.

Sinergi PGN dengan BPH Migas telah terjalin erat selama ini dalam pengembangan pemanfaatan gas bumi. Kolaborasi juga terjalin untuk menjaga ketersediaan dan aksesibilitas gas bumi. PGN selalu berkoordinasi dengan BPH Migas yang mana di sektor hilir, BPH Migas selaku regulator dan PGN pelaksana.

"PGN selalu berkomitmen untuk pengembangan bisnis penyaluran gas bumi yang kami yakin, gas bumi akan menjadi sumber energi alternatif yang baik bagi masyarakat. Pemanfaatan gas bumi diharapkan juga lebih terjangkau dan mendukung pemerintah menuju Indonesia emas 2045," tutup Harry.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan potensi pipa baja buatan Indonesia untuk membangun infrastruktur gas pengganti liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia atau jaringan gas (jargas).

Hal itu disampaikan Faisol dalam acara seremonial peluncuran pabrik pipa baja seamless (tanpa sambungan) hasil kerja sama antara PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International (KSO AEP IGI) di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurut Faisol, kelak pembangunan jargas di Jawa bisa menggunakan pipa baja produksi pabrik yang terletak Krakatau Industrial Estate Cilegon, Banten tersebut.

"Pembangunan jargas untuk Jawa, yang saya kira ini akan menjadi peluang yang besar buat semua perusahaan pipa. Terutama yang seamless," kata Faisol.

Dia berpendapat jika pembangunan jargas didukung pasokan pipa baja produksi dalam negeri, maka impor pun bisa ditekan. Tercatat, saat ini nilai impor pipa baja mencapai Rp15 triliun per tahun. Di sisi lain, Faisol optimistis jika proyek jargas bisa terus dikembangkan, maka harga gas juga bisa ditekan.

"Dan subsidi kita semakin berkurang di sektor migas. Subsidi kita sampai hari ini sudah hampir atau lebih dari Rp400 triliun untuk sektor migas ini, Kemarin dibahas agak serius, salah satu jalan keluarnya adalah membangun jargas," imbuh Faisol.

Lebih lanjut, Faisol menuturkan, saat ini kebutuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk pabrik pipa baja seamless baru tersebut terhitung sudah menjadi yang paling tinggi di Indonesia. Dia menyebut pemenuhan TKDN sudah mencapai 43%.

“Tapi kita berharap [TKDN] bisa sampai 100%. Dia berkomitmen untuk membangun hulu supaya menyediakan bahan baku baja untuk perusahaannya yang sekarang," kata Faisol.

Oleh karena itu, dia berharap dengan terbangunnya salah satu pabrik itu mampu mendorong Indonesia menjadi negara sebagai produsen pipa baja seamless terbesar di Asia Tenggara.

“Jadi kami berharap akan tumbuh lagi perusahaan-perusahaan baru yang bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur pembangunan di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, CEO PT Artas Energi Petrogas Jose Antonio Reyes mengungkapkan pembangunan pabrik pipa baja seamless di Banten itu memiliki nilai investasi sekitar Rp2,5 triliun.

Dia memerinci pabrik itu memiliki kapasitas produksi mencapai 200.000 ton per tahun untuk Hot Roll Mill dan 100.000 ton per tahun untuk heat treatment.

"Tetapi kembali lagi komitmennya kami tidak berhenti di sini saja, kita pun juga sudah mulai memikirkan untuk bukan hanya hilirisasinya saja tetapi sampai ke hulunya,” kata Jose.

Dia juga mengatakan bahwa pabrik tersebut sebagian besar akan memasok kebutuhan infrastruktur migas dalam negeri.

“Yang terbesar itu memang di sektor migas tetapi seperti yang kami tadi sudah jelaskan, pipa ini bukan hanya untuk migas tetapi buat industrial, buat defense juga bisa digunakan. Jadi banyak sekali penggunaan daripada pipa tersebut,” jelasnya.

Jakarta: PT PGN Tbk selaku subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) rumah tangga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara. PGN menyadari bahwa rantai bisnis pengembangan jargas cukup panjang, sehingga membutuhkan gotong royong yang sinergis agar jargas bisa optimal memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengurangan subsidi energi menjadi salah satu highlight dalam kegiatan FGD Investortrust bertajuk 'Gotong Royong Membangun Jargas', Selasa, 29 Oktober 2024.

Pengembangan jargas PGN juga sejalan asta cita pemerintah, khususnya dalam upaya swasembada energi sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan. Saat ini, jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu Sambungan Rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrikton LPG.

Namun, di sisi lain kapasitas infrastruktur yang telah dibangun oleh PGN sebenarnya telah melebihi dari jumlah rumah tangga atau komersial jargas yang sudah berlangganan. Masih terbuka ruang yang cukup besar dalam pemanfaatan infrastruktur eksisting dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan optimalisasi pasokan gas yang telah disediakan SKK Migas untuk jargas dan BBG. Hal ini tentunya akan meningkatkan penyerapan volume gas bumi yang tentunya akan membantu mengurangi subsidi energi dalam pemakaian LPG subsidi.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Minyak dan Gas Bumi KESDM, Laode Sulaeman mengatakan pihaknya menilai bahwa salah satu cara yang diperlukan untuk pengembangan jargas, yaitu dengan model terintegrasi antara industri dengan rumah tangga atau model kawasan industri, serta mekanisme beyond pipeline, khususnya oleh badan usaha.

"Kami (BPH Migas) support pada sisi harga di Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil-nya, dalam rangka mengembangkan pemanfaatan gas domestik. Namun tetap, infratruktur adalah kunci, sehingga perlu gotong royong semua pihak, semua harus satu tujuan," imbuh Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas, Idham Baridwan.

Sejalan dengan pernyataan para regulator, "Kolaborasi dan kontribusi semua pihak menjadi kunci serta orkestrasi dari perencanaan dan kebutuhan masyarakat menuju swasembada energi. PGN siap untuk menjalankan fungsi di rantai bisnis dan gotong royong penyaluran jargas," ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari.

Menurut Rosa, investasi untuk membangun jargas cukup besar. Maka salah satu konsep pembangunan yang dilakukan, yaitu konsep KPBU, di mana badan usaha menerima penugasan. Di saat bersamaan dilakukan integrasi atau klasterisasi sehingga cost akan lebih efisien. Insentif dari pemerintah dengan dasar hukum yang solid dalam konsep KPBU membuka peluang bagi seluruh badan usaha, baik BUMN maupun swasta untuk berkontribusi dalam program jargas.

Saat ini, PGN terus melakukan pemanfaatan sumber gas bumi untuk pengembangan jargas tumah tangga. Pipa transmisi terus bertambah, dilanjutkan dengan pipa distribusi untuk penetrasi jargas ke rumah-rumah. PGN juga melakukan konsep beyond pipeline. Salah satunya CNG Clustering di Sleman, Yogyakarta. Pada 2025, PGN menargertkan pembangunan jargas sebanyak 200 ribu, sehingga selama 2021-2025 PGN menbangun tambahan jargas sebanyak 400.000 SR.

Rosa juga menyatakan kesiapan PGN untuk menbangun infratruktur jargas dengan rekanan sehingga bisa semakin terintegrasi.

"Ke depan arahnya adalah integrasi bersamaan dengan rencana pengembangan industri maupun komersil. Sejalan dengan itu, tetap memerlukan dukungan di antaranya untuk kemudahan perizinan, kepastian alokasi, dan pembangunan infrastruktur jargas sebagai bagian dari infrastruktur dasar perumahan atau hunian," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ikut mengintegrasikan pembangunan jaringan gas (jargas) dengan pembangunan perumahan.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, hal tersebut diperlukan agar pembangunan jargas rumah tangga kian masif. Apalagi target sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta sambungan rumah (SR).

Sementara itu, capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir 2024 ini.

"Kementerian Perumahan juga bagaimana mengintegrasikan fasilitas jargas ini di perumahan-perumahan, di apartemen, ini kita perlu juga," kata laode dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Laode pun mengaku bakal segera mengirim surat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun, surat tersebut terkait koordinasi antar kementerian.

Terlebih, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini memiliki program untuk membangun 3 juta rumah.

Kendati, Laode mengatakan, pihaknya tak mengejar target sambungan jargas pada 3 juta rumah tersebut. Dia menyebut pihaknya hanya ingin mengejar target 2,5 juta sambungan jargas tahun ini.

"Karena itu sudah dicanangkan harus dicapai di RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional] sebelumnya. Nah, sekarang kita belum sampai," ucapnya.

Selain koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pihaknya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pembangunan jargas.

Adapun, koordinasi itu untuk meminta Kementerian BUMN menyusun mekanisme subsidi jargas yang anggarannya dapat berasal dari alokasi subsidi LPG 3 kg.

Tak hanya itu, Laode juga mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta kementerian tersebut menerbitkan surat edaran kepala daerah guna mendorong penerbitan kebijakan yang mewajibkan pembangunan jargas.

Laode juga ingin Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepala daerah terkait kebijakan pengurangan pungutan daerah dalam pengembangan jargas.

"Kalau dari Kementerian Dalam Negeri kami perlu, kami butuh agar di pemda-pemda itu ada suatu peraturan daerah yang mendukung proses pengembangan jargas karena kalau tak diatur pemda prosesnya gak seragam, pemda melihat berbeda-beda terkait jargas ini," kata Laode.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan lelang pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dilakukan mulai 2025.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, untuk konstruksi sambungan rumah (SR) bisa terlaksana pada 2026.

"Kami baru akan mulai, kami sudah studi 2 tahun. Insyaallah 2025 nanti kita masuk proses lelang, 2026 bisa konstruksi dan mulai ada SR untuk KPBU, rencananya seperti itu," kata Laode di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Untuk diketahui, skema pembiayaan pembangunan jargas saat ini hanya ada dua, yakni lewat anggaran penerimaan dan belanja pemerintah (APBN) dan badan usaha dalam hal ini PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

Dia pun mengatakan dengan skema di atas harga jargas bisa lebih kompetitif. Dengan begitu, jargas terjangkau di kalangan masyarakat. Menurutnya, harga jargas itu bisa turun ke level Rp10.000 per meter kubik.

"Tadi saya simulasi itu [harga jargas] ada Rp14.000, kayaknya itu agak berat. Makanya pakai KPBU dia bisa turun. Bisa turun di Rp10.000," katanya.

Laode menyebut, untuk mengimplementasikan skema KPBU pemerintah tengah mengkaji revisi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Dia pun memastikan revisi aturan tersebut bisa rampung maksimal dalam 100 hari kerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Nah kita harapkan, tadi saya bilang 100 hari kabinet sudah selesai," katanya.

Hingga akhir 2023, jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 SR. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi dari anggaran yang berasal dari APBN sebanyak 703.308 SR, dan sisanya dibangun melalui penugasan pemerintah kepada PGN.

Adapun, target sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta SR. Namun, Kementerian ESDM belakangan memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga itu bakal meleset.

Otoritas hilir minyak dan gas (migas) mencatat capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir tahun ini.

“Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata Laode pada Juni 2024 lalu.

KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku subholding gas PT Pertamina (Persero) berkomitmen melanjutkan pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi subsidi liquefied petroleum gas (LPG) yang sebagian besar masih dipenuhi melalui impor.

Saat ini, PGN mengelola lebih dari 820.000 sambungan rumah (SR) jargas yang tersebar di 18 provinsi dan 74 kabupaten dan kota. Kontribusi jargas ini setara dengan pengurangan subsidi LPG sebesar Rp 1,7 triliun.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan bahwa konsumsi LPG nasional pada 2023 mencapai 8,05 juta metrik ton (MT).

Ia memperkirakan bahwa konsumsi LPG nasional akan mengalami penurunan menjadi 8,03 juta MT pada 2024, sebelum meningkat menjadi 8,17 juta MT pada 2025.

Menurut Laode, kenaikan konsumsi LPG berpotensi meningkatkan beban subsidi tahunan dan menambah ketergantungan pada impor, yang saat ini mencakup lebih dari 70 persen kebutuhan nasional.

Oleh karena itu, kata dia, alih konsumsi dari LPG ke jargas dianggap sebagai langkah penting dan mendesak.

“Dengan meningkatnya penggunaan gas melalui jargas, kita bisa mengurangi konsumsi LPG subsidi dan mengendalikan beban impor LPG,” ujar Laode dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Laode dalam acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi City Gas di Kantor PGN, Senin (5/8/2024).

Ia mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM akan memantau dan mengevaluasi capaian dan rencana pengembangan jargas berkoordinasi dengan beberapa kementerian guna mendukung kebijakan dan integrasi pembangunan jargas.

Adapun kementerian yang dimaksud, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah.

Selanjutnya, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mengintegrasikan jargas dengan sektor perumahan.

Kementerian ESDM juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai mekanisme subsidi untuk jargas.

Bagi PGN, jargas merupakan proyek strategis jangka panjang yang akan terus dikembangkan.

Oleh karenanya, PGN berkomitmen pada berbagai inisiatif untuk mendukung keberlanjutan jargas, termasuk program Pengembangan Kompetensi City Gas.

KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku subholding gas PT Pertamina (Persero) berkomitmen melanjutkan pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi subsidi liquefied petroleum gas (LPG) yang sebagian besar masih dipenuhi melalui impor.

Saat ini, PGN mengelola lebih dari 820.000 sambungan rumah (SR) jargas yang tersebar di 18 provinsi dan 74 kabupaten dan kota. Kontribusi jargas ini setara dengan pengurangan subsidi LPG sebesar Rp 1,7 triliun.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan bahwa konsumsi LPG nasional pada 2023 mencapai 8,05 juta metrik ton (MT).

Ia memperkirakan bahwa konsumsi LPG nasional akan mengalami penurunan menjadi 8,03 juta MT pada 2024, sebelum meningkat menjadi 8,17 juta MT pada 2025.

Menurut Laode, kenaikan konsumsi LPG berpotensi meningkatkan beban subsidi tahunan dan menambah ketergantungan pada impor, yang saat ini mencakup lebih dari 70 persen kebutuhan nasional.

Oleh karena itu, kata dia, alih konsumsi dari LPG ke jargas dianggap sebagai langkah penting dan mendesak.

“Dengan meningkatnya penggunaan gas melalui jargas, kita bisa mengurangi konsumsi LPG subsidi dan mengendalikan beban impor LPG,” ujar Laode dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Laode dalam acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi City Gas di Kantor PGN, Senin (5/8/2024).

Ia mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM akan memantau dan mengevaluasi capaian dan rencana pengembangan jargas berkoordinasi dengan beberapa kementerian guna mendukung kebijakan dan integrasi pembangunan jargas.

Adapun kementerian yang dimaksud, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah.

Selanjutnya, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mengintegrasikan jargas dengan sektor perumahan.

Kementerian ESDM juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai mekanisme subsidi untuk jargas.

Bagi PGN, jargas merupakan proyek strategis jangka panjang yang akan terus dikembangkan.

Oleh karenanya, PGN berkomitmen pada berbagai inisiatif untuk mendukung keberlanjutan jargas, termasuk program Pengembangan Kompetensi City Gas.

PGN optimistis capai target 117.000 SR pada 2024

Pada kesempatan yang sama, Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini menyatakan optimisme dalam mencapai target 117.000 SR pada 2024.

“Untuk mencapai target tersebut, kami mempertimbangkan berbagai alternatif bauran energi dan melakukan evaluasi internal terkait pekerjaan di lapangan. Selain itu, PGN memerlukan dukungan dari mitra. Seperti arahan menteri bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri dan harus kolaborasi dengan mitra,” ujarnya.

Ratih mengungkapkan bahwa PGN menghadapi tantangan dalam pengembangan jargas terkait keekonomian, konstruksi, minat pelanggan, dan pemakaian.

Namun, kata dia, PGN tetap berkomitmen untuk menjawab tantangan ini dan menyelaraskan upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi dengan tanggung jawab sebagai badan usaha.

“PGN berkomitmen pada pembangunan jargas demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Kami percaya bahwa dengan memperluas jargas, akan berdampak pada pertumbuhan bisnis inti kami,” tutur Ratih.

“Apabila memberikan nilai tambah bagi masyarakat, pasti akan kembali pada perusahaan, namun tetap harus terukur dari segi risiko dan keberlanjutan bisnis,” sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak mempermasalahkan langkah Menteri ESDM yang ingin memberikan subsidi harga gas dari hulu untuk pemanfaatan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menyampaikan, jika memang subsidi jargas untuk rumah tangga dibutuhkan untuk mengurai impor LPG. Maka, pihak SKK Migas akan mensuport rencana tersebut.

“Kalau dari pemerintah sendiri salah satu yang melihat dibutuhkan [subsidi] supaya mengurangi misalnya konsumsi dari LPG, impor LPG dan lain-lain itu dibutuhkan jargas, ya kita akan support,” kata Hudi saat ditemui di Gedung SKK Migas, Rabu (7/8/2024).

Terkait dengan harga jargas untuk rumah tangga, Hudi menuturkan pemerintah sudah menetapkan harga yang akan dipakai. Namun, dirinya belum mengetahui berapa harga yang akan dipatok dan skema pensubsidian nantinya akan seperti apa.

“Nah, terkait dengan harga seinget saya itu sudah ada ketetapan dari pemerintahnya sendiri. Sudah ada penetapan harga dari Pak Menteri [ESDM],” tutur Hudi.

Lebih lanjut, Hudi mengatakan perlu adanya perhatian untuk harga gas yang nantinya tersalurkan di masyarakat. Sebab, Hudi sempat mendapatkan laporan adanya jargas yang masih mahal.

Dirinya menjelaskan, untuk SKK sendiri tidak dapat mengontrol harga gas yang nantinya tersalurkan ke masyarakat. Karena, kontrol dari SKK hanya dari lifting hingga kepada titik serah.

“Nggak mungkin itu dari hulu dong karena kan hulu harganya udah dipatok. Ya kan, berarti yang harus ditanyakan midstream ke hilirnya,” ujarnya.

Adapun, Kementerian ESDM tengah menggodok kebijakan pemberian subsidi harga gas dari hulu untuk pemanfaatan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemberian subsidi tersebut agar harga gas untuk pengguna jargas rumah tangga dapat lebih terjangkau.

“Jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah menyubsidi gas hulu untuk jaringan gas. Sekarang ini kan yang disubsidi kan LPG, kata Arifin di Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (2/8/2024).

Langkah tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan jargas rumah tangga dan menekan impor LGP. Arifin menuturkan bahwa Indonesia saat ini masih mengimpor LPG hingga 6 juta ton per tahun.

Arifin menyampaikan, saat ini kebijakan tersebut masih dikaji lebih dalam oleh pemerintah.

“Hemat devisa impor. Nah, ini kita juga lagi mengelola kebijakannya bagaimana harga gas hulu itu bisa murah sehingga memang masyarakat penerima jargas di rumah itu juga daya belinya tidak terganggu,” ujar Arifin.