Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan pemantauan platform jasa titip (jastip) baru yang dapat menjembatani pembelian barang impor ilegal dari aplikasi Temu dari China. Temu saat ini belum memiliki izin di Indonesia dan dinilai Kementerian Koperasi dan UKM bisa membahayakan produk lokal Indonesia.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Moga Simatupang, menuturkan pihaknya akan menggandeng Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (DJPKTN) Kemendag yang dipimpin oleh Rusmin Amin, untuk pemantauan atau monitoring tersebut.

“Nanti kami kerja sama dengan DJPKTN untuk monitoring hal tersebut (platform jastip),” tutur Moga di sela-sela acara Awarding dan Talkshow Edukasi UMKM Nasional melalui Program UMKM JAGO 2024 di Kantor Kemendag, Senin (7/10).

Kabar mengenai adanya platform jastip ini pertama kali diungkap oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM).

Platform tersebut dibuat oleh oknum asal Indonesia. Tujuannya untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia membeli produk dari aplikasi luar negeri, seperti aplikasi-aplikasi berbahasa China.

Moga menjelaskan semua kegiatan bisnis di Tanah Air yang berkaitan dengan sistem elektronik harus tunduk terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Menurut dia, beleid ini dibuat dengan tujuan supaya industri dalam negeri terlindungi dan dapat menikmati pasar domestik.

“Kita harus bisa menata terkait dengan tata kelola, perdagangan melalui sistem elektronik sehingga ke depan industri dalam negeri juga dapat bersaing dan juga platform dalam negeri juga dapat bersaing,” terangnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana, menyebut platform jastip tersebut dengan sebutan titip beli. Platform titip beli ini ditemukan Kemenkop UKM setelah aplikasi-aplikasi dari China terjegal masuk ke Indonesia.

Modusnya, pengguna harus menyalin tautan barang yang dijual di aplikasi luar negeri, lalu dibubuhkan di platform jastip tersebut. Nantinya setelah pembayaran, pengiriman barang dilakukan dari Singapura dengan ongkos kirim yang murah.

“Sekarang ada aplikasi yang bisa titip beli. Jadi Temu ini ada aplikasi yang memfasilitasi pembelian, pokoknya tinggal kita cari link-nya, masukkan ke aplikasi (titip beli) itu, dari Singapura shipping-nya,” kata Temmy dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (3/10).

Temmy menyebut sebelumnya dengan Permendag nomor 31 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pihaknya tidak lagi khawatir lagi dengan barang-barang impor di bawah USD 100. Namun, kata dia, dengan adanya platform jastip tersebut, harus diwaspadai akan banyak barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Jast Indonesia Aman, perusahaan jasa yang beralamat di Jalan Guntur No. 45, Jakarta Selatan mengumumkan PT Jasnita Telekomindo Tbk. (JAST) akan mengambil saham di dalam perseroan.

Dalam pengumuman di media massa bertanggal hari ini, Senin, 30 September 2024, JAST akan mengakuisisi 95% saham Jast Aman Indonesia.

"Dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan 95% saham perseroan oleh PT Jasnita Telekomindo Tbk," tertulis dalam pengumuman.

Disebutkan, pengambilalihan dilakukan secara langsung melalui pemegang saham perseroan.

Sementara itu, dilihat dalam laporan keuangan JAST, perusahaan ini merupakan cucu usaha yang bergerak dalam CCTV Surveilance as a Service. Layanan pemantauan ini disebut telah terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan.

Jast Indonesia Aman sendiri diperkenalkan ke publik pada Juni 2024 lalu. Meski demikian, laporan keuangan perseroan menunjukkan perusahaan CCTV ini telah berdiri sejak 2023.

JAST memiliki Jast Indonesia Aman melalui anak usahanya, PT Sakti Makmur Pratama dengan kepemilikan 95%. Sementara itu, dalam pengumumannya, JAST tidak mengumumkan nilai akuisisi cucu usahanya ini.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai ketentuan barang bawaan pribadi penumpang dan jasa titipan (jastip). Aturan ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang akan atau sedang bepergian ke luar negeri.

DJBC mengatakan setiap barang bawaan penumpang yang datang dari luar negeri bisa mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atau pajak. Syaratnya, nilai dari barang bawaan tersebut tidak lebih dari US$ 500 atau setara Rp 7,7 juta (kurs Rp 15.400).

"Pembebasan bea masuk diberikan kepada masing-masing barang bawaan penumpang dengan nilai pabean sampai dengan FOB (Free on Board) US$ 500 per orang," tulis keterangan resmi Bea Cukai, dikutip Senin (26/8/2024).

Pastikan bahwa barang yang dibawa penumpang merupakan barang personal use atau keperluan pribadi, bukan untuk dijual lagi di Indonesia. Jadi belanja dengan jumlah sewajarnya.

Apabila barang yang dibawa oleh penumpang bukan merupakan barang pribadi penumpang, dikenakan bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum atas keseluruhan nilai barang.

Bea Cukai mencontohkan apabila seorang penumpang membawa 2 buah sepatu dari luar negeri. Apabila harga 2 sepatu itu tidak melebihi US$ 500, maka tidak dikenakan bea masuk dan pajak impor.

Sebaliknya, apabila harga 2 sepatu itu melebihi US$ 500, maka penumpang tersebut harus membayar selisih nilainya. Caranya adalah dengan menghitung harga 2 sepatu itu lalu dikurangi US$ 500. Selisih harga itulah yang kemudian terkena bea masuk 10%, PPN 11% dan PPh Impor 10% (dengan NPWP) atau 20% (tanpa NPWP).

Terhadap barang yang berasal dari Indonesia yang dibawa ke luar negeri dan dibawa kembali ke Indonesia, DJBC memastikan tidak dikenakan bea masuk selama barang tersebut dapat dibuktikan memang berasal dari Indonesia.

"Untuk memudahkan pembuktian, pada saat berangkat ke luar negeri barang dilaporkan terlebih dahulu kepada Petugas Bea Cukai menggunakan form BC 3.4, dalam hal dibawa dengan barang bawaan penumpang," jelasnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Musim liburan sekolah seperti ini banyak percobaan penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, mengatakan modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai yang paling banyak digunakan adalah penipuan berkedok online shop.

Berdasarkan data yang dihimpun Bea Cukai pada 2023, terdapat 4.614 pengaduan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai dengan tiga modus tertinggi, yakni penipuan berkedok online shop 50,3%, penipuan berkedok kirim hadiah 27,9%, dan penipuan berkedok pengiriman barang melalui penumpang diplomatik 16,6%.

Dalam penipuan berkedok online shop, kata Encep, pelaku sengaja menyasar pembeli barang secara online, baik pembelian dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

"Modus ini cukup variatif, penipu biasanya mulai menawarkan barang bermerek, menawarkan jasa titipan (jastip), menjual barang yang berasal dari black market, atau menawarkan barang yang diperoleh dari lelang," jelas Encep dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Encep menjelaskan ciri-ciri penipuan yang patut diwaspadai antara lain adanya pungutan yang tidak wajar, menghubungi korban menggunakan nomor pribadi, penipu mengintimidasi korban, penipu meminta pembayaran menggunakan rekening pribadi. Penipuan seperti ini disebut marak terjadi di akhir pekan atau menjelang hari libur nasional.

"Hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah Bea Cukai tidak meminta pungutan untuk dikirimkan ke nomor rekening pribadi. Jika ada permintaan untuk dikirimkan ke rekening pribadi, dapat dipastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan," tegasnya.

Encep merinci beberapa tips yang dapat dilakukan agar terhindar dari penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, antara lain berbelanja di market place atau online shop terpercaya. Jika belanja dari luar negeri, aktif cek status barang kiriman pada www.beacukai.go.id/barangkirimandan mengonfirmasi kebenaran informasi ke Bea Cukai.

"Kondisi liburan seringkali dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi. Untuk itu, masyarakat diminta waspada dan jangan sampai lengah," ucapnya.

Apabila menyadari ada indikasi penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, silakan mengonfirmasi ke Bea Cukai. Masyarakat dapat menghubungi pusat kontak Bravo Bea Cukai pada 1500225 atau menghubungi kanal media resmi Bea Cukai.