Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menegaskan bahwa urusan terkait jatah kursi menteri untuk Golkar di kabinet Prabowo-Gibran hanya diketahui oleh Prabowo selaku Presiden terpilih dan Bahlil Lahadalia selaku Ketum Golkar.

Hal tersebut disampaikan oleh Adies kala menjawab rumor pihaknya akan mendapatkan tujuh kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo mendatang.

“Saya cuma bisa bilang Alhamdulillah kalau begitu. Tapi yang pasti semua itu tergantung Presiden terpilih ya. Dan Presiden terpilih tentunya berkoordinasi dengan ketua umum kami Pak Bahlil. Hanya mereka berdua dan Allah lah yang tahu kan, kita belum tahu,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Adies menambahkan, menurut dia Ketumnya juga tak akan berani menerka-nerka karena keputusan sepenuhnya ada pada hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo.

Dia turut menuturkan pandangannya terkait kader Golkar seperti Meutya Hafid yang dikabarkan ke Hambalang untuk berhadapan dengan Prabowo. Menurut Adies, banyak orang yang dipanggil ke Hambalang dan belum tentu itu perihal urusan jatah menteri.

“Bu Meutya kan juga pimpinan Komisi I dan Pak Prabowo kan juga masih Menhan, mash mitra kerja, apakah urusan menteri-menteri atau urusan mitra kerja kan kita juga nggak tahu,” ujarnya.

Sebagai kader Partai Golkar, Adies berharap partainya bisa mendapatkan dan memberikan kontribusi yang baik kepada pemerintahan Prabowo mendatang.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan nama-nama menteri yang akan ada di kabinet Prabowo-Gibran saat ini dalam tahap penyusunan, bahkan sudah mulai ada yang dipanggil oleh Prabowo.

“Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi gak termasuk gua ya,” tuturnya kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan belum membahas jatah kursi menteri PBNU dengan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Gus Ipul menekankan bahwa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu bakal sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo. Mengingat kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Jadi enggak ada pembicaraan apapun terkait dengan kabinet, enggak ada. Kita serahkan sepenuhnya kita serahkan kepada presiden terpilih," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Gus Ipul menambahkan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu apabila telah menjabat pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Dia meyakini bahwa Prabowo akan memilih para menterinya dengan kapasitas yang baik.

"Kami percaya sepenuhnya dan kita tahu bahwa Pak Presiden akan memilih orang-orang yang dianggap mampu untuk membantu melaksanakan visi misinya. Jadi kita serahkan sepenuhnya," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia kembali menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada pembahasan jatah menteri dari NU dengan Prabowo.

"Enggak ada, enggak ada," pungkas Gus Ipul.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat bicara tentang jatah menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Ia menegaskan sejauh ini belum ada pembahasan mengenai jatah menteri antara PBNU dengan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Gus Ipul menekankan bahwa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu bakal sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo. Mengingat kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden lah. Kami beri dukungan penuh mudah-mudahan sukses lancar. Jadi nggak ada pembicaraan apapun terkait dengan kabinet, enggak ada. Kita serahkan sepenuhnya kita serahkan kepada presiden terpilih," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, Menteri Sosial (Mensos) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengatakan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu apabila telah menjabat pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Gus Ipul pun meyakini bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Kabinet Indonesia Maju itu akan memilih para menterinya dengan kapasitas yang baik.

"Kami percaya sepenuhnya dan kita tahu bahwa Pak Presiden akan memilih orang-orang yang dianggap mampu untuk membantu melaksanakan visi misinya. Jadi kita serahkan sepenuhnya," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia kembali menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada pembahasan jatah menteri dari NU dengan Prabowo.

"Enggak ada, enggak ada," pungkas Gus Ipul.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tak ambil pusing perihal 'jatah' kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Menurutnya, PKB tidak punya kekuatan untuk meminta ataupun berharap mendapatkan 'jatah' kursi menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto.

“PKB tidak punya kekuatan moral meminta atau berharap. Pokoknya kita secara moral mendukung pemerintahan ini aja,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Dengan mendukung pemerintahan saja, menurut Cak Imin hal tersebut sudah cukup bagi pihaknya, sehingga bergabung atau tidaknya di kabinet bukanlah yang sangat penting.

“Sudah, buat PKB udah cukup dan tidak terlalu penting buat PKB ada di kabinet atau tidak di kabinet,” ujar Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, dia menyatakan pihaknya merasa tahu diri untuk tidak ikut-ikutan soal keputusan kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, biarlah itu menjadi hak prerogatif Presiden.

“Secara moral kita juga merasa tahu diri, gak ikut-ikutlah. Dan kalau perlu, iya biar saja yang Pak Prabowo atur. Mungkin PKB dukung dari luar juga bagus,” katanya.

Lebih Jauh, Cak Imin juga mengaku belum mendapatkan informasi perihal jumlah kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Belum, belum ada info berapa jumlah kabinet, belum ada info apapun kepada PKB,” pungkasnya.

Tak hanya itu, dia mengaku tidak berharap dan berpikiran untuk menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Hahahaha PKB tidak punya, tidak berharap apapun,” ucap dia.

Kendati demikian, Cak Imin mengatakan siap jika dirinya diundang oleh siapapun, walaupun sejauh ini masih belum ada agenda apapun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan agar Partai Amanat Nasional (PAN) diberi tambahan kursi menteri di kabinet Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi yang menghadiri HUT Ke-26 dan Pembukaan Kongres Ke-6 PAN di Jakarta, Jumat (23/8/2024), awalnya menyinggung soal konsistensi dukungan PAN kepada Prabowo Subianto mulai dari Pilpres 2014, Pilpres 2019 hingga Pilpres 2024.

"Menurut saya, yang namanya estafet keberlanjutan yang namanya konsistensi keberlanjutan, itu paling pas itu ada di PAN. Coba kita lihat, keberlanjutan dukungan PAN kepada Pak Prabowo. Mohon ini dicatat Pak Sekjen Gerindra, Pak Muzani," ucap Jokowi dalam sambutannya di acara tersebut.

Adapun, Ahmad Muzani turut hadir mewakili Partai Gerindra dalam acara tersebut.

"Saya ingat, kita semuanya ingat, sudah tiga kali berturut-turut, 2014 ada saya ada Pak Prabowo, PAN dukung Pak Prabowo. 2019 ada saya, ada Pak Prabowo, PAN kembali mendukung Pak Prabowo. 2024 ada Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, PAN juga tetap mendukung Pak Prabowo, tiga kali berturut-turut dan konsisten dan paling konsisten," kata Jokowi.

Atas dukungan yang konsisten kepada Prabowo, Jokowi pun menyarankan agar PAN diberi tambahan kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran

"Maka untuk keberlanjutan nanti di kabinet, rasa-rasanya sih mestinya PAN ini mesti ditambahkan. Mestinya ada tambahan, tiga kali, Pak Muzani, ini tiga kali, konsisten (dukung Prabowo). Tambahannya itu terserah Pak Prabowo karena beliau yang memiliki hak prerogatif presiden tetapi paling tidak saya mengingatkan, sudah mengingatkan," ucap Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Perindo resmi menyatakan dukungan pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Periode 2024–2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan dukungan tersebut langsung disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo usai menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024) malam.

Meskipun menyatakan dukungan pada pemerintahan Prabowo-Gibran, Angela menegaskan bahwa pertemuannya dengan Prabowo tidak membahas soal jatah menteri.

“Kami tidak bahas sampai sejauh itu (jatah menteri). Kami hanya membahas soal bagaimana arah pembangunan ke depannya dan bagaimana Perindo bisa terus berkontribusi. Apalagi, hari ini Perindo sudah bertransformasi dengan banyak generasi muda yang join (gabung ke) Perindo. Kami harap ini bisa menyalurkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan ke depannya,” kata Angela dikutip dari Antaranews.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mengatakan, Perindo memutuskan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran karena ini terus berkontribusi lagi pada negara.

“Memang kami melihat, Partai Perindo ke depannya ini harus terus mendukung pemerintahan karena kita ingin berkontribusi lebih lagi, ya, tentunya harus bergabung dengan pemerintah,” ujarnya.

Diketahui, Angela adalah ketua umum partai politik (parpol) ketiga yang menyambangi kediaman Prabowo pada Kamis malam.

Sebelumnya, ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.

Menariknya, kedatangan dua ketua umum partai sebelum Angela juga untuk memberikan pernyataan siap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, kedatangannya untuk menegaskan sikap partainya yang sudah bertekad mendukung pemerintahan Prabowo ke depan.

“Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya upaya yang ada apa yang dimilikinya berkepentingan untuk menyukseskan pemerintahan ini. Saya juga mengatakan, mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban, insya Allah mudah-mudahan dia bagian yang meringankan,” ujar Surya Paloh.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Mardiono datang tidak hanya menyampaikan komitmen dukungan pada pemerintahan Prabowo-Gibran tetapi juga kesiapan partainya bekerja sama dengan Partai Gerindra pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Kami telah memiliki komitmen dengan Partai Gerindra, yaitu untuk menjalin kerja sama di pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; dan ini telah berjalan sejak proses pencalonan pilkada itu dilakukan. Itu sudah berjalan. Jadi, masih ada beberapa tempat lagi,” kata Mardiono.

Sebagaimana diketahui, Partai Nasdem berada di kubu yang berbeda dengan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membentuk Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden dan wapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Kemudian, PPP dan Perindo bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Hanura mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Sementara itu, Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang berisikan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

KIM berhasil mengantarkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang PIlpres 2024.