Sebuah perahu (banana boat modifikasi) yang ditumpangi oleh tim KPK hingga Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbalik di wilayah pantai Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (24/10) kemarin.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa kecelakaan tugas itu dialami oleh tim Monitoring KPK. Saat itu, KPK dalam tugas observasi lapangan terkait Kajian Kerentanan Korupsi pada Kebijakan Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Insiden terbaliknya kapal yang ditumpangi oleh Tim Monitoring KPK itu terjadi saat melakukan tinjauan lapangan ke keramba budidaya lobster yang berlokasi di tengah laut, di wilayah Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali.

"Para korban telah mendapatkan pertolongan dan dibawa ke Puskesmas Mendoyo. Kemudian dirujuk ke RSUD Negara. Diketahui, Tim KPK saat ini telah dalam kondisi baik," ujar Tessa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/10).

"KPK menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan pertolongan dan bantuannya, sehingga para korban selamat dari kecelakaan laut tersebut," lanjut dia.

Adapun di dalam kapal tersebut, Tim KPK bersama tim dari Inspektorat KKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), dan pihak-pihak lainnya yang berjumlah total 9 orang.

Sebelumnya, informasi terbaliknya kapal yang ditumpangi oleh tim KPK itu diungkapkan oleh Kapolsek Mendoyo, Kompol I Dewa Gede Artana, Jumat (25/10).

"Adapun penumpang yang berada di banana boat sebanyak sembilan orang yang terdiri dari delapan laki-laki dan satu perempuan," kata dia.

Berikut identitas para penumpang di banana boat modifikasi yang terbalik:

Sekitar pukul 08.30 WITA, rombongan tiba di Areal Lobster menggunakan kendaraan roda empat sebanyak tujuh unit. Setibanya di sana, mereka melakukan peninjauan ke keramba budidaya lobster yang berlokasi di tengah laut.

Pada percobaan pertama, tim berangkat menggunakan perahu/jukung, tetapi tidak berhasil ke arah tengah keramba. Sebab perahu yang mereka tumpangi terus tersapu ombak.

"Maka diputuskan tim dibagi menjadi dua menggunakan kapal banana boat yang dimodifikasi, yang biasanya digunakan oleh pegawai perusahan tersebut untuk mengangkut sarana prasarana budidaya," kata Dewa Gede Artana.

Selanjutnya, tim di banana boat sebanyak sembilan orang itu, berupaya menuju ke karamba budidaya lobster, namun diterjang ombak dan terbalik.

Saat banana boat terbalik semua penumpang tercebur ke laut, namun ada satu penumpang yang tidak terlihat.

"Sehingga dilakukan pencarian dan pertolongan oleh seluruh pegawai perusahaan dan ditemukan satu orang korban yang berada di bawah banana boat atas nama Rohana (tim dari DJPB)" kata dia.

"Kemudian korban dibawa ke Puskesmas Mendoyo dan dirujuk ke RSUD Negara, selanjutnya korban dirujuk ke RS Sanglah Denpasar," sambungnya.

Setelah dirawat, korban sudah membaik.

Sebuah perahu (banana boat modifikasi) yang ditumpangi oleh tim KPK hingga Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbalik di wilayah pantai Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (24/10).

Menurut informasi yang kumparan dapatkan, kapal tersebut terbalik di area keramba lobster Banjar Anyar Tembles.

Rombongan tersebut terdiri dari:

"Adapun penumpang yang berada di banana boat sebanyak sembilan orang yang terdiri dari delapan laki laki dan satu perempuan," kata Kapolsek Mendoyo, Kompol I Dewa Gede Artana, dalam keterangannya, Jumat (25/10).

Berikut identitas para penumpang di banana boat modifikasi yang terbalik:

Sekitar pukul 08.30 WITA, rombongan tiba di Areal Lobster menggunakan kendaraan roda empat sebanyak tujuh unit. Setibanya di sana, mereka melakukan peninjauan ke keramba budidaya lobster yang berlokasi di tengah laut.

Pada percobaan pertama, tim berangkat menggunakan perahu/jukung, tetapi tidak berhasil ke arah tengah keramba. Sebab perahu yang mereka tumpangi terus tersapu ombak.

"Maka diputuskan tim dibagi menjadi dua menggunakan kapal banana boat yang dimodifikasi, yang biasanya digunakan oleh pegawai perusahan tersebut untuk mengangkut sarana prasarana budidaya," kata Dewa Gede Artana.

Selanjutnya, tim di banana boat sebanyak sembilan orang itu, berupaya menuju ke karamba budidaya lobster, namun diterjang ombak dan terbalik.

Saat banana boat terbalik semua penumpang tercebur ke laut, namun ada satu penumpang yang tidak terlihat.

"Sehingga dilakukan pencarian dan pertolongan oleh seluruh pegawai perusahaan dan ditemukan satu orang korban yang berada di bawah banana boat atas nama Rohana (tim dari DJPB)," kata dia.

"Kemudian korban dibawa ke Puskesmas Mendoyo dan di rujuk ke RSUD Negara selanjutnya korban dirujuk ke RS. Sanglah Denpasar," sambungnya.

Setelah dirawat, korban sudah membaik.

Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Kabupaten Jembrana membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada 1274 guru PNS dan PPPK di Kabupaten Jembrana senilai total Rp3,8 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Jembrana, I Gusti Anom Saputra mengatakan pemerintah kabupaten Jembrana menganggarkan sebesar Rp3,8 miliar untuk membayar gaji ke-13 dan THR guru ASN, baik PNS maupun PPPK. “Mulai hari ini sudah ditransfer ke rekening masing -masing guru,” jelas Anom Saputra dikutip dari siaran pers, Kamis (24/10/2024).

Tertundanya pencairan THR dan Gaji ke-13 ini, kata Anom Saputra dikarenakan pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran. Padahal Pemkab Jembrana sudah mengajukan usulan permohonan tahun 2023. Tetapi ternyata tidak ada transfer dari pemerintah pusat sampai akhir 2023.

Anom menambahkan mengenai anggaran untuk gaji ke-13 dan THR, berdasar ketentuan dari pemerintah pusat bahwa untuk Pemda yang memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) guru, maka pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran. Tetapi bagi daerah yang tidak memberikan TPP guru, maka dapat mengajukan usulan ke pusat untuk mendapat alokasi anggaran pembayaran gaji ke-13 dan THR dari pusat.

Jembrana bukan daerah yang memberikan TPP guru, maka semestinya anggaran THR dan gaji ke-13 ini mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Karena pusat sudah tidak mungkin membayar, maka Pemkab Jembrana mengalokasikan anggaran agar guru mendapat haknya. Anggaran gaji ke-13 dan THR ini, dari APBD Perubahan Jembrana.

Setelah APBD Perubahan disahkan akhir September lalu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba sebelum cuti, sudah menekankan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Jembrana untuk sebesar mencairkan THR dan gaji ke-13 guru, tetapi karena harus ada proses administrasi yang detail.

”Kami harus menghitung secara rinci, karena setiap penerima nilainya berbeda. Datanya juga harus dicek lagi, sehingga baru bisa dicairkan hari ini,” ujar Anom.

JAKARTA, iNews.id - Gempa terkini berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang Kabupaten Jembrana, Bali, Rabu (23/10/2024) pukul 16.12 WIB. Getaran gempa bumi dirasakan hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa berlokasi di titik koordinat 9,25 LS dan 114.04 BT. Pusat gempa berada di laut yang berjarak 117 kilometer (km) dari arah Barat Daya Jembrana. Sementara kedalaman gempa 23 km.

"Info Gempa dirasakan Mag:4.3, 23-Okt-24 16:12:48 WIB, Lok:9.25 LS, 114.04 BT (Pusat gempa berada di Laut 117 Km BaratDaya Jembrana), Kedlmn:23 Km ::BMKG," tulis BMKG di situs resminya. 

Getaran gempa dirasakan di Banyuwangi dalam skala intensitas II-III MMI, Denpasar Selatan dan Kuta dalam skala II MMI. Sampai saat ini, belum ada laporan terkait dampak gempa yang menimbulkan kerusakan bangunan maupun korban jiwa.

Editor: Maria Christina

Kasus kematian mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana (84 tahun) dan istrinya, Sri Wulan Trisna (64), masih misteri. Polisi mengaku kesulitan mengusut tuntas kasus ini.

Hal ini lantaran pasangan lansia ini hanya tinggal berdua di dalam rumah sehingga informasi tentang aktivitas di rumah minim. Tidak ada CCTV di sekitar rumah dan minim CCTV di area tersebut.

"Sebenarnya karena minim informasi, karena yang berada di dalam rumah itu hanya berdua, dari CCTV tidak ada, sehingga kita maksimalkan bagaimana melakukan penyelidikan," kata Kapolsek Denpasar Selatan, Kompol Herson Djuanda, Selasa (22/10).

Polisi juga belum bisa memastikan benda tumpul yang menjadi salah satu faktor kematian keduanya. Polisi belum bisa memastikan mereka menjadi korban pembunuhan atau bunuh diri.

"Jadi dari hasil autopsi itu mengatakan lukanya ada akibat benda tumpul dan patah. Itu yang masih kita dalami," katanya.

Djuanda mengatakan sudah memeriksa sekitar 30 orang saksi dalam kasus ini, namun belum menemukan titik terang. Termasuk orang yang dicurigai.

"Kalau ada perkembangan dalam penyidikan pasti kami beritahukan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, penemuan mayat ini bermula dari laporan warga dan menantu Ida Bagus Ardana ke Kepala Lingkungan Karya Darma Putu Gede Igar Bramandika, Kamis (8/8) pukul 18.35 WITA.

Menantu Ida Bagus Ardana mendapati rumah dalam keadaan tertutup dan bau menyengat. Mereka kemudian menghubungi babinsa membuka paksa rumah dan mencari keberadaan kedua lansia itu.

Ida Bagus Ardana ditemukan tergeletak di dekat pintu dapur, sedangkan Sri Wulan Trisna telentang di tempat tidur. Mereka diduga meninggal 3 sampai 5 hari sebelum ditemukan tewas.

Selain itu, Ida Bagus Ardana diduga tewas akibat kekerasan benda tumpul, sedangkan Sri Wulan kekerasan benda tumpul dengan pola luka mirip kasus pembekapan.

Tim Hukum Pemenangan paslon nomor urut 2 Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) melaporkan Ketua KPU Kabupaten Jembrana I Ketut Adi Sanjaya ke Bawaslu Bali, Jumat (18/10).

Hal ini lantaran Adi Sanjaya diduga membiarkan relawan paslon nomor urut Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (De Gadjah-PAS) melakukan kampanye terselubung berkedok kegiatan jalan sehat di Lapangan Desa Baluk, Jembrana, Minggu (13/10).

Merespons ini, Adi Sanjaya mengaku tak tahu acara jalan sehat itu diselenggarakan oleh relawan De Gadjah-PAS.

KPU Jembrana tidak memiliki daftar relawan De Gadjah-PAS namun relawan yang diusung Kim Plus dalam Pilbup Jembrana, I Nengah Tamba-I Made Suardana.

"Dari awal kami tidak tahu dan tidak pernah diajak koordinasi apalagi mengatasnamakan relawan De gadjah. Kami tidak tahu siapa relawan De gajah itu siapa. Tidak pernah ke KPU," katanya saat dihubungi, Sabtu (19/10).

Berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye, katanya, relawan De Gadjah-PAS terdaftar di KPU Bali. Namun, Adi Sanjaya tak tegas apakah ada koordinasi antar KPU Bali dengan KPU Kabupaten Jembrana terkait kegiatan ini masuk dalam kampanye atau tidak.

"Kalaupun kampanye kami sudah menyampaikan surat keputusan jadwal kampanye maupun titik pemasangan APK dan kegiatan lainnya sudah diatur PKPU. Kalau ada pelanggaran menjadi ranah bawaslu untuk proses ketika ada pelanggaran itu," katanya.

Adi Sanjaya memang menerima surat permohonan untuk memberhentikan jalan sehat tersebut dari Tim Hukum Pemenangan Cabup-cawabup Jembrana, I Made Kembang Hartawan dan I Gede Ngurah Patriana Krisna.

Mereka adalah paslon yang diusung PDIP dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Jembrana. Surat permohonan disampaikan H-1 acara jalan sehat. Adi Sanjaya telah membalas surat tersebut.

"Bahwa balasan surat terkait tim relawan De Gajah tidak ada koordinasi dengan KPU Jembrana terkait kegiatan yang dimaksud," katanya.

Dalam hal ini, Adi Sanjaya belum mengetahui dilaporkan ke Bawaslu Bali.

"Saya belum tahu ada laporan. Saya menunggu dari Bawaslu, apa yang dilakukan Bawaslu terhadap saya juga belum tahu karena belum menerima surat pemberitahuan dari Bawaslu," katanya.

Ketua Relawan De Gadjah Ketut Darmayasa membantah kegiatan jalan sehat di Kabupaten Jembrana adalah bentuk kampanye terselubung. Darmayasa mengatakan, acara jalan sehat itu sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi atas kemenangan presiden Prabowo-Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Kegiatan Relawan De Gadjah tidak ada kaitannya dengan kegiatan kampanye kiat Pilkada. Keberadaan Relawan De Gadjah dalam kegiatan jalan sehat ini adalah murni sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi atas kemenangan presiden Prabowo-Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024," katanya melalui keterangan rilis.

Dalam kampanye ini relawan juga membagikan hadiah berupa lima unit sepeda motor dan satu unit rumah. Di mana totalnya di 9 kabupaten kota di Bali yakni 9 unit rumah dan 25 unit motor. Acara ini juga dihadiri oleh De Gadjah.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Jembrana menyalurkan bantuan pangan 10 kg beras kepada keluarga tidak mampu atau yang disebut keluarga penerima manfaat.

Bantuan berupa satu karung beras10 kg merupakan program dari pemerintah pusat, yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bantuan yang diserahkan kali ini merupakan yang ke-4 setelah penyerahan sebelumnya.

Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana kembali menyalurkan bantuan program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahap IV kepada 17.006 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap desa/kelurahan di Jembrana pada Selasa (15/10/2024).

Plt Kadis Pertanian dan Pangan, I Gusti Ngurah Sumber Wijaya yang juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan ini diperutuhkan untuk pemenuhan konsumsi pangan masyarakat ekonomi pra sejahtera.

“Astungkara, kami bisa kembali menyalurkan CPP untuk tahap yang ke IV. Manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Ini bantuan dari program pemerintah pusat dan tolong distribusikan dengan baik,” jelas Wijaya dari siaran pers dikutip Jumat (18/10/2024).

Dia menegaskan bahwa penyaluran bantuan CPP ini tidak ada sangkut pautnya dengan perhelatan demokrasi, Pilkada Jembrana tahun 2024. Wijaya menjelaskan ASN di Jembrana tetap menjunjung tinggi netralitas ASN selama Pilkada.

“Ini murni bantuan pemerintah pusat lewat Pemkab Jembrana kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Jembrana,” ujar Wijaya.

Tim Hukum Pemenangan paslon nomor urut 2 Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) melaporkan Ketua KPU Kabupaten Jembrana I Ketut Adi Sanjaya ke Bawaslu Bali, Jumat (18/10). Bawaslu Bali telah menerima laporan tersebut.

Tim Koster-Giri menduga Adi Sanjaya membiarkan relawan paslon nomor urut Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (De Gadjah-PAS) melakukan kampanye terselubung berkedok kegiatan jalan sehat di Lapangan Desa Baluk, Jembrana, Minggu (13/10).

Bawaslu selanjutnya akan mengkaji laporan tersebut apakah telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan jalan sehat itu. Bawaslu akan membeberkan kajian tersebut maksimal dua hari ke depan.

Adapun dasar kajian yang dilakukan merujuk pada UU nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye, Keputusan KPU Bali tentang Pelaksaan Jadwal Kampanye dan Per Bawaslu 8 tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Ini tentu jadi rujukan kita dalam proses kajian ini, apakah telah memenuhi syarat formil dan materil, kemudian apakah ini akan diregistrasi dan dilanjutkan atau apakah ada hal-hal lain yang perlu kita konfirmasi ke pelapor," kata Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Sugana, Jumat (18/10).

Bawaslu juga berencana memanggil KPU Kabupaten Jembrana I Ketut Adi Sanjaya, KPU Bali, Bawaslu Bali, dan pihak relawan untuk mengusut dugaan pelanggaran kampanye.

"Jelas (Adi Sanjaya akan dipanggil) karena dia yang diadukan dari pihak 02. Semua pihak-pihak terkait akan kita panggil untuk mengklarifikasi dan memperdalam hal yang perlu kita dalami," katanya.

Tirta membeberkan Bawaslu dan KPU sebenarnya sudah memberikan imbauan kepada relawan De Gadjah-PAS agar kegiatan jalan sehat tak bermuatan kampanye. Muatan kampanye yang dimaksud adalah penyampaian visi misi.

Selanjutnya, tidak membuat atribut atau alat peraga kampanye dan tidak mengajak peserta memilih paslon cagub dan cawagub dalam Pilgub Bali 2024.

Tirta mengatakan Tim Bawaslu Kabupaten Jembrana hadir dalam kegiatan jalan sehat, namun belum menemukan ada unsur dugaan pelanggaran kampanye. Tirta bakal mengkaji laporan dari Tim Hukum Koster-Giri mengusut ada atau tidak dugaan pelanggaran kampanye

"Jadi sesuai larangan terkait APK atau penyampaian visi misi memang belum kami temukan tapi mungkin ada unsur-unsur lain yang perlu kami kaji," katanya.

Pemeriksaan ini terkait laporan dari Anggota Hukum Tim Pemenangan Koster-Giri, I Gusti Agung Dian Hendrawan. Dia menyebut ada dugaan pelanggaran kampanye yang ditemukan pada kegiatan jalan sehat.

Beberapa di antaranya terdapat alat peraga kampanye dan beberapa simbol yang menunjukkan citra diri paslon De Gadjah-PAS, sebagai paslon Pilgub Bali.

Menurutnya, berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye Pilgub, sebuah kegiatan dapat dikategorikan sebagai kampanye apabila memenuhi sejumlah unsur seperti pemasangan alat peraga kampanye.

Dian Hendrawan melampirkan sebanyak 11 bukti berupa foto dan video terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan jalan sehat tersebut.

Dia berharap Bawaslu bisa menindaklanjuti temuan tersebut bila ditemukan pelanggaran. Selain itu, pelaksanaan kampanye berjalan tertib.

"Harapan kami prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan kampanye benar-benar dilaksanakan," katanya.

Dalam kampanye ini relawan juga membagikan hadiah berupa lima unit sepeda motor dan satu unit rumah. Di mana totalnya di 9 kabupaten kota di Bali yakni 9 unit rumah dan 25 unit motor. Acara ini juga dihadiri oleh De Gadjah.

Terkait pelaporan ini, Tim De Gajah-PAS sedang menyiapkan statement untuk pers.

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghibahkan lahan 2,5 hektare ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, Bali. Penyerahan aset itu merupakan tindak lanjut dari permohonan majelis adat.

Berkas penyerahan aset diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana I Made Budiasa. Lahan yang dihibahkan akan digunakan untuk upacara keagamaan.

“Akhirnya penantian lama yang hampir setahun ini dimohonkan oleh masyarakat adat melalui majeli desa adat Kecamatan Negara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai penerima hibah BMN (barang milik negara) untuk tujuan tempat acara atau kegiatan keagamaan dapat terpenuhi,” kata Budiasa melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.
Tanah yang dihibahkan itu memiliki nilai jual Rp1,2 miliar. KKP juga menyerahkan bangunan yang ada di atas tanah tersebut.

Setidaknya, ada tugu permanen senilai Rp634,5 juta di lahan tersebut. Jika ditotal, keseluruhan aset yang dihibahkan senilai Rp1,8 miliar.

Pemkab Jembrana berjanji akan menggunakan aset itu dengan semestinya. Warga setempat dipastikan bisa menyelenggarakan upacara keagamaan di sana.

“Sesuai dengan apa yang tertuang di dalam BAST dan naskah perjanjian hibah, yaitu menerima hibah untuk tujuan tempat kegiatan keagamaan dan peribadatan umat hindu di Kabupaten Jembrana, melakukan penatausahaan, menggunakan, memelihara, melakukan pengamanan, dan hal lain sesuai dengan kewajiban penerima hibah dengan sebaik-baiknya,” tutur Budiasa.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JEMBRANA, iNews.id - Pelarian I Gusti Ayu Juli Astuti, tersangka kasus korupsi pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Yehembang Kauh, telah berakhir. Usai menjadi buronan kejaksaan sejak 2022, mantan bendahara LPD tersebut ditangkap oleh tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana pada Jumat (11/10/2024) sore.

Tersangka kabur ke Malaysia dan sempat bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di Johor. Kepulangannya ke Jembrana untuk merayakan Hari Raya Galungan menjadi akhir dari pelariannya. 

"Berdasarkan informasi, dia bekerja di sana," ujar Kasi Pidsus Kejari Jembrana, Putu Andy Suta Dharma, Sabtu (12/10/2024).

Tim Tabur berhasil mendeteksi keberadaan tersangka di rumah orang tuanya di Banjar Pasatan, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo.

Setelah menjalani pemeriksaan di Kejari, tersangka dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Negara. I Gusti Ayu Juli Astuti diduga menyalahgunakan uang nasabah LPD sebesar 300 juta rupiah dari total kerugian yang mencapai lebih dari 2 miliar rupiah.

"Untuk proses lebih lanjut nanti kita dalami sebagai tersangka. Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan kita limpahkan ke pengadilan," ucapnya.

Untuk diketahui, kasus korupsi pengelolaan dana LPD Desa Yehembang Kauh ini menyeret dua tersangka, yakni I Gusti Ayu Juli Astuti dan Ketua LPD, I Nyoman Parwata. 

I Nyoman Parwata telah divonis oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah serta membayar uang pengganti sebesar 495 juta rupiah.

Editor: Kurnia Illahi

Bisnis.com, DENPASAR – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jembrana dituntut untuk menjaga netralitas selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik di tingkat pemilihan bupati maupun gubernur.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa menjelaskan ASN di lingkungan Pemkab Jembrana dilarang mendukung, memihak, menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah. Sekda juga melarang ASN menyatakan dukungan melalui media sosial.

Menurutnya peran ASN dalam menjaga netralitas agar tercipta Pilkada yang adil dan demokratis. Para ASN juga diminta untuk berikrar sebagai komitmen dalam menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung.

"Ikrar ini untuk menjaga netralitas pegawai selama perhelatan Pilkada. Juga sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum," jelasnya.

Dalam ikrar tersebut, ASN harus menjalankan empat poin penting, antara lain menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN dan Non ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

Kemudian menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pasangan calon tertentu. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Jembrana mengeluarkan larangan agar para Calon Bupati tidak berkampanye di tempat suci atau tempat ibadah.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jembrana, I Ketut Sukra Negara meminta Bendesa atau pemimpin desa adat untuk tidak membiarkan kegiatan kampanye berlangsung di tempat-tempat suci.

Sukra menjelaskan dirinya ditugaskan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) hanya dua bulan menggantikan Bupati Jembrana definitif, I Nengah Tamba yang terjun dalam kontes politik Kepala Daerah. Jadi sasaran strategisnya adalah menjaga netralitas seluruh ASN, Non ASN, dan seluruh perangkat Desa dilingkungan Kabupaten Jembrana.

Sukra Negara menghimbau seluruh Bendesa Adat di lingkungan Kabupaten Jembrana agar tidak mengijinkan Paslon berkampanye di tempat-tempat Suci.

"Saya minta secara khusus untuk seluruh Bendesa Adat agar tidak memfasilitasi Paslon melakukan kampanye di tempat suci daerahnya masing-masing. Tempat suci kita adalah tempat untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, jangan sampai ada kegiatan kampanye apalagi sumpah untuk memilih Paslon tertentu," jelas Sukra Negara dikutip dari siaran pers, Kamis (3/10/2024)

Sukra Negara meminta seluruh OPD dan perangkat Desa untuk menunjukan netralitasnya dengan menandatangani ikrar dan membuat video sebagai bukti netralitas.

Sementara itu, Camat Melaya, I Putu Gde Oka Santhika menjelaskan camat Melaya melaporkan bahwa Kecamatan Melaya tidak memiliki potensi kerawanan yang tinggi.

"Saya didampingi Danramil dan Kapolsek Melaya telah memetakan potensi kerawanan menyambut Pilkada 2024 di Kecamatan Melaya. Dari hasil pemetaan tersebut, kecamatan Melaya tidak memiliki potensi kerawanan yang tinggi," ujar Oka.

Perbesar