REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang yang mengaku berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Sersan Kepala (Serka) Jems Makapedua menjadi pesakitan lantaran menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (5/8/2024). Video itu pun viral di Tiktok dan mengundang perdebatan.

Hal itu terasa janggal lantaran menurut Undang-Undang (UU) TNI, Serka Jems harusnya menjalani persidangan di pengadilan militer. Namun, ia malah menjalani sidang di peradilan umum dan dikawal polisi bersenjata.

Serka Jems yang dikawal polisi bersenjata pun mengadukan hal yang menimpanya kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dia sebagai anggota militer, seharusnya tidak menjalani sidang di peradilan umum.

"Kami memohon kepada pemimpin kami, kepada Panglima TNI supaya mengklarifikasi kasus ini. Itu saja dan ini adalah kasus perdata yang dipaksakan jadi tindak pidana," ujar Jems dalam video yang viral dikutip Republika.co.id di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dia pun menegaskan, PN Tangerang seharusnya tidak berhak memprosonya. "Karena kami masih berstatus anggota TNI Angkatan Darat khususnya grup Kopassus yang ada di Cijantung," kata Serka Jems seusai keluar dari ruang sidang 06 PN Tangerang.

Dia datang ke PN Tangerang mengenakan seragam loreng dengan baret merah komando serta brevet lengkap. Serka Jems tidak paham, mengapa ia bisa disidang di peradilan umum. Dia mengaku, sengaja memakai pakaian dinas lapangan (PDL) untuk menghadiri persidangan.

"Kami tidak mengerti hal itu, tetapi intinya bahwa, kami membuktikan, kami bukan masyarakat sipil biasa, kami adalah anggota TNI Angkatan Darat, dan saya menggunakan uniform (seragam) seperti ini saya bisa mempertanggungjawabkan," ujar Serka Jems.

Salah prosedur...

Dia pun berharap, pimpinan TNI mengikuti proses persidangan yang jelas salah prosedur. Serka Jems mengingatkan Polres Tangerang yang bermarkas di Tigaraksa, tidak berhak mengusut kasusnya.

"Jadi saya memohon agar pimpinan saya mengerti hal ini supaya memberhentikan proses ini karena terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh teman-teman kami dari Kepolisian Resor Tigaraksa," ucap Serka Jems.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mayjen Rudy Saladin mendapat promosi menjadi Panglima Kodam V/Brawijaya. Dia menggantikan Mayjen Rafael Granada Baay yang digeser menjadi Pangdam Jaya. Rudy bukan perwira tinggi (pati) TNI AD sembarangan. Dia merupakan peraih Adhi Makayasa Akademi Militer (Akmil) 1997 dan saat ini masih menduduki Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres).

Rudy yang merupakan mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2021 merupakan penghuni Paviliun 5A di Akmil Magelang. Adapun Paviliun 5A sudah menghasilkan dua abiturien terbaiknya menjadi presiden, yaitu Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono dan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.

Rudy memang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Selepas menjadi ajudan, ia dua kali menjabat komandan korem (danrem) di Kota Solo dan Bogor. Dua tempat itu merupakan kediaman Jokowi. Rudy menjadi Danrem 074/Warastratama pada 2021-2022 dan Danrem 061/Surya Kencana pada 2022-2023.

Adapun pengganti Rudy belum diputuskan. Dengan begitu, Rudy akan mengemban dua jabatan sekaligus untuk sementara waktu.

Mutasi tersebut berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/851/VII/2024 dan hasil sidang Wanjakti pada 18 Juli 2024 yang diteken Jenderal Agus Subiyanto di Jakarta pada 24 Juli 2024. Total ada 256 perwira tinggi (pati) TNI yang terkena mutasi dan promosi, serta ada yang memasuki masa purnatugas.

Pergantian juga menimpa Kapuspen TNI dari Mayjen R Nugraha Gumilar kepada Brigjen Hariyanto, yang saat ini merupakan Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVII/Cenderawasih. Posisi tersebut akan diisi Brigjen Thevi Angandowa Zebua. Posi Wakil Asisten Latihan KSAD Bidang Kermamil yang ditinggalkan Thevi akan ditempati Brigjen Dwi Sasongko.

REPUBLIKA.CO.ID, BIAK -- Pengamat kebijakan publik Papua, Simon Rumaropen menilai, kebijakan pemerintah menaikkan biaya operasional prajurit TNI yang ditugaskan di Bumi Cenderawasih, sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan. Kebijakan itu diberikan bagi prajurit TNI yang mengabdi untuk menjaga kedaulatan NKRI di wilayah Papua.

"Adanya kebijakan untuk kenaikan biaya operasional prajurit TNI/Polri menjadi Rp 97 ribu per hari diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan tugas prajurit kepada masyarakat di daerah setempat," kata Simon di Biak, Provinsi Papua dikutip Sabtu (13/7/2024).

Dia menyebut, kebijakan pemerintah menaikkan dana operasional prajurit TNI yang bertugas di Papua patut diapresiasi. Pasalnya, melalui kenaikan biaya operasional prajurit, kata Simon, pemerintah berarti sangat memperhatikan kesejahteraan prajurit.

Sebagai masyarakat Papua, dia mengajak semua pihak memberikan apresiasi dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan anggaran operasional prajurit. "Semua warga bisa mendukung kebijakan pemerintah menaikkan anggaran operasional TNI/Polri," ujar Simon.

Tokoh adat Biak JJK Mandibodibo menilai, pemerintah sepertinya terus memberikan kesejahteraan bagi prajurit TNI. "Sebagai warga Biak kita apresiasi dengan pengabdian prajurit TNI/Polri karena telah menjaga stabilitas keamanan di daerah ini yang aman, damai dan kondusif," katanya.

Mandibodibo mengatakan, tingkat kesejahteraan untuk prajurit TNI dan Polri yang bertugas di Papua bisa meningkat, karena diperhatikan pemerintah. Dia menyatakan, kenaikan dana operasional itu juga menyesuaikan dengan tingkat kemahalan harga kebutuhan bahan pokok di Papua. "Sehingga perlu adanya perbedaan dana operasional antara prajurit yang bertugas di wilayah paling Timur Indonesia ini," ucap Mandibodibo.

Dalam rapat tertutup Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Wamenhan M Herindra didampingi tiga kepala staf dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (10/7/2024), eksekutif dan legislatif menyepakati penambahan dana operasi prajurit TNI di Papua. Komisi I DPR dan Panglima TNI memutuskan, uang operasional prajurit TNI yang dikirim ke Papua naik menjadi Rp 97 ribu per hari.

Kenaikan itu tidak besar lantaran sebelumnya hanya Rp 88 ribu per hari. "Kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka (naik menjadi) Rp 97 ribu per hari," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu.

Di luar gaji pokok...

Uang itu di luar gaji pokok dan tunjangan yang setiap bulan diterima prajurit TNI. Menurut Meutya, kenaikan uang operasional prajurit TNI yang bertugas di Papua segera diputuskan untuk diterapkan tahun ini. Dengan begitu, sambung dia, kenaikan uang operasional bisa segera dinikmati para prajurit tanpa perlu menunggu Rancangan APBN 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono menggelar rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (10/7/2024). Menhan Prabowo Subianto diwakili Wamenhan M Herindra.

Salah satu pembahasan dalam rapat itu adalah dana operasi prajurit TNI di Papua. Dalam pembahasan tentang Papua, Komisi I DPR dan Panglima TNI menginginkan adanya kenaikan uang operasional prajurit yang ditugaskan di Bumi Cenderawasih.

Akhirnya, rapat menyepakati, uang operasional prajurit TNI yang dikirim ke Papua naik menjadi Rp 97 ribu per hari. Kenaikan itu tidak besar lantaran sebelumnya hanya Rp 88 ribu per hari.

"Kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka (naik menjadi) Rp 97 ribu per hari," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu. Uang itu di luar gaji pokok dan tunjangan yang setiap bulan diterima prajurit TNI.

Menurut Meutya, kenaikan uang operasional prajurit TNI yang bertugas di Papua segera diputuskan untuk diterapkan tahun ini. Dengan begitu, sambung dia, kenaikan uang operasional bisa segera dinikmati para prajurit tanpa perlu menunggu Rancangan APBN 2025.

Hal itu mengingat kenaikan uang operasional ini sangat dibutuhkan oleh para prajurit TNI di lapangan. "Enggak, itu di luar yang 2025 karena ada kebutuhan mendesak di Papua jadi tidak menunggu sampai tahun 2025," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Meutya menjelaskan, kenaikan biaya operasional telah disesuaikan dengan mahalnya kebutuhan pokok di Papua. Atas dasar itu, sambung dia, harus ada perbedaan biaya operasional antara prajurit yang bertugas di Papua dengan di wilayah lain di Indonesia.

"Kan di sana mahal mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya," ujar Meutya.

Masalah Papua kompleks...

Usai rapat tertutup dengan dewan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, isu Papua menjadi salah satu tema yang dibahas. Dia menyebut, masalah yang terjadi di Papua terbilang kompleks.

"Masalah PDN (pinjaman dalam negeri) ya, fokus anggarannya untuk menangani papua, karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif, dan juga permasalahannya sangat kompleks," kata Agus dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

Agus turut menyentil mengenai rawannya kondisi keamanan di Bumi Cendrawasih tersebut. Pasalnya, Papua merupakan markas separatis bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat," ujar Agus.

Tercatat, Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto sebenarnya diundang dalam rapat kali ini oleh Komisi I DPR. Tapi Prabowo memilih tak datang karena sedang menjamu Grand Syekh Al Azhar as-Syarif Mesir Ahmad Muhammad Ahmed Al Tayeb.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI menyelenggarakan rapat dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto didampingi KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono pada Rabu (10/7/2024). Hanya saja, rapat tersebut berlangsung tertutup bagi media.

Usai rapat tertutup dengan dewan, Agus menjelaskan, isu Papua menjadi salah satu tema yang dibahas. Dia menyebut, masalah yang terjadi di Papua terbilang kompleks.

"Masalah PDN (pinjaman dalam negeri) ya, fokus anggarannya untuk menangani papua, karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif, dan juga permasalahannya sangat kompleks," kata Agus dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Agus turut menyentil mengenai rawannya kondisi keamanan di Bumi Cendrawasih tersebut. Pasalnya, Papua merupakan markas separatis bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat," ujar Agus.

Tercatat, Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto sebenarnya diundang dalam rapat kali ini oleh Komisi I DPR. Tapi Prabowo memilih tak datang karena sedang menjamu Grand Syekh Al Azhar as-Syarif Mesir Ahmad Muhammad Ahmed Al Tayeb.