Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengaku sudah berinvestasi senilai Rp12 triliun untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Indonesia Timur pada 2024. Hal ini sejalan dengan misi pemerataan internet yang dicanangkan pemerintah.

"Kalau pembangunan infrastrukturnya itu sudah pasti dalam pipeline. Kami kan punya target tahun ini kita mau invest Rp12 Triliun untuk di Indonesia Timur. Itu sudah bertahap, kurang lebih penyerapannya sudah hampir 80 persen dari nilai itu," ujar Steve Saerang, SVP-Head Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) di Kantor Indosat, Jakarta, Jumat (8/11).

Pernyataan Steve tersebut merespons misi Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid yang ingin menggenjot pemerataan jaringan internet di Tanah Air.

Pembangunan infrastruktur untuk pemerataan di wilayah timur Indonesia ini, kata Steve, akan terus dilakukan hingga tahun depan. Jaringan 4G masih akan menjadi andalan untuk diberikan di wilayah-wilayah tersebut.

Sebelumnya, Meutya mengatakan ingin internet tak hanya sampai ke seluruh wilayah, tetapi juga memiliki koneksi yang cepat.

Meutya menyebut internet kencang dan merata adalah target yang perlu dicapai oleh Komdigi di periode menjabatnya.

Salah satu langkah jangka pendek yang dilakukan Meutya adalah menggelar jaringan 4G di selain daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (non-3T).

"Pergelaran infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan 4G yang lebih merata bersama penyelenggara seluler di wilayah non-3T," kata Meutya di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (5/11).

Dalam program tersebut, Meutya menargetkan sebanyak 65 desa yang akan mendapatkan sinyal internet seperti daerah lain. Meutya tidak memberikan detail terkait 65 desa yang akan mendapatkan program tersebut.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan saat ini masih ada sinyal 2G yang menjadi permasalahan dalam jaringan internet. Ia menyebut masyarakat yang sebagian masih merasakan koneksi 2G mendapatkan pengalaman internet yang sangat lambat.

"Jadi, bapak-ibu di periode yang lalu dan sebelumnya kita telah mencapai jangkauan 97% konektivitas. Namun demikian, ini belum ada artinya kalau memang koneksinya masih sebagian 2G. Jadi, artinya sangat lambat," tuturnya.

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ikut menyoroti dampak negatif judi online yang telah merugikan masyarakat luas, dan berpesan untuk menanganinya tanpa kompromi.

“Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” ujar Menkomdigi usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta.

Menkomdigi Meutya Hafid menambahkan bahwa upaya pemberantasan judi online akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan.
“Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” jelasnya.

Presiden juga disebut menggaris bawahi bahwa judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah membentuk Desk Khusus untuk menangani persoalan judi online.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terus mendalami dugaan keterlibatan semua pihak dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi ribuan situs judi online.

Polda juga menjawab saat ditanya wartawan terkait potensi pemeriksaan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Meskipun begitu Wira belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kemungkinan pemanggilan Budi Arie sebagai saksi dalam kasus ini.

Sejauh ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini, terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan empat warga sipil. Wira Satya menegaskan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk menelusuri jalur wewenang dan jaringan yang terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang berperan penting saat Budi Arie menjabat sebagai Menkominfo.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi judi online. Dia pun meminta Kemenko Polkam, Polri, dan Kejaksaan Agung bersinergi untuk memberantas judi online, bahkan Prabowo melarang ada yang membekengi praktik judol tersebut.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

"Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga (institusi) itu, tapi semuanya bekerja sama," kata Meutya.

Prabowo juga menyinggung adanya isu 'backingan' judi online yang saat ini tengah berpusat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di era pemerintahan sebelumnya.

Dikatakan Meutya, Prabowo juga mengatakan tidak boleh ada beking-bekingan, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apapun itu.

“Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Jadi tidak boleh lagi ada kongkalikong. Ini juga mengutip persis ucapan beliau 'Bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online', " jelas Meutya. 

Saat ini, lanjut Meutya, Komdigi masih berupaya melakukan pemberantas judi online bersama lembaga lain.

"Bagi Kemkomdigi saat ini adalah posisinya membuka pintu selebarnya. Mohon bersabar, kami belum bisa melakukan audit, perubahan, terutama dari sisi teknologi, karena memang semua sedang dalam pengawasan dan penyidikan kepolisian. Per 3 November, saya hitungnya dari KPI kami ya, pemerintahan baru, per 3 November itu sudah lebih dari 220.000 (akun per dua pekan)," ungkap dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa penutupan ratusan ribu situs judi online oleh pihaknya bukanlah sebuah prestasi.

Menurut Meutya, tindakan tersebut merupakan langkah yang sudah seharusnya diambil oleh Kemenkomdigi.

"Kami sampaikan 220 ribu lebih akun (telah ditutup) dalam dua minggu ya, dalam dua setengah minggu. Kami bukan menganggap ini prestasi berlebihan, ini memang seharusnya seperti itu," ujar Meutya di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meutya menambahkan, penutupan situs judionline hanyalah satu indikator keberhasilan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tidak diukur dari jumlah situs judi online yang ditutup, melainkan dari perbaikan yang akan dilakukan ke depan.

Meutya menegaskan, pihaknya akan terus mengejar situs-situs judi online lainnya yang belum ditutup.

"Tapi untuk teman-teman pahami juga. Ini mungkin dalam kurun waktu dua setengah minggu yang terbesar dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun, ini belum cukup, kita akan kejar terus," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi telah menangkap 15 orang tersangka terkait kasus judi online, di mana 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA - Dorongan kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk membongkar kasus judi online datang dari DPR. Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto mendorong Meutya menjadikan kasus 11 pegawai Kementerian Komdigi yang menjadi beking judi online sebagai pintu masuk membongkar tuntas jejaring judi online .

"Menteri tidak perlu ragu menyelidiki seluruh pegawai Komdigi terkait judi online, meskipun mungkin melibatkan menteri-menteri terdahulu," kata Yulius dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menkomdigi Meutya Hafid, Selasa (5/11/2024).

Dalam rapat tersebut, Meutya memaparkan perkembangan kasus 11 pegawai yang ditangkap Polda Metro Jaya karena menjadi pelindung judi online (judol). Para pegawai itu seharusnya bertugas memblokir situs-situs judol, tapi mereka justru melindungi banyak situs judol supaya tidak diblokir.

Meutya mengatakan bahwa kasus tersebut membuka jalan untuk melakukan audit sumber daya manusia Kementerian Komdigi. Merespons niatan Menkomdigi tersebut, Yulius Setiarto menyatakan dukungan sepenuhnya. "Langkah itu sudah tepat dan benar," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.



Yulius pun minta supaya Meutya selalu transparan kepada publik dalam melakukan pembenahan di Kementerian Komdigi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pemain judi online tidak hanya kalangan menengah kebawah, juga kelas atas dari kalangan pemerintahan hingga partai politik.

Meutya menuturkan, jika data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) praktik judi online tidak hanya menyasar kepada kalangan menengah kebawah saja.

Praktik judi online menurut data PPATK, kata Meutya juga banyak terjadi di wilayah pendidikan, pemerintahan, hingga menyesal lingkungan partai politik.

“Di profesi manapun, jadi artinya tidak hanya di kelas bawah di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda ada yang melalui gim ada yang melalui bentuk lain jadi di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama,” kata kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Maka dari itu, Meutya menuturkan pentingnya literasi digital agar tidak ada lagi praktik judi online di dalam negeri.

Dirinya pun tidak memungkiri, literasi juga diperlukan di Komdigi. Sehingga, dirinya bakal mengupgrade sistem, serta mengaudit sistem secara teknologi dan SDM.

“Maka literasi menjadi penting, maka kami mengajak bapak ibu sebagai wakil rakyat di komisi I bersama sama tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama untuk bersama sama memerangi judol,” ucapnya.

Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

Adapun, Meutya Hafid baru saja dilantik menjadi Menkomdigi oleh Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Komdigi.

Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Komdigi.

“Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengaku deg-degan sewaktu diminta Presiden Prabowo Subianto membereskan judi online.

"Waktu presiden menyampaikan arahan pertama kali deg degan sih ada bapak ibu. Waktu itu belum ada dukungan yang begitu besar. Jadi waktu disampaikan arahan pertama saya juga tidak tahu apakah ini didukung secara luas atau tidak," kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (5/11/2024)

"Arahan kami dari presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama kami dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang terhadap judi online," imbuhnya.

Namun demikian, Meutya merasa lebih lega karena Prabowo disebut menyampaikan arahan sejenis kepada para pembantunya yang lain.

"Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri salah satu yang utama adalah judi online," ujar dia.

Ia mengeklaim bahwa ketegasan dari Prabowo memudahkan kerja kementeriannya.

Ia memberi contoh, dalam hal pemberantasan judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital telah bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa kali.

"Ketika hari itu, kami sama kagetnya, meskipun dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. Tapi pada dasarnya ini kami lakukan bersama sama dan tentu doa dan dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama," ujar politikus Golkar tersebut.

Meutya sepakat dengan anggapan bahwa literasi digital menjadi penting untuk mencegah praktik judi online meluas.

Ia juga mengakui bahwa kementeriannya perlu meng-upgrade sistem dan mengauditnya dari sisi teknologi dan SDM.

Sebab, lanjutnya, selama ada permintaan, maka judi online pun akan terus hidup.

"Kami akan berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi kadang Bapak/Ibu mengetahui di dunia penjahatnya kadang-kadang lebih pintar dari pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu," pungkas Meutya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengeklaim tidak ada pejabat eselon 1 dan 2 dari 11 pegawai yang dinonaktifkan karena diduga kuat melindungi judi online (Judol).

Dia juga menekankan bahwa 11 pegawai itu juga tidak memegang jabatan strategis di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

“Setahu saya tidak (jabatan strategis), namun demikian yang mengetahui persis jabatan-jabatanya juga ada di kepolisian. Namun setahu saya tidak ada eselon 1 eselon 2,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Meutya menambahkan bahwa pegawai Kemenkomdigi yang dinonaktifkan karena terlibat judol masih berpotensi bertambah.

Sebab, terdapat pelaku lain yang ditangkap oleh kepolisian dan salah satu di antaranya disebut sebagai pegawai Kemenkomdigi.

“Ya kalau yang 11 itu nama-nama yang sudah kita verifikasi bekerjasama dengan kepolisian, jadi kalau namanya sudah jelas kita langsung nonaktifkan,” kata Meutya.

“Sampai saat ini nama yang kita terima ada 11. Namun kemungkinan juga ada penambahan sesuai dengan yang sudah ditahan kepolisian,” sambungnya.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka dalam kasus judi online, 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini diberi kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap situs-situs judi online dan memiliki kewenangan penuh untuk memblokirnya,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan. Jika mereka sudah mengenal pengelola situs judi online, mereka tidak melakukan pemblokiran dan malah menyewa lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” tambahnya.

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid belum dapat melakukan audit sistem karena masih dalam proses penyidikan di kepolisian.

Meutya mengakui upaya pemblokiran situs judi online belum cukup untuk menekan penetrasi judi online. Oleh karena itu, audit sistem dan audit sumber daya manusia (SDM) sangat mendesak untuk dilakukan.

“Audit sistem kita belum bisa dilakukan, karena sistem yang sekarang mungkin menjadi objek dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Kendati demikian, Meutya mengakui bahwa perang terhadap judi online menjadi prioritas. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan para pembantunya untuk mengganyang judi online yang telah memakan korban harta dan nyawa.

“Fokus pemerintah khususnya fokus Presiden Prabowo Subianto atau tepatnya arahan dari presiden Prabowo Subianto adalah judi online,” ujarnya.

Pengungkapan Judi Online

Sebelumnya, polisi telah mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaan judi online. Diantara 11 orang tersebut terdapat oknum yang diduga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan, tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh kepolisian.

“Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Komdigi, antara lain ada juga staf ahli dari Komdigi,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Ade menjelaskan, pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan wewenang yang sudah diamanatkan. Mereka diketahui diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, tetapi dalam praktiknya mereka tidak melakukan hal tersebut.

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ade menuturkan saat ini perkembangan kasus ini masih terus dilakukan dan masih ada beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Masih ada yang DPO segala macem,” ucap Ade.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengakui bahwa praktik judi online juga marak di partai politik.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Mohon maaf di parpol banyak juga, saya orang parpol, jadi di parpol kalau dibuka banyak juga," sebut politikus Golkar tersebut.

"Bapak/Ibu kalau kita membuka data, kami diingatkan oleh PPATK untuk mengingatkan juga di pemerintahan banyak juga, di pendidikan banyak juga," lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa praktik judi online ini bisa menyasar ke berbagai profesi.

Ia pun menyebutkan bahwa praktek ini bukan hanya fenomena yang ditemui pada masyarakat kelas bawah.

"Di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda, ada yang melalui game, ada yang melalui bentuk lain, jadi di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama," kata eks Ketua Komisi I itu.

Meutya sepakat dengan anggapan bahwa literasi digital menjadi penting untuk mencegah praktik judi online meluas.

Ia juga mengakui bahwa kementeriannya perlu mengupgrade sistem dan menguditnya dari sisi teknologi dan SDM.

Sebab, lanjutnya, selama ada permintaan, maka judi online pun akan terus hidup.

"Kami akan berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi kadang Bapak/Ibu mengetahui di dunia penjahatnya kadang-kadang lebih pintar dari pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu," pungkas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan tak menutup kemungkinan bakal menambah pegawai Kemenkomdigi yang dinonaktifkan terkait dengan judi online.Dia pun tak segan memecat pegawainya jika kasus inkrah.

Meutya menuturkan, saat ini 11 pegawai yang dinonaktifkan sudah terverifikasi ditahan oleh pihak kepolisian.

Akan tetapi, Meutya menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan ada penonaktifan kembali kepada pegawai Komdigi karena masih ada nama-nama yang belum terverifikasi.

“Jadi kami harus verifikasi dulu sehingga untuk saat ini masih 11, namun kemudian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan bertambah,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Meutya menjelaskan langkah pihaknya melakukan penonaktifan dikarenakan masih menunggu surat penetapan penahanan dari pihak kepolisian.

Nantinya, jika surat penahanan sudah keluar dan kasus ini sudah inkrah barulah pegawai tersebut akan dipecat secara tidak hormat.

“Kami menghormati asas praduga tak bersalah, pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah. Pemecatan akan dilakukan dengan tidak terhormat,” ujarnya.

Lebih lanjut, eks Ketua Komisi I ini menuturkan kasus judi online yang menjerat Komdigi merupakan pil pahitdan mendukung langkah kepolisian untuk terus mengusut kasus ini.

“Kami membuka pintu selebar lebarnya, kami telah membuka surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum agar terang benderang proses penyidikan,” ucap Meutya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menonaktifkan 11 orang yang terlibat dalam praktik pelindungan terhadap 1.000 situs judi online.

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital.

Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran.

“Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika [Ditjen Aptika] Kemkomdigi dengan Polri. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan,” kata Meutya dikutip, Senin (4/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa jumlah pegawai yang terindikasi terlibat judi online (judol) masih berpotensi bertambah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (5/11/2024), Meutya menyatakan, pihaknya telah menonaktifkan 11 pegawai Kemenkomdigi yang diduga kuat terlibat dalam praktik tersebut.

“Kami sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi dari nama-nama yang sebetulnya sudah ditahan oleh polisi. Kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, hanya nama singkatan, yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian,” ujar Meutya di Gedung DPR RI.

“Namun yang sudah terverifikasi, sudah pasti, misalnya namanya AB, tapi ada yang nama belakangnya juga, jadi kami harus verifikasi dulu,” sambungnya.

Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan masih ada pegawai Kemenkomdigi lainnya yang terlibat dan telah ditindak oleh kepolisian, sehingga perlu juga dinonaktifkan untuk kepentingan penyidikan.

“Sehingga untuk saat ini masih 11. Namun kemudian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan yang akan dilakukan bertambah,” ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka dalam kasus judi online, di mana 12 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan bahwa pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.