REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan yayasan Mega Bintang menggugat Presiden Jokowi dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi untuk meminta maaf kepada masyarakat dan memberikan ganti rugi pasca polemik paskibraka lepas hijab saat pengukuhan.

Ketua LP3HI, Arif Sahudi mengatakan pihaknya selaku penggugat 1 beserta Boyamin dan Rus Utaryono dari yayasan Mega Bintang selaku penggugat 2. Pihaknya juga menjelaskan gugatan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah, Kamis, 15 Agustus 2024 dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt. Dimana Jokowi selaku tergugat 1 dan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi selaku tergugat 2.

"Jelas-jelas ini melanggar undang-undang hak asasi manusia (HAM) pasal 22. Kemudian aturan BPIP nomor 35 tahun 2024. Di situ nama seragam cewek tidak ada produk gambar jilbab, hingga diterjemahkan tidak ada jilbab," kata Arif Sahudi, Kamis (15/8/2024).

Pihaknya juga menuntut 3 hal karena timbulnya polemik ini. Dimana ia meminta ganti rugi Rp 100 juta hingga pencopotan Yudian Wahyudi dari jabatannya.

"Tuntutan yang pertama adalah ganti rugi uang sebesar Rp 100 juta. Untuk penyembuhan psikologi pemulihan paskibraka. Kedua kita ingin kepala bpip dicopot presiden. Ketiga kita minta presiden dan BPIP minta maaf di media massa. Mau 17 Agustus malah membuat polemik seperti ini," katanya.

Pihaknya mengatakan jika suatu aturan dinilai baik seharusnya tidak menimbulkan polemik. Namun jika menimbulkan polemik maka aturan tersebut dinilai tidak baik.

"Kita berharap dengan gugatan ini mengingatkan kita semua. Bahwa ini salah, katanya toleran. Kita juga tidak ada kepentingan aneh-aneh, hanya ingin meluruskan aturan tidak menabrak aturan diatasnya," katanya mengakhiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ombudsman RI menilai peristiwa pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada 13 Agustus lalu dengan 18 anggota Paskibraka putri yang melepas jilbab perlu dievaluasi.

Meskipun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah membatalkan aturan pelepasan jilbab tersebut, Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengatakan evaluasi perlu dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Aturan melepas jilbab dapat dinilai sebagai diskriminasi dalam kebebasan memeluk agama dan menjalankan keyakinan agama sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila," kata Indraza dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Meskipun tidak secara terang-terangan melarang, namun dia berpendapat adanya instruksi agar para peserta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Aturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024 membuat para anggota Paskibraka tidak punya pilihan selain mematuhinya.

Penandatanganan surat pernyataan kesediaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2024 tentang pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024.

Selain itu, dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 pada nomor 4 poin (c) disebutkan, ukuran rambut bagi Paskibraka putri yaitu satu sentimeter di atas kerah baju bagian belakang dan pada nomor 5 gambar (1) terdapat visualisasi gambar yang hanya menampilkan Paskibraka putri tanpa jilbab.

Indraza menekankan ketunggalan dan keseragaman yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika hendaknya diartikan bahwa meskipun berbeda tetapi tetap satu jua.

Dalam hal peristiwa pengukuhan Paskibraka 2024, kata dia, bisa diterjemahkan meskipun berbeda-beda tampilan para anggota Paskibraka, tetapi memiliki satu tujuan untuk pengibaran Sang Saka Merah Putih.

"Ombudsman menolak keras terkait aturan untuk melepas jilbab pada saat bertugas mulai dari pengukuhan, pengibaran, serta penurunan bendera pada saat upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara," tuturnya.

Menurut dia, hal tersebut juga bertentangan dengan Pancasila sila pertama yang secara jelas menyebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai dengan kepercayaan dan keyakinan untuk menganut agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 turut menyatakan bahwa negara memiliki dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Di lokasi terpisah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dengan penuh keprihatinan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) merasa perlu untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait aturan pelepasan hijab bagi 18 anggota putri Paskibraka Nasional Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ketua Umum JATTI, KH Bachtiar Nasir dalam pernyataan sikap resmi JATTI menyampaikan, hijab bukan sekadar penutup kepala bagi muslimah, tetapi merupakan manifestasi dari keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari identitas keislaman yang telah dijamin oleh konstitusi negara Indonesia melalui kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah landasan utama dari Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap lembaga negara," kata Kiai Bachtiar dalam pernyataan sikap JATTI yang diterima Republika.co.id, Kamis (15/8/2024).

Kiai Bachtiar mengatakan, sangat disayangkan bahwa BPIP sebagai lembaga yang seharusnya menjaga dan menegakkan nilai-nilai Pancasila, justru mencederai semangat kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu bangsa.

Aturan pelepasan hijab yang diberlakukan terhadap 18 anggota putri Paskibraka Nasional di hari kemerdekaan bukan hanya ironis, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip kebebasan yang dijamin oleh UUD 1945.

Tindakan BPIP yang berusaha menyeragamkan Paskibraka dengan melarang hijab adalah sebuah tafsiran yang mengada-ada dan tidak berdasar. Tafsiran ini tidak hanya melenceng dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang menjadi dasar moral bangsa ini.

"Hijab adalah simbol martabat dan ketakwaan, dan melarangnya berarti menafikan hak dasar individu yang dijamin oleh konstitusi," ujar Kiai Bachtiar.

Kiai Bachtiar menambahkan bahwa JATTI memandang bahwa BPIP telah merendahkan identitas keislaman warga negara dengan menganggap hijab sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebinekaan.

Padahal, hijab adalah bagian dari kekayaan kebhinekaan yang harus dihormati dan dirangkul sebagai kekuatan bangsa. Kebhinnekaan bukanlah alasan untuk menghapus perbedaan, tetapi justru untuk mengakui dan menghargai setiap perbedaan sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

Menurutnya, aturan pelepasan hijab yang dikeluarkan BPIP ini adalah tafsiran baru yang mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengajarkan untuk bersatu dalam keberagaman, bukan untuk menyeragamkan keberagaman.

"JATTI menyatakan bahwa BPIP telah melenceng dari semangat dan esensi Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Kiai Bachtiar.

Maka JATTI menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam sikap BPIP yang melarang penggunaan hijab bagi anggota putri Paskibraka Nasional 2024, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

2. Menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi peran BPIP dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari tujuan pendiriannya

BACA JUGA:Wakil Aceh di Paskibraka Nasional 'Dipaksa' Lepas Jilbab?

3. Menuntut pembubaran BPIP atau setidaknya restrukturisasi yang menyeluruh agar lembaga ini tidak lagi melenceng dari tugas dan fungsinya sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila, dan mengingat seringnya lembaga ini menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang dapat merusak persatuan bangsa

4. Menegaskan bahwa JATTI akan terus menguliti dan menentang kebijakan yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila, konstitusi, dan hak asasi manusia

5. Mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin bangsa untuk bersama-sama menolak kebijakan ini dan memperjuangkan hak-hak dasar setiap warga negara dalam menjalankan keyakinan agamanya

6. Menegaskan bahwa kami berdiri teguh dalam membela hak-hak asasi muslimah Indonesia dan menolak segala bentuk diskriminasi terhadap identitas keagamaan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

7. Mendorong dilakukannya dialog yang lebih intensif antara pemuka agama, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat harmoni sosial dan mencegah diskriminasi berbasis agama di masa depan

8. Mengajak umat Islam untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta menyerahkan kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan dengan tetap mengedepankan persatuan umat dan menjaga kerukunan nasional

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumedang melalui Kesbangpol Jawa Barat melayangkan keberatan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait delegasi Paskibraka asal Sumedang Sofia Sahla yang tidak memakai jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Selasa (13/8/2024). Padahal, sosok Sofia sudah berjilbab sejak kecil.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Sumedang Asep Tatang Sujana mengaku tidak mengetahui persis kronologi delegasi Paskibraka asal Sumedang yang harus melepas jilbab di acara pengukuhan. Sebab, delegasi paskibraka diisolasi setelah tiba di IKN dan tidak dapat dihubungi.

"Jabar telah menyampaikan keberatan tentang proses yang terjadi kalau Sumedang terwakili oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan keberatan dengan insiden tadi," ucap dia di Pemkab Sumedang, Kamis (15/8/2024).

Asep berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Ia melanjutkan orang tua dari Sofia Sahla pun merasa kecewa melihat anaknya melepas jilbab saat pengukuhan.

"Ya kecewa karena mereka mengedukasi anak pakai jilbab bukan kemarin tapi sejak kecil menanamkan nilai keislaman tidak ujug-ujug, sejak kecil. Kecewa besar," kata dia.

Ia pun merasa heran sebab tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat permasalahan bagi paskibraka yang memakai jilbab. Dalam konteks kebhinekaan, ia menyebut tiap orang memiliki ciri khas masing-masing termasuk dalam urusan keyakinannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat meminta delegasi perempuan Paskibraka Nasional 2024 yang bertugas mengibarkan bendera saat hari ulang tahun kemerdekaan ke 79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (17/8/2024) diperbolehkan untuk menggunakan jilbab. Ia pun menyoroti adanya peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tentang larangan anggota Paskibraka melepas Jilbab.

"Saya udah baca, melihat itu dan saya baca surat keputusan BPIP, apa itu betul apa tidak bahwa anggota paskibraka melepas jilbab, memang benar," ucap Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar Rafani Akhyar mempertanyakan aturan tersebut saat dihubungi, Rabu (14/8/2024).

Rafani menegaskan apabila larangan memakai jilbab merupakan aturan dari lembaga BPIP maka hal itu langkah mundur dalam pengamalan Pancasila dan tidak tepat. "Kalau BPIP melarang memakai jilbab atas nama Pancasila, langkah mundur dalam pengamalan Pancasila," kata dia.

Ia menyebut tahun-tahun sebelumnya paskibraka bebas untuk berjilbab saat pengibaran bendera pusaka di hari ulang tahun kemerdekaan. Namun, ia mempertanyakan mengapa saat ini hal tersebut dilarang.

"Langkah tidak tepat dan kemunduran," kata Rafani.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tatang Suyatna (45 tahun) orang tua dari Sofia Sahla delegasi Paskibraka Nasional asal SMAN 1 Situraja, Sumedang mengaku kaget dan terkejut melihat anaknya tidak memakai jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024) kemarin. Ia pun mengaku kecewa terhadap panitia yang membiarkan hal tersebut.

"Saya tahu berita mengenai Sofia Sahla tidak berhijab terus terang dari media sosial, ya karena biasa Sofia berhijab cukup kaget juga," ucap Tatang ditemui di lingkungan Kantor Pemkab Sumedang, Kamis (15/8/2024).

Selama ini, Tatang mengatakan anaknya yang lahir pada 2008 selalu mengenakan jilbab tiap beraktivitas di luar rumah termasuk di sekolah. Ia pun tidak mengetahui pasti alasan mengapa Sofia harus melepas jilbabnya.

"Kurang tahu saya (melepas jilbab) karena Sofia tidak pernah ngobrol dengan saya, waktu pas lihat kecewa juga karena sudah biasa berjilbab," kata Tatang.

Tatang mengatakan keluarga berharap agar Sofia tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kembali memakai jilbab pada tanggal 17 Agustus di hari ulang tahun kemerdekaan. Ia mengaku sangat mempercayai anaknya dalam urusan memakai jilbab.

"Diharapkan tanggal 17 kembali memakai jilbab," kata dia.

Tatang mengaku bersyukur anaknya tersebut saat ini dapat menjadi bagian dari Paskibraka nasional yang akan mengibarkan bendera pusaka di IKN tanggal 17 Agustus mendatang.

"Kami percaya dengan anak kami karena didikan agama, Sofia ngaji dan sholat lima waktu. Waktu berangkat ke sana juga orang tua berpesan jangan lupa sholat," kata dia.

Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sumedang Rikky Bagus menyayangkan insiden paskibraka nasional di IKN yang harus melepas jilbab saat acara pengukuhan termasuk delegasi dari Sumedang Sofia Sahla. Ia mengetahui Sofia Sahla sejak sosialisasi kegiatan Paskibraka mengenakan jilbab.

"Saya bertemu Sofia pas sosialisasi sudah mengenakan hijab, seleksi menggunakan hijab dan pas berangkat menggunakan hijab," kata dia.

Ia berharap klarifikasi dari penyelenggara pusat khususnya BPIP sebab cenderung paskibraka putri semuanya tidak mengenakan hijab. Padahal, ia menyebutkan keseharian Sofia memakai jilbab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) K.H. Said Aqil Siradj menilai bahwa tidak perlu ada penyeragaman bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri dengan melepas jilbab.

Sebab, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mengatakan, mengenakan jilbab merupakan manifestasi dari nilai filosofi Bhinneka Tunggal Ika.

"Menurut saya, itu justru manifestasi dari kebhinnekaan, jangan diseragamkanlah. Kita jangan diseragamkan, kita ini bhineka, jangan diseragamkan, malah membikin kita jadi eksklusif jadinya," kata Said Aqil ditemui usai acara Konsolidasi Kebangsaan di Kuningan, Jakarta, Kamis (15/8/2024), dikutip dari Antaranews.

Bahkan, dia menyebut, memfasilitasi Paskibraka putri untuk menggunakan jilbab merupakan bagian dari toleransi.

"Umat Islam toleran dengan teman yang tidak pakai jilbab, yang enggak berjilbabnya harus menghargai yang pakai jilbab. Itulah yang namanya kebinekaan yang harus kita pelihara, kita jaga. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak jilbab, luar biasa sebenarnya,” ujarnya.

Said Aqil pun mengingatkan pesan dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang meminta aturan penyeragaman Paskibrakan putri tersebut dicabut karena menimbulkan polemik.

"Saya dengar dari Istana, Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin sudah meminta agar itu dicabut, dari Istana Wakil Presiden saya tahu," katanya.

Lebih lanjut, Said Aqil mengaku tidak ikut membuat kebijakan mengenai pemakainan jilbab pada Paskibraka putri tersebut.

"Ya dewan pengarah kan tidak menentukan. Memberikan pengarahan, bukan teknis, ya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyayangkan adanya 18 calon paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Selasa, 13 Agustus 2024.

"Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Gousta dalam konferensi pers di Kantor PPI, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Menurut Gousta, kejadian ini sudah menimbulkan gejolak di berbagai daerah. Oleh karenanya, PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan yang melarang Paskibraka putri mengenakan jilbab.

Dia juga berharap, BPIP mengklarifikasi soal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.

"Kami, pengurus pusat meminta klarifikasi dari BPIP selaku penanggungjawab program kenapa hal ini bisa terjadi, dan kami harapkan ini adalah hal yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang," ungkapnya.

Gousta juga meminta pada saat Upacara Hari Kemerdekaan nanti semua Paskibraka putri yang memang mengenakan jilbab tidak lagi diminta melepaskan jilbabnya.

BPIP minta maaf

Menanggapi pernyataan PPI dan ramainya kritikan dari publik, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan permintaan maaf.

"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian dilansir siaran pers BPIP pada Selasa.

Dia lantas menegaskan bahwa BPIP tidak melakukan pemaksaan terhadap 18 Paskibraka putri untuk melepaskan jilbabnya.

"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," katanya.

Namun, Yudian memastikan bahwa paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Dalam kesempatan lain, menurut dia, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya.

Istana pastikan Paskibraka putri tetap kenakan jilbab

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan bahwa paskibraka putri tetap memakai jilbab khusus saat bertugas pada upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.

"Adik-adik putri (paskibraka) harus (menggunakan jilbab) sebagaimana mereka mendaftar menggunakan jilbab, ya tetap digunakan," kata Heru Budi di Balai Kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada 14 Agustus 2024.

Heru Budi juga memerintahkan Paskibraka putri tetap mengenakan jilbab sesuai identitas mereka saat mendaftar.

"Jadi kan mereka masuk istana mereka sudah seperti itu. Perintah kami adalah meminta seluruh adik-adik putri memang menggunakan jilbab," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan melepas jilbab bagi anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (13/8/2024) lalu seharusnya dipertimbangkan secara matang supaya tidak menimbulkan diskriminasi.

Menurut Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, kebijakan yang dibuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terakait penyeragaman pelepasan jilbab anggota Pasukan Paskibraka 2024 justru menimbulkan kecurigaan publik.

"Kebijakan semacam ini seyogyanya ditimbang matang-matang agar tidak menimbulkan adanya asumsi negatif masyarakat terhadap panitia pelaksanaan pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang," kata Dhahana dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari Kompas TV, Kamis (15/8/2024).

Dhahana meyakini pengenaan jilbab sebagai bagian dari seragam Paskibraka dalam upacara pengibaran bendera di IKN tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Justru adanya Paskibraka yang mengenakan jilbab ini menunjukan keberagaman atau semangat Bhineka Tunggal Ika yang menjadi filosofi kehidupan berbangsa kita," ujar Dhahana.

Selain itu, Dhahana juga menilai diperkenankannya anggota putri Paskibraka mengenakan jilbab pada tahun-tahun sebelumnya merupakan praktik baik dalam penerapan HAM bagi muslimah di Tanah Air.

Sebab menurut Dhahana, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak 4 dekade silam.

"Sebagai negara pihak dalam CEDAW, pemerintah berkomitmen untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan," ucap Dhahana.

Dhahana berharap BPIP menimbang ulang aturan penyeragaman pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka 2024.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya 18 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).

Yudian juga mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab tersebut.

"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian dilansir siaran pers BPIP.

Yudian juga menegaskan bahwa BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab.

"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujarnya.

Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Dalam kesempatan lain, Paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat menghormati keyakinan dari setiap petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri yang memakai jilbab.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko meminta agar ada solusi terbaik dari fenomena paskibraka putri yang melepaskan jilbab saat pengukuhan di depan Presiden Jokowi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat menghormati keyakinan dari setiap petugas.

“Kalau dari Pak Presiden Jokowi, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta, saya pikir itu yang perlu dipikirkan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (15/8/2024).

Meski demikian, Moeldoko irit bicara saat ditanyakan mengenai potensi Paskibraka akan diperbolehkan mengenakan hijab saat pelaksanaan Upacara Bendera di Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Oh, saya tidak terlibat di situ ya nanti kita mesti tergantung bagaimana BPIP. Ada pembinanya juga di situ, nanti pasti akan mencari solusi yang terbaik,” pungkas Moeldoko.

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memastikan tidak pernah memaksakan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas jilbab saat bertugas dalam acara pengukuhan dan pengibaran di Upacara HUT Ke-79 RI.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa momen pelepasan hijab atau jilbab Paskibraka tersebut merupakan tindakan yang sukarela dilakukan oleh petugas. Sehingga, tak ada sama sekali unsur pemaksaan.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujarnya dalam keterangan pers di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut, dia pun memerinci bahwa setiap pengenaan pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka merupakan tindakan sukarela.

Penyebabnya, dia menjelaskan langkah tersebut diambil para petugas guna rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan.

Dia mengatakan bahwa terkait dengan antisipasi petugas yang mengenakan jilbab, maka BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Menurutnya, aturan itu diterbitkan guna menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut.

Kendati demikian, dia memahami bahwa Indonesia yang memiliki suku dan agama yang berbeda, maka terbitlah aturan Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

Dia menjelaskan bahwa aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal itu menandakan Paskibraka memahami konsekuensi mereka mendaftar.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000," pungkas Yudian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi , Jawa Barat , Toto Izul Fatah, menyebut,Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, tak punya sensitivitas. Kebijakannya sudah merusak semangat Pancasila.

Hal ini disampaikan Toto memprotes kebijakan Kepala BPIP yang dikemas melalui SK tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Paskibraka. menyebut kebijakan Yudian,melalui SK Nomor 35 Tahun 2024 yang berbuntut pada arahan pencopotan jilbab sejumlah peserta putri Paskibraka Nasional, sangat menodai spirit kemerdekaan dan keberagaman.

“Sampai pada SK tersebut mungkin belum ada masalah. Tapi begitu SK tersebutditafsirkan dalam bentuk arahan agarPaskibraka putri harus menampakan rambutnya yang berarti melepas jilbab saat bertugas, persoalan menjadi lain,” kata Toto, Kamis (14/8/2024).

Saat ini, kata Toto, bangsa Indonesia sedang butuh-butuhnya merawat semangat kebangsaan, kebersamaan, persatuan dan toleransi antar sesama bangsa.

“Kenapa di tengah-tengah itu Pak Yudian harus bikin masalah dengan isu jilbab yang sensitif itu. Polisi wanita aja sekarang sudah banyak yang memakai jilbab, tetap boleh ucapara. Begitu juga tentara wanita. Pak Yudian mungkin tak tahu sejarah, jika pada momen pengibaran Merah Putih 17 Agustus 1945 dulu, Ibu Fatmawati saja mengenakan kerudung,” ungkapnya.

Menurut Toto, jika Yudian Wahyudi sebagai kepala BPIP paham semangat kemerdekaan, keberagaman dan atau kebhinekaan, kasus itu seharusnya tidak perlu terjadi. “Apa yang dilakukan Yudian benar-benar tidak mencerminkan sebagai pimpinan sebuah lembaga yang membawa nama besar Pancasila,” ungkap Toto.

Toto mengaku heran, sebagai kepala yang membina ideologi Pancasila, tapi Yudian tak paham spirit Pancasila yang di dalamnya ada semangat Bhineka Tunggal Ika alias keberagaman sesuai dengan realitas khas bangsa ini yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, ras dan golongan.

Apalagi, lanjut Toto yang juga Direktur EksekutifCitra Komunikasi LSI Denny JA ini, kasus tersebut justru terjadi pada saat seluruh rakyat Indonesia sedang menyambut gembira HUT Kemerdekaan RI yang ke 79. Lebih-lebih lagi, pada saat peringatan HUT tersebut untuk pertama kali akan digelar di IKN.

“Buat saya, kasus ini sungguh Ironis. Apalagi, baru terjadi sepanjang HUT RI selama ini. Karena itu wajar kalau kasus ini menjadi tontonan buruk yang menggelikan dari seorang kepala badan yang mendapat tugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila,” tandasnya

Jakarta: Aturan yang tidak memberikan ruang bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk berjilbab saat melaksanakan tugas pengibaran bendera saat HUT ke-79 RI terus menuai kecaman dari berbahai pihak. Salah satunya dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh.

Ketua PWNU Aceh Teungku Haji Faisal Ali mengecam larangan jilbab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. Mengutip laman NU Online, salah satu putri terbaik Aceh masuk dalam daftar anggota Paskibraka yang melepas jilbab tersebut.

Pria yang akrab disapa Abu Faisal itu meminta agar para anggota Paskibraka yang Muslimah dibebaskan untuk kembali berjilbab. “Kami minta untuk dibebaskan mereka berjilbab kembali saat 17 Agustus,” ujarnya, kepada NU Online
Abu Faisal yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh itu menyebutkan, berbagai kecaman dan protes ramai bermunculan di jejaring sosial media di Aceh. Mulai dari akademisi hingga sejumlah guru di beberapa sekolah di Aceh.

"Mereka menyayangkan jika ada pemaksaan lepas jilbab, meski wakil dari Aceh sudah kembali mengenakan jilbab saat sesi latihan pagi ini," paparnya.

Aktivis Dayah (pesantren) Aceh Tgk Mustafa Woyla aktivis juga mengecam tindakan tersebut meskipun adanya kabar sudah kembali dipakai setelah menuai banyak kecaman. Tokoh muda yang juga Sekretaris Tastafi Banda Aceh itu menjelaskan, anggota Paskibraka Putri asal Aceh yang sebelumnya berjilbab, kini tampil tanpa jilbab di kepalanya.

Kondisi serupa juga ditemukan pada anggota Paskibraka putri dari daerah lain yang biasanya berjilbab. “Anggota Paskibraka Putri asal Aceh bersama beberapa Paskibraka Provinsi lainnya yang berjilbab, telah tampil tanpa balutan jilbab di kepalanya. Saat kami mengonfirmasi kepada daerah lain yang juga Paskibraka putrinya berjilbab, mereka mengalami kondisi yang sama,” ungkapnya.

Ketua Umum DPP Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD) Aceh, Tgk Mustafa Husen Woyla mengutip Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan, Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya. “Aksi pelepasan jilbab ini tidak mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ironisnya, ini terjadi pada program Paskibraka yang sasarannya adalah menjadikan peserta Paskibraka sebagai Duta Pancasila, dan program ini sepenuhnya dalam pengendalian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” katanya.

Mengutip laman NU Online, terdapat 18 delegasi Paskibraka 2024 yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN, Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2024, harus mencopot jilbabnya. Mereka sebelumnya sudah memakai jilbab sejak SD hingga SMP.

Perempuan yang berjilbab dari 18 delegasi tersebut berasal berasal dari Aceh hingga Papua. Perempuan yang lepas jilbab menimpa wakil dari Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dzawata Maghfura Zukhri, siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Dzawata Paskibraka Nasional 2024 setelah mengikuti seleksi dari tingkat sekolah, kota/kabupaten, hingga provinsi. Dzawata merupakan putri dari pasangan Zukhri dan Sadrina.

Zukhri merupakan salah seorang Kepala desa (Keuchik) Gampong Kayee Panyang di wilayah Kecamatan Kembang Tanjung, sedangkan ibunya Sadrina Kepala SDN Teungoh Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie.

BPIP klaim tidak ada paksaan

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, menegaskan tidak ada pemaksaan melepas jilbab kepada Paskibraka putri. "Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," kata Yudian dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 14 Agustus 2024.

Yudian menyebut penampilan Paskibraka putri yang terlihat tidak mengenakan jilbab saat Pengukuhan Paskibraka 2024 pada Selasa, 13 Agustus 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara dilakukan sukarela. Hal itu menyusul persyaratan sejak awal pendaftaran.

"Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian.

Dia menyebut mereka melepas jilbab hanya saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan. Anggota Paskibraka putri dipersilakan menggunakan jilbab di luar kegiatan itu.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," kata Yudian.

Yudian menuturkan sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bineka Tunggal Ika. BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut.

"Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka,” papar dia.

Saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024 dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 tahun 2024.

Persyaratan calon Paskibraka dalam hal tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka:

Tata pakaian Paskibraka

1. Paskibraka putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih
2. Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 sentimeter di bawah lutut dan baju lengan panjang warna putih
3. Kelengkapan seragam dan atribut Paskibraka:

a. Kelengkapan seragam Paskibraka sebagai berikut:

• Setangan leher merah putih
• Sarung tangan warna putih
• Kaos kaki warna putih
• Sepatu pantofel warna hitam
• Tanda Kecakapan/Kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka)

b. Atribut seragam Paskibraka sebagai berikut:

• Peci
• Pin Garuda Pancasila
• Lambang korps Paskibraka
• Lencana Kepemimpinan Merah Putih Garuda warna hijau
• Nama dan lambang daera
• Papan nama
• Epolet

c. Kebersihan badan

• Kerapian dan kebersihan pakaian
• Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai dengan ukuran rambut bagi Paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan bagi Paskibraka putri 1 sentimeter di atas kerah baju bagian belakang
• Tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi Paskibraka putra
• Khusus Paskibraka putri mengenakan riasan (make up) yang wajar, pantas, dan tidak mencolok serta menggunakan warna natural
• Kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai.

Baca juga: Anggota Paskibraka 2024 Lepas Hijab, Kepala BPIP: Tidak Dipaksa, Sukarela

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhatian masyarakat Indonesia saat ini tertuju pada anggota Paskibraka untuk kegiatan upaya peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Betapa tidak, mereka terpaksa harus meninggalkan jilbabnya saat acara pengukuhan karena aturan yang dibuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Kasus ini menarik perhatian mantan anggota Paskibraka atau purna Paskibraka Alifa Khairunnisa Adelia. Ia melihat ini sesuatu yang aneh. Sebab, saat dia masih aktif ataupun purna Paskibra, tak ada aturan atau larangan peserta Paskibra untuk mengenakan hijab.

Ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/8/2/2024), Alifa menceritakan, justru melalui Paskibraka-lah titik awal ia menggunakan jilbab. Sejak sat itu hingga sekarang, ia tetap istiqomah mengenakan hijab dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ia bercerita, pada 2016 menjadi anggota Paskibra tingkat Provinsi Banten mewakili Kota Tangerang Selatan. Saat itu, Alifa mengaku belum berjilbab.

Setahun berikutnya, ia yang sudah Purna Paskibra atau sudah tidak bertugas lagi mendapat tawaran kembali menjadi Paskibraka saat kirab di Istana Merdeka ke Monas.

"Waktu itu untuk mendampingi peserta dari DKI Jakarta dan dicari dari provinsi terdekat. Sayalah yang diminta," ujarnya.

Namun saat itu, lanjut Alifa, pembawa Baki bendera pusaka asal DKI Jakarta tidak berhijab. Jadi untuk menunjukkan keberagaman Indonesia. Alifa diminta untuk berjilbab. "Tanpa ragu, saya menerima tawaran tersebut. Waktu itu saya yang masih muda dulu pikirnya temporer saja, tahunya dari sana memang jalan untuk pakai hijab."

Atas keputusan tersebut orang tua dan teman-teman tidak menyangka dan memberikan dukungan. Ia merasakan setelah berjilbab, perasannya tetap nyaman.

"Sampai saat ini, masih berjilbab. Mohon doanya saya bisa Istiqomah berhijab. Apalagi saat ini hijab tak menghalangi kegiatan apa pun, ada pebasket, perenang yang berhijab," kata lulusan SMAN 4 Tangsel ini.

Ia mengatakan, untuk Paskibraka seingatnya tak ada larangan berjilbab. Indonesia benar-benar menerapkan Bhineka Tunggal Ika. "Apa pun warna kulit, suku, bahasa, agama, semua diterima di Paskibra. Non Muslim atau muslim yang tak berhijab juga tidak masalah. Muslim yang berhijab pun tidak masalah," ungkapnya.

Kalau ada aturan yang melarang berjilbab, baginya itu akan menjadi aneh. Peserta dari mayoritas Muslim dan menggunakan jilbab, kemudian tiba-tiba saat pengukuhan tidak mengenakannya, pasti menimbulkan pertanyaan publik.

"Jadi untuk adik-adik paskibra yang berhijab jangan takut. Hijab bukan penghalang kegiatan apa pun termasuk paskibra," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhatian masyarakat Indonesia saat ini tertuju pada anggota Paskibraka untuk kegiatan upaya peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Betapa tidak, mereka terpaksa harus meninggalkan jilbabnya saat acara pengukuhan karena aturan yang dibuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Kasus ini menarik perhatian mantan anggota Paskibraka atau purna Paskibraka Alifa Khairunnisa Adelia. Ia melihat ini sesuatu yang aneh. Sebab, saat dia masih aktif ataupun purna Paskibra, tak ada aturan atau larangan peserta Paskibra untuk mengenakan hijab.

Ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/8/2/2024), Alifa menceritakan, justru melalui Paskibraka-lah titik awal ia menggunakan jilbab. Sejak sat itu hingga sekarang, ia tetap istiqomah mengenakan hijab dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ia bercerita, pada 2016 menjadi anggota Paskibra tingkat Provinsi Banten mewakili Kota Tangerang Selatan. Saat itu, Alifa mengaku belum berjilbab.

Setahun berikutnya, ia yang sudah Purna Paskibra atau sudah tidak bertugas lagi mendapat tawaran kembali menjadi Paskibraka saat kirab di Istana Merdeka ke Monas.

"Waktu itu untuk mendampingi peserta dari DKI Jakarta dan dicari dari provinsi terdekat. Sayalah yang diminta," ujarnya.

Namun saat itu, lanjut Alifa, pembawa Baki bendera pusaka asal DKI Jakarta tidak berhijab. Jadi untuk menunjukkan keberagaman Indonesia. Alifa diminta untuk berjilbab. "Tanpa ragu, saya menerima tawaran tersebut. Waktu itu saya yang masih muda dulu pikirnya temporer saja, tahunya dari sana memang jalan untuk pakai hijab."

Atas keputusan tersebut orang tua dan teman-teman tidak menyangka dan memberikan dukungan. Ia merasakan setelah berjilbab, perasannya tetap nyaman.

"Sampai saat ini, masih berjilbab. Mohon doanya saya bisa Istiqomah berhijab. Apalagi saat ini hijab tak menghalangi kegiatan apa pun, ada pebasket, perenang yang berhijab," kata lulusan SMAN 4 Tangsel ini.

Ia mengatakan, untuk Paskibraka seingatnya tak ada larangan berjilbab. Indonesia benar-benar menerapkan Bhineka Tunggal Ika. "Apa pun warna kulit, suku, bahasa, agama, semua diterima di Paskibra. Non Muslim atau muslim yang tak berhijab juga tidak masalah. Muslim yang berhijab pun tidak masalah," ungkapnya.

Kalau ada aturan yang melarang berjilbab, baginya itu akan menjadi aneh. Peserta dari mayoritas Muslim dan menggunakan jilbab, kemudian tiba-tiba saat pengukuhan tidak mengenakannya, pasti menimbulkan pertanyaan publik.

"Jadi untuk adik-adik paskibra yang berhijab jangan takut. Hijab bukan penghalang kegiatan apa pun termasuk paskibra," tegasnya.